Bengkulu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) melakukan pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN serta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Bengkulu secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (29/10/2021). Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh Kanwil BPN dan Kantah se-Provinsi Bengkulu menjalankan tugas dan fungsi kehumasan dengan baik dalam rangka menggiring citra baik Kementerian ATR/BPN ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan terkait layanan informasi publik, pengelolaan pengaduan, strategi komunikasi, dan keprotokolan.

Lanjut ia menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi melalui situs ppid.go.id.

“Tugas PPID adalah merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Sementara itu, fungsi PPID adalah menghimpun, penataan, dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia Jaya Nirmawati mengimbau di hadapan jajaran Kanwil BPN serta Kepala Kantah se-Provinsi Bengkulu, agar dapat bersama-sama mempertahankan predikat Badan Publik yang Informatif.

Seperti yang diketahui, Kementerian ATR/BPN telah menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dengan predikat Badan Publik yang Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Kami mohon Bapak/Ibu sekalian, kepada jajaran TU Kanwil dan Kantah untuk dapat ikut mempertahankan itu karena kita semua adalah garda terdepan kepada masyarakat. Informasi publik sangat dekat kepada masyarakat. Keterbukaan informasi itu sekarang sudah sebuah keniscayaan, bukan lagi kebutuhan. Berbagai inovasi sudah diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN, baik dalam hal untuk pelayanan publik maupun pelayanan pertanahan,” terang Kepala Biro Humas.

Lebih lanjut ia menuturkan, Kementerian ATR/BPN memiliki lima kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat, yang dalam hal ini merupakan bagian dari informasi publik.

Kanal tersebut antara lain media sosial resmi Kementerian ATR/BPN; kanal LAPOR!; email surat@atrbpn.go.id; Hotline Pengaduan; dan loket penerimaan surat. Terkait dengan strategi komunikasi, ia meminta agar setiap kantor mengaktifkan media sosial dan memanfaatkannya dengan baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di daerah.

“Untuk itu, wajib mengaktifkan media sosial, wajib mengaktifkan web. Semua sosialisasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN wajib di- repost, agar informasi itu secara real time sampai ke masyarakat walaupun itu ada di pelosok tanah air. Itu kehebatan media sosial. Kita manfaatkan teknologi yang ada,” tutur Yulia Jaya Nirmawati.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Mazwar, yang menyambut baik kegiatan pembinaan kehumasan ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi jajaran kanwil dan kantah sehingga tiap kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan kehumasan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan penghargaan Badan Publik yang Informatif. Saya berharap jajaran kita baik di kanwil maupun kantah, menjadi penyumbang daripada mempertahankan title itu. Dengan sosialisasi ini dapat menjadi pendorong bagaimana kita melaksanakan kegiatan kehumasan,” paparnya.

Turut mendampingi, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Uunk Din Parunggi; serta jajaran Kepala Subbagian dan staf di lingkungan Biro Humas Kementerian ATR/BPN.

Usai melakukan pembinaan, Kepala Biro Humas dan rombongan melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk meninjau pelayanan pertanahan. Kehadirannya disambut Kepala Kantah Kabupaten Kepahiang, Romeli Santiago beserta jajaran.

Pesawaran – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Percepatan program PTSL terus dilakukan dengan target seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar pada tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja, gencar menyosialisasikan pentingnya PTSL kepada masyarakat dan stakeholder.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Anwar, mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan program PTSL dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Ia berharap, sosialisasi yang menghadirkan para kepala desa di Kabupaten Pesawaran ini mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertipikat tanah melalui PTSL.

“Tadi saya tanya, Ibu Bapak berapa lama mengajukan penerbitan sertipikat tanah. Katanya, hanya dua bulan. Fungsi saya di Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN mendukung programnya, maka sekali lagi terima kasih. Saya berfungsi salah satunya membela, memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, salah satunya dengan PTSL,” ujarnya dalam sambutan pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (21/10/2021) kemarin.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Nurhadi Putra, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena PTSL adalah program yang menyentuh masyarakat secara langsung, khsusunya yang ada di Kabupaten Pesawaran.

