Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu.

Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertifikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026).

Tak hanya program pemutihan sertifikat tanah, Karo Humas dan Protokol ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi lain yang beredar mengenai penghapusan pajak tanah, serta gratis balik nama sertipikat, juga merupakan informasi yang tidak berdasar.

“Tidak ada yang namanya pemutihan atau penghapusan kewajiban di luar ketentuan, program percepatan pendaftaran tanah yang ada salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan” terang Shamy Ardian.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Protokol mengingatkan bahwa berbagai informasi yang menjanjikan kemudahan berlebihan atau pembebasan biaya patut masyarakat cermati secara kritis.

Ia mengatakan bisa jadi informasi tersebut tidak benar dan merupakan bentuk penipuan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik lewat situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat,” tegas Shamy Ardian.

Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Komitmen itu juga diperkuat dengan upaya menjaga masyarakat dari paparan informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian,” tandasnya.

“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu. Reforma Agraria ini salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan tanah supaya mereka punya kesempatan berusaha,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kutipan siaran pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menteri Nusron menjelaskan, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian fungsi tanah, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tanah untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

“Tanahnya kita siapkan. Tapi jangan minta tanah di sekitar tempat tinggal yang memang tidak tersedia. Misalnya, kalau minta tanah di kawasan Monas, tentu tidak ada. Tapi kalau untuk pertanian, di daerah seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, atau Sukabumi Selatan, insyaallah ada,” jelasnya.

Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM). Hak Pengelolaan (HPL) tanah tersebut tetap atas nama negara. Dengan status Hak Pakai, pemerintah berharap tanah yang diredistribusikan benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masyarakat dan tidak diperjualbelikan.

“Kenapa Hak Pakai? Karena berdasarkan data kami selama 20 tahun terakhir, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah SHM justru dijual dan berpindah tangan,” ungkap Menteri Nusron.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas ATR/BPN) Horison Mocodompis usai merespon adanya bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur pada tengah pekan ini.

Menurut dia apabila terjadinya bencana alam maka produk yang berupa sertifikat tidak perlu lagi di risaukan karena sudah beralih ke sertifikat elektronik.

“Jadi sebenarnya kalau kerusakan sertifikat bukan isu lagi karena kita sudah bisa menggantikannya. Kalaupun misalkan mereka belum mempunyai sertifikat elektronik masih sertifikat biasa tetap bisa dilakukan penggantian sertifikat karena rusak,” ujar Karo Humas Horison saat dihubungi Eranasional di Jakarta, Kamis (10/09/2025).

Dia menjelaskan cara mekanisme pergantian sertifikat yang rusak bisa dilihat dari aplikasi layanan Sentuh Tanahku syaratnya seperti apa, tapi itu mudah untuk dilakukan. Apalagi dengan bencana alam yang sudah diketahui semua orang.

“Mengenai proses penggantian sertifikat karena bencana ataupun hal lainnya maka pihak Kementerian ATR/BPN tentu saja siap membantu. Karena apapun bencana ini tidak diharapkan oleh kita semua. Tetapi sebagai bentuk penggantian dokumen-dokumen ini tentu saja negara akan hadir untuk memastikan rakyat tidak sampai ikut kesusahan dalam proses administrasinya,” pungkas Horison Mocodompis.

Pemprov Bali Tetapkan Tanggap Darurat

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letjen TNI Suharyanto mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Tanggap Darurat Bencana selama satu minggu atau satu pekan setelah dilanda banjir di sejumlah titik, Rabu (10/9).

“Betul. Jadi Bapak Gubernur malam ini sudah keluarkan dan tanda tangan. Tadi diskusi, semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua Minggu. Tapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka akan diralat cukup menjadi satu minggu,” kata Suharyanto usai mengikuti Rapat Koordinasi Banjir Provinsi Bali yang digelar di Kerta Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar, Rabu malam.

“Sehingga, nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana,” imbuhnya.

Suharyanto juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik dengan status tanggap darurat bencana yang baru ditetapkan itu.[]

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sebagai upaya memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan.

“Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian ATR/BPN itu ada satu peta yang open access ya. Itu diberikan akses kepada masyarakat lewat alamat portalnya di bhumi.atrbpn.go.id,” terang Harison Mocodompis dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Sabtu (23/08/2025).

Melalui aplikasi Bhumi, masyarakat dapat melihat peta seluruh wilayah Indonesia secara spasial, mana saja bidang tanah yang sudah memiliki hak dan mana yang belum. Saat ini, seluruh data bidang tanah yang sudah dipetakan telah dirilis ke publik. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk ikut aktif mengawasi tata kelola pertanahan.

