JAKARTA, Eranasional.com– Kapolri Jenderal Listyo Sigit membuktikan keseriusannya berantas kasus Konsorsium 303. Sebanyak 202 rekening diblokir dan 3.296 orang jadi tersangka.

Kapolri saat ini sedang serius menggarap 329 rekening terkait Konsorsium 303, dimana 202 rekening sudah diblokir.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah membentuk tim gabungan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (30/9) menjelaskan hingga kini Polri telah memberantas perjudian, baik judi konvensional atau judi online.

Ribuan kasus disidik hingga ribuan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian.

kemudian, sigit memerinci kasus perjudian yang sudah ditangani Polri. Tersangka yang ditetapkan Polri sudah mencapai ribuan.

Kurang lebih ada 2.049 kasus yang sudah ditangani, terdiri dari 3.296 tersangka.

Di mana untuk judi konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 tersangka. Sementara judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka.

Kapolri memerinci lagi kasus yang ditangani sejak Juli hingga saat ini. Kapolri menyebut para tersangka judi online yang ditangkap beragam perannya.

“Khusus bulan Juli sampai dengan sekarang, 2.236 kasus kita tangani dan dari 3.748 tersangka.

Khusus untuk judi online 1.125 kasus, terdiri dari 1.516 tersangka. Terdiri dari pemain 1.446 yang terkait dengan penyelenggaraan, baik mulai customer service, pegawai dan pemilik web.

Kemudian untuk penyedia layanan web kurang lebih 977 tersangka.

Jenderal Sigit menegaskan pihaknya tidak berhenti menangani kasus perjudian.

JAKARTA, Eranasional.com- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Fakta baru ini juga menutup fakta sebelumnya yang menyebut terjadi adu tembak antara Brigadir J dan Bharada E.

“Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan timsus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka,” kata Listyo Sigit dalam konferensi pers kasus Brigadir J, Selasa (9/8/2022).

Tim khusus juga menyampaikan bahwa pernyataan awal Bharada E soal adu tembak dengan Brigadir J ternyata tidak terjadi.

“Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakiatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh RE atas perintah saudara FS.

Mesti demikian, polisi tetap masih melanjutkan pemeriksaan terkait peran yang dilakukan FS dalam peristiwa penembakan tersebut.

“Terkait apakah saudara FS menyuruh atau terlibat langsung dalam penembakan saat ini kami memeriksa saksi saksi dan pihak yang terkait,” jelasnya.

Disebutkan pula bahwa Ferdy Sambo menembakkan senjata milik Brigadir J ke dinding untuk memanipulasi peristiwa agar seolah terjadi adu tembak.

“Untuk membuat seolah terjadi tembak menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah terjadi tembak menembak,” papar Listyo.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan tiga tersangka terkait meninggalnya Brigadir J yakni Bharada E, Brigadir RR, dan K.

Bharada E dijerat dengan Pasal 338 tetang Pembunuhan Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP. Sedangkan, Brigadir RR dijerat dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

JAKARTA, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk tidak sama sekali melupakan tugas pokoknya untuk selalu melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh Kapolda di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).

“Ingatkan, ingatkan, ingatkan, bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan, terhadap tugas pokok yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini sebenarnya adalah doktrin dan tugas kita dari dulu,” kata Sigit dalam arahannya.

Mantan Kapolda Banten tersebut menjelaskan, tugas dasar sebagai aparat penegak hukum itu harus selalu ditanamkan setiap hari. Mengingat, kata Sigit, belakangan ini masih muncul tagar di media sosial (medsos) akan persepsi publik terhadap Polri.

Menurut Sigit, kemunculan Hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah yang konkret untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. Sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi.

“Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semua berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan lakukan koreksi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Polri dewasa ini, ditegaskan Sigit, bukanlah institusi yang anti-kritik. Melainkan, menjadi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuju Polri yang semakin baik dan dicintai oleh masyarakat.

