Asep mengatakan pembentukan Kantor Imigrasi Garut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sekjen Imipas menilai bahwa perluasan layanan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut ini merupakan wujud nyata Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung peningkatan pelayanan keimigrasian dan pemerataan pelayanan publik, serta diharapkan mampu menjadi fasilitator pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Sekjen Asep Kurnia dalam konferensi pers di Garut, Jawa Barat, Kamis (29/01/2026).

Peresmian dilaksanakan melalui kegiatan Tasyakuran dan Penandatanganan Serah Terima Hibah Tanah dan Bangunan. Kegiatan tersebut menandai langkah strategis Kemenimipas dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penambahan kantor imigrasi di setiap kabupaten atau kota.

Pembentukan Kanim baru ini didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Tercatat, sejak Januari 2025 hingga 27 Januari 2026, terdapat 10.077 pemohon paspor asal Kabupaten Garut di Kantor Imigrasi Tasikmalaya, serta 2.204 pemohon melalui Mall Pelayanan Publik Garut.

Kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut diharapkan dapat memangkas jarak tempuh, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Garut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut.

Fokus utama kerja sama adalah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Sinergi lintas sektor yang dibangun Kemenimipas pada berbagai lini merupakan upaya untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Garut dan sekitarnya.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada Kemenimipas sebagai gedung operasional Kanim Garut. Hibah ini menjadi simbol kuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan publik yang optimal.

Kanim di Garut Sangat Penting

Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menekankan bahwa keberadaan Kantor Imigrasi di Garut sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah.

“Kita semua tahu bahwa sekarang itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan semakin kuat, masyarakat tidak mau tahu, pokoknya apa yang harus kita laksanakan, harus disediakan dengan cepat dan segera dan kemarin kita melihat bahwa banyak kebutuhan masyarakat terkait dengan permohonan izin, paspor dan lain-lain. Dan alhamdulillah ini bisa direalisasikan,” ucap Bupati Garut.

Dia mengatakan Keberadaan Kantor Imigrasi Garut berpotensi menyumbang manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan paspor, visa, serta dokumen keimigrasian lainnya.

“Selain mempermudah pelayanan, kantor imigrasi ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung iklim investasi, serta memperkuat pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas,” tandas dia.

Melalui peresmian ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Imipas Agus pada acara Hari Bakti Imigrasi ke-76 di Kampus Poltekpin Tangerang, Banten, Senin (26/01/2026).

“Secara bertahap kita lakukan pembentukan kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota. Awal tahun ini kita resmikan 18 kantor yang baru,” kata Menteri Imipas Agus seperti dikutip di Tangerang.

Menteri Agus mengatakan selama ini beberapa kantor imigrasi melayani beberapa kabupaten/kota. Maka dari itu, dengan adanya penambahan kantor imigrasi yang baru, pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat.

Saat ini, beberapa kantor imigrasi masih melayani lebih dari satu wilayah administrasi, sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

“Selain pelayanan berbasis teknologi yang terus kita tingkatkan, penambahan kantor imigrasi di beberapa wilayah pun kita lakukan agar warga di daerah tersebut semakin mudah dalam mengurus dokumen keimigrasian,” ujarnya.

Pembentukan Kantor Imigrasi 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menambahkan pembentukan kantor imigrasi baru bertujuan mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“Selain itu, pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian,” kata Yuldi.

18 Kantor Imigrasi Baru Diresmikan 

Sementara itu, 18 kantor imigrasi baru yang diresmikan Kementerian Imipas pada awal 2026 meliputi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Blora (Jawa Tengah). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Purworejo (Jateng), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Garut (Jawa Barat), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Tegal (Jateng), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bengkulu Utara (Bengkulu), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Lubuklinggau (Sumatera Selatan).

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bone di (Sulsel), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pasuruan (Jawa Timur), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pohuwato (Gorontalo) Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Padang Sidimpuan (Sumatera Utara), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Klungkung dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tabanan (Bali), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tapanuli Utara (Sumut), serta Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Mempawah (Kalimantan Barat).

“Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia telah mencapai 133 unit. Dengan bertambahnya 18 kantor imigrasi baru, Ditjen Imigrasi akan memiliki 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran.

Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

“Dengan hadirnya kantor-kantor baru, kami yakin layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar tugas keimigrasian dapat berjalan secara optimal,” kata Yuldi Yusman.