Pertemuan tersebut berfokus pada penyelesaian berbagai persyaratan pembukaan kampus, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga kelengkapan administrasi yang akan diajukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Kedua belah pihak menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal.

Direktur Polije, Saiful Anwar, mengatakan pembukaan Kampus 7 merupakan bagian dari upaya memperluas layanan pendidikan vokasi sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Situbondo.

“Target kami, Kampus 7 Polije di Situbondo sudah mulai aktif paling lambat tahun depan. Karena itu, seluruh persiapan kami lakukan secara bertahap agar proses perizinan berjalan sesuai ketentuan,” jelas Saiful Anwar.

Ia menambahkan Polije terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memastikan setiap persyaratan operasional dapat dipenuhi sebelum kampus menerima mahasiswa baru.

“Kolaborasi ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Situbondo untuk mengakses pendidikan vokasi berkualitas. Kami ingin lulusan nantinya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” ujar Saiful.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai dukungan, termasuk lokasi sementara sebagai kampus awal sebelum pembangunan kampus permanen di Besuki.

“Kampus 7 Polije akan menjadi penggerak pembangunan daerah. Kehadirannya tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tegas Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Menurutnya, program studi yang dikembangkan akan mengikuti potensi unggulan Situbondo, seperti pertanian, perikanan, perkebunan tebu, kopi, dan tembakau. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu langsung berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

Penguatan kampus dinilai sangat penting agar lembaga pendidikan milik Nahdlatul Ulama di daerah mampu berkembang dan memperluas pilihan program studi.

‎Ketua PWNU Kalteng, Dr. Wahyudie F. Dirun, menuturkan rencana tersebut sudah mulai dibicarakan di internal organisasi. Namun menurutnya peningkatan status perguruan tinggi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat karena harus didukung kesiapan sumber daya manusia hingga fasilitas.

“Kalau target dari PWNU sebenarnya sekitar dua tahun, tapi tentu semua itu tergantung kesiapan dari perguruan tingginya. Yang terpenting sekarang kampusnya harus kita kuatkan dulu,” ujar Wahyudie saat ditemui di Kantor PWNU Kalteng, Palangka Raya, Sabtu (7/3/2026).

Ketua PWNU Kalteng sekaligus Direktur Utama Kalteng Pos itu menjelaskan, saat ini ITSNUKA masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dari sisi tenaga pengajar (Dosen) dan fasilitas pendidikan. Karena itu, fokus utama yang dilakukan adalah memperkuat prodi yang sudah berjalan.

“SDM kita masih terbatas, fasilitas juga masih terbatas. Jadi prodi-prodi yang sudah ada kita solidkan dulu dan akreditasinya diperkuat,” jelasnya.

Selain itu, PWNU juga mulai memikirkan pengembangan infrastruktur kampus.

Ketua PWNU Itu menilai Lokasi kampus yang ada saat ini sudah cukup padat karena berada dalam satu kawasan dengan sejumlah lembaga pendidikan milik NU lainnya.

“Di situ ada SD, SMP, SMA NU juga. jadi memang sudah cukup padat. Nah ke depan kita mulai memikirkan kemungkinan membuka kampus kedua,” bebernya.

‎Menurut dia, peluang ITSNUKA untuk berkembang masih cukup terbuka di tengah persaingan perguruan tinggi yang ada di Kota Palangka Raya.

Hal itu dikarenakan beberapa program studi yang dibuka ITSNUKA memiliki segmentasi yang berbeda dengan kampus lain.

Ia mencontohkan program studi teknologi industri dan teknologi lingkungan yang masih relatif jarang tersedia di perguruan tinggi lain di Kalteng.

‎“Kalau prodinya sama dengan kampus lain tentu berat untuk bersaing. Tapi kan kita membuka prodi yang tidak dimiliki oleh kampus lain, jadi segmentasinya berbeda,” tandasnya

Sementara itu, dalam pengembangannya ITSNUKA juga mulai memperluas jangkauan pendidikan dengan membuka kelas di luar Palangka Raya. Di Sampit, Murung Raya misalnya, perkuliahan sudah berjalan dengan puluhan mahasiswa yang mengikuti program tersebut.

“Di Murung Raya saja sudah sekitar 40 mahasiswa, Sampit juga. Artinya minat masyarakat ada. Ke depan rencananya kita juga akan membuka kelas di daerah lain,” pungkasnya.

‎Ia berharap penguatan ITSNUKA dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) sekaligus meningkatkan kualitas SDM di daerah.

Sosialisasi diikuti mahasiswa dari UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gusdur), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), Institut Widya Pratama Pekalongan (IWIMA), serta Universitas Pekalongan (Unikal).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf). Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa yang aktif melontarkan pertanyaan kritis seputar peredaran rokok ilegal.

