Ratusan ribu personel itu resmi digelar mulai hari ini melalui apel pasukan Operasi Ketupat 2025.

“Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan yang akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan pekerjaan,” ungkap Kapolri Kamis 20 Maret 2025.

Ratusan ribu personel itu terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, Pramuka, dan beberapa stakeholder.

Para personel itu akan mengamankan 126.736 obyek pengamanan berupa masjid, lokasi Salat Idulfitri, obyek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara.

Polri, ujarnya, juga menyiagakan layanan hotline untuk pengaduan arus mudik. Jenderal Sigit berharap pelayanan mudik 2025 semakin baik.

“Saluran hotline 110 sehingga masyarakat yang ingin mengadukan hal-hal terkait masalah pelayanan mudik bisa dihubungi. Nanti petugas 24 jam memberikan pelayanan sehingga kita harapkan pelayanan mudik 2025 ini bisa semakin baik,” jelas Kapolri.

Menurut Kapolri, puncak arus mudik 2025 sendiri diprediksi terjadi 28 Maret dan arus balik mudik diprediksi terjadi 5 April.

“Prediksi puncak arus mudik akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai 30 Maret dan puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025,” ujar Kapolri. []

Jokowi megatakan, sudah memanggil Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait isu tersebut.

“Sudah saya panggil tadi,” kata Jokowi usai menghadiri acara Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Istora Senayan, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Namun Jokowi tidak menjelaskan secara detail terkait pemanggilan Sanitiar Burhanuddin dan Listyo Sigit.

Jokowi pun meminta awak media untuk menanyakan langsung ke Kapolri yang berada didekatnya.

“Tanyakan langsung ke Kapolri,” ujarnya.

Terpisah, Listyo Sigit juga enggan mengungkapkan isi pertemuannya dengan Jokowi tersebut.

Ia hanya menyebut hubungan biara Polri dengan Kejaksaan Agung atau Kejagung baik-baik saja.

“Sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa,”tegas Listyo Sigit, Senin, dikutip dari Antara.

Diberitakan sebelumnya, Jampidsus Febrie Adriansyah dikuntit sejumlah anggota Densus 88 Polri di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Jumat 24 Mei 2024 pekan lalu.

Aksi pengintaian tersebut kemudian diketahui oleh Polisi Militer yang telah ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun. []

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo akhirnya ditetapkan tersangka utama kasus penembakan Brigadir J. Meskipun sebelumnya terjadi banyak ‘drama’ yang menyita perhatian publik.

Namun Kapolri Jenderal akhirnya tegas membuat keputusan. Tahu siapa yang ditetapkan tersangka, saat mengumumkan, deretan jenderal mendampingi Kapolri.

Kasus Ferdy Sambo menjadi ujian terberat Kapolri Jenderal Sigit. Semua tahu siapa Ferdy Sambo. Perwira Tinggi dengan karir cemerlang. Juga memimpin sebuah Satgasus Merah Putih. Sudah pasti tarik menarik kepentingan terjadi saat Ferdy Sambo akan dijadikan tersangka.

Tak heran jika Ketua SETARA Institute Hendardi memuji langkah tegas dan taktis menyelesaikan kasus Brigadir J.

JAKARTA- Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/8/2021). Pertemuan ini guna membahas izin penyelenggaraan liga 1 dan 2 yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19.

Terkait pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan Polri memberikan persetujuan terkait dengan perizinan untuk dilaksanakan penyelenggaraan liga 1 maupun liga 2 pada Jumat, (27/8/2021). Namun, orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini menegaskan bahwa pelaksanaan liga harus diimbangi dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Tentunya tetap harus melaksanakan prokes yang ketat, oleh karena itu kita sepakat dan ini sudah disetujui oleh pssi, para pemilik klub, liga 1 dan 2 tadi juga kami minta disepakati untuk rekan-rekan pemimpin suporter bola untuk penyelenggaraan kali ini kita kawal dilaksanakan dengan tanpa penonton,” kata Listyo.

Pemberian izin ini, kata Kapolri, berdasarkan hasil asesmen terkait dengan laju pertumbuhan COVID, kemudian asesmen terhadap situasi BOR (Bed Occupancy Rate), dan juga penurunan di beberapa wilayah.

“Sehingga kemudian diberikan beberapa kelonggaran, berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh Kemenkes dan salah satunya adalah melonggarkan kegiatan olahraga tentunya dengan berbagai macam pembatasan,” katanya.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun menjelaskan, beberapa aturan dan prokes ketat yang harus diikuti dalam pelaksanaan liga 1 dan 2. Yakni pemain dan official yang akan melaksanakan pertandingan harus sudah dua kali vaksin dan jumlah official dibatasi.

“Kedua saat satu hari sebelum pertandingan harus dilakukan pemeriksaann PCR untuk pastikan bahwa pemain maupun offisial dalam kondisi negatif dari COVID,” katanya.

Kemudian, selesai pertandingan kembali dilaksanaakn pemeriksaan swab PCR ataupun atigen. Selanjutnya di lokasi penyelenggaraan pasang aplikasi pedulilindungi, sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu pengecekan terkait aturan prokes.

