Penyebabnya, sepeda motor milik Zainuddin, warga Tanjung Priok itu, hilang di Stadion JIS, Jakarta Utara, pada Sabtu 10 Februari 2024.

Zainuddin menjelaskan kronologi motornya hilanya, yakni awalnya, motor Honda PCX putih dengan nomor polisi B 5056 KCD miliknya diparkir di seputar Jalan RE Martadinata, Ancol, Jakarta Utara.

“Saat saya balik, motor itu sudah hilang. Padahal baru bentar saya ke dalam,” ujar Zainuddin dalam keterangannya, Senin 12 Februari 2024.

Dia mengaku sangat menyesal menitipkan motornya ke beberapa warga yang membuka parkir liar, dan benar saja motornya kesayangannya pun hilang.

“Saya tanya ke orang yang saya titip, katanya enggak lihat. Saking banyaknya dia lupa katanya pemiliknya siapa, nyesel banget waktu kemarin. Kalau tau gitu enggak usah bawa motor,” ujarnya.

Zainuddin sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya langsung lapor. Polisi bertindak cepat cari pelaku saat itu juga,” ujarnya

Zainuddin mengaku rugi hingga Rp 20 juta karena kehilangan motor.

“Sehari-hari saya pakai buat kerja, sambilan Gojek. Ya kalau dijumlah, itu Rp 20 jutaan masih laku,” ujarnya. (*)

Penyebabnya, ada menteri yang maju sebagai kontestan, ada juga yang menjadi bagian dari tim sukses capres-cawapres.

Meski begitu, dia menilai situasi seperti ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet.

Menurut Ma’ruf, hingga saat rapat kabinet masih berjalan dengan normal. Berbagai pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh para menteri dan dilaporkan ke Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ma’ruf Amin, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui dampak dari keterlibatan para menteri di pilpres dengan kinerja masing-masing.

“Kinerjanya terganggu enggak kalau menteri yang bersangkutan nyapres atau jadi tim sukses capres. Itu yang perlu diketahui,” kata Ma’ruf Amin dikutip dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV, Jumat, 29 Desember 2023.

Dia pun meminta masyarakat untuk memantau jalannya Pilpres 2024. Termasuk, mengawasi para menteri yang ikut berkontestasi.

“Apakah dia menjalankan sesuai peraturan, kapan dia harus cuti ketika kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya. Saya kira publik harus mengawasi itu,” tuturnya.

Selain itu, Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju nyapres usai gelaran Pemilu 2024.

Menurut dia, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan jika ada menteri yang menyalonkan diri jadi capres atau cawapres maka diwajibkan mundur dari jabatannya.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru banyak aturan yang dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu. Menteri yang maju pilpres mundur,” tegas Ma’ruf.

Kata dia, aturan yang ada saat ini tidak mengharuskan seorang menteri yang berkontestasi di Pilpres 2024 tidak diwajibkan mundur, tetapi hanya wajib cuti saat berkampanye.

Menurut dia, ada dua hal penting yang harus diperhatikan jika seorang menteri menyalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Pertama, apakah menteri tersebut tetap dapat bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.

“Dan, kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye,” sambung Ma’ruf Amin.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.

“Supaya ke depannya tidak ada lagi pelanggaran serupa, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada kontestasi Pilpres 2024, dua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kontestan, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Di Pilpres 2024 Prabowo yang diusung sebagai capres berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. (*)

Kata Rohyan, ayahnya juga tidak pernah memaksa dirinya untuk ikut berkampanye, apalagi dengan cara yang tidak etis.

“Saya sebagai pendidik, dosen di UGM, saya harus tahu batasan etika bagaiana saya kampanyekan orang tua saya sekalipun,” kata Royhan usai nonton bareng (nobar) debat capres di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023 malam.

Padahal, Royhan mengaku bisa saja dirinya mengkampanyekan ayahnya di sela-sela kegiatannya sebagai pendidikan. Namun, dia tetap berpikiran teguh agar pendidikan tidak dicampurkan dengan urusan politik.

“Saya punya mahasiswa, tentu enggak mungkin contoh sederhananya saya secara tidak langsung dengan mengajar sambil berkampanye paslon nomor urut tiga,” ujarnya.

“Itukan enggak etis. Nah, sekarang problem terbesar bangsa ini adalah etika,” sambung Royhan.

Meski begitu, sang ayah mempersilakan dirinya berkampanye, tapi melalui kegiatan akademik seperti diskusi.

“Kalau kamu ikut kampanye, di acara diskusi-diskusi saja, lebih ke akademis. Ingat kamu pendidik. Itu pesan bapak saya,” ungkap Rohyan menirukan perkataan Mahfud MD. (*)