JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa penuntut umum (JPU) menolak pledoi terdakwa kasus penghalangan penyidikan (obstruction of jusice) pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Arif Rachman Arifin, dalam sidang pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023). Menurut jaksa, tak ada bukti Arif melakukan tindak pidana karena unsur paksaan dari atasannya, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

“Daya paksa yang didalilkan oleh terdakwa Arif Rachman Arifin tidak terbukti karena saksi Ferdy Sambo tidak melakukan paksaan atau ancaman secara nyata terhadap terdakwa Arif Rachman Arifin,” kata jaksa.

Jaksa juga menyatakan alasan Arif bahwa dirinya berada dalam tekanan psikis Ferdy Sambo tidak bisa dijadikan alasan penghapus pidana.

Mengutip seorang pakar pidana, Jaksa mengatakan tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut menjadi dasar tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu perintah jabatan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP.

Arif Rachman Arifin adalah mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Paminal Divisi Propam Polri. Dia terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua karena ikut dalam upaya penghilangan barang bukti berupa rekaman kamera keamanan (CCTV) di lingkungan sekitar rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Rekaman itu penting karena menjadi salah satu bukti dalam terbongkarnya skenario palsu kematian Brigadir Yosua yang dibuat Sambo.

Dalam skenario yang dia ciptakan, Sambo mengaku tiba di rumah dinasnya setelah Yosua tewas akibat tembak menembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, padahal dalam rekaman terlihat jelas Yosua masih sehat saat Sambo tiba.

Sambo kemudian memerintahkan Arif dan sejumlah anak buahnya yang lain untuk menghapus rekaman itu. Dia juga mengancam agar Arif cs tutup mulut.

Jaksa pun menuntut Arif Rachman Arifin satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Arif tahu betul bukti sistem elektronik yang ada kaitannya terbunuhnya Yosua sangat berguna untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, Arif dinilai semestinya melakukan tindakan mengamankan barang bukti untuk diserahkan kepada penyidik.

“Tindakan terdakwa telah melanggar prosedur pengamanan bukti sistem elektronik terkait kejahatan tindak pidana, di mana di dalam perbuatan tersebut tidak didukung surat perintah yang sah,” kata jaksa dalam sidang 27 Januari lalu.

Dalam pledoinya, Arif Rachman Arifin menyatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena perintah atasannya, Ferdy Sambo. Dia juga menyinggung soal budaya komando dalam tubuh Polri yang membuat dia tak bisa menolak perintah tersebut.

Selain Arif Rachman Arifin dan Ferdy Sambo, terdapat lima terdakwa lainnya dalam kasus obstruction of justice kematian Brigadir Yosua ini.

Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Irfan Widyanto. Kelimanya juga dijadwalkan menjalani sidang pembacaan replik hari ini. **

JAKARTA – Istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi mengakui bahwa dirinya sempat mengambil studi jurnalisme di luar negeri sebelum menikah dengan Ferdy Sambo, yakni pada tahun 2000.

Hal tersebut diungkap Putri ketika menjalani sidang pemeriksaan terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 11 Januari 2023.

Mulanya, ketua majelis hakim, Wahyu Iman Santoso bertanya latar belakang pendidikan Putri Candrawathi. Kemudian, Putri pun mengatakan bahwa dirinya meninggalkan dunia kedokterannya sejak tahun 1998.

Ia pun akhirnya melanjutkan studi jurnalisme di Luar Negeri selama kurun waktu dua tahun. “Setelah saudara lulus kuliah sampai saudara menjadi istri dari FS Kadiv Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran?,” tanya hakim Wahyu di PN Jakarta Selatan.

“Izin yang mulia, saya lulus 98 waktu itu. Terus saya lanjutkan studi ke Luar Negeri kurang lebih 2 tahun,” jawab Putri.

“Boleh tahu ambil studi apa?,” kata hakim “Saya ambil jurnalisme. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000,” jawab Putri. Lantas, hakim pun mempertegas kepada Putri sejak kapan dirinya meninggalkan dunia kedokteran.

Pasalnya, latar belakang pendidikan Putri Candrawathi yakni dunia kedokteran. Putri mengaku bahwa sejak dirinya menikah dengan Ferdy Sambo akhirnya meninggalkan dunia kedokterannya.

“Yang saya tanyakan. Saudara background-nya dokter gigi, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi?,” tanya hakim “Setelah menikah saya tidak bekerja lagi yang mulia,” beber Putri.