Pada aplikasi Bhumi, masyarakat tidak hanya dapat melihat data pertanahan, tetapi juga memanfaatkan sejumlah fitur yang mempermudah pemantauan dan penelusuran bidang tanah. Fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di antaranya Peta Interaktif; Alat Pencarian Lokasi; Informasi Bidang Tanah Terpetakan; Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT); dan Informasi Geospasial lainnya.

Selain memudahkan akses informasi pertanahan, Bhumi juga dilengkapi dengan berbagai keunggulan teknis yang menjadikannya lebih fleksibel dan informatif bagi pengguna. Adapun keunggulan yang bisa dinikmati publik, yakni free and open source, informatif, analisis spasial on screen/open standard serta menyediakan fitur visualisasi data 3D dari format BIM (Building Information Modeling).

Harison Mocodompis mengatakan, pemanfaatan teknologi dan data terbuka, seperti aplikasi Bhumi tidak akan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Karena itu, kolaborasi antar instansi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.

“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan, tapi saya rasa adalah kolaborasi dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait,” pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol.

Kab. Tangerang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Selasa (02/11/2021).

Turut mendampingi, Inspektur Jenderal, Sunraizal; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Ketua Tim Kendali PTSL, Hary Nugroho; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya.

Menteri ATR/Kepala BPN bersama rombongan melakukan audiensi dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam pengantarnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang cukup critical karena pembangunan dan perkembangan di daerah tersebut yang sangat pesat.

“Dengan begitu, harga tanah di sini naik luar biasa, kemudian banyak sekali kegiatan ekonomi di sini,” ucap Sofyan A. Djalil.

Menurutnya, di daerah yang berkembang pesat, seperti Kabupaten Tangerang, menjadi peluang untuk ruang gerak mafia tanah.

Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah.

“Kalau orang luar yang melakukan praktik mafia tanah itu lebih mudah diberantas, tapi kalau ada oknum di dalam ini ikut terlibat, itu yang jadi masalah. Untuk itu, Pak Kanwil, Pak Kakan, tolong betul-betul diawasi kualitas pekerjaan yang baik,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Hal lain yang difokuskan pada kunjungannya kali ini, terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita harus cari solusi terbaik untuk sertipikat yang belum bisa diserahkan karena masyarakat belum menyerahkan bukti hak kepemilikan, keberatan bayar pajak BPHTB, dan sebagainya,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait dengan sertipikat yang belum diserahkan kepada masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar jajaran di Kantor Pertanahan dapat menjaga sertipikat dengan baik dan tidak menyalahgunakan sertipikat tersebut.

Pada kesempatan ini juga, Menteri ATR/Kepala BPN meninjau dan berinteraksi dengan petugas loket layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, ruangan-ruangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah ditata untuk memberi kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan.

Bengkulu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) melakukan pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN serta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Bengkulu secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Jumat (29/10/2021). Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh Kanwil BPN dan Kantah se-Provinsi Bengkulu menjalankan tugas dan fungsi kehumasan dengan baik dalam rangka menggiring citra baik Kementerian ATR/BPN ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan terkait layanan informasi publik, pengelolaan pengaduan, strategi komunikasi, dan keprotokolan.

Lanjut ia menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi melalui situs ppid.go.id.

“Tugas PPID adalah merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Sementara itu, fungsi PPID adalah menghimpun, penataan, dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia Jaya Nirmawati mengimbau di hadapan jajaran Kanwil BPN serta Kepala Kantah se-Provinsi Bengkulu, agar dapat bersama-sama mempertahankan predikat Badan Publik yang Informatif.

Seperti yang diketahui, Kementerian ATR/BPN telah menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dengan predikat Badan Publik yang Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Kami mohon Bapak/Ibu sekalian, kepada jajaran TU Kanwil dan Kantah untuk dapat ikut mempertahankan itu karena kita semua adalah garda terdepan kepada masyarakat. Informasi publik sangat dekat kepada masyarakat. Keterbukaan informasi itu sekarang sudah sebuah keniscayaan, bukan lagi kebutuhan. Berbagai inovasi sudah diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN, baik dalam hal untuk pelayanan publik maupun pelayanan pertanahan,” terang Kepala Biro Humas.

Lebih lanjut ia menuturkan, Kementerian ATR/BPN memiliki lima kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat, yang dalam hal ini merupakan bagian dari informasi publik.

