Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal.

Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ujarnya.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.

Adapun pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Lahan Digunakan Aset Pemda

Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi. Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dana dilakukan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

“Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar,” ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian, yakni Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.

Selain itu, diberikan pula bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Hingga kini, pemerintah pusat terus mendorong daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan agar segera menyerahkan data warga terdampak.

Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya.

Capaian tersebut secara spesifik merujuk pada kondisi penanganan pengungsi yang menunjukkan kemajuan signifikan.

Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih dalam penanganan saat ini tersisa sekitar 47 kepala keluarga (KK) atau sekitar 173 jiwa.

Menurut Tito, angka tersebut menurun drastis dibandingkan kondisi awal yang mencapai 2,1 juta jiwa. Karena itu, kondisi pengungsi disebut telah “mendekati 100 persen” tidak lagi berada di tenda, meski belum sepenuhnya tuntas.

“Pengungsi ya mendekati 100 persen, mendekati kata-katanya, saya enggak bilang [sudah] 100 persen,” ujar Tito kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut menggambarkan progres nyata dalam penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan mereka tidak lagi berada di tenda.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana secara keseluruhan masih terus berjalan dan mencakup berbagai sektor yang membutuhkan waktu penyelesaian.

“Fasilitas pendidikan masih ada yang perlu kita atensi, masih belum, ada juga sungai belum, ada beberapa jalan desa, jalan kabupaten yang cukup banyak jumlahnya juga belum, itu it takes time,” katanya.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik secara bertahap agar kondisi di daerah terdampak dapat kembali normal secara menyeluruh.

Ia juga berharap informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana dapat dipahami secara utuh dengan menempatkan capaian pada konteksnya masing-masing.

Salah satu penanganan yang akan dikebut usai Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap) yang disiapkan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat, roboh, dan hanyut terbawa arus banjir.

Penyediaan huntap menjadi salah satu komitmen pemulihan pascabencana agar pengungsi bisa kembali menata kehidupan dari hunian yang layak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan segera menggelar koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah setelah Lebaran agar pembangunan huntap dapat segera dikebut.

“Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto merayakan Idulfitri bersama masyarakat Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Pembangunan huntap dilakukan oleh lintas sektor yang melibatkan sejumlah lembaga negara seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenkopolkam, dan Polri. Selain itu, juga ada keterlibatan lembaga swasta dan perorangan dalam pembangunan huntap di 3 provinsi terdampak.

Pembangunan huntap akan dilakukan dalam 2 skema. Skema pertama ialah metode in situ atau pembangunan huntap yang dilakukan di area sekitar asal hunian sebelumnya dengan kriteria keamanan lahan yang ketat.

“Salah satu penanggung jawab pembangunan huntap dengan skema in situ ialah BNPB. Salah satu lokasi huntap dengan skema in situ yang akan dikerjakan BNPB berada di Kabupaten Bireuen, di sana terdapat usulan 365 huntap secara in situ dari pemda setempat,” ucapnya.

Skema pembangunan huntap lainnya ialah metode komunal atau relokasi terpusat dengan membangun pada satu hamparan lahan yang telah dinyatakan layak untuk menampung warga dari kawasan yang tak lagi aman dihuni. Kementerian PKP menjadi salah satu lembaga yang menyiapkan skema komunal untuk pembangunan huntap.

Secara total, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun dan 1.359 unit lainnya dalam proses pembangunan.

“Sambil menanti huntap rampung dibangun, Satgas PRR juga berkomitmen menyedian hunian layak bagi pengungsi dengan penyiapan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi pengungsi yang ingin menyewa rumah,” tandasnya.

Hal itu diungkapkan Tito setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1447 H/2026 bersama masyarakat terdampak bencana di Masjid Darussalam di komplek hunian sementara (huntara), Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026).

Tito mengungkapkan, sejak jauh hari Presiden Prabowo sudah berniat untuk salat idulfitri bersama pengungsi di daerah bencana, karena Presiden ingin berbagi rasa solidaritas dalam perayaan Lebaran bersama pengungsi bencana di Sumatera.