“Oh setelah nikah saudara enggak kerja lagi. Tetapi sebelumnya saudara pernah bekerja sebagai dokter gigi?,” kata hakim. “Siap, karena saya mengikuti suami saya dimanapun dinas,” tutur Putri.

Diketahui, Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo cs diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, Ferdy Sambo juga didakwa ikut melakukan perintangan penyidikan atas pengrusakan CCTV terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua.

Perbuatannya itu dilakukan bersama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Irfan Widyanto dan Arif Rachman Arifin.

Mereka didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. **

JAKARTA, eranasional.com- Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada para anggota polisi Polres Jakarta Selatan karena turut dihukum dalam kasus penanganan kematian Brigadir Yosua Hutabarat. Dengan terisak dan mata beraca-kaca, Sambo mengatakan para polisi Polres Jaksel itu tidak bersalah.

“Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya, karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal,” kata Sambo saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2022).

“Bahwa di sidang kode etik, di semua proses pemeriksaan, saya sudah sampaikan adik-adik ini tidak salah, saya yang salah, kenapa mereka juga harus dihukum, karena tidak tahu peristiwa ini,” ujar Sambo.

Para polisi dari Polres Jakarta Selatan hari ini bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Salah satu polisi yang bersaksi adalah mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Ridwan Soplanit dan mantan Kanit I Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samual.

Sambo mengaku menyesal karena kasus ini membuat para polisi itu terkena sanksi mutasi, bahkan ada yang didemosi. Padahal, kata Sambo, saat pemeriksaan di Komisi Kode Etik, dirinya sudah sering mengatakan para polisi itu tidak bersalah.

“Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya. Saya sangat menyesal, saya sudah meminta maaf dan saya sudah sampaikan di Komisi Kode Etik pada saat diperiksa Propam,” ungkapnya.

Tak hanya itu, saat di sidang etik, Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Namun, kata Sambo, para polisi Polres Jaksel itu tetap dimutasi dan dikenai sanksi demosi.

“Saya akan bertanggung jawab saya sudah sampaikan tapi mereka tetap diproses, dimutasi dan demosi sehingga setiap kali berhubungan dengan penyidik mereka adik-adik, saya sekali lagi mohon maaf,” kata Sambo.

Dalam sidang ini, Ferdy Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

Ferdy Sambo dan Putri diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com- Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan alias Gus Umar membaca gerak gerik dari eks pegawai KPK, Febri Diansyah.

Sebagaimana diketahui, Febri Diansyah belum lama ini telah resmi menerima pinangan istri Sambo (putri candrawathi) sebagai Kuasa Hukum.

Gus Umar melihat, Febri juga telah mulai ikut merekayasa kasus Ferdy Sambo. Kurang lebih sama seperti kuasa Hukum Sambo lainnya.

“Dan si Febri pun mulai ikut rekayasa sambo,” ujar Gus Umar dikutip dari unggahan twitternya, @UmarHasibuann_ (13/10/2022).

Sebelumnya, Ferbri Diansyah menuturkan kepada media apa yang dia peroleh selama menjadi bagian dari tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi.

“Dari berkas yang kami dapatkan itu, perintahnya adalah ‘hajar, Chard’, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu,” kata Febri Diansyah dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Febri Diansyah juga mengungkap perintah Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer saat pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat terjadi. Febri mengatakan, dari berkas yang didapatkan, Ferdy Sambo kala itu meminta Richard menghajar Yosua, bukan menembak.

“Memang ada perintah FS pada saat itu, yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah ‘hajar, Chad’, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu,” kata Febri.

Febri mengatakan Ferdy Sambo pun panik saat Richard justru menembak Yosua. Mantan Kadiv Propam Polri itu, kata dia. Juga sempat memerintahkan ajudannya memanggil ambulans setelah penembakan terjadi.

FS kemudian panik dan meminta memerintahkan ADC untuk memanggil ambulans. Sementara FS menjemput Putri dari kamar dengan mendekap wajah Putri agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling.

“Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa,” tutur Febri.

JAKARTA, Eranasional.com- Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J mulai dipersiapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sidang dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawa-kwan itu, dipastikan dilakukan tanpa pengamanan khusus terhadap majelis hakim yang melakukan persidangan. Penegasan itu disampaikan pihak PN Jaksel.

“Kalau pengamanan khusus itu, kami tidak tahu kalau khususnya ini ya, tapi yang jelas keamanan, pasti ada,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haruno Patriadi, di Jakarta, Senin (10/10).