“Ada kritik dari masyarakat kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Pertahankan Polri tidak anti-kritik, tapi kita akan terus berbenah menjadi organisasi yang modern dan organisasi yang selalu berubah menjadi organisasi yang lebih baik,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, perbaikan harus terus dilakukan kedepannya. Hal itu untuk mempertahankan tren positif dari beberapa lembaga survei yang merilis soal tingkat kepercayaan dan kinerja Polri yang mengalami peningkatan jauh lebih baik.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan peran dari Polri dalam mencari keadilan. Ia menginstruksikan, untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia.

“Jaga wibawa institusi, tegakkan hukum dan berikan rasa keadilan dan perhatikan masyarakat kecil yang selama ini merindukan rasa keadilan. Kita cepat respons terhadap hal-hal seperti itu,” imbuhnya.

“Pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sama dan tak membeda-bedakan rakyat kecil. Hal-hal yang sensitif, hal-hal yang menjadi perhatian tolong dilaksanakan dengan cepat,” tegas Sigit. [Red]

Jakarta- Presiden Joko Widodo disebut langsung menegur Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai polisi membanting mahasiswa yang berdemonstrasi di Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi mempersilakan siapapun menyampaikan kritik. Bahkan, kata Fadjroel, Jokowi menyebut demonstrasi mahasiswa dilindungi oleh konstitusi.

“Kasus mahasiswa di Tangerang, itu langsung Presiden menegur Kapolri dan kemudian Kapolri langsung, yang bersangkutan sekarang ditahan oleh Polri,” kata Fadjroel dalam siaran di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Minggu (24/10).

Fadjroel menegaskan Jokowi selalu berupaya untuk melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dia berkata perlindungan tak hanya diberikan kepada kalangan mahasiswa, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Dia meminta mahasiswa untuk tidak ragu menyampaikan kritik atau berdemonstrasi. Ia menyampaikan pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

“Jangan takut, jangan ragu-ragu dengan teman-teman melakukan kritik karena memang tidak pernah sebuah kebijakan pemerintah 100 persen benar,” ucap Fadjroel.

Sebelumnya, publik menyoroti aksi represif polisi dalam mengawal demonstrasi mahasiswa di Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10). Salah seorang polisi membanting mahasiswa yang sedang berdemonstrasi.

Setelah tekanan publik semakin kuat, Polri akhirnya memproses hukum polisi tersebut. Polisi berinisial NP itu dinyatakan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

NP ditahan selama 21 hari. Ia juga dimutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan. Ia pun mendapat teguran tertulis atas aksi brutalnya tersebut.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” tutup Sigit.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram (TR) berupa perintah kepada jajaran Polda dan Kasatwil di seluruh Indonesia untuk melakukan pengamanan kunjungan kerja Presiden dengan humanis serta tidak reaktif.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, perintah Kapolri ini guna menghindari anggapan mengkebiri kebebasan berpendapat dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah yang diwarnai aksi penyampaian pendapat oleh masyarakat tidak terulang.

Oleh karena itu, lanjut Argo, sesuai dengan Telegram Kapolri ke jajaran dengan nomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tertanggal 15 September 2021. Untuk seluruh jajaran diwajibkan agar memperhatikan pedoman yang sudah diarahkan oleh Kapolri. Ada empat point penekanan,

“Yang pertama, setiap pengamanan kunker Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reakif. Kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya, sepanjang dibenarkan Undang-undang maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut, agar dapat berjalan dgn tertib dan lancar,” kata Argo saat menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu malam (15/9).

Kemudian penekanan ketiga dalam arahan Kapolri yakni “Setiap Kasatwil menyiapkan ruang bagi masyarakat maupun kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga dapat dikelola dengan baik.” lanjutnya

“Sehingga nanti dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekelompok yang akan menyampaikan aspirasinya dan kita siapkan ruang itu sehingga aspirasi bisa tersampaikan,” tandas Argo.

