Tandri menanggapi itu terkait pernyataan Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan yang mengklaim telah berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana minerba ilegal di wilayahnya.

“Kami tidak punya kewenangan untuk menindak,” kata Tandri saat dikonfirmasi, kemarin.

Bahkan, kata Tandri, hingga saat ini tidak ada laporan resmi yang masuk ke pihaknya terkait pelanggaran penambangan minerba tersebut.

Dia menegaskan, semua keputusan berasal dari pusat, dan pihaknya hanya memiliki kewenangan mengawasi saja.

“Begitu juga dengan pemberian izin penambangan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada pengusaha tambang, ituvbukan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Jambi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolres Bungo AKBP Singgih Hermawan menyebut pihaknya telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana minerba ilegal.

Singgih mengatakan Satreskrim Polres Bungo telah menyita dokumen minerba jenis batu damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku yang kita amankan yakni berinisial N dan A,” kata Singgih saat menggelar konferensi pers di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Singgih menyebutkan, N ditangkap pada 27 Desember 2023 lalu. Dan, hasil pendalaman kasus, petugas menangkap A pada 17 Januari 2024.

Diketahui, kedua pelaku telah melakukan aksinya sudah enam kali di jalan lintas Sumatera.

Dari hasil penyelidikan, N dan A mengangkut batu damar dan batubara tersebut dengan bermodalkan dokumen yang tidak sah. Rencananya, batu damar dan batubara tersebut akan dibawa ke pulau Jawa.

“Batu damar dan batubara itu dijualnya seharga Rp50.000 per kilo,” tuturnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 37 ton batubara.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 161 UU No.. 3 Tahun 2020 yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Kesaksian warga

Sementara itu, seorang warga Kecamatan Muko Muko Bathin VII yang minta identitasnya tidak disebutkan dengan alasan keselamatannya mengatakan praktik penambangan ilegal telah merugikan masyarakat. Namun warga tidak berani protes apalagi menolaknya.

“Warga akan diintimidasi kalau dianggap menghalang-halangi kegiatan penambangan tersebut,” ungkapnya.

“Setiap hari ada saja truk bermuatan batubara lalu lalang, tapi enggak ada yang berani melarang, apalagi warga di sini kalau protes bisa diintimidasi,” sambung warga itu.

“Kalau ada warga yang protes, pasti datang oknum polisi. Masyarakat jadi takut,” sambungnya.

Beberapa waktu lalu, Aliansi Mahasiswa Anti Penambangan Liar (AMPLI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta. Mereka mendesak Kementerian ESDM menindak pelaku penambangan ilegal.

AMPLI menuding aktivitas penambangan ilegal dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama PT KBPC.

Perusahaan itu disebut beroperasi di luar izin IUP-OP dan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian KLHK.

Selain itu, hasil investigasi AMPLI diketahui bahwa lokasi eksplorasi yang dilakukan PT KBPC tidak sesuai dengan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK).

Lantaran tidak memiliki legalitas perizinan, AMPLI mencurigai PT KBPC tidak membayar kewajiban kepada negara yaitu jaminan reklamasi dan royalti. (*)

Singgih Hermawan mengatakan, Satreskrim Polres Bungo telah berhasil mengamankan dokumen minerba jenis damar dan batubara yang tidak lengkap.

“Ada dua pelaku saat ini yang kita amankan di Polres Bungo yakni berinisial N dan A.

“N ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian petugas mendalami kasus ini. Hasil dari pendalaman kasus ini kami berhasil menangkap satu orang laki-laki berinisial A pada tanggal 17 Januari 2024 yang lalu,” kata Singgih di Mapolres Bungo, Senin, 5 Februari 2024.

Lanjutnya, pelaku melakukan aksinya sudah sebanyak enam kali di jalan lintas Sumatera. Selain itu, aparat Polres Bungo mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan ilegal batu damar dan batubara, dan tim Satreskrim Polres Bungo langsung mendatangi lokasi yang berada di jalan lintas Sumatera.

“Tiba di sana memang ada pengangkutan ilegal minerba yang dilakukan inisial N dan A. Pengangkutan minerba itu rencananya akan di bawa ke pulau Jawa oleh kedua pelaku itu,” ungkapnya.

