Sirajudin diduga meminta fee sebesar 10 persen dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

Tak hanya meminta imbalan, KPK juga menduga Sirajudin ikut menentukan calon pemenang proyek sebelum proses pengadaan resmi dimulai.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dugaan penerimaan Sirajudin mencapai Rp11,53 miliar sejak dirinya menjabat sebagai penjabat bupati pada 2023 hingga menjadi bupati definitif.

Menurut Taufik, pola tersebut bermula ketika Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bolmut menghadap Sirajudin dengan membawa daftar proyek sekaligus nama rekanan yang akan mengerjakannya.

“Jadi, sebelum proyek dimulai, Kepala Dinas PUTR menghadap kepada Bupati dan sudah membawa daftar pekerjaan atau proyek beserta pihak vendor yang akan melakukan pekerjaan,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Setelah menerima daftar tersebut, Sirajudin diduga menuliskan atau menentukan nama calon pemenang proyek.

Nama-nama yang telah disetujui itu kemudian diduga diteruskan kepada kelompok kerja (pokja) pengadaan untuk dikondisikan agar rekanan yang telah ditentukan dapat memenangkan proses lelang.

“Selanjutnya, atas persetujuan Bupati, Kadis PUTR berkoordinasi dengan pihak pokja untuk mengondisikan proses pengadaan barang dan jasanya agar kemudian bisa dimenangkan oleh vendor yang sudah di-plotting sebelumnya,” ujar Taufik.

Proyek Jalan Sangkub IV

Salah satu proyek yang masuk dalam konstruksi perkara KPK yakni pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar.

Dalam proyek tersebut, pihak swasta diduga menyerahkan uang sebesar Rp130 juta sebagai bagian dari fee 10 persen yang diduga diminta Sirajudin.

Selain dugaan penerimaan dari proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi sekitar Rp11,4 miliar sepanjang periode 2023 hingga 2026.

Jika ditambah uang Rp130 juta dari proyek pembangunan jalan tersebut, total dugaan penerimaan yang dikaitkan dengan Sirajudin mencapai sekitar Rp11,53 miliar.

Diamankan dalam OTT KPK

Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (21/9/2026).

Operasi tersebut dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak 14 orang.

KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp200 juta.

Rinciannya, Rp130 juta ditemukan di sebuah kamar hotel di Jakarta, Rp50 juta ditemukan dalam koper di rumah Sirajudin, sedangkan Rp20 juta lainnya ditemukan di rumah Kepala Dinas PUTR Bolmut Abdul Jalil Pandialang.

Sebelum KPK menyampaikan konstruksi lengkap perkara tersebut, Sirajudin sempat keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan.

Saat berjalan menuju mobil tahanan, Sirajudin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

“Permintaan maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Doakan saya untuk lebih fokus pada proses hukum ini,” kata Sirajudin. [SF]

Kedua perkara tersebut yakni dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah serta pengadaan ambulans program Garda Sehat Lutim Juara yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale.

Berthy memastikan proses hukum terhadap kedua perkara tersebut masih berjalan. Ia menegaskan penyidik tidak akan menghentikan proses sebelum perkara memiliki kejelasan hukum berdasarkan alat bukti yang cukup.

“Saya pastikan, kalau saya sudah maju, pantang untuk mundur. Tidak akan mundur,” tegas Berthy saat menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) di Kantor Kejari Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Berthy di tengah keresahan sebagian masyarakat yang mempertanyakan perkembangan penanganan dua perkara dugaan korupsi tersebut.

Berthy menjelaskan, penanganan perkara dugaan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan mengejar pemberitaan atau ekspos kepada publik.

Menurutnya, setiap perkara harus melalui tahapan hukum secara cermat, termasuk memastikan kecukupan alat bukti sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Ia mengatakan proses penyelidikan sebelumnya dilakukan secara tertutup untuk menghindari kegaduhan sebelum penyidik memperoleh bukti yang dinilai memadai.

Setelah melalui proses tersebut, penanganan kedua perkara kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berthy juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan seseorang sebagai tersangka.

Menurut dia, penetapan tersangka yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung alat bukti yang kuat justru dapat membuka peluang munculnya gugatan praperadilan.

