Hal itu diketahui berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2022.

BPS melakukan SBH dengan melibatkan lebih dari 240.000 rumah tangga, 24.000 blok sensus, dan total 847 paket komoditas dari 150 Kabupaten/Kota di Indonesia. Riset ini dialkukan setiap lima tahun sekali.

Dari hasil tersebut, DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan rata-rata nilai konsumsi rumah tangga per rumah tangga selama sebulan Rp14,88 juta.

Biaya ini meningkat dari SBH tahun 2018 sebesar Rp13,45 juta. Di mana tahun tersebut, Jakarta menempati posisi kedua.

Di peringkat kedua ditempati Kota Bekasi dengan biaya hidup sebesar Rp14,33 juta. Pada SBH 2018, Kota Bekasi menempati peringkat pertama dengan biaya hidup sebesar Rp13,67 juta per bulan.

Posisi ketiga adalah Kota Surabaya dengan SBH sebesar Rp13.357.752. Peringkat keempat dan seterusnya adalah Kota Depok (Rp12.353.767), Kota Makassar (Rp11.504.942), Kota Tangerang (Rp10.946.940), Kota Bogor (Rp10.731.158), Kota Kendari (Rp10.233.554), Kota Batam (Rp10.026.848), dan Kota Balikpapan (9.869.210).

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menemukan lebih dari 75.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran. Temuan ini didapat setelah dilakukan verifikasi ulang Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Plt Kadisdik DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan berdasarkan data yang telah diterima pihaknya, jumlah penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2023 sebanyak 662.194 anak usia 6-21 tahun.

“Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya sebanyak 75.497 dinyatakan tidak layak,” ungkap Purwosusilo, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Adapun alasan dinyatakan tidak layak rinciannya yaitu 36 orang dinyatakan blank, 22.024 tidak diketahui alamatnya,  1.219 merupakan anggota keluarga PNS/TNI/Polri, 21.462 orang berasal dari keluarga yang memiliki mobil, dan 1.244 orang berasal dari keluarga yang memiliki NJOP di atas Rp1 miliar.

“Selain itu, 16.371 orang berasal dari keluarga mampu, 406 sudah meninggal dunia, 11.867 pindah ke luar Jakarta, 682 orang datanya tidak sepadan dengan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan 6 penerima tidak dibahas di Musyawarah Kelurahan (Muskel),” paparnya.

Lanjut Purwosusilo, di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari 2022 dan per November 2022 di atas, masih ada penerima KJP Plus Lanjutan (existing) tahun 2022 yang belum terdaftar dalam DTKS, yakni sebanyak 108.018 orang.

Terhadap data ini, kata Purwosusilo, juga dilakukan uji kelayakan dan verifikasi ulang untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat bansos KJP Plus. Hasilnya diketahui, 20.198 dinyatakan tidak layak dengan alasan 6.484 alamatnya tidak ditemukan, 659 merupakan anggota keluarga PNS/TNI/Polri, 1.721 orang berasal dari keluarga yang memiliki mobil, dan 85 orang beradal dari keluarga yang memiliki NJOP di atas Rp1 miliar.

“Selanjutnya, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat sebanyak 2.174 orang, sumber air minum menggunakan kemasan bermerek 22 orang, dinyatakan meninggal dunia sebanyak 27 orang, pindah atau tidak diketahui alamatnya 7.005 orang, pindah ke luar Jakarta 1.675 orang, dan lain-lain 346 orang,” sambung Purwosusilo.

JAKARTA, Eranasional.com – Tujuh pelajar di Johar Baru, Jakarta Pusat, tak lagi mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta. Kartu Jakarta Pintar atau KJP mereka dicabut karena terlibat tawuran.

Camat Johar Baru Nurhelmi mengatakan KJP tersebut dicopot pada bulan Juli 2023 lalu.

“Yang sudah pasti dua pelajar dicabut kemarin, kemudian lebih dari lima pelajar lainnya sedang diproses pencabutan KJP-nya karena terlibat tawuran,” kata Camat Johar Baru Nurhemi saat ditemui di kantor Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Adapun pelajar yang terlibat tawuran dan tidak lagi mendapat subsidi dari KJP terdiri dari tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kata Nurhelmi, saat ini sudah lebih dari lima pelajar yang telah dikirimkan berkasnya.

“Kita juga masih menunggu data tambahan dari kepolisian mengenai jumlah pelajar yang terlibat tawuran. Data itu nanti langsung diproses,” ujarnya.

Nurhelmi menyatakan, pihaknya bersama TNI dan Polri juga telah memberikan arahan kepada RT/RW untuk turut mencegah tawuran.

Dia menyebut, berdasarkan ucapan Kapolsek Johar Baru jika ada empat orang yang berkumpul langsung diamankan. Sedangkan pihaknya lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif, dan jika ada pelajar yang terlibat tawuran maka akan dicabut fasilitas KJP-nya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencabut fasilItas Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dua siswa Johar Baru, Jakpus. Hukuman itu diberikan karena kedua siswa itu terlibat tawuran.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan sebenarnya ada enam siswa ditangkap karena tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli 2023. Tetapi yang terbukti terlibat tawuran hanya dua saja.

“Kita panggil orang tua siswa tersebut dan pihak sekolah. Mereka mengakui anaknya terlibat tawuran, dan kita berikan sanksi pencabutan KJP,” ujar Purwosusilo.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang kedapatan merokok. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan setidaknya ada 23 larangan yang mesti dipatuhi penerima KJP.

“Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdapat 23 larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus,” demikian dikutip dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui instagramnya, @disdikdki, Senin (15/5/2023).

Disdik DKI menjelaskan nantinya pemberian sanksi akan dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Adapun, sanksi terdiri dari penarikan dana KJP hingga pemberhentian KJP sesuai rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan.

“Peserta didik penerima KJP Plus yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan di atas diberikan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan,” jelas Disdik DKI Jakarta.

Berikut 23 larangan yang harus dipatuhi siswa di DKI Jakarta jika tidak ingin KJP-nya dicabut:

1. Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub
2. Merokok
3. Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang
4. Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
5. Terlibat dalam kekerasan/perundungan
6. Terlibat tawuran
7. Terlibat geng motor/geng sekolah
8. Minum minuman keras/minuman beralkohol
9. Terlibat pencurian
10. Melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan
11. Terlibat perkelahian
12. Terlibat penipuan
13. Terlibat mencontek massal
14. Membocorkan soal/kunci jawaban
15. Terlibat pornoaksi/pornografi
16. Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
17. Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan
18. Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan
19. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan
20. Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun
21. Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan
22. Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun
23. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

Sebelumnya, Heru Budi mengusulkan pelajar yang kedapatan merokok agar KJP-nya dicabut. Dia mengatakan KJP tersebut bisa dialihkan ke siswa lain.

Hal itu disampaikan Heru saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (5/5). Heru awalnya menceritakan pengalamannya meninjau sekolah-sekolah saat bertugas sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

“Waktu Wali Kota di Jakarta Utara tahun 2014, karena saya ajak bicara anak itu bicara di depan dan dia bilang mendapatkan kekerasan. Tugas guru di DKI, minimal mendengarkan cerita anak sambil melihat kondisi anak ini. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok, bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai nggak? Jangan-jangan dibelikan rokok,” kata Heru Budi.

Heru lantas menginstruksikan agar Dinas Pendidikan memastikan betul penerima KJP tepat sasaran.

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan pemda kan terbatas,” tegasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Kepala Dinas Pendidikan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang ketahuan merokok. KJP tersebut bisa dialihkan ke siswa lain.

Heru menegaskan itu saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Awalnya Heru menceritakan pengalamannya meninjau sekolah-sekolah saat bertugas sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

“Tahun 2014 saya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, saat itu saya ajak bicara salah satu siswa di depan dan dia mengaku mendapatkan kekerasan. Tugas guru di Jakarta, minimal mendengarkan cerita anak didiknya sambil melihat kondisi anak itu. Apalagi murid itu mendapatkan KJP, simpel kok, bajunya lusuh, kan sudah ada KJP. Sampai enggak KJP itu? Jangan-jangan dibelikan rokok,” kata Heru Budi.

Heru lantas menginstruksikan agar Dinas Pendidikan memastikan betul penerima KJP tepat sasaran.

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas,” tegasnya.

Heru menyadari bahwa para guru menghadapi berbagai tantangan dalam mencerdaskan peserta didik. Untuk bisa menyesuaikan diri, dia meminta agar para guru senantiasa berupaya meningkatkan kemampuannya. Selain itu, Heru juga berencana akan kembali gencar berkeliling ke sekolah-sekolah di Ibu Kota.

“Tantangan guru termasuk tantangan kita adalah adanya diskusi diam-diam. Saya akan keliling sekolah-sekolah mulai Senin besok. Anak sekolah bawa handphone di jam sekolah, nah itu harus diwaspadai. Jangan-jangan dia melihat hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran,” ujar Heru Budi.

“Karena itu, guru harus meningkatkan kapasitasnya. Misal Guru belum menyiapkan sesuatu, ngambil bahan dari YouTube, muridnya bertanya, pertanyaan tentang materi itu, guru enggak bisa jawab, akhirnya mengambil dari YouTube lain untuk menjawab ini. Khusus di DKI Jakarta, tunjangan kinerja (tukin) guru sudah cukup baik. Maka dari itu, kemampuannya harus terus ditambahkan,” kata Heru menambahkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mewanti-wanti kepala sekolah agar pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran. Dia menegaskan, KJP bisa dicabut jika siswa terlibat tawuran.

“Saya minta kepada kepala sekolah, pengawas sekolah bahwa KJP itu tepat sasaran, sehingga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Pertama, namanya aja Kartu Jakarta Pintar, ya orang suruh pintar, kalau suruh tawuran ya dicabut,” kata Heru di Auditorium Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Selain itu, Heru meminta pihak sekolah memperbanyak diskusi dengan para siswa dan orang tua. Hal itu sebagai salah satu upaya meminimalkan terjadinya tawuran pelajar.

“Tawuran buat apa sih? Di sekolah saja sudah cukup banyak PR (pekerjaan rumah), waktunya saja banyak tersita untuk belajar. Saya rasa kalau anak-anak didik kita mengikuti pelajaran dengan benar, tidak ada waktu untuk tawuran, waktunya untuk belajar,” ujar Heru.

Lanjut Heru, pihaknya akan bekerja sama dengan stakeholders lainnya terkait pencegahan tawuran pelajar. Dia menyebut nantinya dari kepolisian hingga Satpol PP akan melakukan patroli keliling bersama untuk pengamanan.

“Tentunya harus berkolaborasi dengan kepolisian dan lain-lain. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Kapolda Metro Jaya membahas persoalan ini juga. Jadi Pak Kapolda, Pak Pangdam Jaya, Pak Kasatpol PP DKI akan keliling bersama, untuk mengurangi tawuran-tawuran yang ada dan kriminalitas lainnya,” tuturnya.