Kanal tersebut antara lain media sosial resmi Kementerian ATR/BPN; kanal LAPOR!; email surat@atrbpn.go.id; Hotline Pengaduan; dan loket penerimaan surat. Terkait dengan strategi komunikasi, ia meminta agar setiap kantor mengaktifkan media sosial dan memanfaatkannya dengan baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di daerah.

“Untuk itu, wajib mengaktifkan media sosial, wajib mengaktifkan web. Semua sosialisasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN wajib di- repost, agar informasi itu secara real time sampai ke masyarakat walaupun itu ada di pelosok tanah air. Itu kehebatan media sosial. Kita manfaatkan teknologi yang ada,” tutur Yulia Jaya Nirmawati.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Mazwar, yang menyambut baik kegiatan pembinaan kehumasan ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi jajaran kanwil dan kantah sehingga tiap kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan kehumasan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan penghargaan Badan Publik yang Informatif. Saya berharap jajaran kita baik di kanwil maupun kantah, menjadi penyumbang daripada mempertahankan title itu. Dengan sosialisasi ini dapat menjadi pendorong bagaimana kita melaksanakan kegiatan kehumasan,” paparnya.

Turut mendampingi, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Uunk Din Parunggi; serta jajaran Kepala Subbagian dan staf di lingkungan Biro Humas Kementerian ATR/BPN.

Usai melakukan pembinaan, Kepala Biro Humas dan rombongan melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk meninjau pelayanan pertanahan. Kehadirannya disambut Kepala Kantah Kabupaten Kepahiang, Romeli Santiago beserta jajaran.

Jakarta- Selamat kepada Kementerian ATR/BPN telah menerima penghargaan sebagai Kementerian dengan predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.

Predikat informatif diberikan bagi badan publik yang berhasil memperoleh nilai 90-100, dan Kementerian ATR/BPN berhasil memperoleh nilai 90,87. Penganugerahan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Dengan diberikannya penghargaan ini semoga menjadi penyemangat bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSKATP) menggelar Kajian Kebijakan Pelaksanaan Sertipikat Elektronik secara daring dan luring bertempat di Gran Mahakam Hotel pada Kamis (21/10/2021).

Kegiatan ini bertujuan sebagai perumusan pendekatan kepada masyarakat umum terkait pemahaman dan penerimaan wacana implementasi sertipikat tanah elektronik.

Kepala PPSKATP, Supardy Marbun, mengungkapkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, maka menjadi sesuatu yang harus diwujudkan bersama.

Ia berkata bahwa ketentuan ini juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) sehingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pasal 84 dan 86 yang memuat tentang ketentuan sertipikat elektronik.

Supardy Marbun berkata bahwa sertipikat tanah elektronik dapat diberlakukan di seluruh Indonesia. Namun menjadi suatu polemik ketika banyak orang salah menafsirkan, seakan-akan terdapat penarikan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) manual.

“Hal ini menjadi masukan untuk teman-teman peneliti agar bisa menjalankan kajian dalam rangka sosialisasi sertipikat elektronik. Ini tentang bagaimana penerimaan masyarakat yang menjadi bagian dan sasaran yang akan diteliti,” tutur Supardy Marbun.

Koordinator Kajian PPSKATP, Yudha Purbawa dalam paparannya menjelaskan bahwa perubahan sertipikat tanah dari analog ke elektronik tentunya menimbulkan penerimaan yang berbeda dari masyarakat.

Sebagian masyarakat menerima adanya sertipikat tanah elektronik dengan keyakinan bahwa perkembangan teknologi memudahkan aspek kehidupan. Sebaliknya, sebagian masyarakat juga tidak setuju dengan sertipikat tanah elektronik karena adanya kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan.

Lebih lanjut, Yudha Purbawa ingin pihaknya melihat sejauh mana kesadaran masyarakat ( public awareness), sikap masyarakat ( public attitude), serta penerimaan masyarakat (public acceptance) terkait sertipikat tanah elektronik.

Berdasarkan penelitian dari tiga aspek tersebut, didapat kecenderungan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap istilah sertipikat tanah elektronik cenderung tinggi, tetapi masih rendah dalam aspek sistem dan keamanan data sertipikat tanah elektronik.

Yudha Purbawa juga menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sertipikat tanah elektronik terbilang relatif cukup tinggi dan tergolong netral cenderung mengarah ke setuju. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah strategi berupa sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

“Aspek sistem dan keamanan data sertipikat elektronik ialah hal yang memang perlu untuk dijadikan fokus muatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelas Yudha Purbawa.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas), Yulia Jaya Nirmawati, mengungkapkan bahwa sertipikat tanah elektronik telah diundangkan sejak bulan Januari 2021.