“Kalau kami grusa-grusu menetapkan tersangka tanpa didukung alat bukti yang kuat, ujungnya kami akan diprapradilankan,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan penyidikan bukan sekadar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Konstruksi perkara harus kuat agar dapat dipertanggungjawabkan hingga proses persidangan.

“Tujuan kami bukan cuma sampai penyidikan, tapi harus terbukti di persidangan dan memulihkan kerugian negara,” tegasnya.

Untuk perkara dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Luwu Timur masih mendalami keterlibatan puluhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam proyek tersebut.

Pendalaman dilakukan untuk mengurai rangkaian peristiwa serta memastikan fakta dan alat bukti yang nantinya menjadi dasar dalam menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berthy mengatakan langkah tersebut diperlukan agar konstruksi perkara yang dibangun penyidik benar-benar kuat dan tidak mudah dipatahkan karena persoalan prosedur maupun alat bukti.

Sementara itu, untuk perkara dugaan korupsi pengadaan ambulans Garda Sehat Lutim Juara yang menggunakan dana CSR PT Vale, penyidik telah mengajukan permohonan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penghitungan kerugian negara tersebut menjadi salah satu bagian penting yang masih ditunggu penyidik untuk melengkapi konstruksi perkara.

“Begitu alat bukti lengkap dan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP keluar, tidak segan-segan, hari itu juga langsung kami tetapkan tersangkanya,” cetus Berthy.

MUAK Pertanyakan Perkembangan Kasus

Sementara itu, kedatangan Aliansi MUAK ke Kantor Kejari Luwu Timur dilakukan untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kedua perkara tersebut.

Masyarakat menilai proses hukum yang berjalan cukup lama menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan penyidikan.

Perwakilan MUAK, Jois, mengatakan kondisi tersebut bahkan berdampak kepada pihak-pihak yang selama ini ikut mengawal kasus tersebut.

“Masyarakat mengejek kami, katanya percuma dikawal karena kasusnya sudah selesai di tingkat penyidik saja dan tidak akan ada tersangkanya. Makanya hari ini kami datang untuk mendengar langsung komitmen dari Kajari,” ujar Jois.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Aliansi MUAK untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Kajari Luwu Timur mengenai perkembangan penanganan kedua perkara.

Usai mendapatkan penjelasan terkait proses penyidikan dan komitmen Kejari Luwu Timur, massa Aliansi MUAK kemudian membubarkan diri secara tertib.

Hingga kini, penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih berlangsung.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan ambulans CSR PT Vale, penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Sedangkan dalam perkara pengadaan seragam sekolah, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kejari Luwu Timur menegaskan proses hukum akan terus berjalan hingga alat bukti dinilai cukup dan perkara dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. [SF].

Dalam perkembangan terbaru, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Gowa menggeledah kantor PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) di Mall GTC GA 9 Nomor 1B, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Penggeledahan dilakukan pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 14.00 WITA. Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polresta Gowa AKP Muhailis Haeruddin.

Muhailis turun langsung bersama Kanit Tipidkor, Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Gowa, serta sejumlah penyidik.

Personel Unit Sabhara juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya penggeledahan.

Dari lokasi, polisi membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah.

Dokumen tersebut di antaranya perjanjian jual beli dan berkas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

“Kami jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 sekitar jam 14.00 WITA telah dilakukan penggeledahan dan atau penyitaan barang bukti di kantor PT GMTD Kota Makassar, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,” ujar Muhailis kepada wartawan.

Menurut Muhailis, dokumen yang disita diperlukan untuk menelusuri dugaan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana sosial masyarakat yang diduga digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Dalam penggeledahan ini kami mengambil atau menyita barang bukti berupa perjanjian jual beli dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan PPJB tersebut untuk menguatkan aliran dana CSR ataupun dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Bantahan tersebut mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Pemkab Pekalongan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (13/8/2026).

Saksi Wahyu Kuncoro mengungkap uang itu tidak diserahkan langsung kepada Fadia, melainkan dititipkan kepada Pj Sekda Kabupaten Pekalongan saat itu, Edy Herijanto.

Fadia memanfaatkan kesempatan bertanya kepada saksi untuk memastikan fakta pengiriman uang tersebut.