Dan keempat apablia ada kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik secara humanis, Dijelaskan bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi tidak boleh menganggu ketertiban umum.

“Ini kita sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik,” tutupnya

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan arahan dan motivasi kepada prajurit TNI-Polri yang bertugas dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua.

Kapolri, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, memberikan pesan khusus kepada Satgas Nemangkawi,selain bertugas melakukan pengamanan, juga untuk mengawal agenda pemerintah dalam membangun Papua.

“Tugas semua (prajurit) mengawal untuk memberitahu akan pembangunan yang sudah dilakukan. Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Sigit.

Sigit menekankan bahwa pemerintah pusat sangat konsen dan fokus untuk membangun Papua agar lebih sejahtera.

“Pemerintah sangat konsen membangun Papua seperti pembangunan infastruktur. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

Oleh karena itu, mantan Kapolda Banten itu mengingatkan anggota Satgas Nemangkawi untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa kehadiran mereka untuk mendukung program pemerintah di Papua.

Kapolri dan Panglima TNI melakukan kunjungan kerja bersama di Papua. Dalam kunjungan kerja tersebut digelar pertemuan dengan tokoh masyarakat yang ada di Bumi Cendrawasih, Rabu (26/5).

Pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat Papua itu berlangsung tertutup. Dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal RUU Otonomi Khusus atau Otsus.

Terkait RUU Otonomi khusus, Sigit menegaskan agar betul-betul dikawal sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tepat sasaran.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menghimbau kepada seluruh personel yang bertugas di Bumi Cendrawasih agar memiliki formula khusus bagaimana merebut hati rakyat Papua agar tetap teguh mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Panglima juga meminta semua unsur personel yang bertugas meningkatkan sinergitas sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dirasakan lebih cepat.

“TNI dan Polri bermanunggal dengan rakyat. Dengan Binmas Noken dan teritorial. Bangun sinergi dengan baik antar lintas satuan,” kata Hadi.

JAKARTA – Polri menyatakan ada 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam 100 hari kerja Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.

“Sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers 100 hari kinerja Kapolri, di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2021).

Argo menjelaskan, terkait dengan keadilan restoratif, saat ini, pihaknya sedang menggodok Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk mengatur mengenai penerapan restorative justice di Korps Bhayangkara.

“Akan kami garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan restorative justice dalam penanganan tindak pidana,” ujar Argo.

Menurut Argo, pendekatan restoratif itu dilakukan terhadap beberapa kasus dan telah dilakukan di seluruh Indonesia.

Misalnya, di Bareskrim ada kasus di Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ataupun Direktorat Tindak Pidana Siber yang telah diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif.

Selain itu, terdapat juga beberapa contoh kasus lain di seluruh Indonesia yang menggunakan pendekatan yang sama. Dalam hal ini, restoratif justice membuat aparat dapat mengambil diskresi sehingga pihak pelapor ataupun yang dilaporkan berdamai.

“Misalnya ada seperti kemarin, kasus-kasus nenek ngambil kapas. Yang bisa kami selesaikan restorative justice, itu tidak masalah,” ucap Argo. []

Pewarta : Agung Nugroho

Jakarta – Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional, salah satunya konektvitas digital melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.  Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan konektivitas digital akan menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit untuk peningkatan ekonomi dan menyatukan nusantara.

Guna membangun pemerataan infrastruktur TIK dan menjaga keberlangsungan layanan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama Kepala Kepolisan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sinergitas untuk membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.

“Hari ini secara khusus saya mendatangi dan menjumpai Bapak Kapolri Jenderal Sigit dalam diskusi untuk menterjemahkan secara teknis program-program dan kebijakan Presiden di sektor Kominfo. Pertemuan tersebut membahas kerja sama Kementerian Kominfo dan Polri dalam rangka menterjemahkan secara teknis arahan Presiden Joko Widodo,” paparnya dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (04/05/2021).

Menkominfo dan Kapolri Sigit ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama bermigrasi ke ruang digital, disamping pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih memadai di seluruh wilayah tanah air.

