Anang mengatakan itu saat membacakan nota pembelaan (pledoi) dirinya di persidangan kasus korupsi proyek pengadaan BTS di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Di hadapan majelis hakim PN Tipikor, Anang mengaku telah salah menilai pribadi menteri asal Partai NasDem tersebut.

“Pengalaman saya bekerja dengan Pak Johnny G Plate hingga dalam berkasus sekarang ini, saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini,” kata Anang saat membacakan pleidoinya.

Seharusnya, lanjut Anang, Johnny Plate menjadi pemimpin yang mengayomi anak buahnya. Namun kenyataannya Plate malah menjadi seorang pengecut saat kasus korupsi BTS terungkap.

“Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tapi dalam kasus ini ternyata terbukti hanyalah seorang pengecut,” ujarnya.

Sikap pengecut Plate yang dimaksud yaitu tetap tidak merasa bersalah dalam kasus korupsi proyek BTS ini. Dia menuding Plate berusaha menyelamatkan diri sendiri.

“Melindungi diri sendiri seolah-olah tak bersalah. Apa yang terjadi, ketika eksekusi di lapangan terkesan sepenuhnya dilimpahkan menjadi tanggung jawab. Itu menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri,” ujarnya.

Anang pun menyindir Plate sebagai seorang politikus ulung. Meski begitu dia menyesali dan mengakui perbuatannya dalam kasus ini.

“Beliau seorang politisi ulung, mungkin ini kesalahan besar saya yang tidak mengungkapkan kebenaran secara menyeluruh karena semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya,” ujarnya.

Merasa Menjadi Tumbal

Emosi Anang semakin menjadi-jadi ketika terdakwa lainnya, Irwan Hermawan mengajukan diri jadi justice collaborator (JC). Dia menilai, Irwan juga ingin menyelamatkan diri sendiri.

“Bahkan pernyataan di sidang lain terkait proyek pembangunan BTS 4G ini di mana salah satu terdakwa mengajukan sebagai JC seolah-olah publik dihadirkan sebuah cerita yang mengandung kebenaran. JC adalah hak dari setiap terdakwa. Namun untuk kasus ini JC yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri sendiri, tidak berbasis kebenaran seluruhnya,” tegas Anang.

Anang mengungkapkan Irwan telah membuat skenario seolah tak menikmati uang hasil korupsi proyek BTS 4G. Padahal, kata Anang, Irwan menerima Rp243 miliar terkait kasus BTS.

“Terdakwa Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanyalah seorang pengepul dan penyalur semata atas perintah seseorang. Sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikit pun, padahal jumlah uang yang diterima mencapai Rp243 miliar,” jelas Anang.

“Ceritanya terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario hingga publik menikmati ceritanya. Faktanya cerita ini tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya, dan merugikan saya dan terdakwa lainnya, Galumbang Menak Simanjuntak,” sambungnya.

Anang mengaku dirinya khilaf dan menyesal menerima uang sebesar Rp5 miliar sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya. Uang itu dia gunakan untuk membeli rumah.

Dalam kasus ini, Anang dituntut hukuman 18 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Anang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama.

Selain itu, jaksa juga menuntut Anang denda Rp1 miliar subsider 12 kurungan, serta membayar uang pengganti Rp5 miliar.

Anang disebut menggunakan uang hasil korupsi proyek BTS untuk membeli rumah, motor gede (moge), dan mobil. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi langsung tancap gas. Dia menyambangi Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (24/7).

Budi Arie mengatakan kedatangannya ke Kejagung untuk membahas proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar dapat dipercepat meski sedang bermasalah secara hukum.

Seperti diketahui, proyek BTS 4G Kemenkominfo telah menetapkan Johnny G Plate, Menkominfo sebelumnya, sebagai tersangka.

“Membahas bagaimana mempercepat pembangunan proyek BTS,” kata Budi Arie di Kejagung, Senin (24/7/2023).

Dia menegaskan, proyek BTS harus tetapkan dijalankan dan diwujudkan. Sebab, proyek tersebut menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

“Harus jalan terus proyek BTS ini, karena menyangkut nasib rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kelanjutan pelaksanaan proyek BTS harus dikoordinasikan dengan Kejagung. Terutama, terkait masalah hukumnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah mendapatkan pengganti Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tinggal diumumkan saja.

