Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan.

“Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal keberangkatan serta titik pendaratan nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan demi memastikan distribusi berjalan optimal.

Sejumlah crew pesawat udara Polri juga telah disiagakan untuk mendukung misi kemanusiaan tersebut, guna memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan lancar.

Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme mutasi, di mana anggota Polri yang ditempatkan pada kementerian/lembaga (K/L) dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk kemudian ditugaskan secara resmi sebagai Pati atau Pamen Polri dalam rangka penugasan luar struktur, Selasa (18/11).

Penugasan tersebut tetap memperhatikan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku. Polri memastikan bahwa seluruh anggota yang dialihkan pada jabatan di instansi pusat tetap memperoleh hak administratif tanpa terjadi duplikasi penerimaan.

Adapun hak-hak anggota Polri yang ditugaskan mengisi jabatan tertentu di instansi pusat adalah sebagai berikut:

1. Gaji sebagai anggota Polri tetap dibayarkan oleh negara melalui Polri, sesuai status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri pada Polri.

2. Tunjangan kinerja atau remunerasi diberikan oleh instansi pengguna, disesuaikan dengan kelas jabatan pada kementerian/lembaga terkait.

3. Hak-hak lainnya yang melekat pada jabatan diberikan oleh instansi pengguna, sesuai aturan internal instansi tersebut.

4. Tidak terjadi duplikasi remunerasi, karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perkap 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Polri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk menjaga profesionalitas serta memastikan transparansi administrasi kepegawaian.

“Penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga pusat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas. Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” jelas Karo Penmas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki sistem yang jelas dan tertib dalam mengatur alih jabatan, sehingga setiap penugasan luar struktur tetap selaras dengan regulasi.

“Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” tambahnya.

Dengan penegasan ini, Polri berharap publik mendapatkan pemahaman yang utuh terkait penugasan anggota di instansi pusat serta mekanisme pengelolaan hak-hak kepegawaiannya