“Ini sudah menjadi kesepakatan dan wajib dipatuhi karena kita masih menjaga agar laju pertumbuhan COVID betul-betul bisa diminimalkan. Namun disatu sisi kita maklum dan diberikan kelonggaran agar kegiatan masyarakat bisa mulai beraktivitas sehingga semuanya bisa berjalan,” katanya.

Meskipun telah memberikan izin, Listyo menegaskan pelaksanaan liga 1 dan 2 akan tetap dievaluasi. Hal ini untuk memastikan apakah pelaksanaan liga 1 dan 2 tidak meningkatkan kembali angka COVID-19 di Indonesia.

“Jadi 3 kali kegiatan akan kita evaluasi. nanti kalau ternyata dari hasil evaluasi kita lihat bahwa tidak terdampak, dengan penyelenggaran tersebut maka di minggu berikutnya akan ditentukan terkait dengan penambahan lokasi pertandingan ataupun kebijakan-kebijakan lain untuk memberikan kesempatan kegiatan ini akan terus berlanjut,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten ini mengimbau untuk para suporter dan penonton untuk menyaksikan pertandingan dari rumah melalui media, baik televisi maupun media yang memanfaatkan teknologi.

“Harapan kita itu betul-betul bisa dilaksanakan sehingga tidak mengganggu klub. Karena memang ada kesepakatan. Kalau kemudian ini dilanggar, ada sanksi bagi klub, mulai dari sanski yang bersifat administrasi hingga klub tersebut tidak boleh mengikuti pertandingan,” katanya.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali menyampaikan pertemuan dirinya dengan Kapolri untuk mendiskusikan penyelenggaraan kompetisi liga 1 dan 2 yang sudah terhenti selama 1 tahun.

“Tentu kita tidak bisa berdiam diri dan kita sangat sadar sekarang suasananya masih dalam situasi pandemi, tetapi pandemi ini tidak boleh membuat kita tidak berkegiatan. Kemudian juga aspirasi masyarakat supaya kegiatan sepak bola ini bisa harus segera digulirkan. Mereka yang sekarang sedang di rumah butuh tontotan,” katanya.

Disamping itu, kata Zainudin, bagi pemerintah ada kepentingan untuk pembentukan tim nasional karena pada tahun 2023 nanti, Indonesia menjadi tuan rumah World Cup U-20.

“Tentu pembentukan timnas ini kita butuh kompetisi, tanpa kompetisi tidak mungkin kita akan ada tim nasional yang baik atau talenta-talenta yang akan termonitor,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai pertimbangan sudah dirapatkan dengan pihak satgas, Mabes Polri dan berbagai pihak terkait pelaksanaan penyelenggaraan liga 1 dan 2. Hasilnya Polri memberikan izin dengan catatan penerapan prokes yang ketat.

“Nanti dari pihak Polri yang akan juga menjaga supaya kepatuhan terhadap pelaksanaan prokes akan dilaksanakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

ERANASIONAL.COM – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai pencabutan Telegram atau surat Kapolri tentang pelarangan wartawan melaporkan kekerasan polisi tidak profesional dan plin plan.

Neta pertanyakan siapa yang menjadi pembisik kepada Kapolri untuk mengeluarkan Telegram tersebut.

“Begitu banyak pihak yg mengkritisi, Kapolri seperti ketakutan dan mencabutnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Kapolri tidak siap dengan konsep yang akan dijalankan dan hanya bersifat coba-coba, ” Kata Neta kepada Indonesia Parlemen, Rabu (7/4/2021).

Lebih lanjut, mantan wartawan senior ini merasa jika cara-cara ini masih terjadi tentu publik akan mempertanyakan ada apa dengan Kapolri dan bagaimana dengan konsep Presisinya.

“Sebenarnya tidak ada yg istimewa dari surat Kapolri tertanggal 5 April 2021 tersebut karena surat itu untuk internal kepolisian. Hanya saja surat Kapolri itu memang bisa disalahgunakan kalangan kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yg menyangkut internal polri, apalagi yg bersifat negatif,” Papar Neta.

Meskipun menurutnya surat Kapolri itu bukan buat eksternal Polri, apalagi untuk melarang larang kalangan pers.

“Karena Kapolri tidak punya wewenang melarangan pers. Dalam bertugas pers dilindungi UU pers,” Imbuh Neta.

Di poin pertama surat Kapolri itu menyebutkan, Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menanyangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis, Neta berpendapat jika itu hanya ditujukan ke internal polri agar dalam operasi kepolisian tidak mengajak atau melibatkan para wartawan.

“Selain itu Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga mereka tetap perlu mengakomodir pers sebagai pilar alat kontrol publik,” Pungkasnya.

Menyikapi kritik tentang Telegram tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait surat telegram yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Meminta Maaf Atas Gaduhnya Penerbitan TR ‘Pelarangan Peliputan’

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas kegaduhan yang timbul pascapenerbitan surat telegram terkait kegiatan kehumasan di Korps Bhayangkara.

“Mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media. Sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” Terang Sigit dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Diketahui Surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditanda tangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggal 5 April 2021 menuai banyak kritik.

Edaran Telegram berisikan 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. (IP/***)