Haruno mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan pengamanan khusus baik bagi majelis hakim maupun para terdakwa. Namun, dia menjelaskan bahwa untuk pengamanan tentunya selain dari pihak keamanan kepolisian, secara otomatis pihaknya akan bersurat kepada pihak keamanan secara administrasi.

Artinya keamanan keseluruhan kantor PN Jaksel selama persidangan berlangsung nantinya. “Koordinasi keamanan tentunya kita sudah ya, kita sudah berkoordinasi menyangkut jumlahnya, tergantung kebutuhan,” katanya.

Selain itu, Haruno juga mengatakan sidang akan berlangsung di PN Jaksel secara terbuka, dengan kapasitas ruangan 40 orang. Namun dirinya juga mengatakan ada kemungkinan ditampilkan secara live streaming.

Se[erti diketahui, Kasus Ferdy Sambo memasuki babak baru pembuktian di persidangan setelah penyidik Bareskrim Polri melimpahkan tahap II tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan pada Rabu (5/10), dengan total terdapat 12 berkas perkara untuk 11 tersangka.

Para terdakwa tersebut ialah Ferdy Sambo, yang terlibat perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan obstruction of justice, Putri Candrawati (istri Ferdy Sambo), dan Kuat Ma’ruf. Dua terdakwa berstatus anggota Polri dalam perkara pembunuhan berencana yaitu Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumio, dan Bripka Ricky Rizal Wibowo.

JAKARTA, Eranasional.com- Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto mengatakan tim penyidik mempertimbangkan untuk tidak menahan Putri Candrawathi terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Jenderal bintang tiga yang memimpin tim khusus kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu membenarkan adanya permintaan dari kuasa hukum Putri.

Menurut Agung, ada tiga alasan pihaknya tidak menahan istri mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo itu.

“Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, dan ketiga masih memiliki balita,” ucap Komjen Agung di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9).

Alasan lain karena Ferdy Sambo telah ditahan lebih dahulu di rumah tahanan Mako Brimob, Depok.

“Ya kondisi suaminya (Ferdy Sambo, red) juga sudah ditahan,” ujarnya.

Polri juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI untuk mencekal Putri ke luar negeri.

“Di samping itu penyidik juga telah melakukan pencekalan terhadap Ibu PC dan pengacara menyanggupi dia akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor,” kata Agung.

Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Putri Candrawathi, Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, dan asisten rumah tangga yang juga sopir, Kuat Ma’ruf.

Putri disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsidir Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman mati. (fjr)

JAKARTA, Eranasional.com- Tim Khusus Polri menetapkan Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

“Saudari PC sebagai tersangka, ,” kata Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada kemarin malam, Kamis (18/8/2022).

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat tersangka kasus penembakan Brigadir J. Mereka adalah, Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, asisten rumah tangga sekaligus supir Kuat Ma’ruf dan Bripka Ricky Rizal.

Dalam kasus ini, Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak menembak. Faktanya adalah, Bharada E disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo.

Irjen Ferdy Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak.

Dalam skenarionya, Ferdy Sambo menembakan dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak menembak.

Atas perbuatannya, mereka semua disangka melanggar Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo akhirnya ditangkap pada Sabtu 6 Agustus 2022. Ferdy Sambo pun dibawa ke Markas Komando Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan Sambo dilakukan pada siang hari dengan melibatkan anggota Brimob yang berjaga sejak siang hari di Gedung Bareskrim Polri.

“Hari ini, Irsus (inspektorat khusus) melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Ferdy Sambo dan sore harinya langsung dibawa ke Korps Brimob untuk ditempatkan di penempatan khusus dalam rangka pemeriksaan,” kata Kepala Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, Sabtu 6 Agustus 2022.

Irjen Ferdy Sambo diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pelanggaran prosedural yang dilakukan itu, seperti tidak profesional penanganan TKP dan mengambil CCTV di sekitar TKP.

“Tadikan disebutkan dalam melakukan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya,” kata Dedi di Mabes Polri, Sabtu malam 6 Agustus 2022.

Ferdy Sambo termasuk dalam daftar 25 personel Polri yang melakukan pelanggaran prosedur, tidak profesional menangani TKP Duren Tiga.

Ia dan tiga orang lainnya ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) oleh Inspektorat Khusus (Irsus).

Dijelaskan Dedi, dalam penanganan kasus meninggalnya Brigadir J ada dua tim yang bekerja, yakni Tim khusus (Timsus) bekerja secara pro justicia untuk mengungkap peristiwa pidananya, dan Irsus bekerja mengungkap pelanggaran kode etiknya.

