Usai persidangan, Kuasa Hukum Budi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Hukum untuk menindak tegas oknum JPU yang menangani perkara tersebut.

“Saya sangat kecewa setelah mendengarkan pembacaan tanggapan JPU. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan KUHP yang baru saja disahkan dan mulai berlaku. Padahal Wakil Menteri Hukum sudah berulang kali menggaungkan penerapan KUHP baru ini,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam KUHP baru telah diatur secara tegas mengenai batas waktu kewenangan penuntutan (daluwarsa).

Ia mencontohkan, apabila suatu perkara pencemaran nama baik dilaporkan terjadi pada tahun 2018 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara, maka kewenangan penuntutan seharusnya telah gugur pada tahun 2026 karena telah melewati batas enam tahun.

“Kalau merujuk pada KUHP yang baru, perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa. Saya menegaskan kepada Jaksa Agung agar segera memberikan sanksi tegas kepada JPU yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait penerapan KUHP baru yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Wakil Menteri Hukum jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. KUHP baru sudah diberlakukan, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi berharap majelis hakim dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dapat memberikan putusan yang berkeadilan serta menerapkan ketentuan KUHP baru secara konsisten.

Faomasi menilai langkah aparat penegak hukum tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam mengungkap perkara yang telah dilaporkan kliennya sejak 18 September 2018.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Kejaksaan Tinggi dan penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya yang telah bekerja keras hingga perkara ini menjadi terang,” ujar Faomasi dalam keterangannya, Jumat (23/1).

Menurutnya, meskipun proses hukum berlangsung cukup lama, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan melalui tahap dua pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi bukti bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan, proses tersebut mencerminkan penerapan asas equality before the law, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Faomasi juga menyoroti penahanan langsung terhadap Suhari alias AOH oleh jaksa penuntut umum di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, sejak 21 Januari 2026. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diajukan Budi telah memenuhi unsur pidana dan layak dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Dalam waktu dekat, perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faomasi menyatakan perkembangan perkara ini memperkuat posisi hukum kliennya sebagai korban atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ia juga menyinggung kronologi pelaporan yang dinilainya penting secara yuridis.

“Laporan saudara Budi diajukan lebih dulu, yakni pada 18 September 2018. Secara hukum, laporan yang diajukan Suhari pada 29 September 2018 seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut,” tegas Faomasi.

Diketahui, laporan Suhari saat ini ditangani oleh Unit 3 Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut, Suhari alias AO telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke kejaksaan.

Atas kondisi tersebut, Faomasi meminta penyidik Unit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Menutup keterangannya, Faomasi menegaskan bahwa perkembangan hukum saat ini menunjukkan keadilan mulai ditegakkan.

“Hari ini keadilan mulai menemukan jalannya. Berdasarkan laporan saudara Budi, tersangka Suhari kini telah resmi ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,” pungkasnya.