JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi Agama Banten menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta dengan Satuan Kerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.

“Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan Satuan Kerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan sinergitas dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin,” kata Kepala BHP Jakarta Agustina Setiyawati, dalam sambutannya, Jumat (26/8).

Agustina menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BHP Jakarta sangat terkait dengan instansi lainnya yaitu di antaranya lembaga peradilan untuk melaksanakan fungsinya sebagai wali pengawas, pengampu pengawas, dan pengampu atas orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) mengingat BHP Jakarta harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan.

“Dalam hal ini juga berasal dari Pengadilan Agama setempat,” kata Agustina.

Maka dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pengadilan Agama se-Provinsi Banten yang mengeluarkan putusan/penetapan diminta untuk juga mengirimkan keputusan/penetapan tersebut kepada BHP Jakarta melalui Surat Elektronik (Email) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya.

“Alhamdulilah pada tanggal 16 Juni 2022 di kota Cilegon telah disepakati oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Kanwil Kemenkumham DKI untuk bersama-sama mewujudkan kepastian hukum dan pelayanan publik yang prima melalui kerjasama dalam hal penyampaian penetapan Pengadilan Agama terkait dengan Perwalian Anak untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh BHP Jakarta selaku Wali Pengawas,” papar Agustina.

Sementara itu menanggapi permintaan Kepala BHP Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Endang Ali Ma’sum, berjanji akan dilakukan sesuai petunjuk. Dia menyampaikan segala sesuatu terkait pelaksanaan teknis pengiriman keputusan/penetapan dari Pengadilan Agama kepada BHP Jakarta sampai dengan monitoring dan evaluasi akan dilakukan agar prosesnya berjalan lancar.

PKS PA se wilayah PTA Banten dilakukan di Hotel Mercure Centre. Kegiatan ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten beserta jajaran, Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Banten beserta jajaran, Kepala BHP Jakarta beserta jajaran dan perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, yaitu Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Pandeglang dan Pengadilan Rangkasbitung.

Pada rangkaian kegiatan tesebut, Balai Harta Peninggalan Jakarta diwakili oleh JF Kurator Keperdataan BHP Jakarta Oryza juga memberikan Sosialisasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta. []

JAKARTA, Eranasional.com- Sebanyak empat orang Warga Binaan (Narapidana) kasus terorisme Lapas Kelas llA Salemba, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI, Senin (18/7/2022), di Lapas Salemba.

Narapidana ini menyatakan Ikrar setia dihadapan bendera merah putih dengan pengucapan sumpah setia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dihadapan para saksi yang turut serta hadir.

Keempat narapidana teroris yang berikrar ini diantaranya atas nama Marno Suparjo, Wiji Joko Santoso, Adriyanto, dan Tri Wibowo.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas llA Salemba Yosafat Rizanto mengatakan, pelaksanaan Ikrar yang dilakukan oleh Narapidana Terorisme itu tidak ada unsur paksaan oleh pihaknya, melainkan kehendak narapidana itu sendiri.

Yosafat pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu pihaknya di Lapas Salemba dalam proses narapidana terorisme itu untuk kembali menjadi warga negara dengan penuh jiwa NKRI.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Marselina Budiningsih, menyampaikan harapannya kepada 4 narapidana itu untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya.

“Bersikap dan bertingkah lakulah sebagai hamba Tuhan yang tepat, mampu menempatkan diri secara proporsional, dan patuh akan peraturan dan perundang-undangan,” tuturnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Thurman Hutapea, Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Fonika Affandi, Kepala Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat Heru Prasetyo, dan seluruh stakeholder terkait.

(Borneo).

JAKARTA– Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Kembali Luncurkan Inovasi “Si Ki-Be Peduli Lindungi” Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berlanjut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta.

Tak berhenti pada inovasi Si Ki-Be Live Talks yang diperuntukkan untuk pengguna layanan di masa PPKM Darurat, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta meluncurkan inovasi teranyar yang menjawab kebutuhan pelayanan dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi yaitu Si Ki-Be Peduli Lindungi, pada Senin (06/09/21).

Merespon cepat kebijakan Pemerintah, Si Ki-Be Peduli Lindungi merupakan inovasi yang dirancang sebagai sarana penapisan (screening) untuk mengurangi penularan Covid-19 bagi Pegawai dan pengguna layanan yang berada di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan memperhatikan keterisian kapasitas gedung sesuai level PPKM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menyatakan bahwa dengan aplikasi tersebut Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan nyaman dan aman di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Masyarakat dapat dengan mudah mengakses Si Ki-Be Live Talks tanpa harus tatap muka, namun Si Ki-Be Peduli Lindungi akan mengakomodir masyarakat yang butuh berkonsultasi secara langsung di Kantor Wilayah”, tuturnya.

