JAKARTA, Eranasional.com – Ditetapkan tersangka gratifikasi BTS, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate memiliki harta yang cukup fantastis.

Harta kekayaan pria asal Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur itu mencapai Rp 191,2 miliar.

Hal itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekayaan sebanyak itu dilapokan Plate pada 16 Maret 2022 untuk periodik 2021.

Kekayaannya didominasi tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai 46 unit. Tersebar di Manggarai, Depok, Jakarta Selatan dan Cilegon.

Salah satu tanah Plate di Jakarta nilainya cukup fantastis yakni Rp 9,4 miliar.

Selain itu Plate juga memiiki kendaraan seharga Rp 460 juta.

Kekayaan itu terdiri dari Toyota Alphard minibus 2013 senilai Rp 320 juga.

Selanjutnya, mobil Mitsubishi Colt Truck 2013 hasil sendiri senilai Rp 140 juga.

Plate juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 3,6 miliar, surat berharga Rp 4,1 miliar, serta kas dan setara kas Rp 51,9 miliar.

Sub total kekayaan Plate mencapai Rp 201.588.409.092 (Rp 201,5 miliar).

Namun dia juga memiliki utang sebesar Rp 10.352.409.092 (Rp 10,3 miliar)

Sehingga total kekayaannya dikurangi utang sebesar Rp 191.236.409.092 (Rp 191,2 miliar).

Sebelumnya diberitakan, Kejagung menetapkan Plate sebagai tersangka usai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung.

Dia akan ditahan selama 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan.

Diketahui kerugian negara dalam kasus kroupsi BTS 4G Bakti Lominfo mencapai Rp 8,32 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tahun 2020-2022.

Tim penyidik kali ini melakukan pencegahan ke luar negeri alias cekal terhadap Direktur Utama BAKTI Kemkominfo berinisial AAL dan 22 orang lainnya.

“Jaksa Agung Muda Intelejen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (18/1/2023).

Ada 23 orang yang dicegah ke luar negeri, di antaranya pihak swasta hingga pegawai BAKTI Kominfo. Salah satu pihak yang dicegah adalah Dirut BAKTI Kominfo inisial AAL, yang dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketut mengatakan surat pencegahan tersebut dikeluarkan sejak tanggal 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022. Sebanyak 23 orang tersebut dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan dan menggali keterangan pihak yang dicegah ke luar negeri.

“Keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” jelasnya.

Berikut ini daftar 23 orang yang dicegah ke luar negeri:

1. Direktur PT Surya Energi Indotama inisial BI

2. Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintasarta inisial AA

3. Account Director PT Huawei Tech Investment inisial MA

4. Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AAL

5. Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial FM

6. Direktur Keuangan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AJ

7. Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DJI

8. Direktur Layanan untuk Badan Usaha BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DAF

9. Direktur Infrastruktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial BN

10. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial MJ

11. Direktur Utama PT Telkominfra inisial BS

12. Direktur Utama PT Sansaine Exindo inisial JS

13. Direktur PT Multi Trans Data inisial BP

14. Direktur PT ZTE Indonesia inisial LWX

15. Direktur Utama PT ZTE Indonesia inisial LWQ

16. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial HJ

17. Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial AS

18. Kepala Divisi Lastmil/Backhaul BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial MFM

19. Pegawai BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial EH

20. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia inisial GMS

21. CEO PT Huawei Tech Investment inisial CM

22. CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia inisial LH

23. Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia inisial DM.

Kasus Korupsi BTS Kominfo
Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemkominfo Tahun 2020 s/d 2022.

Dalam kasus korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sementara itu, peranan para tersangka, yaitu AAL, disebut mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

“Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark up sedemikian rupa,” ucapnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.