Meski masih ditunda implementasinya, Kabiro Humas berkata bahwa pihaknya senantiasa memberikan edukasi terkait sertipikat tanah elektronik dan empat layanan digital pertanahan yang lebih dulu hadir pada tahun 2020, seperti pengecekan sertipikat, hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah.

Yulia Jaya Nirmawati juga berkata bahwa Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen menjalankan transformasi digital dengan melakukan implementasi layanan pertanahan elektronik secara bertahap.

Perlu diketahui Kementerian ATR/BPN meluncurkan layanan melalui situs ppid.atrbpn.go.id sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh informasi terkait pertanahan secara mudah dan jelas, tanpa perlu datang ke Kantor Pertanahan.

“Kami juga menyosialisasikan seluruh program Kementerian ATR/BPN melalui media sosial Kementerian ATR/BPN, serta media sosial 33 Kantor Wilayah dan 471 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama menyukseskan program sertipikat elektronik dan program lainnya,” tutupnya.

Turut hadir secara daring dalam acara ini, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian. Hadir secara langsung, Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Ono Sartono; Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra; Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Shamy Ardian; serta Kasubbid Inovasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pusdatin, Amin Marzuki.

Medan – Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa lagi bersandar dengan pola lama atau old public administration dalam pemberian layanan kepada masyarakat, tetapi harus bersandar oleh paradigma baru atau new public service. Paradigma baru pelayanan publik ini juga tercantum dalam delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana diketahui, salah satu dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang intinya memberikan pelayanan lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Hal tersebut dituntut oleh setiap kantor pelayanan publik, termasuk kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia.

Sebagai kantor layanan publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Medan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, baik layanan pendaftaran pertama kali hingga penanganan masalah pertanahan. Hal itu menjadi latar belakang Kantor Pertanahan Kota Medan mengenalkan co-working space.

Co-working space ini mengutamakan kenyamanan bagi para pemohon, yaitu dengan memberikan layanan yang ramah tidak hanya dari fasilitas yang disediakan, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pemberi dan penerima layanan, serta menerapkan transformasi digital.

“Saat masuk ke dalam kantor ini, rasanya sangat nyaman dan sejuk. Selain itu, untuk penataan ruangannya juga sangat bagus sehingga kita bisa membayangkan, apabila pemohon datang ke sini dalam keadaan marah, pasti langsung reda,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Medan, Jumat (15/10/2021).

Menurut Yulia Jaya Nirmawati, konsep yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tidak kaku dan mengubah citra mengenai kantor layanan di bidang pertanahan.

“Kantor Pertanahan Kota Medan ini juga ramah bagi difabel dan tidak hanya ruang kerja saja yang disajikan kepada masyarakat, tetapi kelengkapan sarana dan prasarana pun tersedia, kelengkapan komputer sudah cukup memadai dan printer untuk kebutuhan standar, serta menyediakan fasilitas bagi yang berkebutuhan khusus,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Lebih lanjut, model co-working di Kantor Pertanahan Kota Medan juga sudah didukung oleh berbagai layanan elektronik, antara lain Layanan Pemetaan, Layanan Loketku, Layanan Kiosku, layanan transaksi mandiri, serta layanan untuk disabilitas.

“Saya melihat berbagai fasilitas layanan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Medan sudah sangat baik. Kantor ini juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan Loketku, yang memang mengurangi antrean layanan, serta adanya layanan bagi pemohon disabilitas,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Mengenai layanan untuk disabilitas, Kepala Biro Hubungan Masyarakat menyarankan agar layanan tersebut fleksibel karena belum tentu setiap hari ada pemohon difabel.

“Jika memang tidak ada pemohon difabel, layanan ini dapat juga melayani pemohon umum karena jika tidak, nantinya loket layanan itu akan selalu lowong,” kata Yulia Jaya Nirmawati.

Penggunaan konsep co-working space ini sudah disosialisasikan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan melalui berbagai media, antara lain melalui videotron, media surat kabar, serta media sosial.

Medan – Memasuki Bulan Oktober 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN serta Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan tiap-tiap Kanwil BPN maupun Kantah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan visi strategis Kementerian ATR/BPN.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat giat melakukan sosialisasi terkait aplikasi Loketku kepada tiap-tiap kantah. Ia mengatakan bahwa aplikasi Loketku ini bersifat bottom up dan ide diluncurkannya aplikasi ini berangkat dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya.

