Ia menegaskan Potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa Artificial Inteligence (AI). Ia kembali menegaskan hal tersebut tidak pernah disampaikan kliennya.

Pernyataan tersebut disampaikan tim pengacara Rismon, Jahmada Girsang usai merespon Wapres Jusuf Kalla akan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri, pada Senin (6/4/20266).

“Itu olahan AI semuanya ya, Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Oleh karena itu, Jahmada mengatakan pernyataan yang dipersoalkan JK merupakan hoaks. Lebih lanjut, ia juga enggan berkomentar mengenai rencana pelaporan yang akan dilalukan oleh JK terhadap Rismon.

Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan, tuturnya.

Sebelumnya Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Rismon Sianipar yang menuduh dirinya membiayai Roy Suryo dan pihak lainnya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya membiayai Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin itu tidak benar,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan rincian jumlah pertanyaan untuk masing-masing tersangka. Rismon Hasiholan Sianipar mendapat 157 pertanyaan, Roy Suryo 134 pertanyaan, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa mendapat 86 pertanyaan.

“Seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai standar, menjunjung asas legalitas, profesionalitas, transparansi, serta tetap memberikan kesempatan bagi para tersangka untuk beribadah dan beristirahat,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (13/11/2025).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya diperbolehkan kembali pulang setelah pemeriksaan.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa penyidik belum melakukan penahanan karena para tersangka mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.

“Kami akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan memeriksa saksi maupun ahli yang diajukan para tersangka,” kata Iman.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan total delapan tersangka yang dibagi menjadi dua klaster.

Klaster pertama berisi lima orang yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Mereka dijerat Pasal 310 dan/atau Pasal 311 serta Pasal 160 KUHP, termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.

Sementara klaster kedua mencakup tiga tersangka: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat dengan kombinasi pasal penghinaan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran UU ITE, termasuk Pasal 32 ayat 1 jo. Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengumumkan langsung penetapan para tersangka dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Asep, delapan tersangka itu dibagi dalam dua kelompok atau klaster. Klaster pertama berisi lima orang, sedangkan tiga lainnya masuk klaster kedua.

“Kami menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari ES (Eggi Sudjana), KTR (Kurnia Tri Royani), MRF, RE, dan DHL,” ujar Asep.

Para tersangka di klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP serta Pasal 160 KUHP. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 27A jo Pasal 45 ayat 4 dan/atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

Sementara itu, tiga tersangka lain dalam klaster kedua adalah pakar telematika Roy Suryo (RS), pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (TT), serta ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

“Untuk klaster kedua, para tersangka dikenakan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 dan pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan,” jelas Asep.

Bukti dan Proses Penyidikan

Dalam penyidikan kasus ini, kepolisian telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Tak hanya itu, sebanyak 273 barang bukti turut diamankan, termasuk dokumen resmi yang dikonfirmasi berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan.

Asep menegaskan, dari hasil penyidikan, para tersangka diduga kuat telah menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi dokumen terkait ijazah kepala negara.

“Penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka terbukti menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi data yang berkaitan dengan ijazah Presiden Jokowi,” ujarnya.

Saat ini, penyidik tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.