Jakarta- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Para tersangka itu ialah Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; korporasi PT AP; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

“Hari ini dilaksanakan tahap II [penyerahan tersangka dan barang bukti] dari tim penyidik kepada tim jaksa untuk tersangka AR [Anja Runtuwene] dkk dan tersangka PT AP di mana kelengkapan berkas perkaranya telah diperiksa oleh tim jaksa dan dinyatakan lengkap,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (7/10).

Ali menuturkan kewenangan penahanan para tersangka kini beralih menjadi tugas jaksa. Mereka akan ditahan untuk 20 hari terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2021.

Tommy dan Anja ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Rudy Hartono ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Tim jaksa, lanjut Ali, mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Dalam proses penyidikan, pengadaan tanah di Munjul diketahui diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dari temuan awal KPK, diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar.

Lembaga antirasuah sudah menerima pengembalian uang sejumlah Rp10 miliar dari Tommy Adrian dan Anja Runtuwene selama proses penyidikan.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan. KPK saat ini masih mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun Anggaran 2017.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, kasus itu kini telah masuk ke tahap penyidikan.

“KPK memulai penyidikan baru dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017,” kata Ali dikonfirmasi, Kamis (2/9/2021).

Ali belum dapat memastikan siapa saja pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkara yang kini tengah diusut KPK.

“Penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap,akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan atau penahanan dilakukan,” ucap Ali.

Ali menegaskan lembaganya tentu akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini. Dan diharapkan masyarakat juga tetap melakukan pengawasan.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik untuk diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon Jakarta Timur. Pemeriksaan saksi-saksi perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019 masih terus dilakukan. Hari ini, Selasa (10/8)

“Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK atas nama, M Taufik (anggota DPRD DKI Jakarta),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (10/8).

Selain itu, penyidik juga memanggil dua pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dan BUMD di ibu kota negara untuk mendalami kasus korupsi tersebut.

Kedua saksi itu ialah, Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta, Sudrajat Kuswata; dan Plh BP BUMD Periode 2019, Riyadi.

Sebagai informasi, Kasus ini bermula pada Maret 2019, ketika Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Aldrian dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Ha kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, kepemilikan tanah tersebut masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Selanjutnya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Tommy melakukan pertemuan dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta.

Pertemuan itu berbuah kesepakatan, yaitu pembelian tanah di Munjul oleh Anja, Tommy dan Rudy seharga Rp104,8 miliar. Semula harga permeter tanah itu dipatok Rp7,5 juta dengan total Rp315 miliar.

Namun, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp217 miliar.

April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Pembangunan Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, dengan pihak penjual yaitu Anja.

KPK menduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul tersebut, antara lain tidak adanya kajian kelayakan terhadap Objek Tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Mereka ialah Rudy Hartono; mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.