Bupati Pekalongan nonaktif itu mencecar Wahyu mengenai keberadaan uang Rp11 juta yang ramai disorot dalam persidangan.

“Pak Wahyu datang di ulang tahun saya, ya, yang katanya diminta Rp11 juta? Dan uang itu dikasihkan ke saya di situ?” cecar Fadia di ruang sidang.

“Tidak, Bu. Acara ulang tahun itu sudah ada kepanitiaannya dengan koordinator Pj Sekda. Jadi, uang Rp11 juta saya titipkan ke Pj Sekda (Edy Herijanto),” jawab saksi Wahyu di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Rightmen M.S. Situmorang.

Wahyu menguraikan, dirinya sengaja menyiapkan nominal unik sebesar Rp11 juta untuk membedakan dengan pemberian tamu lainnya.

Ia juga bercerita saat kejutan diberikan, dirinya sedang berada di luar ruangan karena merokok hingga lampu tiba-tiba dipadamkan panitia.

Selain meluruskan soal uang ulang tahun, Fadia juga menanyakan apakah dirinya pernah menagih atau memarahi pejabat terkait setoran uang Lebaran dan akhir tahun. Saksi Wahyu pun tegas menjawab tidak pernah menerima pemaksaan dari terdakwa.

“Apakah saya pernah tanya ‘Pak Wahyu kenapa enggak ngasih uang Lebaran atau uang akhir tahun?’ Pernah saya marahin begitu?” tanya Fadia. “Tidak, Bu. Betul,” jawab saksi Wahyu singkat.

Fadia menegaskan di ruang sidang bahwa dirinya tidak pernah meminta-minta uang kepada bawahannya.

Mengenai acara di Guci, Fadia menyebut kegiatan tersebut murni kejutan dari jajaran panitia yang dikordinatori Pj Sekda, sebab biasanya ia merayakan ulang tahun di luar daerah bersama keluarga.

Dalam persidangan ini, Fadia Arafiq diadili atas perkara dugaan korupsi pengaturan penyediaan tenaga alih daya (outsourcing) serta penerimaan gratifikasi di Pemkab Pekalongan periode 2021–2026.

Persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang masih terus berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lanjutan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan pada Jumat lalu. Salah satunya adalah Basri Kajang (BK).

Namun, penyidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, termasuk penetapan tersangka.

“Hasil audit dari BPK akan menjadi acuan utama untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini,” ungkap Didik saat ditemui di Mapolda Sulsel, Selasa (11/8/2026).

“Setelah hasil audit diterima, barulah kita dapat menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.

Didik menuturkan, sebanyak 30 orang saksi telah dipanggil dan diperiksa dalam kasus tersebut.

Para saksi yang diperiksa meliputi kepala dinas beserta jajarannya, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, juga telah diperiksa sebagai saksi.

“Kita lihat nanti, apakah pemeriksaan yang telah dilakukan sudah dianggap cukup oleh penyidik atau masih diperlukan pemeriksaan tambahan. Jika dirasa perlu, penyidik tentu akan memanggil kembali para saksi yang telah diperiksa,” ujarnya.

Penyidik memperkirakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit BPK diterima dan dievaluasi.

Kuasa hukum terdakwa Irvian Bobby, Hervan Dewantara, menyatakan kliennya berada dalam posisi dilematis karena hanya menjalankan pola yang sudah lama terbentuk di lingkungan kerja.

“Kalau dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah di mata pimpinan,” kata Hervan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026) kemarin.

Menurut dia, praktik tersebut sudah berlangsung sejak sekitar 2012 dan berkembang menjadi semacam “kebiasaan” yang sulit dihindari, khususnya bagi pegawai di level bawah.

Hervan menegaskan, para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pungutan. Bahkan, pihak penyedia jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) disebut telah memahami nominal yang harus dibayarkan.

“Biasanya mereka sudah tahu. Tinggal tanya, ditransfer ke mana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kliennya tidak memiliki posisi untuk menghentikan praktik tersebut. Dalam sistem yang sudah mengakar, penolakan justru berisiko dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan.

“Kalau pimpinan melarang, tentu diikuti. Tapi kalau tidak, pegawai level bawah tidak mungkin berani menentang,” katanya.