Kondisi suasan di Bareskrim sebelum Irjen Sambo dibawa ke Mako Brimob.

Pada siang itu, sebanyak lima orang anggota Brimob dari Satuan Setingkat Pleton (1SST) turun dari Gedung Bareskrim Mabes Polri. Kelima anggota tersebut lalu keluar dengan mengenakan seragam lengkap dan senjata laras panjang. Mereka lalu langsung menaiki kendaraan taktis yang telah terparkir di halaman.

Kendaraan taktis tersebut merupakan kendaraan dari Mako Brimob. Kendaraan taktis dari Brimob itu pun lalu mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tak ada satu kata pun keluar dari mulut anggota Brimob yang telah berjaga-jaga pada siang itu. Kedatangan kendaraan taktis tersebut datang pada pukul 13.00 WIB dan langsung terparkir di halaman Mabes Polri.

Saat datang, anggota Brimob itu memasuki area Bareskrim yang berada di depan pintu masuk belakang. Kemudian masuk mengakses lift yang berada di sana.

Kemudian pukul 17.45 WIB, tiga personel Brimob keluar menuju dua kendaraan taktis dan satu mobil bak yang terparkir.

Setelah itu, mereka terpantau keluar dari area Mabes Polri dengan mengendarai kendaraan Brimob yang ada. Selepas anggota Brimob ini pergi, kabar penangkapan Irjen Ferdy Sambo mencuat.

JAKARTA, Eranasional.com- Kadiv Propam Nonaktif Inspektur Jendral Polisi Ferdy Sambo, memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa terkait kasus tewasnya Brigadir J.

Ferdy Sambo Datang di bareskim pukul 10.00 WIB, Kamis (4/8/2022) dengan mengenakan seragam polisi lengkap.

Dari pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim saat ini, Ferdy mengatakan ini keempat kalinya dirinya diperiksa dalam kasus dugaan tembak menembak ajudannya di rumah dinasnya. Sebelumnya Ferdy telah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jaksel dan Polda Metro Jaya.

“Saya pemeriksaan keempat, saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri,” Pungkas Fedy Sambo saat tiba di Bareskrim.

Dalam kesempatan ini, Ferdy sambo juga menyampaikan permohonan maafnya baik kepada lembaga kepolisian, ataupun berbela sungkawa kepada pihak keluarga Brigadir J.

“Saya selaku ciptaan tuhan, menyampaikan permohonan maaf kepada institusi polri demikian juga belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Josua, semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang sudah dilakukan saudara Josua kepada istri dan keluarga saya,” sambung Sambo.

Sebelumnya Bharada E telah ditetapkan tersangka atas peristiwa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga. Untuk menindak lanjuti penyelidikan, kini Bareskrim tengah memeriksa Ferdy Sambo untuk dimintai keterangan.

JAKARTA, Eranasional.com- Kuasa Hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menilai, pengusutan kasus Brigadir J diduga kuat dipengaruhi adanya intervensi. Selain itu, dia juga menyayangkan langkah Jokowi yang tidak membentuk tim independen di luar Polri untuk mengusut kasus tewasnya Brigadir J.

“Kenapa saya sayangkan Presiden? Saya minta kepada Presiden RI bentuk tim independen karena analisa saya ini bukan perkara gampang,” pinta Kamaruddin,

Kamaruddin Simanjuntak menyebut, kasus kematian Brigadir J sebenarnya cukup ditangani oleh aparat dari polisi sektor (Polsek). “Walaupun ini perkara gampang tapi akan rumit karena dibuat sandera menyandera,” tambah Kamaruddin.

“Andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-borong kampung saya, setengah hari selesai itu tanpa intervensi,” jelas Kamaruddin. dikutip dari YouTube Refly Harun, Minggu, (31/7/2022).

Advokat sekaligus Politikus Indonesia kelahiran Siborongborong, Sumatera Utara itu menganalisa proses pengungkapan kasus kematian Brigadir J akan memakan waktu lama.

“Karena ini akan sandera menyandera kepentingan,” lanjutnya.

Pada unggahan video berdurasi 1 jam 55 menit itu, Kamarudin menjelaskan dirinya pernah mengusulkan untuk dibentuk tim independen gabungan TNI tiga matra, praktisi hingga akademisi.

Ketiganya diminta untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J di rumah singgah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) nonaktif Polri, Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu, tetapi karena ini sarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka, maka enggak jadi-jadi barang itu. (fjr)