“Aplikasi ini mengambil dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, seperti aplikasi antrean online di Kantah Kota Medan, lalu kita ekskalasi sehingga dapat dipakai oleh tiap-tiap Kantah,” kata Virgo Eresta Jaya, saat memberikan pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Medan, Jumat (15/10/2021).

Adanya aplikasi Loketku akan mengubah mindset di tiap-tiap Kantah, terutama dalam pengelolaan loket pelayanan.

“Kita perlu juga memikirkan adanya petugas loket online, yang tugasnya merespons aplikasi di Loketku ini. Saya kira ini bagus jika kita bisa mulai di tanah Sumatra Utara ini,” kata Virgo Eresta Jaya.

Mengenai penyelesaian sengketa pertanahan, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Hary Sudwijanto, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konflik agraria dalam Reforma Agraria sering menghadapi bottleneck.

Menurutnya, salah satu bottleneck dalam penyelesaian sengketa agraria disebabkan oleh kewenangan yang terpisah dari Kementerian/Lembaga.

“Untuk Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara cukup aktif menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemda maupun aparat penegak hukum,” kata Hary Sudwijanto.

Mengenai sumber daya manusia, saat ini Kementerian ATR/BPN terus menginternalisasi nilai-nilai Kementerian ATR/BPN kepada setiap jajaran. Salah satu upaya dalam mengimplementasikan nilai-nilai itu, setiap para petugas layanan wajib memiliki product knowledge.

Menurut Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, product knowledge sangat penting karena hal ini berkaitan dengan profesionalisme.

“Setiap pegawai wajib memahami standar operasional prosedur sehingga tiap menjawab pertanyaan dari masyarakat memiliki jawaban yang sama. Apabila memberikan informasi yang berbeda, langsung terlihat mana Kantah yang memang mengetahui product knowledge,” kata Adriani Sukmoro.

Inspektur Bidang Investigasi, Yustan Alpiani mengatakan bahwa Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara perlu mendorong setiap kantor pertanahan untuk mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Ini perlu diperhatikan karena dengan adanya predikat WBK/WBBM ini akan semakin baik kantor pertanahan kita,” ujar Inspektur Bidang Investigasi.

Citra negatif terhadap Kementerian ATR/BPN memang terus ada. Namun Biro Hubungan Masyarakat terus berupaya mengubah citra tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial, serta merespons setiap pengaduan yang masuk di berbagai kanal.

Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa saat ini ada empat kanal pengaduan yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat, yakni SP4N Lapor!, #TanyaATRBPN, Hotline Pengaduan, surat elektronik, serta melalui surat.

“Selain itu, tanggal 24 September kemarin, Pak Menteri juga sudah meluncurkan Layanan Informasi Online. Layanan ini dapat diakses di www.ppid.atrbpn.go.id. dan untuk itu, setiap Kantah juga wajib menyosialisasikannya ke masyarakat,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa, mengatakan bahwa hadirnya UUCK mengenalkan suatu sistem baru yaitu Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang atau KKPR.

Ia menambahkan KKPR didukung oleh 5 entitas, yaitu OSS, Gistaru, GeoKKP, Simponi, serta Forum Penataan Ruang.

“Baik Kanwil BPN maupun kantah, ke depannya dapat terlibat aktif dalam Forum Penataan Ruang. Forum ini bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tata ruang,” kata Wisnubroto Sarosa.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti presentasi monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia secara daring, pada Kamis (14/10/2021).

Sebagai institusi pemerintah di bidang agraria dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN tentunya terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan penyampaian informasi publik.

Dalam presentasinya, Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang transparan, tepat, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

“Inilah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terbuka, sebagai wujud implementasi good governance,” tutur Kabiro Humas.

Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan bahwa upaya pelaksanaan KIP di Kementerian ATR/BPN dimulai dari pembentukan dan penguatan PPID di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, mulai dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) di Provinsi dan 471 Kantor Pertanahan (Kantah) di Kabupaten/Kota.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyempurnaan situs PPID melalui ppid.atrbpn.go.id dengan menambah fitur dan yang terbaru ialah layanan registrasi online.

Menurutnya, ini merupakan inovasi terbaru yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi, permohonan informasi online, menyampaikan pertanyaan maupun keluhan tanpa perlu datang dan berkerumun di Kantor Pertanahan.

“Ini sangat membantu memutus mata rantai Covid-19. yakni meminimalisir kehadiran masyarakat di Kantah dengan memudahkan akses informasi yang dibutuhkan,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Sebagai informasi, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, keluhan, dan penyampaian aspirasi melalui sosial media dengan tagar #TanyaATRBPN. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi online melalui situs ppid.atrbpn.go.id atau melalui surat elektronik dengan mengirimkan formulir permohonan yang diunduh di situs PPID ke alamat e-mail di surat@atrbpn.go.id.

Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan layanan bit.ly/HotlinePelayananPertanahan yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia.

Semua inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Yulia Jaya Nirmawati juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan berbasis digital dengan menerapkan 4 layanan online sejak tahun 2020. Layanan tersebut, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah serta Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Baru-baru ini, pada tanggal 26 September 2021, Kementerian ATR/BPN resmi meluncurkan layanan mandiri pertanahan online yang bernama LoketKu.

Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan permohonan pertanahan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan. Masyarakat juga dapat memilih waktu dan jam kunjungan ke Kantor Pertanahan melalui LoketKu.

Selain peningkatan kualitas pelayanan, Kementerian ATR/BPN juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyebarkan informasi seputar pertanahan. Kementerian ATR/BPN juga memberikan informasi melalui kanal-kanal informasi yang variatif dan up to date, seperti media sosial, podcast ATR/BPN, integrasi dengan kanal LAPOR!, kerja sama dengan influencer, dan lain-lain. Kementerian ATR/BPN juga mempunyai layanan mitra untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di situs mitra.atrbpn.go.id; Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIGTORA); aplikasi Sentuh Tanahku; dan informasi rencana tata ruang di situs gistaru.atrbpn.go.id. Turut mendampingi dalam presentasi daring ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan, Adhi Maskawan.

Jakarta – Sebagai institusi yang turut memberikan pelayanan publik, salah satunya dengan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut secara baik, benar, efektif, serta efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Road Map SP4N 2020-2024), di mana regulasi tersebut mengamanatkan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansi masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/BPN menyusun “Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/BPN”, sebagai amanat tindak lanjut dari Road Map SP4N 2020-2024.

“Pengelolaan pengaduan mempunyai kedudukan yang penting dalam pelayanan publik sehingga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memiliki komitmen dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan sehingga dapat terciptanya pelayanan publik yang baik,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati saat membuka kegiatan tersebut di Hotel Intercontinental, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, salah satu misi Kementerian ATR/BPN adalah “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.”

Kemudian, ia menambahkan bahwa pelaksanaan dari misi tersebut bermuara kepada suatu tujuan, yaitu “Menciptakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Berdasarkan hal itu, pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik di Kementerian ATR/BPN turut menjadi bagian penting sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.

“Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan akan menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan di seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN sehingga mewujudkan pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Menutup sambutannya, Yulia Jaya Nirmawati mengharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan Renaksi Pengelolaan Pengaduan yang baik bagi Kementerian ATR/BPN.

Tujuannya agar dapat menciptakan tata kelola pengaduan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.

Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan diampu oleh Biro Hubungan Masyarakat, melalui Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan. Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Adhi Maskawan, mengatakan bahwa Biro Hubungan Masyarakat telah menyiapkan konsep Renaksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

“Konsep renaksi yang sudah disusun merupakan bahan untuk dilakukan pembahasan serta akan dilakukan penyempurnaan. Renaksi yang sudah final nanti akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Adhi Maskawan.

Pada kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Muda Sub-Koordinator Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Rosikin membahas serta mengapresiasi terkait transparansi dari renaksi yang sudah disusun.

“Harapan saya renaksi ini bukan hanya milik Biro Hubungan Masyarakat, tetapi juga milik seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” kata Rosikin.

Jakarta – Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa visi Kementerian ATR/BPN adalah Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia, dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna mewujudkan itu, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tujuh visi strategis dalam mendukung Kementerian ATR/BPN yang maju dan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan pembinaan terhadap tiap-tiap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, salah satunya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

“Tim ini bisa dibilang tim visi strategis Kementerian ATR/BPN,” kata Virgo Eresta Jaya selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, sekaligus Koordinator Pejabat Pembina, melalui keterangan pers, Jumat (8/10)

Dalam melakukan pembinaan, Koordinator Pejabat Pembina mengatakan bahwa ke depannya, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN serta para Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan tidak hanya melihat realisasi pelaksanaan program strategis, melainkan juga indikator lain.

“Kakanwil maupun para Kakan harus melihat Gini Ratio di suatu provinsi. Jika Gini Ratio-nya tinggi, bisa ditargetkan agar turun di tahun berikutnya. Selain itu, Kakanwil dan Kakan dapat memiliki indikator untuk mewujudkan visi strategis Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu visi strategis Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa, mengemukakan bahwa dalam urusan RDTR, DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi yang terdepan.