“(Sebenarnya) ada beberapa tempat yang kami siapkan, tapi beliau memilih tempat yang ada pengungsinya, yaitu masjid di huntara yang dibangunkan Danantara. Alhamdulilah kita tahu semua berjalan dengan lancar,” kata Tito.

Tito mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di tengah- tengah penyintas bencana pada momen Lebaran, merupakan bukti jika Presiden tidak sedikit pun mengurangi perhatian perkembangan rehabilitasi di tiga daerah terdampak, yang saat ini mulai menunjukkan progres signifikan di berbagai indikator.

“Ini adalah atensi beliau yang luar biasa dimomentum yang sangat suci di bulan ramadan, dan beliau malaksanakan salat idulfitri bersama- sama dengan pengungsi di Aceh Tamiang sebagai simbol,” kata Tito.

Menurut Tito, Presiden Prabowo selalu ingin menyempatkan hadir bersama penyintas pascabencana pada perayaan momen penting masyarakat, sebagaimana yang dilakukan Prabowo sewaktu merayakan pergantian tahun 2026 bersama penyintas pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan, Presiden Prabowo juga memberi aparesiasi kepada seluruh lintas sektor yang sudah bekerja keras melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di segala sektor, sehingga daerah terdampak kembali pulih dari segi infrastrukrtur fisik, listrik, pasokan BBM dan layanan dasar seperti fasilitasi kesehatan dan pendidikan. Selain itu, juga sektor ekonomi yang ditandai mulai bangkitnya aktivitas jual beli di pasar.

“Beliau (Presiden Prabowo) memberikan apresiasi karena sudah mendekati normalitas. Kami akan terus bekerja untuk menyelesiakan beberapa persoalan lain, (seperti) mempermanenkan jalan, jembatan dan sungai yang harus kita normalisasi, fasilitas pendidikan juga harus dibereskan,” kata Tito.

Sebagai langkah lanjut, Tito mengatakan akan melakukan percepatan relokasi sisa pengungsi yang hari ini tersisa 26 kepala keluarga di tenda pengungsian di Aceh Tamiang, agar segera menempati hunian layak.

Selain itu, selagi merampungkan infrastruktur dasar, Satgas PRR juga akan mempercepat rehabilitasi tambak dan sawah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

“Kita juga akan bekerja keras juga untuk proses yang berikutnya yaitu Huntap baik yang insitu oleh BNPB dan yang komunal yang kompleks. Saya sudah rapat berkali- kali dengan Menteri PKP. Setelah Lebaran akan kita eksekusi,” kata Tito.

Pelaksanaan salat tersebut berlangsung khidmat. Seusai salat, Presiden bersama Kasatgas Tito melakukan halalbihalal bersama masyarakat setempat.

Presiden juga membagikan bingkisan Lebaran berupa paket sembako dan perlengkapan ibadah secara simbolis kepada masyarakat Aceh Tamiang.

Kehadiran Presiden Prabowo bersama jajaran tersebut menjadi simbol kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatera.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Idulfitri 1447 Hijriah.

Presiden juga menghaturkan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat terdampak bencana. Ia turut menyampaikan apresiasi atas progres pemulihan yang berlangsung sangat cepat.

“Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100 persen [tidak ada lagi yang di tenda]. Di tenda sudah tidak ada lagi [pengungsi], 100 persen,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan apresiasi karena situasi di lingkungan pengungsian berangsur membaik. Saat ini, para pengungsi telah menempati huntara yang disiapkan oleh pemerintah.

Selain itu, akses listrik di wilayah terdampak juga hampir seluruhnya pulih. Di samping itu, bantuan kepada masyarakat terdampak bencana juga telah disalurkan.

“Saya sangat bangga, terima kasih kepada semua petugas, semua aparat, dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua K/L yang kerja luar biasa. Mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain,” ungkap Presiden.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden didampingi Kasatgas Tito juga meninjau langsung lokasi huntara bagi warga terdampak bencana.

Selain Kasatgas Tito, Presiden turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta pihak terkait lainnya.

Presiden Prabowo tiba di Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3/20206) pagi, disambut oleh Tito bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Batalyon Infateri Raider Khusus 111/Karma Bhakti.

