JAKARTA, Eranasional.com – Sudah lebih dari 100 hari sejak terjadinya tragedi kematian 135 orang suporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penyelesaian proses hukum yang adil masih ditunggu. Pemerintah menegaskan, tak ada tawar-menawar.

Penyelesaian kasus ini tetap berjalan, walaupun hasil­nya belum memuaskan bagi keluarga korban dan komunitas suporter.

“Saya juga masih belum puas, sangat tidak puas dengan hasil yang sekarang. Tapi itu terus kita kawal, kita tidak diam,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya yang disiarkan virtual

Mahfud menerangkan, kasus besar seperti Kanjuruhan ini menyedot perhatian banyak pihak. Karena itu, tragedi yang menyebabkan 135 orang tewas ini harus diselesaikan seadil-adilnya.

“Kasus ini tidak bisa berse­mbunyi dari fakta-fakta, oleh karena itu silakan awasi saja,” tegas Mahfud.

Dia mengaku telah bertemu dengan perwakilan keluarga ko­rban serta suporter di kantornya pekan lalu. Dalam pertemuan itu, para keluarga korban mengung­kapkan rasa kecewanya tentang proses hukum yang terkesan lambat.

“Saya kemarin sudah mener­ima keluarga korban. Mereka tidak puas dengan penanganan­nya, ya memang tidak ada yang puas. Kita juga tidak puas,” ungkap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud meluruskan, proses hukum terkesan lambat karena dijalankan penuh kehati-hatian, agar tidak dianggap melanggar hak asasi manusia alias HAM.

“Kalau tragedi Kanjuruhan itu kita anggap kejahatan maka kejahatan bekerja cepat dan tidak memperdulikan hukum, sehingga sulit atau tidak mudah dilacak,” terang Mahfud

Dia mengklaim, sejak awal su­dah serius dalam upaya menun­taskan kasus ini. Kemenko Polhukam sudah melakukan rapat dengan Mabes Polri, Ke­jaksaan Agung, Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan pihak terkait lainnya

“Semuanya saya undang ke sini dan kita sepakat untuk men­gakselerasinya,” ucap Mahfud

Dia juga mengatakan, hampir semua rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) peristiwa di Kan­juruhan sudah berjalan.

Seperti reformasi dan trans­formasi pengurus itu besok tanggal 16 Februari. Kemudian peraturan Polri agar pertand­ingan itu dilaksanakan sesuai standar federasi standar sepak bola internasional atau Federa­tion Internationale de Football Association (FIFA).

Sebenarnya, aturan FIFA itu tidak diindahkan, namun kini su­dah ada peraturannya berdasar­kan rekomendasi TGIPF

Rekomendasi lainnya dari TGIPF mengenai pelarangan otopsi oleh polisi. Kemenko Polhukam langsung mengirim orang untuk melakukannya.

Kemudian, Stadion Kanjuru­han yang dianggap tidak sesuai standar, kini tengah direnovasi. Adapun untuk materi tuntutan bahwa keluarga korban mende­sak agar pelaku tidak dikenakan Pasal 358, tetapi Pasal 341.

Menurutnya, itu hasil dari proses hukum yang dijalankan kepolisian. Tidak bisa ditawar-tawar. Pasal 358 berisi tentang anca­man dan perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Sementara, 341 berisi tentang pasal pembunuhan sengaja atau dengan rencana yang men­gakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang kemudian per­tanggung jawabannya. Anca­man hukumannya mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

“Ini soal hukum, soal unsur, bukan tawar-menawar. Kalau mau saya hukum mati aja karena 135 orang kan. Tetapi tidak ada pasal untuk menyatakan itu,” tandas Mahfud

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan akan segera mengundang pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam rapat koordinasi terkait kelanjutan proses peradilan tragedi kerusuhan di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober tahun lalu.

Kantor Staf Presiden (KSP) sendiri menerima kedatangan sejumlah tokoh suporter klub sepak bola Arema (Aremania), tim kuasa hukum dan keluarga korban kerusuhan Kanjuruhan. Ditemui oleh Moeldoko langsung, keluarga korban meminta agar proses penanganan hukum tragedi yang menewaskan 135 orang ini dilaksanakan secara transparan dan adil.

“Saya pastikan KSP akan adakan pertemuan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus Kanjuruhan. Saya sendiri yang akan memimpin rapatnya nanti,” kata Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Kamis (5/1).

Moeldoko pun mengapresiasi kedatangan keluarga korban dan tokoh Aremania ke KSP untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Purnawirawan Panglima TNI tersebut menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen pada proses penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban.

“Saya bersimpati dan prihatin terhadap tragedi Kanjuruhan. Saya pun berterima kasih atas kehadiran teman-teman yang memberi masukan kepada saya, sehingga KSP akan berupaya untuk mencari jalan-jalan yang mendukung perjuangan korban dan keluarga korban dalam mendapatkan keadilan,” imbuh Moeldoko.

Sementara itu, Djoko Tritjahjana selaku tim Kuasa Hukum Aremania mengatakan pihaknya menemui Moeldoko karena upaya korban dan keluarga untuk meminta keadilan ke berbagai pihak terus menemui kebuntuan.

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berharap agar proses hukum ini memastikan restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Meskipun kematian tidak dapat diganti oleh rupiah, tapi setidaknya restitusi tersebut bisa sedikit memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya,” ujar Antonius PS Wibowo, selaku wakil ketua LPSK.