Surakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penataan permukiman kumuh di lahan bekas hak pakai (HP) 16 Semanggi atau HP 00001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Konsep penataan permukiman ini menggunakan pola peremajaan melalui konsolidasi tanah dan pola pemukiman kembali/relokasi, di mana warga dipindahkan sementara untuk nantinya dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan penataan di Kota Surakarta yang sudah mulai diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai wali kota.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Surakarta yang sangat memperhatikan warganya ketika pembangunan dilakukan. Dengan program Kotaku, Surakarta dapat menjadi contoh kota lainnya di Indonesia.

“Ini (Surakarta) menjadi miniaturnya Indonesia. Presiden tidak ingin kalau orang-orang yang tidak beruntung ini terpinggir karena pembangunan. Idenya bahkan barangkali mimpi sekaligus eksekusi perdana adanya di sini,” ujar Surya Tjandra di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jumat (12/11/2021).

Sehari sebelumnya pada Kamis (11/11/2021), Wamen ATR/Waka BPN meninjau langsung lokasi pembangunan 569 rumah tapak di kawasan Semanggi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, Surakarta menjadi istimewa karena telah mewujudkan program Kotaku.

“Beberapa daerah yang saya kunjungi, untuk penataan permukiman kumuh melalui program Kotaku kebanyakan masih dalam tahap perencanaan. Namun, Surakarta benar-benar konkret dan serius mengerjakannya, dimulai sejak era Pak Jokowi dan berlanjut sampai sekarang,” tuturnya saat melakukan kunjungan.

“Yang lebih istimewa di Solo (Surakarta), program ini kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya keterlibatan masyarakat secara aktif. Dukungan berbagai instansi termasuk BPN dalam mendorong kepastian hak melalui sertipikasi dan tentunya peranan kampus. Masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah, khususnya pemda yang gesit. Kami di ATR/BPN siap membantu,” terang Surya Tjandra.

Adapun program Kotaku termasuk dalam agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta mempercepat penyelesaian permohonan sertipikasi sebanyak 569 bidang tanah.

“Selanjutnya sertipikasi diharap dapat membuka peluang untuk kerja sama dalam memberikan akses pemberdayaan masyarakat maupun akses permodalan bagi warga,” tutur Kepala Kantah Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani.

Dalam peninjauan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. Turut hadir Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Koordinator Program Kotaku Kota Surakarta, Cornelius Tri Cahyo; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Taufan Basuki Supardi.

Surakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta pada Jumat (12/11/2021).

Dalam kunjungan kerjanya ini, ia bertemu dan berbincang secara langsung dengan masyarakat yang tengah menunggu pelayanan pertanahan di Kantah Kota Surakarta. Selain itu, ia juga memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai Kantah Kota Surakarta.

Menurut Surya Tjandra, terdapat dua tugas pokok pemerintah, yaitu terkait dengan pelayanan publik serta mengatasi masalah. Ia telah melihat di banyak Kantah, salah satunya di Kota Surakarta yang memiliki semangat untuk menjalankan kedua tugas tersebut. Dengan demikian, ia berharap pelayanan publik dan penyelesaian masalah dapat diterapkan seoptimal mungkin.

“Ini salah satu harapan besar, khususnya kita dari Kementerian ATR/BPN dan masyarakat semakin percaya. Melalui kepercayaan masyarakat juga, pekerjaan kita menjadi lebih semangat. Kalau kita semangat, masyarakat percaya, rasanya ekonomi bergerak. Agraria atau tanah itu jangkar dari pembangunan. Ada tata ruang, ada pendaftaran tanah di sini. Kalau ini bisa kita bereskan, negara ini bisa maju dan Surakarta menjadi salah satu pelopor, ujung tombak dari perjuangan kita semua,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.

Pada kesempatan ini, ia menyoroti terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang digencarkan di daerah. RDTR akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang merupakan program besar dari pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha. RDTR juga lapisan pertama pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan.

“KKPR yang menjadi unggulannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) itu lapisan pertamanya ialah RDTR. Kita harus turut bertanggung jawab membantu pemda membuat RDTR. Kita perlu dorong supaya daerah membuat RDTR sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kita memberi arahan dan pendampingan tentunya dengan dukungan juga dari Kantor Pertanahan Surakarta. Saya dan Pak Menteri siap mendukung,” papar Surya Tjandra.

Terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Wamen ATR/Waka BPN percaya Kota Surakarta segera akan menjadi kota lengkap. Setelah menjadi kota lengkap, perlu dipikirkan langkah lanjutannya.

“PTSL pasti banyak tantangan, termasuk dari segi kualitas khususnya. Bagaimana produk kualitas yang Bapak Ibu bikin menjadi sangat penting, Surakarta akan segera menjadi kota lengkap. Setelah PTSL dan semuanya lengkap, perlu dipikirkan apa yang bisa dikontribusikan, khususnya kawan-kawan BPN,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantah Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. Dalam kesempatan yang sama, ia memastikan bahwa Kota Surakarta telah menyelesaikan target PTSL tahun ini.

“Sudah 100% capaian kinerja kita dan posisi saat ini, Kantor Pertanahan Kota Surakarta ada di peringkat satu untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Semua berkat kerja keras teman-teman semuanya. Kami masih menyelesaikan validasi buku tanah, validasi surat ukur, maupun persil,” terangnya.