“Terutama dengan implementasi Online Single Submission (OSS) dan adanya Portal Jakarta Satu. DKI Jakarta dapat menjadi leading karena pelayanan sudah berbasis RDTR,” ujarnya

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menekankan agar seluruh satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan penggunaan layanan digital yang telah ada antara lain Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik, Roya dan Informasi Zona Nilai Tanah, Sentuh Tanahku, Loketku, Gistaru, Informasi Publik Online, pengaduan masyarakat melalui Lapor.go.id dan melalui media sosial resmi Kementerian ATR/BPN dengan #TanyaATRBPN.

“Selain itu kami harap agar 6 satuan kerja dapat aktif menggunakan sosial media sebagai sarana menyosialisasikan seluruh program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” imbau Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia Jaya Nirmawati menambahkan agar rekomendasi hasil evaluasi semester satu segera dapat ditindaklanjuti, demikian juga untuk tunggakan agar dapat diselesaikan dan serapan anggaran yang masih kecil agar dapat ditingkatkan mengingat saat ini sudah masuk pada Triwulan ke 4. Ia juga berharap agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer layanan pertanahan, mengingat infrastrukturnya yang relatif lebih baik dibanding provinsi lain.

Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta paling banyak meminta informasi terkait pelayanan pertanahan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan tiap-tiap Kantor Pertanahan dapat ikut menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan layanan informasi publik online yang diluncurkan baru-baru ini oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Kantor pelayanan berbasis Zona Integritas (ZI) guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga menjadi sorotan dalam pembinaan kali ini. Inspektur Bidang Investigasi, Yustan Alpiani, mengatakan bahwa saat ini, baru Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki status WBK.

“Harapan saya, ke depan semua kantor pertanahan di DKI Jakarta berstatus WBK/WBBM,” tambahnya.

Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN, serta seluruh Kantor Pertanahan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi dimulai dari manajemen perubahan dan melalui agen perubahan di mana dimulai dari SDM di masing-masing satuan kerja. Pada pelaksanaannya pun, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada SDM.

“Jadi mohon dikuatkan lagi reformasi birokrasinya. Mulai dari managemen perubahan, penataan SDM dari segi moral, mental, perilaku juga dikuatkan. Termasuk juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena sangat penting menyangkut SDM-nya,” kata Adriani Sukmoro.

Pemberantasan mafia tanah juga terus diingatkan kepada tiap-tiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengungkapkan modus dari mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sangat tahu sekali prosedur perkara di pengadilan karena mereka terus mencari celah terhadap regulasi pertanahan yang ada.

“Selain itu, modus lainnya adalah melakukan pemalsuan dokumen pertanahan,” kata Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan inovasinya dalam pelayanan digital pertanahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kemudahan pelayanan secara mandiri bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN meluncurkan fitur Loketku dan Aplikasi Layanan Informasi Publik secara daring dan luring pada Jumat (24/09/2021) bertempat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berterima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam terwujudnya layanan Loketku dan Aplikasi Layanan Informasi Publik, sehingga inovasi ini dapat selesai dan siap digunakan untuk publik. “Tentunya kita akan terus perbaiki apa yang kurang agar kualitas layanan semakin baik,” jelasnya.

Sofyan A. Djalil menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke salah satu Kantor Pertanahan di Kota Pekanbaru. Ia menemukan bahwa antrean nampak sepi meski di hari biasa atau jam kerja yang biasanya cenderung sibuk.

“Saya tanya, kok tidak ada orang? Ternyata sudah ada daftarnya mana saja antreannya dan harus ke loket mana saja. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa dalam hal pelayanan publik. Layanan Loketku ini artinya di BPN itu tidak ada lagi orang antre begitu banyak. Ini salah satu dari akibat Covid-19 yang mendorong kita untuk melakukan perbaikan,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait Layanan Informasi Publik, Sofyan A. Djalil berkata bahwa hal ini teramat penting mengingat Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik-RED) mewajibkan badan publik berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Saya pikir sudah menjadi tugas kita untuk melayani secara profesional, agar menuju kantor pertanahan yang profesional, melayani dan terpercaya. Terpercaya ini yang menjadi tantangan dan komitmen bersama,” jelas Sofyan A. Djalil.

“Terima kasih kepada semua yang terlibat sehingga program ini bisa dilaksanakan. Selamat atas pelayanan kita yang semakin baik, saya sangat mengapresiasi, memberikan kebanggaan untuk negeri kita yang kita cintai,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya berkata bahwa adanya Loketku didasari dari keluhan masyarakat yang bolak-balik datang ke Kantor Pertanahan sehingga prosesnya begitu panjang.