Pandemi Covid-19 yang belum selesai mengharuskan seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap waspada, tak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta. Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi hal penting yang selalu digaungkan di berbagai kesempatan oleh Pemerintah. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pun menjadi syarat masuk ke berbagai pelayanan publik termasuk layanan transportasi, pusat perbelanjaan dan termasuk pula perkantoran.

Hal inilah yang menjadi latar belakang peluncuran aplikasi Si Ki-Be Peduli Lindungi pada Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kapasitas gedung menjadi perhatian dalam penggunaan aplikasi ini untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dengan mengakses QR Code, maka akan tampil dashboard Si KiBe Peduli Lindungi yang menginformasikan kapasitas dan tingkat keterisian pegawai dan pengguna layanan.

Security pun berhak menolak pegawai dan pengguna layanan untuk masuk jika tidak melakukan check-in melalui aplikasi tersebut ataupun jika tingkat keterisian gedung telah mencapai batas maksimal. Pada peluncuran aplikasi ini, Ibnu Chuldun menyampaikan harapannya agar aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta,

“Uji fungsi dilakukan selama 1 minggu di Kanwil, lalu kemudian dievaluasi dan disempurnakan serta selanjutnya akan diimplementasikan ke 28 satuan kerja DKI Jakarta”, ujar Ibnu.

Aplikasi Si Ki-Be Peduli Lindungi akan dijadikan sebagai program unggulan seiring dengan melangkahnya Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta ke tahap Tim Penilai Nasional (TPN) dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Respon cepat ini dapat menjadi tolak ukur bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, implementatif dan tepat guna.

JAKARTA- Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan Remisi Umum pada peringatan HUT RI Ke-76 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021. Sebanyak 5.233 Narapidana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah memenuhi syarat substantif dan syarat
administratif untuk mendapatkan remisi.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI, Ibnu Choldun mengatakan hari ini di 5233 Napi mendapatkan remisi dan vaksinasi Merdeka. Mereka memenuhi syarat administratif maupun subtanyif sebagaimana untuk mendapatkan remisi.

“Remisi merupakan pengurangan masa pidana yg diberikan pada napi yg telah berkelakuan baik selama menjalani pidana baik Rutan/lapas,” ujarnya saat di wawancarai seusai acara Upacara HUT RI Ke-76 di Lapas Kelas I Cipinang

Dijelaskannya remisi dilaksanakan melalui sistem evaluasi yang terintegrasi antara unit teknis lapas dengan kanwil yang teritegrasi ke pusat yakni Dirjen Pemasyarakatan.

Besaran remisi umum untuk napi dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan 174 tahun 1999 pasal 4 no 1 dan peraturan menkumham no 18 tahun 18.

“Berdasaakan SK kemenkumham RI no 72 tanggal 7 agustus 2021. Maka napi dki yg dapat remisi umum di dki Jakarta tahun 2021 sebanyak 5233 orang. 4913 remisi umum 1 (pengurangan masa tahanna sebagian) dan 320 org remisi umum 2 atau bebas,” sambungnya

Rincian : Lapas Cipinang 1221, Lapas Salemba 1290, Lapas Jakarta 1125, Lapas Perempuan 149, Lapas Anak 44, Rutan Cipinang 787,Rutan Salemba 530 org. Pondok bambu 179.

Sisa napi di lapas 15694. Yang di tahanan luar 2111 orang. Remisi diharapkan mengurangi kapasitas dan memberinmotivasi, perbaiki diri mnyadari kesalahannaya. Dantdk ulangi pidana yang dilajukan. Remisi adalah pernghatgaan oleh negara untuk lebih positif.

Vaksin Merdeka

Lanjut kata dia menyambut HUT RI kami melaksnakan vaksinasi merdeka bagi warga lapas yang diselenggerakan oleh perhimounad nakes kanwil kerja sama dengan Pemprov DKI, Polda Metro Jaya.

“Di awal sempat kendala karena 3133 warga binaan tidak punya nik. Padahal sarat mutlak vaksin adalah nik. Namun berkat keejasama yang baik, sinergitas dengan Pemprov DKO dan stakeholder kami berkoordinasi demi vaksinasi tuntas,” ungkap Ibnu

Lanjutnya dan didukung penuh Gubernur.DKI dan bertepatan dengan HUT RI ke 76 Kanwil Kemenkumham DKI kembali menjalankan Vaksinasi Merdeka. Kepada seluruh warga binaan yang punya nik atau tidak. Akhirnya yang tidak punya nik pun bisa divaksin.

