Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyinggung persoalan bukti ijazah atau dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan tersebut bukan menjadi ranah MK untuk menentukan lebih lanjut.

Menurutnya, kewenangan itu berada pada lembaga yang memang memiliki tugas menilai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

“Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies.

Pakar Sebut Bola Panas Ada di DPR

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK tersebut membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Menurut Bivitri, terdapat sejumlah pihak yang dapat mengambil langkah setelah putusan tersebut, mulai dari DPR hingga aparat penegak hukum.

“MK melempar bola panas ke (1) partai2 di DPR utk memulai impeachment. (2) penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. (3) DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat,” tulis Bivitri melalui akun Instagram resminya @bivitrisusanti, Rabu (7/10).

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan seluruh barang bukti tersebut diserahkan bersamaan dengan proses pelimpahan perkara pada Senin (22/6).

“Barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini berjumlah 714 item,” ujar Marcelo kepada wartawan di Jakarta.

Ia menjelaskan, barang bukti yang diterima didominasi oleh dokumen dan sejumlah buku. Selain itu, terdapat perangkat telepon seluler serta media penyimpanan berupa flashdisk yang memuat tautan dan rekaman video yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Barang bukti terdiri atas beberapa jenis, dengan jumlah terbanyak berupa dokumen, buku, handphone, dan flashdisk yang berisi tautan maupun video yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” jelasnya.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Kejari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa.

Sebagai gantinya, keduanya dikenakan kewajiban melapor satu kali setiap pekan selama proses hukum berjalan.

Keputusan itu, kata Marcelo, diambil setelah jaksa mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum serta keluarga kedua tersangka.

Menurut dia, pihak keluarga yang bertindak sebagai penjamin menyatakan kesiapan menerima konsekuensi apabila Roy maupun Tifa tidak memenuhi kewajiban hadir selama proses persidangan.

Selain itu, kedua tersangka juga telah menyampaikan surat pernyataan untuk bersikap kooperatif, mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak mengulangi tindakan yang dipersoalkan demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Atas dasar mekanisme dan ketentuan yang berlaku, terhadap para tersangka diputuskan tidak dilakukan penahanan,” kata Marcelo.

Selanjutnya, perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kejari Jakarta Selatan juga menyatakan akan segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan. []