Lebih jauh, Hervan menggambarkan situasi tersebut seperti lingkungan yang telah terbiasa dengan penyimpangan, sehingga perilaku yang seharusnya salah menjadi dianggap wajar.

“Kalau lingkungannya bersih, orang akan sungkan. Tapi kalau sudah terbiasa, itu dianggap biasa,” ucapnya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim tidak melihat perkara ini semata sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai bagian dari sistem yang telah lama berlangsung dan melibatkan banyak pihak.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan berikutnya. Fakta-fakta lanjutan di persidangan dinilai akan menjadi kunci untuk mengurai peran masing-masing pihak dalam perkara ini. [SF]

Adapun pemeriksaan terhadap mantan Menhub tersebu dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/3/2026).

“Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Bks selaku mantan Menhub di era Presiden ke-7 RI Jokowi,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Budi menyebut ada sejumlah hal yang didalami penyidik dari pemeriksaan terhadap Budi Karya. Di antaranya soal mekanisme pengadaan di DJKA yang berada dalam lingkup Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Di mana proyek-proyek di DJKA ini ada di sejumlah tempat, ada dari Sumatera gitu ya, kemudian di Jawa bagian Barat, Jawa Tengah, ada juga ruas Solo-Jogja, ada juga di Jawa Timur, bahkan ada juga yang di Sulawesi,” tegasnya.

“Artinya kebutuhan KPK untuk memeriksa saksi BKS untuk menerangkan terkait dengan pelaksanaan ataupun plotting pekerjaan di sejumlah lokasi tersebut karena kapasitas yang bersangkutan adalah manager pada saat itu,” tandasnya.

Secara terpisah, seperti Juru Bicara KPK Budi, Tri Hartanto, kuasa hukum Budi Karya mengatakan, kliennya telah memenuhi panggilan KPK. Pemeriksaan di Semarang itu, kata Tri, pihaknya hadir di sana sesuai dengan undangan dari KPK.

Kami (sudah, red) memenuhi panggilan tersebut,” tegasnya kepada wartawan secara terpisah.

Sebagai informasi, kasus hukum di DJKA tersebut, tempat kejadian perkara pertamanya berada di Jawa Tengah. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi penyidik membutuhkan keterangan Budi Karya Sumadi sebagai eks Menhub dalam kasus korupsi DJKA.

Hal ini merujuk pada potensi pengetahuan Budi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api dari Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi yang menjadi obyek bancakan koruptor.

Meski demikian, dalam proses penyidikan, nama Budi Karya Sumadi memang sering mencuat dalam kesaksian hingga pengadilan.

Syarief menjelaskan, pihaknya memang terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan masih belum memeriksa mantan Menteri LHK dalam kasus tersebut.

“Kalau penggeledahan itu kita mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/1).

“Nanti saya jadwalkan (pemeriksaan Siti Nurbaya),” imbuh Syarief.

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

“lya, pejabat Kementerian. Belum kita bisa buka tapi ada beberapa (lokasi), ada swasta, ada pemerintahan,” tuturnya.

Ia menambahkan dugaan dugaan korupsi terkait tata kelola perkebunan dan industri sawit itu terjadi selama periode tahun 2015 hingga 2024 kemarin.

Lebih lanjut Syarief menjelaskan dalam penggeledahan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik.

“Ada beberapa, ada dokumen, ada barang bukti elektronik. Itu memang yang kita perlukan. (Aset) belum,” imbuhnya.

Sebagai informasi tambahan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar rumahnya digeledah oleh Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Dengan adanya keruigian negara tersebut, kata Prabbowo, bisa digunakan untuk renovasi 8 ribu sekolah.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Senin (20/10).

Prabowo menyatakan uang sebesar itu juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan. Ia menyebut 80 tahun Indonesia merdeka, nelayan belum diperhatikan oleh negara.

Husni, yang tengah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), wafat akibat serangan jantung saat dirawat di RS Polri Bhayangkara.

​Kabar meninggalnya Husni ini dikonfirmasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, meski terdapat perbedaan keterangan mengenai lokasi persis kematiannya.

​Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Utara, Sudi Haryansyah, membenarkan bahwa terdakwa Muhammad Husni meninggal dunia akibat jantung.