Turut mendampingi Presiden Prabowo di Aceh, yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak. Presiden Prabowo sebelumnya merayakan malam takbiran bersama dengan masyarakat Sumatera Utara.

Kehadiran langsung pemerintah pusat ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak bencana dapat merayakan lebaran dalam kondisi yang semakin pulih dan lebih baik.

Kunjungan ini juga menjadi kelanjutan dari perhatian Presiden terhadap masyarakat Aceh, salah satunya melalui penyaluran bantuan sebesar Rp72,75 miliar untuk mendukung tradisi Meugang.

Bantuan tersebut digunakan untuk pengadaan sapi yang didistribusikan ke 19 kabupaten/kota, termasuk wilayah terdampak bencana.

Melalui skema tersebut, sebanyak 3.042 desa di Aceh mendapatkan alokasi bantuan, dengan masing-masing desa menerima sekitar Rp50 juta untuk pembelian sapi.

Bantuan ini tidak hanya menjaga tradisi Meugang tetap berjalan, tetapi juga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang Lebaran sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Intinya adalah 3.042 desa, warganya harus mendapatkan bagian daging sapi,” ujar Tito sebelumnya.

Tito menegaskan seluruh kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek kemanusiaan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Menurut Tito, bantuan yang disalurkan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan daya beli dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama di wilayah yang sempat mengalami tekanan akibat bencana.

“Kalau masyarakat punya daya beli, mereka akan belanja. Dari situ ekonomi bergerak, pasar hidup kembali, dan pertumbuhan ekonomi bisa pulih,” ujarnya.

Dengan kombinasi bantuan sosial, dukungan tradisi lokal seperti Meugang, serta percepatan pembangunan hunian, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana dapat merayakan Idulfitri dengan kondisi yang semakin pulih, baik secara sosial maupun ekonomi.

Kehadiran Presiden bersama jajaran pemerintah pusat di Aceh Tamiang diharapkan juga menjadi penguat semangat bagi masyarakat sekaligus memastikan seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. (agn)

Aspirasi tersebut muncul karena masyarakat ingin tetap menjalankan tradisi khas Aceh tersebut meskipun berada dalam kondisi pascabencana. Pemerintah pun merespons cepat permintaan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.

Tradisi meugang merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idulfitri. Tradisi ini memiliki nilai sosial yang kuat karena menjadi momentum kebersamaan melalui pembagian dan konsumsi daging sapi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Presiden melalui Mendagri telah membagikan Rp72,72 miliar untuk pembelian sapi meugang pada awal Ramadan bagi masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tetap dapat merasakan suasana menyambut bulan suci dengan penuh kebersamaan.

Kali ini, Presiden kembali menyalurkan bantuan untuk pelaksanaan meugang menyambut Idulfitri.

“Sudah selesai ditransfer [dana bantuannya] ke kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk pembayaran sapi meugang,” ujar Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan data yang diterima, total anggaran yang disalurkan mencapai Rp72,75 miliar untuk 1.455 desa terdampak yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Masing-masing desa mendapatkan dana sebesar Rp50 juta. Dana tersebut disalurkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Aceh Syariah.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mempercepat pendataan warga yang akan menempati hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).

Tito mengatakan percepatan pendataan penting agar pemerintah pusat dapat segera memulai pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak.

“Semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama, minta huntap cepat dibangun. Tapi datanya harus jelas dulu,” kata Tito.

Menurutnya, kepala daerah perlu membentuk tim atau satuan tugas khusus untuk mendata pilihan warga, apakah memilih skema insitu atau komunal dalam pembangunan huntap.

Ia menjelaskan skema insitu berarti rumah dibangun kembali di lokasi atau lahan milik warga sendiri. Dalam skema ini, warga dapat memilih rumahnya dibangun oleh pemerintah atau membangunnya sendiri dengan bantuan dana sekitar Rp60 juta.

“Ditanya kepada warga, Anda mau tinggal di insitu dibangunkan oleh BNPB atau mau bangun sendiri dengan indeks Rp60 juta. Tapi tanahnya harus tanah milik sendiri,” ujarnya.

Sementara skema komunal berarti warga akan ditempatkan di kawasan hunian baru yang dibangun bersama dalam satu kompleks yang disiapkan pemerintah.