Kedua pelaku itu membawa dokumen yang tidak sah yang ditunjukkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, pelaku mengakui sudah 6 enam kali menjalankan aksinya di lokasi yang sama.

“Pelaku menjual minerba batubara ilegal itu seharga Rp50.000 per kilo,” ujar Singgih.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 37 ton batubara.

Karena perbuatannya, pelaku dijerat UU No. 3Tahun 2020 pasal 161 UU No. 3/2020  dengan ancaman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Hadir juga dalam konferensi pers ini Kasatreskrim Polres Bungo AKP Febriyanto. (*)

BUNGO — Tidak puas mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo beberapa waktu lalu, kini Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARKPH) mendatangi Mapolres Bungo, pada Rabu (2/2/2022).

Kedatangan puluhan masyarakat ini, tak lain untuk menyampaikan protesnya terhadap proses hukum tebang pilih yang terjadi di Polres Bungo.

Mereka menduga di Mapolres Bungo ada oknum polisi yang mempermainkan hukum. Hukum dibuat tumpul ke atas tajam ke bawah.

Melansir Tribunn Jambi, Fahlevi koordinator aksi menyebut jika mereka ke Mapolres Bungo membawa enam tuntutan.

Mengingat dalam rangka satu tahun kinerja Kapolri mereka minta agar kinerja jajarannya dievaluasi, kedua meminta Kapolres Bungo juga segera mengevaluasi kinerja jajarannya terutama pada satuan Reskrim Polres Bungo yang merupakan cerminan besar dalam penegakan hukum di tengah masyarakat Bungo.

Ketiga meminta jajaran Polres Bungo melalui Kapolres Bungo selalu menjunjung tinggi rasa keadilan ditengah masyarakat dalam penegakan hukum secara profesional dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Kemudian mendukung semangat Kapolri bahwa tidak akan ada lagi Hukum tajam kebawah tumpul keatas dan meminta Kapolres menjalankan amanah tersebut. Kemudian meminta Kapolres Bungo segera membentuk satgas mafia tanah di Kabupaten Bungo agar mempermudah masyarakat melaporkan kasus dan dapat ditangani secara khusus tanpa pandang bulu ataupun tenang pilih.

Dan terakhir meminta Kapolres Bungo secara transparan menyampaikan kelanjutan langkah kepolisian terkait dugaan penyerobotan lahan hutan dan alat berat yang sudah dipolice line milik PT KBPC beberapa waktu yang lalu di Rantau pandan.

“Tuntutan ini sudah kami sampaikan kepada Kapolres, Alhamdulillah respon yang sangat baik dari beliau, dan bahkan beliau sangat mengapresiasi,” kata Fahlevi.

Terkait kasus penyerobotan hutan dan alat berat Kapolres Bungo menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah tahap P21 pada tanggal 20 Januari 2022 yang lalu.

Dalam hal itu, Kapolres Bungo AKBP sangat berterimakasih kepada ARKPH yang telah menyampaikan tuntutan kepada Polres Bungo. Atas laporan itu, dirinya berjanji akan memproses dan menindaklanjuti hal itu. (*)

JAMBI – Tidak ada yang kuat di negara ini, semua sama di mata hukum. Hal ini ditegaskan Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo, menyikapi kasus pengrusakan yang terjadi pada aksi di PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC), di Kabupaten Bungo, baru-baru ini.

Rachmad Wibowo mengatakan dirinya harus tegas untuk mengusut tuntas bentrokan warga dengan pekerja kemarin tidak peduli siapa yang ada di belakang perusahaan tambang batu bara tersebut.

“Tidak peduli siapa dibelakangnya,” tegas kapolda jambi Irjen Pol A Rochmad Wibowo

Ia menambahkan bahwa dirinya sudah memerintahkan Dirreskrimum Polda Jambi dan Kapolres Bungo, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Saya sudah perintahkan Dirreskrimum Polda Jambi dan Kapolres Bungo untuk menindaklanjuti” Ucapnya.