Ia pun mengaku baru mengetahui hari ini kabar kematian terdakwa, Husni sendiri baru mengajukan permohonan PK ke Kejari Jakut pada 2 September 2025.

​”Jujur, Hari ini Kami baru tau, bahwa terdakwa telah meninggal dunia akibat jantung, namun info yg saya terima tadi, posisi terdakwa meninggal bukan pada saat menjalani persidangan, mungkin bisa saja di Rutan, tapi coba konfirmasi lagi aja ke Rutan yah, kalaupun pada saat di persidangan pasti akan ramai, inikan gak” ujar Sudi di Kejari Jakut, Senin (13/10/2025).

​Sudi juga membantah kabar bahwa terdakwa telah menjalani atau menerima putusan sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Untuk terdakwa hanya baru mengajukan PK, menjalani sidang aja belum! apalagi sudah ada putusan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” pungkasnya.

​Sementara itu, Kepala Humas Rutan Salemba, Imam, membenarkan bahwa Husni adalah warga binaan di Rutan Kelas I Salemba. Ia juga memastikan Husni telah meninggal dunia.
​Namun, Imam membantah Husni meninggal di dalam Rutan.

“Iyah betul beliau Warga Binaan kami dan telah meninggal kamis kemarin, tetapi kami pastikan Husni meninggal tidak di dalam Rutan, melainkan meninggalnya di RS Polri Bhayangkara,” jelas Imam saat ditemui di Rutan Salemba, Senin (13/10/2025).

​Imam menerangkan, Husni sempat dibawa ke RS Pengayoman sebelum akhirnya dirujuk ke RS Polri Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih memadai.

​”Informasi yang saya dapat Husni meninggal karena akibat jantung. Saya tegaskan lagi ya mas, Husni tidak meninggal di dalam Rutan, setau kami hari itu, ia keluar karena ada agenda sidang PN Jakpus,” tandasnya.

​Latar Belakang Kasus

​Diketahui, Muhammad Husni merupakan terdakwa dalam kasus korupsi penjualan komoditas komersial di Kantor Perum Bulog yang mengalami kerugian total Rp7,2 Miliar

​Sebelum mengajukan PK, Husni telah dijatuhi vonis Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada 21 Februari 2025. Proses PK-nya sendiri diajukan pada 2 September 2025.  Dan Muhammad Husni meninggal dunia pada Kamis, 9 Oktober 2025 bertepatan dengan sidang pembacaan putusan PK (pininjauan kembali).

Menurut sumber yang didapat eranasional, Pengajuan PK Husni itu telah dikabulkan, dan dinyatakan bebas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Kejagung juga memulihkan keuangan negara sejumlah Rp10.492.421.079.735,90 atau Rp10,4 triliun di tahun 2023.

Adapun jumlah uang tersebut merupakan hasil penanganan beberapa perkara perdata dan tata usaha negara.

“Jumlah penyelamatan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp74.733.397.101.429,” kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa, 9 Januari 2024.

“Sedangkan jumlah pemulihan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp10.492.421.079.735,90,” sambungnya.

Sementara, di Satuan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Umum (Jampidum), Kejagung telah menyelesaikan 2.407 perkara melalui retorative justice (keadilan restoratif).

“Namun, ada 38 perkara yang ditolak ketika ingin diselesaikan secara restorative justice,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan dugaan kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun 2012. Saat itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Karena itu, Asep memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Cak Imin untuk mengetahui fakta di balik kasus tersebut.

“Semua pejabat di saat waktu kejadian (tempus) dimungkinkan akan kami mintai keterangannya,” kata Asep Guntur di Gedung KPK, Jumat (1/9/2023).

“Kami harus mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, jangan sampai ada secara pihak si A menuduh B, si C menuduh B, lalu si B tidak kami mintai keterangan. Itu kan janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti akan kami mintai keterangan,” sambungnya.

Namun, Asep belum menyebutkan kapan Cak Imin akan diperiksa. Saat ini tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

“Sedang mencari bukti-bukti di tahun terjadinya kasus korupsi itu,” terangnya.

Selain itu, KPK juga sedang menunggu hasil perhitungan kerugian yang dialami negara. Dia meminta masyarakat untuk bersabar.