Seperti diketahui, Johnny G Plate telah dinonaktifkan sebagai Menkominfo setelah ditetapkan dan ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI.

“Sudah, tapi tunggu,” kata Jokowi di sela-sela mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Senin (26/6/2023).

Dia mengatakan reshuffle kabinet akan segera dilakukan. Hanya menunggu hari yang baik saja.

“Nanti kalau sudah waktunya akan segera diselesaikan. Menunggu hari baik saja,” ujarnya.

Selama belum Presiden Jokowi menunjuk Menkominfo definitif, Menko Polhukam Mahfud MD ditugaskan merangkap jabatan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo.

“Plt-nya Pak Menko Polhukam,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Jokowi menyatakan dirinya menghormati proses hukum yang menjerat Johnny Plate. Dirinya yakin Kejaksaan Agung bekerja profesional. “Kita menhormati proses hukum yang ada,” imbuh Jokowi.

Dia menepos isu intervensi politik di balik penetapan Johnny Plate menjadi tetsangka. Jokowi meyakini Kejaksaan Agung telah bekerja secara transparan dalam penanganan kasus ini.

“Kejaksaan Agung pasti professional dan terbuka semua yang berkaitan dengan kasus ini,” ucap Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Pasca ditahannya Johnny G Plate karena diduga terlibat korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga kini Presiden Jokowi belum menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru. Apa masih jatahnya Nasdem?

Seperti diketahui,  Menkominfo nonaktif Johnny G Plate ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga terlibat korupsi proyek BTS Kemenkominfo pada Rabu (17/5) lalu. Politisi Partai Nasdem itu ditahan setelah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Ditanya perihal sosok Menkominfo baru, Presiden Jokowi menjawab singkat. “Belum,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (7/6/2023).

Begitu juga ketika ditanya, apakah Menkominfo yang baru berasal dari Partai Nasdem seperti Johnny G Plate, dijawabnya singkat. “Belum”.

Hingga saat ini, untuk mengisi kekosongan kursi Menkominfo, Presiden Jokowi menunjuk Menkl Polhukam Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt). “Plt-nya Pak Menko Polhukam (Mahfud MD),” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Jokowi menyatakan dirinya menghormati proses hukum kasus korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G Plate. Dia yakin Kejagung dapat bekerja secara profesional.

“Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berproses di Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Dengan tegas dia membantah isu ada intervensi politik di balik penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka. Dia menyebut, Kejagung bersikap transparan dalam kasus itu.

“Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu,” ujar Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ternyata, meski telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Johnny G Plate tetap mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Nasdem pada Pemilu 2024.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang mengatakan bahwa Johnny G Plate masih tetap sebagai caleg DPR RI dari partai pimpinan Surya Paloh tersebut.

“Kalau praperadilan, proses pencalegan (Johnny G Plate) masih tetap jalan. Masih bisa dicalonkan sampai ada keputusan hukum yang inkracht,” kata Willy saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif itu, Willy mengatakan partainya berencana mengajukan praperadilan terhadap penetapan status Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kemenkominfo.

Sebagai informasi, Johnny G Plate adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem. “Bukan justice collaborator. Kami akan melakukan praperadilan,” jelas Willy.

Kapan akan dilakukan, Willy berjanji akan menginformasikan perkembangannya lebih lanjut persoalan ini.

Kasus Johnny G Plate bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata di Tanah Air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.

Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan disebut oleh enam tersangka direkayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Pada akhirnya ditemukan kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Nasdem berencana mengajukan praperadilan terhadap penetapan status Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebagai informasi, Johnny G Plate adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem.

Rencana melakukan praperadilan diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Awalnya, Willy ditanyakan kemungkinan Nasdem akan mendorong Johnny G Plate menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi proyek BTS.

“Bukan justice collaborator. Kami akan melakukan praperadilan,” kata Willy saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Kapan akan dilakukan, Willy berjanji akan menginformasikan perkembangannya lebih lanjut persoalan ini.

Kasus Johnny G Plate bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata di Tanah Air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.

Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan disebut oleh enam tersangka direkayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Pada akhirnya ditemukan kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795.