Untuk skema ini, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan, baik dari tanah milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara, maupun melalui pembelian lahan masyarakat dengan harga yang layak.

“Kalau tidak ada tanah pemerintah, bisa juga membeli tanah milik masyarakat dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Tito menegaskan pilihan warga tersebut harus didata secara jelas melalui formulir dan disertai pernyataan agar pemerintah pusat dapat menentukan pola pembangunan hunian tetap.

“Makin cepat data siapa yang mau insitu dan siapa yang memilih kompleks, makin mudah bagi kami untuk mengoordinasikan pembangunan huntap,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif melakukan pendataan di lapangan dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau datanya tidak ada, apa yang mau dibangun. Masyarakat sudah ribut minta dibuatkan huntap tapi pemerintahan daerahnya tidak jalan,” ujarnya.

Menurut Tito, pembangunan hunian tetap menjadi langkah penting dalam pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana setelah sebelumnya para pengungsi ditempatkan di hunian sementara atau menerima bantuan sewa rumah.

Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp100.975.850.000. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Rincian bansos tersebut meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama tiga bulan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian atau perabot rumah tangga bagi 7.643 KK dengan total nilai Rp22.929.000.000. Pemerintah turut menyerahkan santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa dengan nilai Rp900.000.000, serta santunan bagi korban luka berat untuk dua jiwa dengan total Rp10.000.000.

Selain Kemensos, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyerahkan 2.000 paket peralatan rumah tangga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Tito berharap, selain membantu penanganan pascabencana, bantuan tersebut dapat memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.

Terlebih, pascabencana pertumbuhan ekonomi seperti di Provinsi Aceh masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, diperlukan berbagai upaya pemulihan, termasuk melalui penyaluran bansos.

Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk mempercepat pemulihan. Hal ini seperti bantuan untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat.

Pemerintah juga menambah dana Transfer ke Daerah (TKD) ke seluruh daerah di tiga provinsi terdampak dengan total Rp10,6 triliun.

Tito menegaskan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya pemulihan terhadap daerah terdampak.

“Sambil kita melakukan perbaikan-perbaikan, usaha-usaha yang lainnya, semua bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf berharap penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bantuan ini diberikan berdasarkan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Tentu datanya dinamis akan bertambah terus … Kementerian Sosial secara bertahap akan menyalurkan data-data yang sudah terverifikasi. Sesuai arahan Pak Mendagri makin cepat makin baik,” jelasnya.

Turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Timur, serta pejabat terkait lainnya. Hadir pula secara daring perwakilan dari Provinsi Sumut dan Sumbar.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemulihan infrastruktur dasar yang secara umum telah menunjukkan kemajuan signifikan di berbagai wilayah terdampak. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kini berangsur kembali normal.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

“Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3/2026) malam.

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan 2.277 ruas di antaranya telah kembali fungsional atau sekitar 90 persen.

Sementara itu pada jaringan jalan nasional, seluruh ruas yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah pulih.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga telah berlangsung secara luas di wilayah terdampak.

Untuk desa-desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur kembali beroperasi.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.

“Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.

Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.

Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis, telah selesai dibangun di wilayah terdampak, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pemasangan.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah penting untuk membuka kembali akses antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas yang masih berada di tenda pengungsian.

Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi yang masih cukup besar.

Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan unit hunian sementara yang masih kurang agar target pemindahan pengungsi dari tenda dapat segera tercapai.

“Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito.

“Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ini sedang dikoordinasikan dan kita kumpulkan datanya dari pemerintah daerah,” kata Tito.

Hal tersebut disampaikan di Sela Penyerahan Bantuan Sosial Ekonomi kepada korban bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah mulai dari rusak ringan, sedang, berat hingga bangunan yang hilang sama sekali. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.

“Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang tetap digunakan sambil dilakukan perbaikan.

“Tapi yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung,” kata Tito.

Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk sementara memanfaatkan fasilitas darurat, seperti tenda belajar yang disediakan oleh pemerintah bersama berbagai kementerian.