“Sesungguhnya ini aplikasi berawal dari inovasi di Kantor Pertanahan untuk memperbaiki layanan menjadi lebih baik sehingga kami dari pusat ingin mengeskalasi secara nasional,” terangnya.

Virgo Eresta Jaya menjelaskan masyarakat dapat langsung mendaftar dan mengunggah secara elektronik berkasnya melalui layanan Loketku di Aplikasi Sentuh Tanahku. Juga akan ada kolom chat interaktif antara masyarakat dengan petugas loket di mana prosesnya harus tuntas hingga sukses terverifikasi.

“Ada fitur antrean online juga sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih terpantau dan efisien. Saat ini layanan ini sudah dinikmati di 96 Kabupaten dan Kota, semoga gaungnya semakin tinggi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” terang Virgo Eresta Jaya.

Terkait Aplikasi Permohonan Informasi Publik Online, Virgo Eresta Jaya berkata bahwa masyarakat tidak perlu ke Kantor Pertanahan untuk meminta informasi. Cukup mengajukan pertanyaan melalui laman ppid.atrbpn.go.id dan hasilnya akan dikirim secara elektronik.

“Kelihatannya ini sederhana tapi ini tindakan yang kuat bagi kita untuk bergeser dari lembaga yang fokusnya pencatatan. Pengumpulan dan pendaftaran data menjadi lembaga yang kuat dalam mengelola informasi. Diharapkan melalui peluncuran aplikasi ini dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa peluncuran ini adalah bagian dari transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Ia berkata bahwa layanan digital yang senantiasa dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN ini sebagai upaya efisiensi baik bagi masyarakat maupun kantor pertanahan.

“Tahun lalu kita meluncurkan empat layanan digital yaitu Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Tahun ini kita meluncurkan Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Kita harapkan ke depannya seluruh layanan di Kementerian ATR/BPN ini beralih ke digital sesuai dengan DILAN atau Digital Melayani yang sering didengungkan oleh Bapak Presiden RI,” tutupnya.

Sukabumi- Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis bekerja sama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di seluruh Indonesia, tujuannya agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jumat (10/09/2021) bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Muraz yang menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Mohamad Muraz mengatakan bahwa Program PTSL merupakan program yang luar biasa, kebijakan dari pemerintahan sekarang yang dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN.

“Karena urusan pertanahan bukanlah hal yang mudah dan banyak sekali permasalahannya. Pemerintah mempermudah melalui PTSL, kalau dulu mengurus layanan pertanahan atau menyertipikatkan tanah biayanya mahal dan prosesnya sulit, sekarang sudah tidak,” ungkapnya.

Mohamad Muraz menambahkan tujuan pemerintah melaksanakan program PTSL untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat secara adil dan merata, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi sengketa atau konflik pertanahan.

“Kementerian ATR/BPN mempunyai kewajiban besar dalam melakukan pendaftaran tanah, salah satu percepatan pelaksanaannya dengan menyelesaikan target di setiap tahunnya harapannya agar seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025 sudah terdaftar semua,” tegasnya.

Maka dari itu, Mohamad Muraz menekankan untuk keterlibatan dan peran aktif masyarakat agar bisa menyukseskan program PTSL ini.

“Pemerintah kan sekarang sudah jemput bola datang ke rumah masyarakat mengajak untuk ikut PTSL. Nah tugas masyarakat siapkan semua berkas atau dokumenw yang diminta,” ujarnya.

Hadir di kesempatan yang sama, Della R. Abdullah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi menuturkan dalam mendukung percepatan PTSL dan program strategis lainnya, Kementerian ATR/BPN sedang mewujudkan kantor modern dengan layanan elektronik serta instansi pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN terus melakukan Transformasi Digital dalam Peningkatan layanan akan memberikan akses pelayanan, kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN secara masif selama 3 tahun ke depan akan terus membenahi peningkatan kualitas data pertanahan dan ruang termasuk sistem atau mekanisme pelayanan dan aplikasi digital,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini mengatakan Program PTSL merupakan program turunan dari Reforma Agraria sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Namun demikian, program ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari Bapak Muhammad Muraz selaku Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan program besar kami ini kepada masyarakat Sukabumi, sehingga dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyosialisasikan Program Strategis ini kepada masyarakat.,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Dalu Agung Darmawan menambahkan saat ini, Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi terus gencar melaksanakan program PTSL.

“Di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017 sampai 2020 kemarin telah berhasil mendaftarkan tanah melalui program PTSL sebanyak 160.466 bidang tanah,” ujarnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat yang diserahkan langsung oleh Anggota DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.