“Forum diskusi ini menjadi salah satu sesi sosialisasi paling menarik karena mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi juga mendalami isu secara tajam,” kata Aaf usai membuka sosialiasi di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

Aaf berharap, melalui kegiatan ini mahasiswa memahami ciri-ciri rokok ilegal, dampak kerugian bagi negara dan masyarakat, hingga mekanisme pelaporan.

“Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya sehingga masyarakat tak perlu ragu melaporkan temuan di lapangan,”  ujar Aaf.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP) Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal, menjelaskan bahwa sosialisasi cukai dilakukan bertahap ke berbagai segmen masyarakat.

“Setelah sebelumnya menyasar tukang becak dan sopir angkot, kini mahasiswa menjadi fokus karena dinilai sebagai kelompok teredukasi dan agen perubahan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan, bagi yang memilih merokok agar menggunakan rokok legal demi mendukung penerimaan negara.

“Hingga dua bulan awal 2026, Bea Cukai Tegal telah mengamankan 3.092.000 batang rokok ilegal di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, dengan 10.888 batang di antaranya berasal dari Kota Pekalongan. Tahun lalu, total penindakan bahkan menembus lebih dari 20 juta batang,” paparnya.

Melalui kolaborasi ini, Pemkot Pekalongan berharap pengawasan peredaran rokok ilegal tak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat luas demi menjaga penerimaan negara dari sektor cukai serta mendukung pembangunan berkelanjutan. (em-aha)

Menyikapi kondisi ini, Jokowi mendorong agar perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia melakukan terobosan agar masuk ke dalam tataran kampus terbaik di dunia.

“Perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahunnya,” kata Jokowi di acara Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden Senin, 15 Januari 2024.

Saat ini, lanjut Jokowi, beberapa perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menembus peringkat 200 besar terbaik di Indonesia. Baginya, peringkat tersebut jauh dari membanggakan.

“Ranking 200 besar itu masih kecil sekali. Yang masuk 50 atau 100 top enggak ada,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, kondisi ini harus menjadi pekerjaan rumah yang diperhatikan oleh para rektor dan civitas akademika perguruan tinggi.

Meski begitu Jokowi mengakui bahwa ada banyak kendala yang dihadapi, salah satu persoalan anggaran yang kurang.

Di kesempatan itu Jokowi juga mengungkapkan bahwa rasio masyarakat Indonesia yang menempuh berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) terhadap populasi produktif di Indonesia sangat rendah, yaitu hanya 0,45 persen.

“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali di negara kita ini, hanya 0,45 persen,” tuturnya.

Dia pun membandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya, seperti Vietnam dan Malaysia sudah mencapai angka 2,43 persen.

“Kalau negara maju sudah mencapai 9,8 persen. Jauh sekali dengan kita,” ucap Jokowi.

Sehingga, Jokowi akan menggelar rapat untuk membahas persoalan rasio tersebut dan mencari kebijakan yang tepat untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 itu.

“Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana. Tapi akan kita carikan agar populasi masyarakat yang berpendidikan S2 dan S3 meningkat secara drastis.

” Tetinggal sekali kita, hanya 0,45 persen. Malaysia saja 2,43 persen,” pungkas Jokowi. (*)

Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Ia meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan membawa Indonesia mampu bersaing dalam hal ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (17/01/2022).

“Saya minta kepada pendidikan tinggi agar memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya. Jangan dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Berikanlah mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Belajar kepada dunia industri silakan, belajar kepada dunia perbankan silakan,” ujar Presiden.

SDM unggul, tutur Presiden, harus mampu dipersiapkan karena dunia nantinya akan berubah menjadi hybrid, baik hybrid knowledge maupun hybrid skill.

“Semua mahasiswa ke depan paham mengenai matematika, mengenai statistik, mengenai ilmu komputer, paham mengenai bahasa, bukan Inggris saja, tapi bahasa coding akan lebih penting nantinya,” lanjutnya.

Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital Indonesia bahkan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia juga memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi digital di Asia Tenggara yaitu sebesar 40 persen.

“Kita prediksi di 2025, pasar digital kita akan meningkat sampai di angka 146 miliar Dolar AS. Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda untuk ngerjain ini, jangan diambil oleh negara-negara lain,” imbuhnya.

SDM yang ungguh, ujar Presiden, sangat penting dalam upaya Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digital ini.

“Mahasiswa harus disiapkan untuk selalu siap belajar, karena perubahan akan muncul setiap hari, perubahan akan muncul setiap minggu, perubahan akan muncul setiap bulan, akan berubah terus dunia ini,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt. Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Mangadar Situmorang.