Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyinggung persoalan bukti ijazah atau dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan tersebut bukan menjadi ranah MK untuk menentukan lebih lanjut.

Menurutnya, kewenangan itu berada pada lembaga yang memang memiliki tugas menilai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

“Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies.

Pakar Sebut Bola Panas Ada di DPR

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK tersebut membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Menurut Bivitri, terdapat sejumlah pihak yang dapat mengambil langkah setelah putusan tersebut, mulai dari DPR hingga aparat penegak hukum.

“MK melempar bola panas ke (1) partai2 di DPR utk memulai impeachment. (2) penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. (3) DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat,” tulis Bivitri melalui akun Instagram resminya @bivitrisusanti, Rabu (7/10).