“Sebelumnya apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup baik kerja samanya dan terbukti capaian PTSL cukup baik sampai dengan saat ini. Ini tidak terlepas dari dukungan Bapak/Ibu kepala desa dan lurah dalam melaksanakan program-program Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Selain pemerintah daerah, menurutnya, PTSL juga dapat terwujud karena dukungan besar dari Komisi II DPR RI sehingga masyarakat dapat memperoleh sertipikat sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Tak sampai di situ, sertipikat tanah melalui PTSL juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bisa menjadi pemacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya masyarakat mau berusaha, sertipikat bisa membantu. Kalau dahulu tidak bisa pinjam ke bank, tapi dengan sertipikat mudah-mudahan bisa membuka kredit-kredit murah di perbankan sehingga usaha kecil dan menengah bisa terwujud. Adanya sertipikat, bisa ke perbankan dengan beban yang sangat murah, tidak memberatkan masyarakat yang ingin berusaha,” terang Nurhadi Putra.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyebutkan bahwa di Provinsi Lampung terdapat total sejumlah 3.959.263 bidang tanah. Sebanyak 73%-nya dari jumlah sudah terdaftar atau 2.844.968 bidang tanah.

“Tahun 2021, Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung mempunyai target PTSL sebanyak 216.450 PBT dan 190.000 SHAT. Kemudian redistribusi sebanyak 25.801 bidang dan lintas sektor sebanyak 2.652 bidang,” paparnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan menerangkan bahwa PTSL merupakan bagian dari Reforma Agraria, sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemafaatan tanah, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan dari pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat, sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” tegasnya.

Dalam sosialisasi ini, Anggota Komisi II DPR RI didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan Kepala Bagian PHAL Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat.

Hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Darman Hutasoit; Sekda Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa; serta jajaran pemerintah daerah dan kepala desa di Kabupaten Pesawaran.

Bengkulu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Kantor Pertanahan di Aula Kanwil BPN Provinsi Bengkulu pada Senin (11/10/2021) lalu.

Kegiatan ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan III serta sebagai wadah perumusan Strategi dalam Percepatan Capaian Kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Pembinaan ini dipimpin secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, sebagai Ketua Pembinaan Tim Pusat dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu beserta seluruh pejabat administrator dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini juga mengikutsertakan para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di 10 (sepuluh) satuan kerja Kantor Pertanahan, yang bergabung secara daring.

Berdasarkan data triwulan III tahun anggaran 2021, realisasi Kanwil BPN Provinsi Bengkulu mencapai 68%. Capaian tersebut telah berada di atas nilai rata-rata capaian nasional.

Capaian kinerja PTSL Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sebelumnya berada di peringkat 14 nasional, saat ini berada di peringkat 9. Berdasarkan benchmark capaian Program Strategis Nasional untuk PTSL per September 2021, capaiannya lebih tinggi dari tahun 2020 di bulan yang sama, sedangkan realisasi di Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu rata-rata sudah lebih dari 55%.

“Kanwil BPN dan Kantah di Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan optimalisasi target PTSL, khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan,” jelas Budi Situmorang, saat memberikan keterangan siaran pers, Senin (18/10)

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir menyampaikan bahwa berdasar hasil audit BPK, Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori aman dan berdasarkan penilaian SAKIP, Bengkulu mendapat predikat sangat baik (BB). “Inovasi yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu perlu segera dikoordinasikan dengan Pusdatin sehingga menjadi satu kesatuan dengan KKP,” ungkap Agustin Iterson Samosir.

Terkait kegiatan Redistribusi Tanah, di Provinsi Bengkulu telah dibagikan sejumlah kurang lebih 600 sertipikat hak atas tanah. Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah juga menitikberatkan keterkaitan erat antara tata ruang dan pertanahan, serta perlunya mengikuti perkembangan regulasi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. “Informasi pertanahan dapat disumbangkan terkait dengan kepastian investasi,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Penilaian Tanah, Perdananto Ariwibowo menyampaikan beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian terkait bidang Pengadaan Tanah, salah satunya adalah penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Lanjut dikatakannya bahwa Menteri ATR/Kepala BPN berharap nilai yang ada dalam peta ZNT menjadi preferensi nilai tanah yang wajar.

