Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melaunching dua layanan digital yakni melalui, teknologi informasi situs Loketku dan Sertipikat Elektronik untuk memudahkan pelayanan pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia. Bertepatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021 yang jatuh pada, Jumat (24/9/2021) besok. Aplikasi Loketku bakal melaunching langsung oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil.

“Aplikasi Loketku akan diluncurkan besok pukul 13.00 WIB oleh Pak Menteri,” Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati melalui keterangan virtual, Kamis (23/9/2021).

Loketku merupakan aplikasi layanan mandiri pertanahan online bagi masyarakat. Permohonan layanan elektronik itu dapat dilakukan melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. Masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonan layanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan (kantah) se-Indonesia dari rumah.

“Layanan informasi publik ini dapat diakses oleh masyarakat dari rumah atau dari mana saja. Jadi masyarakat tak harus datang ke kantor pertanahan,” ujar Yulia.

Kementerian ATR/BPN terus melakukan sosialisasi aplikasi tersebut untuk meningkatkan awareness khususnya kepada kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN seluruh Indonesia.

Sehingga Loketku dapat diterapkan secara efektif oleh jajaran kantah di dan satuan kerja (satker) Kementerian ATR/BPN di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2021,

Sementara itu dikesempatan yang sama Sekretaris Direktorat Jendral (Sesditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang juga Ketua Pelaksana Peringatan Hantaru 2021, M Shafik Ananta Inuman mengatakan kegiatan Hantaru 2021 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional Kementrian ATR/BPN mempunyai peran sangat sentral antara lain memperbaiki regulasi untuk mempermudah investasi melalui beberapa peraturan pemerintah.

Pertama, lanjutnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang kami perbaiki sehingga ini bisa menjamin pelayanan kepada masyarakat terhadap kepastian atas haknya. Kedua, untuk percepatan pengadaan tanah ini juga sudah diperbaiki dan sistemnya sudah kita sempernukan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru juga sudah kita keluarkan PP nomor 19.

“Seperti diketahu melalui bank tanah ini nantinya intermedialis semacam Badan yang akan mengkelola tanah milik negara yang selama ini tidak bisa digunakan oleh Bank Tanah. Contohnya Tanah telantar, tanah habis haknya, dan tata ruang yang belum jelas,” ujarnya

Ia menjelaskan dimana nantinya permasalahan tersebut yakni fungsinya dari Bank Tanah tentunya mempunyai peran sentral, ini dapat dilakukan oleh jajaran Kementrian ATR/BPN dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Bank Tanah ini akan sangat sentral untuk menghidupkan roda perekonomian investasi khususnya bagi para pengembang pengguna infrastruktur Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga kita mensupport bagi kegiatan tersebut, selain itu juga mempunyai peran-peran lain dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.

Di samping layanan, inovasi yang cukup menarik perhatian dalam digitalisasi, salah satunya yaitu, sertipikat elektronik. Tahap awalnya mengalihmediakan melalui sertipikat elektronik mulai dari tanah Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lanjut ia mengatakan ada beberapa pelayanan pertanahan yang akan dilaunching besok seperti Sertipikat Elektronik, untuk layanan tersebut baru akan diuji coba hanya di Kantor Pertanahan saja tidak dilaunching untuk umum.

“Saat ini pihaknyabelum bisa melakukan mensertipikat elektronik secara massal, dimana nantinya sertipikat tersebut bisa digunakan. Pihaknya memastikan tidak adanya kegagalan system secara umum, kita sedang menuju kearah sertipikat elektronik,” pungkasnya

Pewarta : Agung Nugroho

Jakarta- Peningkatan layanan di seluruh satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dimasifikasi. Kendati demikian, perlu adanya dukungan serta komitmen dari seluruh jajaran selaku pelaksana. Hal ini yang menjadi latar belakang kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil untuk memastikan peningkatan layanan, baik secara konvensional maupun digital di beberapa satuan kerja di Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada Rabu (08/09/2021).

Turut mendampingi pada kunjungan kali ini, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati.

Sesampainya di Kantor Pertanahan Kota Depok, Menteri ATR/Kepala BPN langsung menyapa masyarakat yang sedang mengajukan permohonan salah satunya terkait layanan roya.

Menanggapi masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa dengan adanya kekurangan yang terjadi di Kantor Pertanahan, mendorong Kementerian ATR/BPN terus bebenah ke arah yang lebih baik.

Salah satunya dengan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat teredukasi baik dari segi layanan yang dibutuhkan maupun informasi umum seperti kebijakan yang terus berkembang.

“Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik, tapi belum sepenuhnya baik. Oleh sebab itu kita akan terus perbaiki, dengan melakukan berbagai upaya yang merupakan best practice untuk perbaikan di segala lini. Di kota-kota besar memang layanannya banyak sekali, jadi wajar kalau kemudian terdapat komplain. Namun kita berkomitmen akan terus melakukan perbaikan,” ujar Sofyan A. Djalil.

Perbaikan yang sangat menonjol dilihat dari transformasi digital yang terus dikembangkan di seluruh satuan kerja. Terbukti, dengan dilakukan digitalisasi pada empat layanan seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta Pengecekan Sertipikat Tanah dapat mengurangi antrean pada Kantor Pertanahan sebanyak 40%.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan dapat mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Untuk itu, perbaikan dari segi sarana dan prasarana pendukung seperti alat ukur juga diperlukan.

Maka dari itu, Menteri ATR/Kepala BPN mendorong ide-ide kreatif dari seluruh jajaran untuk menciptakan hal baru berupa teknologi dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah.

Seperti yang dilakukan salah seorang pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Menteri ATR/Kepala BPN sangat mengapresiasi ide-ide kreatif para jajaran dalam melakukan inovasi.

“Intinya dengan ide-ide kreatif kita melayani masyarakat. Kabupaten Bogor ini luar biasa penduduknya mencapai kurang lebih 5 juta. Dengan membawa teknologi yang dikembangkan oleh jajaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dirasa dapat membantu percepatan pendaftaran tanah, bahkan satu desa itu bisa satu hari barangkali kalau ada dua tiga petugas ukur,” kata Sofyan A. Djalil.

Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah yang turut mendampingi pada peninjauan ke beberapa Kantor Pertanahan mengatakan telah melihat kesiapan dari masing-masing satuan kerja dalam mendukung implementasi layanan digital.

“Jadi persiapan semua mereka sudah lakukan, mulai dari digitalisasi warkah dan lainnya yang mendukung hal itu sudah berproses. Bahkan untuk penerapan layanan Loketku juga sudah siap dilaksanakan dan ini merupakan tuntutan pelayanan dalam meningkatkan layanan supaya lebih baik lagi,” ucapnya.

Dijelaskan dia layanan berbasis digital ini bagus untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga waktu pelayanan lebih baik, akurasi informasi juga lebih baik.

“Kemudian yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat supaya masyarakat terbiasa dengan sistem yang berbasis digital,” pungkas Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi