Pemerintah pusat, kata dia, mendorong Pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.

“Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” ujar Tito dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden sebesar Rp10,6 triliun.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah,” jelas Tito.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” pungkasnya.

Hal itu diungkapkan Tito setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1447 H/2026 bersama masyarakat terdampak bencana di Masjid Darussalam di komplek hunian sementara (huntara), Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026).

Tito mengungkapkan, sejak jauh hari Presiden Prabowo sudah berniat untuk salat idulfitri bersama pengungsi di daerah bencana, karena Presiden ingin berbagi rasa solidaritas dalam perayaan Lebaran bersama pengungsi bencana di Sumatera.

“(Sebenarnya) ada beberapa tempat yang kami siapkan, tapi beliau memilih tempat yang ada pengungsinya, yaitu masjid di huntara yang dibangunkan Danantara. Alhamdulilah kita tahu semua berjalan dengan lancar,” kata Tito.

Tito mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di tengah- tengah penyintas bencana pada momen Lebaran, merupakan bukti jika Presiden tidak sedikit pun mengurangi perhatian perkembangan rehabilitasi di tiga daerah terdampak, yang saat ini mulai menunjukkan progres signifikan di berbagai indikator.

“Ini adalah atensi beliau yang luar biasa dimomentum yang sangat suci di bulan ramadan, dan beliau malaksanakan salat idulfitri bersama- sama dengan pengungsi di Aceh Tamiang sebagai simbol,” kata Tito.

Menurut Tito, Presiden Prabowo selalu ingin menyempatkan hadir bersama penyintas pascabencana pada perayaan momen penting masyarakat, sebagaimana yang dilakukan Prabowo sewaktu merayakan pergantian tahun 2026 bersama penyintas pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan, Presiden Prabowo juga memberi aparesiasi kepada seluruh lintas sektor yang sudah bekerja keras melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di segala sektor, sehingga daerah terdampak kembali pulih dari segi infrastrukrtur fisik, listrik, pasokan BBM dan layanan dasar seperti fasilitasi kesehatan dan pendidikan. Selain itu, juga sektor ekonomi yang ditandai mulai bangkitnya aktivitas jual beli di pasar.

“Beliau (Presiden Prabowo) memberikan apresiasi karena sudah mendekati normalitas. Kami akan terus bekerja untuk menyelesiakan beberapa persoalan lain, (seperti) mempermanenkan jalan, jembatan dan sungai yang harus kita normalisasi, fasilitas pendidikan juga harus dibereskan,” kata Tito.

Sebagai langkah lanjut, Tito mengatakan akan melakukan percepatan relokasi sisa pengungsi yang hari ini tersisa 26 kepala keluarga di tenda pengungsian di Aceh Tamiang, agar segera menempati hunian layak.

Selain itu, selagi merampungkan infrastruktur dasar, Satgas PRR juga akan mempercepat rehabilitasi tambak dan sawah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

“Kita juga akan bekerja keras juga untuk proses yang berikutnya yaitu Huntap baik yang insitu oleh BNPB dan yang komunal yang kompleks. Saya sudah rapat berkali- kali dengan Menteri PKP. Setelah Lebaran akan kita eksekusi,” kata Tito.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 13 Maret, tercatat jumlah huntap yang sudah rampung dibangun bertambah menjadi 110 unit dari total 36.669 unit yang akan dibangun. Sementara sebanyak 1.359 unit sedang dalam proses pembangunan. Jumlah huntap saat ini yang selesai dibangun, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan satu hari lalu yang mencapai 56 unit huntap.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntap terbanyak, terdiri dari sebanyak 104 unit sudah rampung dibangun, dari total 27.104 unit yang ditargetkan akan dibangun dengan 388 unit diantaranya sedang dalam proses pembangunan.

Sementara di Sumut ada sebanyak 524 unit sedang dalam proses pembangunan dari 5.815 unit yang ditargetkan akan dibangun. Adapun di Sumbar terdapat 6 unit selesai dibangun dari 3.750 unit huntap ditargetkan, dan 447 unit huntap diantaranya sedang dalam proses pembangunan.

Sebagian besar unit huntap yang rampung dibangun merupakan gotong royong lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, yang terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemudian Danantara, Yayasan Buddha Tzu Chi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah (Pemda) dan bantuan yang berasal dari perseorangan.

Selain mempercepat pembangunan huntap untuk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara).

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 13.728 penerima di tiga provinsi. Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 7.807 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.759 penerima.

Sebelumnya, saat meninjau pembangunan huntap di Aceh Utara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan pembangunan huntap untuk penyintas bencana Sumatera, berjalan lancar dan ditargetkan seluruh huntap yang dibangun Kemenko Polkam di Aceh akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2026.

“Alhamdulillah, saya memantau langsung proses pembangunan huntap ini berjalan lancar, mulai dari bongkar material di Pelabuhan Belawan hingga tiba di Kuala Cangkoy dan dikerjakan dengan aman. Saya optimistis seluruh target dapat diselesaikan akhir Maret 2026,” kata Djamari dalam siaran pers Kemenko Polkam Kamis(19/2/2026).

Sebagai catatan, huntap untuk penyintas bencana Sumatera, dibangun dengan spesifikasi, dinding, dan atap berbahan baja galvanis yang tahan karat dan tahan gempa.

Selain itu, huntap juga dibangun dengan sistem knock down atau rumah bangun cepat, sehingga proses konstruksi lebih efisien. Setiap unit juga dilengkapi dua kasur, meja makan, kursi, televisi, serta kamar mandi dengan fasilitas lengkap.

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 10 Maret, tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak sudah mencapai 14.725 unit dari total 18.697 unit yang akan dibangun dengan capaian persentase 78 persen.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak, terdiri dari sebanyak 12.926 unit sudah rampung dibangun, dari total 16.847 unit yang akan dibangun atau mencapai progres 76 persen.

Sementara di Sumut sebanyak 969 unit sudah rampung dibangun, dari total 1.020 yang akan dibangun atau mencapai progres 95 persen.

Kemudian di Sumbar dari total 830 unit yang akan dibangun, telah seluruhnya rampung dibangun atau mencapai progres 100 persen.

Seraya meningkatkan okupansi huntara, Satgas PRR juga sudah bertahap membangun hunian tetap (huntap). Data Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera 9 Maret, merinci ada 1.463 unit yang sedang dalam progres pembangunan dari 36.669 unit yang akan dibangun, dan ada enam unit yang selesai dibangun.

Gelontorkan DTH

Selain mempercepat pembangunan huntara unruk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di huntara.

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 6.846 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.763 penerima.

Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap dan penyaluran DTH berdampak siginifikan pada penurunan jumlah pengungsi di tenda. Data Satgas PRR 9 Maret, menunjukkan penurunan jumlah pengungsi di tenda yang signifikan di tiga provinsi.

Dari semula 2.300 kepala keluarga (KK) pada 8 Maret, berkurang menjadi 1.872 KK atau berkurang 428 KK pada 9 Maret. Angka ini setara dengan 5.963 jiwa pengungsi di tenda.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran menegaskan pihaknya akan terus menurunkan jumlah pengungsi di tenda sebelum Idulfitri 2026.

Tahapan skema rehabilitasi dan rekontruksi untuk menurunkan jumlah pengungusi akan terus dilakukan, mulai dari meningkatkan okupansi huntara, penyaluran DTH dan pembersihan lumpur.

“(Pengungsi di tenda) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 9 Maret, tercatat penurunan jumlah pengungsi jika dibandingkan dua hari lalu.

Adapun rinciannya, di Aceh dari semula 2.099 kepala keluarga (KK), saat ini terdapat 1.695 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 404 KK.

Kemudian di Sumut dari semula 201 KK, saat ini terdapat 177 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 24 KK. Sementera itu, Provinsi Sumbar telah nihil pengungsi di tenda pengungsian.

Juru Bicara Satgas PRR Amran optimisitis jumlah pengungsi di tenda akan terus menurun sebelum hari raya Idulfitri 2026. Sebab, strategi penurunan jumlah pengungsi ke hunian sementara (huntara) berjalan efektif, sehingga jumlah pengungsi turun cukup signifikan.

“Tren ini (penurunan jumlah pengungsi) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Sebagai catatan, penurunan jumlah pengungsi di tenda ini juga selaras dengan percepatan pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak. Adapun rinciannya, dari total rencana 18.697 unit huntara di tiga provinsi terdampak, hingga saat ini 13.431 unit telah selesai dibangun, atau sekitar 71 persen dari target keseluruhan.

Sementara Sumatera Barat, pembangunan huntara bahkan telah mencapai 100 persen, dan di Sumatera Utara sudah mencapai 92 persen, dan di Aceh sekitar 68 persen.

Selain pembangunan huntara, strategi pemerintah dalam penurunan jumlah pengungsi juga dibarengi dengan pemberian bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana tidak memilih tinggal di huntara.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

“Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ini sedang dikoordinasikan dan kita kumpulkan datanya dari pemerintah daerah,” kata Tito.

Hal tersebut disampaikan di Sela Penyerahan Bantuan Sosial Ekonomi kepada korban bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah mulai dari rusak ringan, sedang, berat hingga bangunan yang hilang sama sekali. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.

“Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang tetap digunakan sambil dilakukan perbaikan.

“Tapi yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung,” kata Tito.

Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk sementara memanfaatkan fasilitas darurat, seperti tenda belajar yang disediakan oleh pemerintah bersama berbagai kementerian.

“Yang rusak berat ada yang masih belajar di tenda. Dari BNPB dan Kemendikdasmen juga ada tenda yang dilengkapi peralatan lainnya,” ujarnya.

Menurut Tito, secara umum proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya sudah kembali berjalan meskipun belum sepenuhnya ideal.

“Proses belajarnya hampir 100 persen sudah berjalan, tapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal,” katanya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 3.700 satuan pendidikan terdampak bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Ada lebih kurang 3.700 di tiga provinsi ini yang harus dikerjakan semua dan itu tentu perlu waktu,” ujar Tito.

Ia menjelaskan sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara pendataan madrasah dan pondok pesantren dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Untuk TK, SD, SMP itu dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk pendataannya,” kata Tito.

Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran berbagai bantuan sosial lainya seperti dana tunggu hunian (DTH).

“Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda,” ujar Tito saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam agenda penyerahan bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi, Jumat (6/3/2026).

Tito menjelaskan pemerintah terus mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH.

Ia menyebut jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini terus berkurang secara signifikan.

“Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng dan Tapsel. Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini berkisar sekitar 6.000 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11.000 orang.

“Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Percepat Pembangunan Huntara

Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi. Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh BNPB sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan penuh.

“Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Sejumlah Model Huntara

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meninjau langsung sejumlah model hunian sementara yang dibangun berbagai pihak.

Ia menjelaskan, huntara yang tersedia memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan

“Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal,” ujar Tito.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.

Dalam peninjauan tersebut, Tito bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengecek sejumlah fasilitas yang tersedia di huntara, serta berdialog dengan para pengungsi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Tito menjelaskan bahwa huntara yang dibangun di Pidie Jaya terbagi menjadi empat jenis.

“Di antaranya huntara yang dibangun oleh BPI Danantara, huntara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta huntara yang didirikan secara gotong royong oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan relawan. Dari empat tipe bangunan huntara tersebut,” ungkap Tito, terdapat perbedaan karakteristik fasilitas di dalamnya.