“Kami sedang minta kepada yang pihak men-declare beberapa kerugian negara. Dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kami minta,” ungkap Asep.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muh Hatta disebut-sebut terlibat.

Penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan KPK pada 16 Januari 2023.

Dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo menambah daftar menteri asal Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi. Sebelumnya Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terjerat kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Kemenkominfo dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 17 Mei 2023 lalu.

Diketahui, Johnny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem. Menurut penyidik, peran Johnny sebagai Menkominfo dalam kasus korupsi BTS adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain Johnny Plate, Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus yang sama yaitu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Achmad Latif serta lima pihak swasta, satu di antaranya Windi Purnama.

Kejagung menduga para tersangka dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dengan cara melakukan manipulasi tender dan memperbesar harga dalam proyek ini.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi proyek BTS ini mencapai Rp8,32 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Sejumlah aset milik Rafael disita KPK.

“Tim penyidik KPK terus lakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (31/5/2023).

Ali menjelaskan, aset milik Rafael Alun yang disita KPK tersebar mulai di Yogyakarta hingga Jakarta Barat. Di Solo, tim penyidik menyita mobil mewah milik Rafael.

“Terbaru, tim penyidikan telah lakukan penyitaan dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo, Jawa Tengah,” ujarnya.

Sedangkan di Yogyakarta, KPK menyita 1 unit sepeda motor gede (moge) Triumph 1200cc milik Rafael Alun. Dan, rumah serta bisnis kontrakan Rafael di daerah Jakarta Barat turut disita.

“Di Jakarta, KPK juga telah lakukan penyitaan rumah di Simprug, rumah kos-kosan di Blok M dan kontrakan di Meruya Jakarta Barat,” terang Ali.

Kini, kata Ali, penyidik KPK tengah menelusuri aliran uang korupsi Rafael Alun. Dia memastikan, setiap aset milik Rafael yang teridentifikasi hasil korupsi akan dilakukan penyitaan.

“KPK masih terus lakukan follow the money dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi,” pungkas Ali.

KPK mengajak masyarakat turut berperan dengan cara menginformasikan kepada KPK bila memiliki data dan informasi terkait perkara Rafael Alun Trisambodo.

Seperti diketahui, Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi US$90.000 atau senilai Rp1,3 miliar.

KPK kemudian melakukan pengembangan terkait kasus dugaan korupsi Rafael. KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus TPPU.

SERANG, Eranasional.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang memvonis terdakwa Abu Mutolib dengan hukuman penjara 2 tahun. Terdakwa adalah mantan Kades Cikupa, Kabupaten Tangerang yang melakukan pungutan ke warga dalam pengurusan tanah untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) senilai Rp2 miliar pada 2020-2021.

“Menjatuhkan pidana Abu Mutolib dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Dedy Adi Saputra di Serang, Kamis (4/5/2023).

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara mayakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 11 undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang memberatkan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal meringankan terdakwa berlaku sopan dan kooperatif.

Terdakwa, sebagaimana didakwakan telah memaksa seseorang untuk memberikan bayaran untuk dirinya sendiri sebagai kepala desa.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Mendagri, Mendes PDT bahwa pembiayaan untuk PTSL di Jawa dan Bali adalah Rp150.000.

Tapi, terdakwa keluar dari ketentuan tersebut yaitu untuk tanah kurang dari 50 meter dikenakan biaya Rp500.000 per bidang tanah, Rp1 juta untuk surat kepemilikan tanah tidak lengkap per bidang tanah, Rp1,5 juta per bidang tanah untuk yang luasnya di atas 100 meter persegi.

Terdakwa lain dalam perkara ini adalah M Sopyan Ependi selaku Staf Pelayanan Desa, Iqbal Awaludin selaku sebagai Kaur Perencanaan Desa dan terdakwa Suhendi selaku Sekretaris Desa Cikupa. Ketiga terdakwa ini divonis 1 tahun 6 bulan dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan.

Setelah putusan dibacakan, keempat terdakwa menerima vonis yang dibacakan majelis hakim. Termasuk Jaksa Penuntut Umum menerima putusan tersebut. “Menerima yang mulia,” kata keempat terdakwa secara bergantian.

Vonis hukuman badan oleh majelis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Jaksa menuntut terdakwa Abu Mutolib 2 tahun dengan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.