“Yang rusak berat ada yang masih belajar di tenda. Dari BNPB dan Kemendikdasmen juga ada tenda yang dilengkapi peralatan lainnya,” ujarnya.

Menurut Tito, secara umum proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya sudah kembali berjalan meskipun belum sepenuhnya ideal.

“Proses belajarnya hampir 100 persen sudah berjalan, tapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal,” katanya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 3.700 satuan pendidikan terdampak bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Ada lebih kurang 3.700 di tiga provinsi ini yang harus dikerjakan semua dan itu tentu perlu waktu,” ujar Tito.

Ia menjelaskan sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara pendataan madrasah dan pondok pesantren dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Untuk TK, SD, SMP itu dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk pendataannya,” kata Tito.

Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran berbagai bantuan sosial lainya seperti dana tunggu hunian (DTH).

“Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda,” ujar Tito saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam agenda penyerahan bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi, Jumat (6/3/2026).

Tito menjelaskan pemerintah terus mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH.

Ia menyebut jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini terus berkurang secara signifikan.

“Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng dan Tapsel. Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini berkisar sekitar 6.000 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11.000 orang.

“Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Percepat Pembangunan Huntara

Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi. Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh BNPB sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan penuh.

“Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Sejumlah Model Huntara

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meninjau langsung sejumlah model hunian sementara yang dibangun berbagai pihak.

Ia menjelaskan, huntara yang tersedia memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan

“Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal,” ujar Tito.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.

Dalam peninjauan tersebut, Tito bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengecek sejumlah fasilitas yang tersedia di huntara, serta berdialog dengan para pengungsi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Tito menjelaskan bahwa huntara yang dibangun di Pidie Jaya terbagi menjadi empat jenis.

“Di antaranya huntara yang dibangun oleh BPI Danantara, huntara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta huntara yang didirikan secara gotong royong oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan relawan. Dari empat tipe bangunan huntara tersebut,” ungkap Tito, terdapat perbedaan karakteristik fasilitas di dalamnya.

“Misalnya di BNPB di sana dia tidak ada ranjang tapi kelebihan dia dapurnya, ada toiletnya sendiri. Kemudian di Danantara hampir sama seperti PU, tempat tidurnya ada ranjangnya, ada kipasnya lebih dingin, lebih nyaman, tapi dapurnya dan toilet, kamar mandi bersama-sama, komunal,” ungkap Tito.

Meskipun terdapat perbedaan fasilitas, lanjut ia mengatakan, pemerintah memastikan para pengungsi tetap memperoleh hunian yang layak dan nyaman.

Ia menegaskan, pemerintah terus mengebut proses pemindahan pengungsi yang masih berada di tenda ke huntara maupun ke tempat tinggal yang lebih layak melalui skema dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dari tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, baru Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pengungsi di tendanya mencapai nol.

“Nah ini target kami dengan BNPB kemarin semua akan di huntara dan untuk masalah makanannya nanti, 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk, jadup istilahnya dari Kementerian Sosial,” tandas Tito.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.

Satgas PRR terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Penegasan tersebut disampaikan Kasatgas PRR Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

Tito mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah gotong royong membuat sumur bor dan sanitasi MCK di lokasi titik bencana Sumatera.

Lanjut ia mengatakan kebutuhan air bersih dan sanitasi MCK mutlak dibutuhkan, karena jaringan air bersih dan senitasi MCK mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera akhir tahun lalu.

“Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM ada pembuatan sumber bor dan MCK ada untuk MCK 80%, sumur bornya masih perlu banyak 56% masih baru 474, karena ini ada masalah air minum, jaringan-jaringan yang putus,” kata Tito.

Ia mengatakan berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai dibangun.

“Dari 139 MCK yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 128 di antaranya telah selesai dibangun. Selanjutnya, dari 46 MCK yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun,” ujar Tito.

Sementara, untuk pembangunan sumur bor. Dari 578 sumur bor yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 369 di antaranya telah dibangun.

Tito merinci  dari 152 sumur bor yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 84 di antaranya telah dibangun. Sementara, dari 107 sumur bor yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

“Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera. Untuk sumur bor total ada 474 sumur bor yang telah dibangun atau 56 persen dari 836 sumur bor yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera,” tandas Tito.