“Dalam kaitan dengan itu, Kominfo akan membangun infrastruktur TIK di wilayah 3T melalui BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) Kominfo, tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik lintas kementerian/lembaga maupun dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya,” jelasnya.

Mengenai kerja sama dengan Polri, Menteri Johnny memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar khususnya di wilayah kerja Kementerian Kominfo di seluruh Indonesia.

“Tentunya Kominfo berharap bahwa dukungan personil yang kuat dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi pembangunan TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo menegaskan kebutuhan akan infrastruktur TIK semakin tinggi dan semakin diperlukan oleh masyarakat, tidak saja di wilayah perkotaan tetapi secara juga di desa-desa atau rural area.

“Di wilayah rural area ini tentu tantangannya banyak, termasuk tantangan Kamtibmas. Tentu dengan dukungan dari Polri mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Johnny menyampaikan progres pembangunan infrastruktur TIK, salah satunya mengenai target penyelesaian pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di seluruh desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti. Target tersebut melengkapi total 83.548 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan layanan signal 4G.

“Kerjasama ini tentu sangat strategis dan sangat penting untuk kelancaran pembangunan infrastruktur TIK di wilayah-wilayah yang sulit, di wilayah yang berat di daerah 3T yang harus menyeberangi lautan selat, mendaki gunung, menuruni lembah dan ngarai yang luar biasa besar tantangannya. Kerjasama lintas Kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat membantu suksesnya program pembangunan infrastruktur TIK nasional kita,” tandasnya.

Polri Siap Jaga Infrastruktur TIK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pembangunan infrastruktur TIK oleh Kementerian Kominfo harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya ruang digital menjadi kebutuhan bersama, terutama di saat negara menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Menurut Kapolri Jenderal Sigit kebutuhan masyarakat saat ini perlu menyesuaikan dan membiasakan dari aktifitas offline menjadi online.

“Ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan yang tentu mau tidak mau perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Kapolri menyatakan kesiapan dalam mendukung seluruh program Menkominfo untuk membangun infrastruktur TIK di seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, kami Polri siap mendukung seluruh program dari Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah yang jauh sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitas yang sama seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan bahwa penegakan hukum di ruang cyber harus dipatuhi oleh masyarakat dan bersama-sama menjaga ruang digital yang bersih dan sehat.

“Jaga bersama sebagai bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga negara kita tercinta ini, tentunya menjadi pembahasan yang juga kita bicarakan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif.

Pewarta : Agung Nugroho

Surabaya – Pemerintah melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) terhadap prajurit awak KRI Nanggala 402 di di Hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

Menhan selaku Inspektur Upacara, didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi TNI-Polri.

Usai upacara, Sigit menyempatkan diri untuk mendatangi satu per satu para keluarga atau perwakilan dari awak Nanggala 402. Hal itu dilakukan untuk memberikan kekuatan dan dukungan moril.

Sebagai bentuk penghormatan, Sigit menawarkan kepada anak-anak dari keluarga prajurit awak Nanggala 402 untuk bergabung menjadi aparat kepolisian.

“Kepada bapak dan ibu yang mempunyai putra-putri yang akan mengabdi dikepolisian, akan difasilitasi,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sigit, seluruh keluarga awak Nanggala 402 merupakan bagian dari Polri. Sebab itu, diharapkan keluarga tidak perlu sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibantu oleh aparat kepolisian.

“Kalau ada permasalahan atau kesulitan berkaitan dengan surat-surat yang diperlukan akan dibantu, sampaikan saja saya dari keluarga besar Kapal Nanggala 402, seperti surat kehilangan, STNK, dan lainnya,” ujar Sigit.

Diketahui, kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak kapal dinyatakan tenggelam di perairan utara Pulau Bali. Proses pencarian pun dilakukan maksimal oleh Pemerintah Indonesia, instansi terkait dan bantuan dari negara lain. []