JAKARTA- Aparat kepolisian melarang organisasi masyarakat (ormas) membentangkan atau mengibarkan bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (17/8) kemarin.

Alasannya, pengibaran bendera tersebut dianggap dapat menimbulkan kerumunan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan menegaskan bahwa pihaknya tak pernah melarang masyarakat ataupun ormas untuk mengibarkan bendera merah putih di hari Kemerdekaan, Selasa (17/8) kemarin.

Pernyataan itu menanggapi video viral di media sosial dengan narasi yang menyebut bahwa kepolisian melarang ormas untuk mengibarkan bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

“Bukan kita melarang mereka mengibarkan bendera, salah,” kata Guruh saat dikonfirmasi oleh wartawan, Rabu (18/8).

Guruh menuturkan yang dilarang adalah soal kerumunan massa. Sebab, kegiatan pengibaran bendera tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

“Yang kita larang itu adalah berkerumun dan kita tidak ingin terjadi klaster baru, intinya seperti itu,” ucap Guruh.

Lebih lanjut, Guruh menjelaskan bahwa angka penularan Covid-19 di Jakarta saat ini sudah semakin menurun.

Meski demikian, lanjutnya, kerumunan apapun tetap dilarang agar jumlah kasus positif di ibu kota tak kembali meningkat.

“Ini yang kita tidak diinginkan, saat ini Jakarta penularannya kan sudah turun, jangan sampai nanti ada kumpul di situ akhirnya (jumlah kasus) naik lagi, repot lagi nanti, (makanya) kita antisipasi,” tutur Guruh.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah anggota kepolisian melakukan penjagaan di sekitar jembatan PIK.

Selain itu, juga terlihat sejumlah anggota ormas yang diduga akan melakukan aksi membentangkan atau mengibarkan bendera merah putih.

“Tidak boleh menggelar bendera merah putih, ya inilah bangsa kita saat ini jadi seperti kayak begini, disiapkan kepolisian dan Satpol PP,” kata seorang pria dalam video tersebut.

JAKARTA- Tenaga kesehatan (Nakes) berinisial EO dan remaja berinsial BLP yang merupakan korban penerima suntikan vaksin kosong di Pluit, Jakarta Utara, telah berdamai. Pihak keluarga korban juga dtelah mencabut laporannya di kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan mengatakan pelapor berinisial BLP dan tersangka EO sepakat berdamai terkait dugaan kasus suntik vaksin kosong di Pluit, Penjaringan.

Pelapor dan keluarga korban berinisial BLP itu memutuskan mencabut laporan terhadap tersangka EO di Polres Metro Jakarta Utara setelah melakukan mediasi pada Selasa (10/8) malam.

“Benar, pertemuan antara penyelenggara malam itu sepakat memutuskan berdamai dan mencabut laporannya,” kata Guruh saat dihubungi wartawan di Jakarta Utara, Rabu (11/8/2021).

DPD Persatuan Perawat Indonesia atau PPNI Kota Jakarta Utara mengapresiasi aparat Polres Metro Jakarta Utara dalam menyelesaikan dugaan kasus viral vaksin kosong di kawasan Pluit, Penjaringan tersebut.

Ketua DPD PPNI Kota Jakarta Utara Maryanto menilai aparat memang harus mengedepankan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam kasus ini, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

“Kami apresiasi pengungkapan kasus ini. Menurut kami pasal yang disangkakan polisi tidak tepat dan perlu dikaji ulang. Batalkan kasus tersangkanya dan kembalikan ke DPD PPNI PPNI Jakarta Utara untuk ditelaah melalui penyelidikan di Mahkamah Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK). Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 adalah Permenkes Nomor 26 Tahun 2019,” kata Maryanto.

Pasal yang disangkakan kepolisian, menurut Maryanto, hanya untuk pelaku yang berniat menghalang-halangi upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dapat terancam pidana satu tahun penjara.

Sedangkan EO, mengakui tidak adanya unsur niat kesengajaan menyuntik vaksin kosong kepada pelajar BLP, dan saat itu EO hanyalah menjalankan tugas sebagai relawan meskipun profesi sebenarnya adalah perawat di salah satu klinik.

Maryanto mengatakan DPD PPNI Jakarta Utara berharap ada upaya mediasi agar kasus tersebut sesuai dengan hukum.

“Kami berharap ada upaya mediasi agar kasus ini sesuai dengan hukum. Karena adanya sangkaan pasal pidana kepada EO ini, kami (DPD PPNI Jakarta Utara) menerima banyak kekhawatiran dan ketakutan perawat yang ditugaskan sebagai relawan. Bahkan beberapa diantaranya enggan menjadi relawan karena takut bisa seperti EO,” tuturnya.

]]> https://eranasional.com/14773/nakes-penyutikan-vaksin-kosong-berakhir-damai-di-kepolisian/feed 0 Agung Nugroho