Warga Didampingi Tim Kuasa Hukum Membuat Laporan Polisi di Polres Bungo

Perwakilan warga yang terlibat bentrok dengan pekerja tambang batubara perusahaan KBPC terkait Jalan tambang mendatangi polres bungo.

Warga yang datang ke polres bungo didampingin oleh tim kuasa hukum dengan maksud ingin membuat laporan yang terkait bentrokan kemarin Kamis(01/04) di desa dusun tanjung agung, kecamatan muko muko kabupaten bungo.

Bachtiar Marasabessy mengatakan bahwa kedatangannya ke polres bungo mendampingi warga yang ingin membuat laporan kepolisian terkait bentrokan warga dengan pekerja perusahaan KBPC.

“Kedatangan kami ke polres bungo untuk mendampingi warga yang ingin membuat laporan kepolisian, yang dimana warga melaporkan bahwa diserang oleh pekerja PT KBPC,” katanya.

Ia menyebutkan penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok pekerja PT KBPC sekitar Pukul 18.00 dengan menggunakan mobil tronton dan melempari warga dengan batu, kayu dan botol benda lainnya secara beringas.

“Kami melaporkan pengeroyokan yang dilakukan masa pekerja PT KBPC yang mana mereka menyerang kami secara tiba tiba dengan membawa batu, kayu dan botol,” ucapnya

Selain itu, tim kuasa hukum damewati sihite mengatakan selain laporan pengeroyokan, kami juga membuat laporan pengerusakan portal yang di bangun dalam bentrokan kemarin.

“Selain laporan pengeroyokan, kita juga melaporkan pengerusakan portal yang sudah di bangun oleh warga di tabrak dengan sengaja menggunakan truk trontron oleh pekerja PT KBPC,” ucapnya.

Tim kuasa hukum berharap polres bungo memproses secara hukum dan menindak para pelaku pengeroyokan terkait jalan tambang agar ada penyelesaian sampai ke akar-akarnya, siapa yang memerintah kan dibalik insiden tersebut.

“Kami berharap agar yang melakukan pengeroyokan di proses secara hukum, dan untuk jalan tambang segera ada penyelesaian” tutupnya.

Tim kuasa hukum,

Damewati sihite, S.H, M.H,

Bachtiar Marasabessy, S.H, M.H.

Margaretha Sihombing, S.H, M.Kn

BUNGO, JAMBI – Bentrokan warga dan pekerja tambang perusahaan KBPC di dusun tanjung agung, Muko Muko, Kabupaten Bungo Kamis (1/4) berujung pada laporan kepolisian ke polres kabupaten bungo.

Kapolres Bungo AKBP mokhamad Lufti membenarkan adanya laporan setelah terjadi nya bentrokan warga dan pekerja perusahaan tambang batu bara.

“Benar sudah menerima 3 LP dari bentrokan kemarin” ucap lutfi kapolres bungo saat dimintai keterangan oleh eranasional.com, Minggu (4/4) melalui pesan singkat.

Dari tiga laporan tersebut diataranya, pengerusakan mobil wartawan Inews TV Budi Utomo, pengerusakan truk perusahaan tambang dan pengeroyokan terhadap karyawan KBPC dan sudah di tindaklanjuti dengan olah TKP.

“Olah TKP baru laporan dari wartawan Inews TV Budi Utomo, sisanya dalam tahap pemeriksaan saksi – saksi” ucapnya.

Ia juga menambahkan, akan memantau terus informasi update seputar kejadian bentrokan warga dan pekerja tambang kemarin.

“Saya, insya allah akan selalu update informasi perkembangan terkait kasus ini kepada rekan rekan media, karena sudah banyak pemberitaannya baik dari Media TV Nasional, cetak ataupun Online.” imbuhnya.

Lutfi berharap agar permasalahan ini segera terselesaikan dengan cara bermusyawarah antara warga dan pemilik perusahaan tambang batu bara agar tidak ada lagi bentrokan warga dengan pekerja tambang.

“Saya berharap semua terselesaikan dengan cara bermusyawarah dan kekeluargaan, tanpa ada tindakan anarkis baik dari pihak Karyawan KBPC ataupun pihak warga, Minimal pemilik perusahaan batubara menemui warga.” Tutupnya.