Selain itu, MA juga menghukum Karen untuk membayar denda sebesar Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan. Itu artinya, denda tersebut lebih besar dari putusan pengadilan sebelumnya, yakni Rp 500 juta subsider 3 bulan.

“Pidana penjara 13 tahun, denda Rp 650 juta subsider enam bulan kurungan,” demikian petikan amar putusan tingkat kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat 28 ebruari 2025.

Dalam putusan kasasi, Majelis pada dasarnya menolak permohonan Karen Agustiawan maupun jaksa penuntut umum KPK.

Majelis kasasi memutus untuk memperbaiki kualifikasi dan pidana dari putusan pengadilan banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

“Terbukti Pasal 3 TPK juncto Pasal 55 juncto Pasal 64,” lanjut amar putusan tersebut.

Sidang kasasi Karen dipimpin oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, dan Agustina Dyah Prasetyaningsih sebagai panitera pengganti.

“Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi (pengarsipan berkas perkara menjadi arsip negara) oleh majelis,” demikian putusan tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Karen Agustiawan menjadi 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. []

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galaila Karen Kardinah dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar majelis hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (24/6/2024).

“Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata majelis hakim.

“Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” lanjut majelis hakim.

Hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Karen. Hal-hal memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa merugikan negara,” kata hakim.

Sementara itu, hal meringankan terdakwa adalah Karen mempunyai tanggung keluarga dan telah mengabdi ke PT Pertamina.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum.

Karen sebelumnya dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam perkara ini.

Karen juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.091.280.281 (Rp1 miliar) dan US$104.016. Jika Karen tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama dua tahun,” kata jaksa.

Tim jaksa KPK mengatakan Karen terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Pasal ini mengatur mengenai kerugian negara.

Dalam surat dakwaan jaksa, Karen disebut merugikan keuangan negara sejumlah US$113 juta atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG tahun 2011-2021.

Karen diduga memperkaya diri sebesar Rp1.091.280.281 (Rp1 miliar) dan US$104.016. Ia disebut juga memperkaya korporasi yaitu Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar US$113.839.186.

Menurut hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tanggal 29 Desember 2023, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman yang jelas. Karen disebut hanya memberi izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis dan analisis risiko.

“Instruksinya harus penuhi di atas 30 persen,” kata JK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.

Eks Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu mengaku heran Karen jadi terdakwa. Menurut dia, Karen hanya menjalankan tugas.

“Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya,” ungkap dia.

Kalla juga menyebut tidak mengetahui keuntungan maupun kerugian PT Pertamina (Persero) dalam pengadaan LNG tersebut. Namun, dua hal itu disebut biasa dalam urusan bisnis.

“Tapi, gini, saya boleh tambahkan, kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi,” ucap Kalla.

Menurut Kalla, penghukuman pejabat jika perusahaan negara yang dipegangnya merugi merupakan kesalahan. Sebab, tidak adil jika hanya yang diproses hukum cuma satu kantor.

“Ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,” tegas Kalla.

Kalla menjadi saksi meringankan dalam kasus ini. Dia dibawa oleh kubu Karen.

Dalam kasus ini, Karen didakwa melakukan pembelian LNG tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akibat ulahnya, negara merugi USD113.839.186,60.

Dalam kasus ini, Karen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

“Jadi berdasarkan informasi dari jaksa yang menyidangkan perkara tersebut memang betul besok akan hadir Pak Jusuf Kalla sebagai saksi yang meringankan dari pihak penasihat hukum,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2024).

Ali menyampaikan JK menjadi saksi meringankan dari kubu Karen. KPK tidak bisa menyampuri keputusan memilih saksi yang dihadirkan di persidangan dari eks dirut PT Pertamina (Persero) itu.

“Ini hak dari terdakwa atau penasihat hukum untuk menghadirkan saksi siapa pun itu yang dianggapnya dapat meringankan,” ujar Ali.

Pembawaan saksi meringankan itu juga bagian dari proses hukum. Kubu terdakwa boleh memberikan pembuktian terbalik atas tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LGN di PT Pertamina (Persero).

“Kami silakan juga terdakwa dan kuasa hukum untuk membuktikan sebaliknya dengan berbagai cara dan mekanisme dan ketentuan hukum, satu di antaranya menghadirkan saksi yang meringankan,” terang Ali.

Dalam kasus ini, Karen didakwa melakukan pembelian LNG tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akibat ulahnya, negara merugi USD113.839.186,60.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar US$ 113 juta berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK),” ujar jaksa KPK dalam persidangan.

Pertamina diketahui melakukan pengadaan LNG bersama Corpus Christie Liquefaction. Jaksa KPK menyebut Karen melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan LNG tersebut bersama mantan Senior Vice President (SVP) Gas & Power Pertamina, Yenni Andayani serta mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto. Saat ini, hanya Karen yang baru dibawa ke persidangan.

“Status perkara sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Senin (12/2/2024).

Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan dakwaan kasus Karen nanti. Dalam kasus ini, tuduhan untuk mantan dirut Pertamina itu yakni merugikan keuangan negara sebesar USD113,8 juta.

Dalam dakwaan nanti, Karen bakal dituduh memperkaya diri sendiri dan perusahaan asal Texas, Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar USD113,8 juta. Uang yang masuk ke kantong mantan dirut PT Pertamina Persero itu diduga mencapai Rp1 miliar, dan USD104 ribu.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

“Pak Ahok sudah datang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Ali menjelaskan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG pada 2012.

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail, apa yang ditanyakan ke Ahok. Padahal, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 2019.

“Penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefield Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021 dengan tersangka GKK (Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan,” jelas Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Karen Agustiawan yang merupakan mantan Direktur Utama Pertamina sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada 2012. KPK menyebut dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp2,1 triliun. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT pertamina Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair. Dia kini di Rutan KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akibat perbuatan Karen negara dirugikan sekitar dengan Rp2,1 triliun.

“Dari perbuatan GKK alias KA (Karen Agustiawan) negara mengalami kerugian sekitar US$140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun,” kata KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/9/2023).

Kasus korupsi ini berawal ketika PT Pertamina memiliki rencana pengadaan LNG di Indonesia pada tahun 2012. Karen, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 lalu mengusulkan kerja sama dengan sejumlah produsen dan suplier LNG di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaxcition (CCL), perusahaan LLC dari Amerika Serikat (AS).

Adapun peran kasus ini, diduga melakukan pengambilan keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian secara menyeluruh.

“Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero,” jelas Firli.

Dia menambahkan, pengambilan keputusan Karen tersebut dinilai juga bertentangan dan melawan persetujuan pemerintah saat itu.

“Selain itu tidak melaporan pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan pemerintah saat itu,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, Karen dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.