“Misalnya di BNPB di sana dia tidak ada ranjang tapi kelebihan dia dapurnya, ada toiletnya sendiri. Kemudian di Danantara hampir sama seperti PU, tempat tidurnya ada ranjangnya, ada kipasnya lebih dingin, lebih nyaman, tapi dapurnya dan toilet, kamar mandi bersama-sama, komunal,” ungkap Tito.

Meskipun terdapat perbedaan fasilitas, lanjut ia mengatakan, pemerintah memastikan para pengungsi tetap memperoleh hunian yang layak dan nyaman.

Ia menegaskan, pemerintah terus mengebut proses pemindahan pengungsi yang masih berada di tenda ke huntara maupun ke tempat tinggal yang lebih layak melalui skema dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dari tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, baru Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pengungsi di tendanya mencapai nol.

“Nah ini target kami dengan BNPB kemarin semua akan di huntara dan untuk masalah makanannya nanti, 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk, jadup istilahnya dari Kementerian Sosial,” tandas Tito.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.

Penjelasan ini disampaikannya pada Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan yang diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.

“Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatera,” ujarnya.

Presiden Putuskan Penambahan TKD

Ia mengatakan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujarnya.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026.

“Dirinya juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya. Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, lanjut ia mengatakan, anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi ataupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya.

Tito menjelaskan, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan huntara yang sudah tersedia, termasuk memindahkan pengungsi dari tenda ke titik lain yang masih memiliki kapasitas huntara.

“Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait pembahasan percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih tinggal di tenda.

Sementara pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.

“Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan pembangunan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar.

” Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Aceh Tamiang yang dinilai masih membutuhkan tambahan huntara untuk menampung pengungsi. Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang,” tambahnya.

Pemetaan Yang Lebih Jelas

Selain itu, Tito juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan.

Hal tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.

Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

“Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden,” tandasnya.

Satgas PRR terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Penegasan tersebut disampaikan Kasatgas PRR Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

Tito mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah gotong royong membuat sumur bor dan sanitasi MCK di lokasi titik bencana Sumatera.

Lanjut ia mengatakan kebutuhan air bersih dan sanitasi MCK mutlak dibutuhkan, karena jaringan air bersih dan senitasi MCK mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera akhir tahun lalu.

“Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM ada pembuatan sumber bor dan MCK ada untuk MCK 80%, sumur bornya masih perlu banyak 56% masih baru 474, karena ini ada masalah air minum, jaringan-jaringan yang putus,” kata Tito.

Ia mengatakan berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai dibangun.

“Dari 139 MCK yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 128 di antaranya telah selesai dibangun. Selanjutnya, dari 46 MCK yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun,” ujar Tito.

Sementara, untuk pembangunan sumur bor. Dari 578 sumur bor yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 369 di antaranya telah dibangun.

Tito merinci  dari 152 sumur bor yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 84 di antaranya telah dibangun. Sementara, dari 107 sumur bor yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

“Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera. Untuk sumur bor total ada 474 sumur bor yang telah dibangun atau 56 persen dari 836 sumur bor yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera,” tandas Tito.

Target tersebut disampaikan Kasatgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum IdulfFitri. Kalau bisa sebelum Idulfitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan.,” ujar Tito.

Tito, menyampaikan, percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana.

“Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian,” ucap Tito.

Tito mengatakan sebagian besar berada di Provinsi Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumut tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumbar, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.

“Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau persentase 57%,” ucap dia.

Sementara itu, Tito mengatakan pembangunan huntap juga mulai dilakukan. “Tercatat 1.363 unit dari target 36.669 unit dalam proses pembangunan. Selain itu, enam huntap di Sumatera Barat tercatat sudah selesai pembangunannya,” tambah dia.

Sementara, penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang telah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dikebut agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.

Dukungan Kementerian PUPR, BNPB, dan Danantara serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.

Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Tito mengatakan kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal.

Ia menyampaikan dari 52 kabupaten terdampak, 38 diantaranya sudah normal dan 3 diantaranya berstatus mendekati normal.