“Dimungkinkan kegiatan ZNT nantinya, dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai referensi dalam pengenaan pajak,” kata Perdananto Ariwibowo.

Kegiatan penting lainnya yang menjadi perhatian Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu adalah Kegiatan Penertiban Tanah Telantar.

Menurut Ariodilah Virgantara selaku Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, penertiban tanah telantar menjadi kegiatan yang penting karena tanah telantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara, akan termasuk sebagai salah satu objek Reforma Agraria. Penyediaan tanah telantar ini akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Batanghari- Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai target sekitar 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saat ini baru mencapai 78 juta bidang tanah yang baru terdaftar. Maka pihaknya kembali melaksanakan sosialisasi progam strategis nasional bersama Komisi II DPR yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Gedung Pemuda, Batanghari, Jambi, Minggu (17/10).

Kegiatan program strategis nasional yakni PTSL sudah dijalakan oleh Kementrian ATR/BPN sebanyak 20 kegiatan di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah yang harus terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Terdapat 10 orang yang menerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Komisi II DPR, Ihsan Yunus di dampingin oleh Kepala Bagian Pemberitaan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementrian ATR/BPN, Indra Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi, Dadat Dariatna. Adapun kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap peserta dan panitia telah melakukan tes usap antigen dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.

Anggota Komisi II DPR RI, M. R. Ihsan Yunus, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya program PTSL.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, untuk segera mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan kepastian hukum.

“Karena yang namanya tanah, apalagi kita hidup di dunia ini, kalau tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan hukum maka akan terus menerus sampai kapan pun menjadi sengketa,” ujarnya.

Ihsan Yunus menuturkan, sebagai wakil rakyat, DPR RI memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan pemerintah. Selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI diharuskan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi tersebut.

“Jadi hari ini ialah bagian dari implementasi pekerjaan kami di DPR, bagaimana bisa memperjuangkan kesejahteraan Ibu/Bapak, salah satunya mendapatkan sertipikat hak tanah untuk Ibu/Bapak semua. Saya sangat berterima kasih Kementerian ATR/BPN, kita sudah bisa berkolaborasi, berintegrasi bersama-sama untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” tutur Ihsan Yunus.

Membuka kegiatan sosialisasi ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengungkapkan target PTSL yang ditetapkan untuk Provinsi Jambi sebanyak 300.000 bidang, sementara untuk Kabupaten Batanghari sendiri sebanyak 30.000 bidang. Dalam mencapai target yang besar tersebut, membutuhkan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya.

“Terkait sertipikasi, tentu untuk BPN ialah pekerjaan sehari-hari. Namun untuk kegiatan lain, sosialisasi, mengumpulkan berkas, menghubungi masyarakat sebagai peserta, menetapkan lokasi, dan lain-lain, tentu kami perlu bantuan dari semua pihak sehingga target bisa kita laksanakan. Kami sangat berharap kehadiran Bapak/Ibu dapat menjadi corong kepada masyarakat lainnya,” terang Dadat Dariatna.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan, yang juga selaku Ketua Panitia, melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

“Saat ini pemerintah melaksanakan program Legalisasi Aset melalui PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan di tahun 2025, seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” paparnya.

Perlu diketahui, lanjut katanya, Reforma agraria merupakan rumah besar dari reforma asset dan assces dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah.

“Kami berharap bahwa dukungan dari Komisi II DPR selaku mitra kerja dari Kementrian ATR/BPN dapat membantu kami melalui sosialisasi program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia,” tukasnya

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan daring, pada Senin (11/10/2021).

Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terhadap Kanwil BPN Provinsi NTT. Kegiatan ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1099/SK.OT.01/IX/2021 tentang Pejabat Pembina Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah).