Kanwil Kemenkumham DKI bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 14.497 WBP sudah divaksin dan 1.083 WBP tidak divaksin karena kesehatannya

“Saya ucapkan terima kasih semua pihak Sudah dukung vaksinasi merdeka jadi napi yg tidak punya nik bisa ttp divaksin,” tandasnya

JAKARTA- Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta melaksanakan program vaksinasi tuntas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditargetkan 800 di tahap pertama, dan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Salemba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Senin (2/8).

Program vaksinasi tuntas ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Adminitrasi Kanwil Kemenkumham DKI Sorta Delima Lumban Tobing, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Lion Parcel.

Sejumlah warga binaan mulai berkumpul untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi ini, seperti proses vaksinasinya pada umumnya, mereka terlebih dahulu mengantre sebelum menuju ke meja screening.

Terpidana kasus pembunuhan berencana, John Kei, meminta seluruh warga binaan di seluruh Indonesia baik di rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.

“Saya mengimbau kepada warga binaan di seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama mendukung program vaksinasi pemerintah. Seandainya kita sudah divaksinasi, imun kita akan lebih kuat,” kata John Kei di Lapangan Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Senin.

Pria kelahiran Maluku Utara tersebut turut serta dalam program Vaksinasi Tuntas oleh Rutan Kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat, Senin.

Pria bernama asli John Refra tersebut menilai pentingnya vaksinasi agar memiliki imun yang lebih kuat.

Seandainya terpapar COVID-19, John Kei merasa vaksin menjauhkannya dari kematian akibat risiko gejala berat virus corona.

“Saya pikir vaksinasi itu perlu. Saya kalau sudah vaksinasi, kalaupun kena COVID, imun kita kuat. Kalau jauh dari vaksinasi berarti mendekati kematian. Jadi, kalau mau sehat, kita vaksin,” kata John Kei.

Terpidana yang divonis 15 tahun penjara tersebut menjadi salah satu peserta vaksin dari total 3.508 warga binaan Rutan Kelas 1A Salemba dan Lapas Kelas IIA Salemba yang berlangsung hingga 4 Agustus 2021.

Layaknya warga binaan dan peserta vaksinasi lainnya, John Kei turut diperiksa (screening) kesehatannya sebelum mendapat vaksin Sinovac dosis pertama.

Ia mengaku memiliki diabetes dan rutin mendapat suntikan insulin. Namun setelah diperiksa dokter, John Kei dinyatakan sehat dan memenuhi syarat untuk divaksin.

“Tadi tendinya 160/85 dan gula darahnya juga masih dalam standar untuk divaksin. Pengakuannya dia rutin minum obat darah tinggi dan insulin untuk gula darah,” kata salah satu tenaga kesehatan Rutan Salemba, Hawani Halvina.

Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Turut Sukseskan Vaksinasi Tuntas Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kegiatan Vaksinasi Tuntas yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta dilaksanakan pada hari ini di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Sabtu (24/07).

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan vaksinasi di lingkungan Satuan Kerja Kanwil DKI Jakarta yang telah dimulai dari tanggal 22 Juli 2021 lalu.

Kegiatan dibuka oleh Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingi oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Kegiatan vaksinasi tuntas yang ditujukan kepada 345 orang ASN, keluarga dan PPNPN serta 50 orang masyarakat sekitar kali ini juga turut disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan yang didampingi oleh Wakil Walikota Jakarta Timur, Hendra Hidayat.

Sebelumnya, Kakanwil DKI Jakarta dalam peresmian kegiatan vaksinasi tuntas yang digelar 22 Juli 2021 lalu telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Kodam Jayakarta. Hingga saat ini kegiatan vaksinasi telah dilakukan kepada 654 WBP Lapas Kelas I Cipinang, 305 WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dan 58 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Jakarta. Selanjutnya vaksinasi akan dilakukan secara bertahap pada Lapas Narkotika, Rutan Cipinang, Rutan Salemba dan Lapas Salemba.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi terhadap kegiatan vaksinasi tuntas ini, beliau berharap warga DKI Jakarta, masyarakat yang beraktifitas di DKI Jakarta dan warga yang memiliki KTP luar daerah yang sedang belajar di DKI Jakarta segera melakukan vaksinasi.

Lanjut ia mengatakan Karena dalam masa pandemi Covid-19 masyarakat memiliki 2 pilihan, yaitu terinfeksi ataupun tervaksinasi.