Sementara itu masih terdaapat 11 daerah kabupaten di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera yang memerlukan atensi khusus.

“Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan,” kata Tito.

11 Kabupaten Berstatus Atensi

Tito menjelaskan 11 Kabupaten yang berstatus atensi khusus diantaranya, Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.

Semua daerah tersebut memerlukan percapatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari pemulihan sektor layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, akses darat, ekonomi, sosial dan indikator dasar lainnya.

“Indikator dasar lainnya yang sangat penting yaitu, adalah (pasokan) BBM dan SPBU, air minum internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai,” kata Tito.

Tito menegaskan akan mempercepat rehabilitasi 11 daerah berstatus atensi khusus, mulai dari pembersihan lumpur, pemulihan akses darat daerah terisolir, normalisasi sungai, dan pembersihan puing sisa banjir bandang serta longsor yang masih menumpuk di beberapa daerah.

Oleh karena itu, dia meminta lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personil di lapangan, untuk memulihkan daerah yang berstatus atensi khusus.

“Personil sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personil ada yang mulai ditarik,” kata Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan lainnya , yang sudah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten serta jembatan penghubung untuk mendukung pasokan logistik.

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan progres terkini pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara,” ujar Tito.

Ada Lima Desa di Dua Provinsi 

Dalam rapat itu, ia melaporkan bahwa ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana. Desa tersebut yakni 3 desa di Provinsi Aceh dan 2 Desa di Provinsi Sumut. Sedangkan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak ada desa yang perlu ditata ulang.

Kemudian Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal. Di samping itu, 3 kabupaten/kota kondisinya mendekati normal. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus

Tito menjelaskan, indikator normalitas suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel. Di antaranya pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, dan indikator dasar lain meliputi SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, serta normalisasi sungai.

“Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan,” imbuhnya.

Apresiaai Jajaran K/L

Dalam forum itu, ia mengapresiasi jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja sama dalam mendorong pemulihan pascabencana.

Ia memastikan, saat ini perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana menunjukkan progres positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi sepenuhnya, aliran listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hingga SPBU yang telah beroperasi normal.

“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum [optimal sepenuhnya]. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tandas Tito.

Penegasan tersebut disampaikan Kasatgas Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting demi optimalnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

“Progres terkini pemulihan pascabencana di Sumatera. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Februari 2026, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan,” ujar Tito.

Dia memaparkan, di Provinsi Aceh dari semula 1.418.872 pengungsi turun menjadi 12.144 pengungsi. Kemudian, di Provinsi Sumatera Utara dari semula 53.523 pengungsi turun menjadi 850 pengungsi.

“Untuk Sumatera Barat pengungsi saat ini sudah 0 dari sebelumnya 16.164. Ada yang sudah pulang kembali mendapatkan bantuan, stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang, sedangkan yang berat atau hilang tinggal di huntara maupun mendapatkan dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Pemerintah Percepat Pemulihan 

Tito menambahkan, saat ini pemerintah bersama pihak terkait terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan, termasuk dari sisi infrastruktur. Hal itu meliputi perbaikan jembatan, jalan, serta fasilitas publik lainnya.

Ia mengungkapkan, daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera umumnya memiliki karakteristik tantangan masing-masing.

Misalnya, lanjut dikatakan Tito, di daerah dataran tinggi yang mengalami bencana tanah longsor. Peristiwa itu mengakibatkan jalan tertimbun dan jembatan rusak.

“Tapi mereka terkunci. Itu membuat waktu itu awal-awal [daerah terdampak bencana] kesulitan logistik. Di daerah pegunungan ini hampir tidak pernah ada sekian puluh tahun bencana seperti ini. Sehingga sistem logistik mereka itu mungkin tiga hari saja mampu,” imbuhnya.

Tito mengungkapkan, untuk itulah pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Perum Bulog. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan stok bahan pangan dan logistik tercukupi di daerah terdampak bencana.