Langkah ini dilakukan usai jajaran Kejari Karo dipanggil dan dicecar seluruh anggota Komisi III DPR RI dalam rapat terkait penanganan perkara tersebut.

Selain Danke, pemeriksaan juga menyasar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring, jaksa Wira Arizona, serta jajaran lain yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa para jaksa tersebut telah dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan internal.

“Benar, Kajari Karo, Kasipidsus, serta para jaksa yang menangani perkara Amsal Sitepu telah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan (eksaminasi) oleh internal,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai terperiksa dan belum ada keputusan lebih lanjut terkait status maupun jabatan mereka.

“Untuk sementara mereka diamankan guna dimintai keterangan, apakah penanganan perkara tersebut sudah dilakukan secara profesional atau belum,” jelasnya.

Anang menegaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada publik. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.

Diketahui, seluruh jaksa tersebut dijemput dan dibawa ke Jakarta pada Sabtu (4/4/2026) malam.

Sebelumnya, Amsal Sitepu divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo.

Putusan tersebut sekaligus menggugurkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntutnya dengan hukuman penjara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi, menegaskan bahwa kewenangan pencopotan pejabat di lingkungan kejaksaan berada di tingkat pusat, yakni Kejaksaan Agung.

“Menanggapi desakan tersebut, termasuk permintaan pencopotan, itu merupakan kewenangan Kejaksaan Agung,” ujar Rizaldi kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).

Saat ini, kata dia, Kejati Sumut tengah memfokuskan diri pada proses klarifikasi internal. Tim pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap Kajari Karo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), serta lima jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

“Tim pengawas masih melakukan klarifikasi. Berkas-berkas juga sedang diteliti secara menyeluruh,” jelasnya.

Rizaldi menambahkan, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, para pihak terkait akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi. Ada tiga kategori sanksi, yaitu ringan, sedang, dan berat. Keputusan akhir tetap berada di Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa proses klarifikasi ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan sebelum dilaporkan ke pimpinan di pusat.

Sebelumnya, desakan pencopotan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan. Dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), Hinca secara tegas meminta agar Kajari Karo beserta jajaran yang terlibat segera ditarik dari jabatannya.

“Tarik Kajari, tarik semua kasi yang terlibat dalam kasus ini. Ini kesalahan fatal dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Hinca dengan nada tinggi dalam rapat tersebut.