“Maka sebaiknya kita warga DKI Jakarta diharapkan memilih untuk mengikuti vaksinasi dengan mengajak keluarga dan menceritakan pengalamannya kepada tetangga dan masyarakat sekitar nya agar segera mengikuti kegiatan vaksinasi. Karena vaksinasi ini dapat membuat Ibukota ini lebih aman dan sehat,” ujarnya

Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta juga akan mengusahakan vaksinasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yg tidak memiliki NIK dan juga kepada Deteni yang berada di Rudenim Jakarta serta Warga Binaan WNA yg sedang menjalani pidana di Lapas Wilayah DKI Jakarta.

Wakil Walikota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini dan mengharapkan seluruh stakeholder lain dapat meniru inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam melakukan vaksinasi tuntas dan mengajak warga Jakarta Timur agar dapat mengikuti kegiatan vaksinasi di RSPC.

Lanjut ia menambahkan bahwa vaksinasi bertujuan untuk menambah imun, namun selain itu harus tetap dijaga dengan menerapkan protokol Kesehatan. “Semoga hasil dari vaksinasi ini dapat menekan jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia,” tandasnya.

Jakarta- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung program pemerintah melakukan percepatan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. Kegiatan vaksinasi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dan Komando Daerah Militer Jayakarta ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Ibnu Chuldun di Lapas Cipinang, Kamis (22/07).

Program ini merupakan kegiatan yang akan diikuti oleh seluruh Pegawai, PPNPN, Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan Rutan DKI Jakarta.

Vaksinasi Tuntas merupakan Program yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DKI Jakarta atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat
program vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia guna mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi. Semakin cepat program vaksinasi rampung, semakin cepat pula kekebalan komunal terbentuk.

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan
terimakasihnya atas dukungan Dinas Kesehatan, Biddokkes Polda Metro Jaya, Kepala Kesehatan Kodam Jaya, Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara dan Pernakes Kanwil Kemenkumham DKI sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi kurang lebih 17.000 orang dengan rincian 469 orang ASN, 47 orang PPNPN, 175 orang Deteni dan 16.424 orang WBP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat segera terwujud guna dapat mengendalikan penularan Covid-19.

Dalam kegiatan pembukaan kali ini juga dilakukan Penyerahan Vaksin secara Simbolis dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, dr. Indra kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan hari ini juga tentunya sejalan
dengan semangat Kantor Wilayah DKI Jakarta dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2021 guna memperkuat internalisasi tata nilai PASTI di seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Kakanwil DKI Jakarta juga berharap Semoga sinergi yang terbangun antar Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan jajaran nya, Biddokkes dan
Kesdam Jaya dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu guna mengatasi tantangan
dan situasi mungkin yang lebih berat lagi di kemudian hari.

Vaksinasi Covid-19 bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan penularan, namun
harus disertai juga komitmen kita melaksanakan 6M dan 3T. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi aktifitas dan tidak makan Bersama. Vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah penularan Covid-19.

Jumat- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta luncurkan produk unggulan terbarunya yang bernama “Si Ki~Be Live Talks ” yang di launching oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Ibnu Chuldun, secara virtual melalui aplikasi ZOOM serta di siarkan live melalui channel Youtube Humas Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta “Si Ki~Be Live Talks” merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan website resmi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan laman jakarta.kemenkumham.go.id

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Hukum dan HAM tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Masyarakat dapat berkomunikasi dan mengirimkan dokumen secara langsung kepada petugas pelayanan dengan cukup melakukan chat atau percakapan tertulis dan mengupload dokumen yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya dapat dilakukan dari rumah dan dari manapun melalui pc, laptop, maupun handphone.

“Dengan diberlakukannya PPKM Darurat, kami merespon cepat kebijakan Pemerintah dengan meluncurkan produk unggulan terbaru kami yang diberi nama “Si Ki~Be Live Talks”, ini merupakan implementasi komitmen dan tekad kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk tetap melayani masyarakat di masa pandemic covid 19,” ujar Ibnu.

Selanjutnya Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengajak seluruh jajarannya untuk tetap bersemangat melakukan inovasi serta melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi dan kondisi saat ini serta mengingatkan senantiasa menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, layani masyarakat dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas dan profesional

Launching ini di ikuti oleh Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua dan Sekretaris serta Ketua-ketua Pokja TIM KERJA ZI SATKER maupun Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Notaris serta Media Massa melalui Aplikasi ZOOM dan Live Streaming Youtube Channel Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.