Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Di tempat terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada tata kelola perkebunan dan industri sawit.

“Benar bahwa memang ada penggeledahan, beberapa waktu lalu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi, katanya kepada wartawan, Jumat (30/1).

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa perkara ini berkaitan erat dengan oknum pegawai di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

“Penggeledahan yang dilakukan Kejagung menyasar beberapa lokasi, termasuk rumah sejumlah pejabat pajak. Kasus ini berhubungan dengan dugaan tindak pidana memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” ujar Kapuspenkum Anang kepada wartawan di Kejagung di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia mengatajan kasus dugaan korupsi ini sudah resmi dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Kenaikan tahap ini berarti penyidik tengah berfokus mengumpulkan barang bukti.

“Kasus ini menyangkut pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Wajib pajak perorangan juga termasuk dalam lingkup dugaan perkara ini,” ujar dia.

Kapuspenkum Anang tidak memberikan rincian kronologi kasus yang lebih mendalam. Ia menyebut detail perkara ini masih dirahasiakan oleh penyidik.

“Nanti dikonfirmasi lebih lanjut,” tandas Kapuspenkum Anang.

Perkara ini diduga melibatkan oknum yang berkerja pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kemenkeu RI. Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan rinci soal waktu penggeledahan tersebut.

Dengan adanya keruigian negara tersebut, kata Prabbowo, bisa digunakan untuk renovasi 8 ribu sekolah.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Senin (20/10).

Prabowo menyatakan uang sebesar itu juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan. Ia menyebut 80 tahun Indonesia merdeka, nelayan belum diperhatikan oleh negara.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangaj Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna usai merespon terkait kebijakan WNA bisa menjadi pimpinan di BUMN.

“Kita menganut hukum positif. Selama itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia, yang berlaku hukum Indonesia. Artinya, siapapun bisa dikenakan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Ia juga mencontohkan kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyeret CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard.

Dalam kasus itu, ia mengatakan Gabor ditetapkan sebagai tersangka meskipun berstatus WNA. Anang bahkan menyebut kasus tersebut akan disidangkan meski tanpa kehadiran Gabor.

Meski demikian, ia memastikan seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan hati-hati serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penegakan hukum kita tidak serta-merta, akan secara profesional hati-hati. Apalagi itu membahayakan kerugian negara,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah aturan dan memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

Prabowo mengaku telah mengubah manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Pasca keputusan Prabowo itu, dua WNA juga telah ditunjuk sebagai Direktur di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keduanya merupakan Direktur Transformasi Neil Raymond Nills serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara. Penunjukan Neil dan Balagopal dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10).

Iwan Ginting dicopot dari jabatannya saat ini, yaitu sebagai Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut pencopotan terhadap Iwan dilakukan karena aksi penggelapan itu juga terjadi pada saat yang bersangkutan bersangkutan.

Iwan merupakan Kajari Jakbar sebelum Hendri Antoro yang saat ini juga sudah dicopot dari jabatannya buntut kasus penggelapan barang bukti tersebut.

“Iya, ada (pencopotan Iwan Ginting). Perkara itu berawal sebelum Pak Hendi juga berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Anang menjelaskan pencopotan itu dikarenakan keduanya dinilai telah lalai sebagai pimpinan karena tidak menjalankan fungsi pengawasannya sebagai atasan Azam.

“Di situ ada kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Yang jelas, Jaksa Agung sudah mengambil tindakan langsung terhadap mereka yang terkait dengan adanya peristiwa yang terjadi seperti itu. Sudah dicopot jabatannya,” jelasnya.

“Karena bagaimanapun, pengawasan melekat terhadap Jaksa Azam itu kan, kenapa bisa terjadi, kan? Itu kan terkait dengan jabatannya. Ambil tindakan cepat, kita copot dulu. Karena kalau pengawasannya berjalan, tidak akan terjadi seperti itu,” imbuhnya.

Kasus yang menyeret nama Hendri ini berawal dari kasus penggelapan uang barang bukti robot trading Fahrenheit yang sebelumnya menjerat mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya.

Dalam dakwaan itu, Azam termasuk membagikan sebagian uang hasil kejahatan kepada sejumlah jaksa lain, termasuk Hendri Antoro sebesar Rp500 juta yang disalurkan melalui PLH Kasi Pidum/Kasi Barang Bukti Kejari Jakbar, Dody Gazali.

Azam pun telah divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 11 September lalu setelah terbukti mengambil sebagian aset hasil sitaan dalam kasus robot trading Fahrenheit.

Eranasional.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menunjuk sembilan orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Para JPU akan mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana judi online dengan tersangka Indra Kenz.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penunjukkan sembilan JPU oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu dikeluarkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU (P-16) pada tanggal 2 Maret 2022.

Sembilan orang JPU tersebut ditunjuk setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

“Setelah menerima pemberitahuan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dan atau Penipuan/Perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama IK,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (8/3/2022).

Tim JPU akan mempelajari berkas perkara yang diterima dari penyidik Dittipid Eksus Bareskrim Polri pada saat Tahap I, dan memberikan petunjuk atas aset-aset yang telah disita dari IK dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kejahatan.

Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo. 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. ***