JAKARTA, Eranasional.com – Mantan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar divonis 3 tahun penjara. Ibnu Khajar dinyatakan bersalah melakukan penggelapan terkait dana donasi dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan,” kata Hakim di Pengadilan Negeri Jaksel, Jalan Ampera Raya, Selasa (24/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Khajar 3 tahun penjara,” sambung Hakim.

Ibnu Khajar dinyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menyatakan tidak ada hal pembenar dan pemaaf bagi Ibnu Khajar.

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Vonis terhadap Ibnu Khajar lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 4 tahun penjara. JPU meyakini Ibnu Khajar bersalah melakukan penggelapan terkait dana Rp117 miliar dari donasi Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (27/12/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Khajar dengan pidana selama 4 tahun penjara,” tambah Jaksa.

JAKARTA, Eranasional.com- Ada Empat petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditetapkan sebagai tersangka.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Keempatnya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana oleh Yayasan ACT.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Prolri Kombes Pol. Helfi Assegaf keempat tersangka tersebut yaitu A, IK, HH, dan NIA.

“Inisial tersangka A usia 56 tahun, selaku Ketua Pembina ACT, IK selaku pengurus Yayasan ACT, HH sebagai anggota pembina, dan NIA selaku anggota pembina,” katanya, Senin, 25 Juli 2022.

Inisial A merujuk pada Ahyudin, IK merujuk pada Ibnu Khajar, HH merujuk pada Hariyana Hermain, dan NIA adalah Novariadi Imam Akbari. Mereka ditetapkan tersangka terhitung pukul 15.50 WIB hari ini.

Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya bakal melakukan gelar perkara atas kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Senin, 25 Juli 2022.

“Gelar perkara ACT siang nanti,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Senin, 25 Juli 2022.

Ia mengatakan, gelar perkara kali ini merupakan tahapan sebelum tim penyidik menetapkan tersangka.

Ia menyebut, rencananya gelar perkara tersebut bakal dihadiri oleh Divisi Propam, Wasidik Irwasum, dan Divisi Hukum Polri.

Hingga Selasa, 19 Juli 2022, penyidik telah memeriksa 18 saksi dalam perkara tersebut. Pada saksi yang diperiksa, di antaranya mantan presiden sekaligus pendiri ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar.

Penyidik juga meminta keterangan saksi lainnya, di antaranya Manajer PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) Ganjar Rahayu terkait dengan penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 oleh ACT.

Berikutnya Ketua Pembina Yayasan ACT Imam Akbari, anggota Dewan Syariah Yayasan ACT Bobby Herwibowo, pengawas Yayasan ACT Sudarman, Ketua Dewan Syariah Yayayasan ACT Amir Faishol Fath, pengurus/Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Heryana Hermain, Direktur PT Hydro Perdana Retailindo Syahru Ariansyah. PT Hydro selaku perusahaan yang terafiliasi dengan ACT.

Dalam perkara ini penyidik mengusut dugaan pelanggaran Pasal 372 juncto 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya, ada tiga hal yang didalami oleh penyidik dalam kasus ACT, yakni terkait dengan dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610, kemudian masalah penggunaan uang donasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT). (fjr)

JAKARTA, Eranasional- Badan Musyawarah (Bamus) Betawi angkat suara soal unggahan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda yang kedapatan mengunggah video hoaks berupa potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Ini jelas merupakan fitnah jahat ke Anies untuk menebar provokasi karena video hoaks itu sengaja dibuat dan disebarkan ke publik,” ungkap Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (9/7/2022).

Diketahui ketika Abu Janda mem-posting potongan video editan tersebut, ACT yang saat ini dalam posisi menjadi sororan public lantaran diduga menyelewengkan dana donasi umat.

Riano menambahkan bahwa Abu Janda secara sadar dan sengaja mengedit pidato Anies melalui teknik pemotongan serta mengunggah ke media sosial.

Untuk itu, dirinya meminta agar polisi segera memproses hukum Abu Janda sama halnya seperti polisi mengusut kasus-kasus hoaks atau yang UU ITE pelaku lainnya.

“Jangan sampai publik mendapatkan kesan polisi bertindak dengan standar inkonsisten dan subjektif,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, Abu Janda sudah berulangkali menebar pernyataan kontroversial yang menyulut kegaduhan dimata publik dan berulang kali dilaporkan ke polisi tapi sejumlah kasus yang dilaporkan itu tak ada kabar.

“Sementara banyak kasus serupa yang langsung diproses hukum. Sedangkan orang ini (Abu Janda) tak mendapat hukuman apa-apa atau kebal hukum,” ungkapnya.

Riano mengaitkan kasus serupa yakni Roy Suryo terkait kasus meme hoaks stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi dan kasus itu sudah diproses yang saat ini dalam proses penyidikan.

Dengan demikian, pihaknya meminta aparat hukum bertindak lebih tanggap dalam menyikapi kasus video hoaks Abu Janda. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Penggiat media sosial Eko Widodo menyinggung mengenai korupsi bansos yang dilakukan oleh elite PDIP Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, hal ini senada dengan hebohnya ACT.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) diketahui tengah ramai terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana umat, Eko Widodo pun menyoroti mengenai korupsi bansos yang dilakukan elite PDIP.

“Jika target pembusukan lembaga amal agar negara bisa monopoli sumbangan & zakat lah bansos aja dikorupsi..” beber Eko Widodo.

Selain korupsi bansos elite PDIP, Eko juga menyinggung mengenai Bendahara Umum Nahdlatul Ulama (Bendum NU), Mardani H Maming yang disebut-sebut menjadi tersangka kasus korupsi.

Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan ini diperiksa KPK pada Kamis (2/6/2022), terkait suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan.

Mantan Bupati Tanah Bambu tersebut diduga menerima uang sebesar RP 89 miliar dalam kasus penyuapan itu, sehingga dilakukanlah penyelidikan.

“Bendum NU tersangka korupsi pada pura-pura budek, mengeruk uang rakyat atas nama agama!!” pungkas Eko Widodo yang dikutip dari Twitter @ekowboy2, Rabu (6/7).