Direktur Jenderal Penataan Agraria selaku Koordinator pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan meliputi evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sampai dengan triwulan III, rencana optimalisasi kegiatan anggaran baik fisik maupun penyerapan keuangan pada periode triwulan IV, serta evaluasi hambatan, kendala dan masalah hingga solusi penyelesaiannya.

“Nantinya akan dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan,” kata Andi Tenrisau.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan, jika pembahasan kegiatan ini meliputi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan.

Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo dalam paparannya menuturkan bahwa jumlah pegawai di Provinsi NTT sebanyak 1.149 pegawai.

Ia menambahkan pada tahun 2021 Kanwil BPN Provinsi NTT mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp157.833.131.000,- serta realisasi anggaran mencapai 64,52% dan rata-rata capaian fisik 69,48%.

“Kami estimasikan sampai dengan Desember 2021 capaian fisik 100%, khususnya Prioritas Nasional (PN) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta capaian anggaran 93,39%,” ujarnya.

Selain itu, Jaconias Walalayo melaporkan beberapa capaian triwulan III tahun 2021 dari Provinsi NTT terkait Program Strategis Nasional (PSN). Mulai dari capaian PTSL per tanggal 30 September 2021, dengan target 75.000 bidang dan telah terealisasi 46.507 bidang/sertipikat atau 62,01%, serta capaian realisasi anggaran 65,46%.

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia di Provinsi NTT saat ini, berjumlah 5 RDTR (Kabupaten Nagekeo, Ende, Alor, Sumba Tengah dan Kota Kupang), sedangkan 32 RDTR yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota masih dalam proses. Dalam aspek Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI, sampai saat ini telah dilaksanakan pencanangan secara eksternal kepada 19 Kantor Pertanahan dan ditargetkan sampai akhir tahun ini mencapai 22 Kantor Pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti, menjelaskan bahwa sudah ada 19 Kantah yang telah melakukan pencanangan secara eksternal dan terdapat 5 (lima) Kantah yang telah dilakukan penilaian. Ia memberikan apresiasi kepada 5 Kantah tersebut yang meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba timur, Kabupaten Sikka, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur.

“Kami sangat apresiasi sekali sudah membangun Zona Integritas, meskipun baru bisa meluluskan Kabupaten Sumba Timur. Saya ingin di luar 5 (lima) Kantah tersebut, menyampaikan apa yang menjadi hambatan untuk sama-sama dicari jalan keluarnya,” tuturnya.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, juga menyampaikan apresiasinya terkait dengan capaian PTSL yang dilakukan di Provinsi NTT.

Menurutnya, sejauh ini Provinsi NTT sudah memberikan kontribusi yang sangat baik di mana capaian Peta Bidang Tanah (PBT) hampir menyentuh angka 100% dan hanya ada satu Kantah yang capaian PBT-nya kurang dari 60%.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, membahas terkait percepatan RDTR di Provinsi NTT. Ia menekankan bahwa perlu diingat untuk RDTR merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dan tentu peran dari Kanwil dan Kantah sangat penting untuk mengawal penyusunan penetapan rencana tata ruang, baik tata ruang wilayah maupun RDTR.

“Diharapkan partisipasi aktif kepala kantor untuk memastikan bahwa kualitas tata ruang yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, mengungkapkan kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Ia menuturkan bahwa capaiannya secara umum sudah berada di atas rata-rata nasional, meskipun tidak sebagus dengan tahun sebelumnya.

“Namun apa yang sudah diinstruksikan dari Ditjen Penataan Agraria terkait dengan rencana aksi, ada satu kegiatan tanah kritis sudah 100% di bulan Agustus dan di bulan Oktober sudah akan menjadi hijau semuanya. Kemudian, pekerjaan yang lebih besar terkait redistribusi tanah dan IP4T, nanti targetnya di bulan November dan mudah-mudahan apa yang sudah diinstruksikan dan dibuat terkait rencana aksi hingga akhir tahun dapat on the track dilaksanakan,” tegasnya.

Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, terkait konteks penyerapan anggaran menjelaskan bahwa dalam pembahasannya bukan hanya mengenai anggaran saja, tetapi yang terpenting adalah kegiatannya.

Melalui terlaksananya kegiatan maka akan terlaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu, ketika membahas terkait penyerapan anggaran yang diharuskan terlibat adalah penanggung jawab kegiatan, apakah kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai jadwal atau sesuai target penyelesaian atau tidak.

“Ini yang nantinya menentukan apakah penyerapan anggaran menjadi tinggi atau tidak,” tuturnya.

Manggarai Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara menyeluruh hingga ke daerah. Hal ini melatarbelakangi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (13/09/2021). Ia mendarat di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo lalu mengunjungi Kantor Bupati Manggarai Barat.

Setibanya di Kantor Bupati Manggarai Barat, Surya Tjandra menghadiri acara dialog bersama Perwakilan Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai Barat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat, dan para peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Dalam kesempatan ini, ia menuturkan bahwa FH UI tengah meneliti situasi sengketa dan konflik pertanahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Kehadirannya kali ini juga dalam rangka memastikan bahwa pemerintah tidak lupa dengan segala persoalan yang terjadi di daerah.

Seperti yang diketahui, Labuan Bajo saat ini menjadi destinasi wisata super premium. Namun demikian, wilayah ini masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, terutama terkait pertanahan.

“Satu setengah tahun yang lalu saya diminta mewakili Pak Menteri mendampingi Presiden, dan arahan Presiden jelas, selesaikan masalah sengketa pertanahan, konflik pertanahan di Labuan Bajo,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Untuk itu, Surya Tjandra meminta pemerintah daerah bekerja sama dalam menuntaskan masalah yang ada, tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat adat.

“Kalau memulai menyelesaikan masalah, tidak bisa berhenti. Harus sampai tuntas atau tidak usah dimulai sama sekali. Ketika ada satu bidang, ada klaim, double, rebutan, bidang tersebut dalam status quo, stuck, berhenti. Permohonan tidak bisa diproses, pembangunan tidak bisa berlanjut, investor juga tidak mau masuk ke situ, bapak tidak bisa pakai, teman kita tidak bisa pakai, semua rugi sebenarnya. Jadi kalau mau selesai, harus semuanya mau mendukung penyelesaian,” tegasnya.

Ia pun memberi saran agar dibentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat di NTT untuk pemetaan wilayah adat, dalam hal spasial dan sosial.

“Siapa masyarakat adatnya, siapa ketuanya, strukturnya diperjelas, dan ini tidak bisa bohong, begitu terpetakan di sini, dia harus diakui oleh sebelahnya, harus diakui oleh sebelahnya lagi. Dengan demikian tata batasnya jelas. Apakah ini mungkin dilakukan atau tidak, saya tidak tahu, ibu/bapak yang harus memutuskan. Apapun putusannya, BPN bisa mendukung,” papar Surya Tjandra.

Turut hadir mendampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas seluruh persoalan pertanahan. Dalam konteks Labuan Bajo khususnya, dibutuhkan pendekatan mulai dari masyarakat, sosial, dan juga budaya.

“Setelah Labuan Bajo menjadi super premium, beberapa masalah muncul. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial, pendekatan budaya, kita tidak bisa melihat penyelesaian pada aspek hukum saja. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua pada saat ini kami butuh masukan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan bahwa pemecahan masalah pertanahan harus disertai dukungan seluruh pihak.

“Syarat sebuah wilayah supaya kuat investasinya, menjadi luar biasa adalah menciptakan suasana yang kondusif, termasuk dengan kepastian soal tanah. Kapan sering ribut-ribut, tidak ada kepastian tentang kepemilikan tanah, saya kira orang tidak bisa atau tidak mau berinvestasi. Di tengah kita juga ada peneliti dari FH UI, kehadiran mereka di Manggarai Barat untuk bisa mendekatkan, melihat benang merah apa sesungguhnya yang melilit ini semua sehingga kita tidak bisa keluar dari apa yang kita alami saat ini,” tandasnya.

Adapun kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Budi Hartanto beserta jajaran dan Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina. Melanjutkan kunjungannya di Labuan Bajo, Surya Tjandra mengunjungi Sanggar Compang Toe di Desa Melo dan disambut tarian adat setibanya ia di sana. Mengakhiri kunjungan di hari pertama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga berkesempatan menyerahkan Sertipikat Hak Pakai secara langsung kepada Bupati Manggarai Barat dan disaksikan oleh Forkopimda Manggarai Barat.

Sukabumi- Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis bekerja sama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di seluruh Indonesia, tujuannya agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jumat (10/09/2021) bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Muraz yang menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Mohamad Muraz mengatakan bahwa Program PTSL merupakan program yang luar biasa, kebijakan dari pemerintahan sekarang yang dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN.

“Karena urusan pertanahan bukanlah hal yang mudah dan banyak sekali permasalahannya. Pemerintah mempermudah melalui PTSL, kalau dulu mengurus layanan pertanahan atau menyertipikatkan tanah biayanya mahal dan prosesnya sulit, sekarang sudah tidak,” ungkapnya.

Mohamad Muraz menambahkan tujuan pemerintah melaksanakan program PTSL untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat secara adil dan merata, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi sengketa atau konflik pertanahan.

“Kementerian ATR/BPN mempunyai kewajiban besar dalam melakukan pendaftaran tanah, salah satu percepatan pelaksanaannya dengan menyelesaikan target di setiap tahunnya harapannya agar seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025 sudah terdaftar semua,” tegasnya.

Maka dari itu, Mohamad Muraz menekankan untuk keterlibatan dan peran aktif masyarakat agar bisa menyukseskan program PTSL ini.

“Pemerintah kan sekarang sudah jemput bola datang ke rumah masyarakat mengajak untuk ikut PTSL. Nah tugas masyarakat siapkan semua berkas atau dokumenw yang diminta,” ujarnya.

Hadir di kesempatan yang sama, Della R. Abdullah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi menuturkan dalam mendukung percepatan PTSL dan program strategis lainnya, Kementerian ATR/BPN sedang mewujudkan kantor modern dengan layanan elektronik serta instansi pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN terus melakukan Transformasi Digital dalam Peningkatan layanan akan memberikan akses pelayanan, kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN secara masif selama 3 tahun ke depan akan terus membenahi peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang termasuk sistem atau mekanisme pelayanan dan aplikasi digital,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini mengatakan Program PTSL merupakan program turunan dari Reforma Agraria sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Namun demikian, program ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari Bapak Muhammad Muraz selaku Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan program besar kami ini kepada masyarakat Sukabumi, sehingga dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyosialisasikan Program Strategis ini kepada masyarakat.,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Dalu Agung Darmawan menambahkan saat ini, Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi terus gencar melaksanakan program PTSL.

“Di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017 sampai 2020 kemarin telah berhasil mendaftarkan tanah melalui program PTSL sebanyak 160.466 bidang tanah,” ujarnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jakarta – Dalam memfasilitasi penyusunan tata ruang di daerah, peran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) sangat strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang, Hardian menyebutkan bahwa pada Pasal 13 dan 29 dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 meminta Bidang Penataan dan Pemberdayaan di Kanwil serta Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantah dapat memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dasar yang khusus untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seperti yang saat ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN.

Dikatakannya RDTR merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Bagi zona-zona pada RDTR, ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

“Salah satu praktik yang cukup penting dalam penyusunan RDTR adalah terkait aspek peta yang memberikan gambaran pola ruang, jaringan infrastruktur, serta wilayah yang diprioritaskan pembangunannya,” ujar Hardian saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Rabu (21/7)

Sesditjen Tata Ruang mengatakan, kondisi saat ini di kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang sangat pesat, dinamis dan berbeda-beda arah perkembangannya sesuai dengan keunikan kawasan perkotaan itu. Hal tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan rencana tata ruang.

“Perlu diarahkan supaya merata dan menyeluruh untuk semua perkotaan dan kawasan sekitarnya dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” terangnya.

Selanjutnya, produk tata ruang juga akan terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, yaitu Online Single Submission (OSS).

“Sehingga proses perizinan berusaha dan non usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang,” tambah Hardian.

Sementara itu, Kepala PPSDM, Deni Santo melaporkan bahwa pelatihan ini diikuti 415 peserta yang terdiri dari SDM perencana tata ruang di Kanwil dan Kantah. Pelatihan yang digelar secara Blended Learning ini akan diakhiri dengan uji kompetensi melalui Computer Based Test (CBT) pada 13 Agustus 2021 mendatang.

“Ini sangat strategis sekali, kompetensi yang ingin dibangun dari pelatihan ini adalah Kabid dan Kasi mampu menjadi pembina yang baik, mampu memahami penyusunan RDTR tingkat dasar. Sehingga nanti percepatan yang bisa dilakukan di Kanwil dan Kantah untuk RDTR ini bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,” tutur Deni Santo.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) melakukan sosialisasi pembaruan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) kepada jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digelar secara daring pada Senin (12/07/2021).

Kepala Pusdatin, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa pembaruan sistem pada aplikasi KKP dilakukan secara berkala dan disosialisasikan dalam pertemuan daring setiap dua pekan sekali. Modul-modul yang diperbaharui mengikuti kemajuan teknologi yang ada dan tantangan dari transformasi digital. Pada kesempatan kali ini, Pusdatin menyajikan beberapa pembaruan, yakni pada fitur Ganti Desa, Tunggakan berbasis Petugas, serta Quality Control Validasi.

Menurutnya fitur persetujuan dari atasan terhadap berkas ganti desa, dengan input passphrase atasan di kantor pertanahan dapat mengetahui dan menyetujui permohonan tersebut yang difasilitasi dengan produk Berita Acara generate by system KKP yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik.

“Kemudian, modul untuk monitoring berkas di mana kantor pertanahan dapat melakukan pengaturan durasi preventif di masing-masing petugas pada simpul perjalanan berkas sebagai upaya menghindari terjadinya tunggakan penerimaan di muka,” terang Virgo Eresta Jaya.

Selain itu, Pusdatin juga menyosialisasikan Loket Online Pertanahan agar masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dari mana saja. Layanan yang diberi nama Loketku ini dilakukan pengaturan oleh admin dari masing-masing Kantah, dengan jumlah dan jenis layanan fleksibel serta dapat dikonfigurasi.

“Pengguna Sentuh Tanahku yang sudah terverifikasi yang bisa mengakses layanan Loketku. Monitoring berkas dan pengelolaan/rekap sertipikatnya dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku,” ujar Kepala Pusdatin.

Virgo Eresta Jaya menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN dan Kantah yang telah berinovasi untuk meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN semakin baik karena inovasi-inovasi yang bermunculan di daerah.

“Kita sudah jauh lebih baik. Tingkatkan terus, kasih masukan ke kita bagaimana memperbaiki Kementerian ATR/BPN, memperbaiki data kita dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi, Farid Hidayat menyebutkan bahwa sejak aplikasi KKP diperkenalkan, penilaian yang diberikan oleh pengguna terus membaik. Hal ini perlu ditingkatkan, mengingat Kementerian ATR/BPN tengah berupaya menjalankan transformasi digital.

“Layanan elektronik ini sebenarnya bersumber dari inovasi teman-teman di berbagai daerah, yang bertujuan untuk memperkenalkan layanan elektronik kepada masyarakat tanpa harus datang berkali-kali ke Kantor Pertanahan, bisa langsung berinteraksi dengan kita secara daring. Ini mengurangi frekuensi tatap muka dan mengeliminasi penyalahgunaan wewenang di dalamnya,” papar Farid Hidayat.