Pengakuan tersebut terungkap dalam sidang ke-5 yang turut menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, serta kontraktor Sarjan.

Dalam persidangan, hakim anggota Jeffry Yefta Sinaga secara langsung mengonfirmasi isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Henri terkait dugaan aliran dana ke sejumlah institusi penegak hukum.

“Berdasarkan BAP saudara, ada pemberian uang ke Polda, Kanit, Krimsus, Kejati Jawa Barat dan Kejari Kabupaten Bekasi. Itu uang apa?” tanya hakim dalam sidang, Rabu (8/4) kemarin.

Dengan nada tegas, Henri menjawab, “Uang suap, Pak Hakim.”

Tak berhenti di situ, hakim kembali menggali motif di balik pemberian uang tersebut.

Henri pun mengakui bahwa uang itu diberikan agar laporan masyarakat yang masuk tidak berlanjut ke proses hukum.

“Agar tidak berlanjut, terkait adanya laporan kelompok masyarakat,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Pengakuan ini langsung memantik respons keras dari majelis hakim.

Hakim Jeffry menilai tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran atas dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan, sekaligus upaya sistematis untuk menghambat proses penegakan hukum.

“Artinya saudara merasa bersalah, karena laporan itu berbau korupsi, lalu saudara berupaya menghentikannya dengan menyuap,” tegas hakim.

Ia bahkan menyayangkan sikap Henri yang dinilai tidak hanya terlibat dalam praktik suap, tetapi juga mencoba merusak integritas lembaga penegak hukum.

“Luar biasa saudara. Bukan hanya menerima suap, tapi juga menyuap pihak lain untuk menutupi perbuatan saudara,” tandasnya.

Fakta persidangan ini memperluas dimensi kasus, dari sekadar praktik suap proyek menjadi dugaan intervensi terhadap aparat penegak hukum.

Jika terbukti, praktik tersebut tidak hanya mencoreng tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi independensi institusi penegak hukum di tingkat daerah.

BOGOR, Eranasional.com- Terpidana Kasus Korupsi oleh mantan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin sudah divonis majelis hakim, Atas vonis tersebut, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, Usep Supratman sangat menyesalkan.

Dia menilai, majelis dalam vonis Ade Yasin, hakim Pengadilan Tipikor Bandung tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

“Kita kaget dengan putusan pengadilan Tipikor Bandung memutus bu Ade bersalah dengan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum,” kata dia, Sabtu (24/9/2022).

Dengan vonis tersebut, Usep mendorong kuasa hukum Ade Yasin segera menempuh upaya hukum lanjutan yakni banding.

Lantaran sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHAP dimana apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atas putusan pengadilan tingkat pertama dapat meminta banding terkecuali putusan lepas dari segala tuntutan.

Usep menjelaskan, ada tatacara yang diatur untuk pengajuan banding. Di antaranya dalam Pasal 233 KUHAP yaitu dimana yang berhak menyatakan banding terdakwa atau kuasa yang khusus dikuasakan untuk banding.

“Tenggat waktu yang diatur maksimal tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Karena sesuai pasal 234 KUHAP, apabila lewat tenggang waktu tersebut, maka dianggap terdakwa menerima putusan,” kata Usep.

Begitu juga dengan pasal 237 KUHAP, sambung Usep, terdakwa dan kuasanya dapat menyerahkan memori banding kepada majelis di Pengadilan Tinggi.

“Sebagaimana kita ketahui, kemungkinan besar bu Ade akan meminta banding atas putusan pengadilan tingkat pertama,” paparnya.

Usep juga berharap peluang bebas Ade Yasin terbuka lebar sepanjang Ade Yasin dan kuasa hukum dapat membuktikan hal-hal yang tidak sesuai yang telah diambil oleh majelis hakim di tingkat pertama.

“Peluang bebas untuk bu Ade masih terbuka, tidak terpengaruh vonis Ade Yasin. Karena ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi. Dan di Pengadilan Tinggi nanti semoga majelis dapat mempelajari memori bandingnya,” ungkapnya.

BREBES, Eranasional.com- Terduga kasus penyelewengan keuangan Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang bersumber dari Bantuan Provinsi dan Dana Desa (DD) tahun 2019- 2021 yang diperkirakan senilai 500 juta, Kepala Desa Pamedaran Warji ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Brebes pada, Senin (19/9/2022).

Namun, menurut informasi beberapa warga masyarakat Desa Pamedaran mengungkap bahwa sang Kades tersebut masih berada di Rumahnya.

Terkait status tersangka, Kanit Tipikor Polres Brebes Aiptu Arif membenarkan hal itu ketika dihubungi melalui saluran whatsaap.

“Benar mas, ” kata Arif, Rabu (21/9/2022).

Selanjutnya ketika dikonfirmasi eranasionalcom terkait tahanan luar tersangka, apa yang jadi alasan tidak adanya penahanan? Kanit Tipikor belum memberikan jawaban alias bungkam.

Menyoroti terkait kasus tersebut Ketua Yayasan Buser Indonesi (YBI) Brebes Oping Maryono mengatakan. status kades pamedaran sudah ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi belum adanya penahanan.

Menurutnya. Pihak penyidik sudah menjalankan tugasnya dan sedang melengkapi berkas P21 yang akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri brebes.

“Apresiasi buat penyidik dalam hal ini unit TIPIKOR polres Brebes yang sudah menjalankan tugasnya menindak tegas kasus tindak pidana korupsi sesuai SOP nya,” kata Oping, kamis (22/9/2022).

Selaku pemerhati, dia berharap, Terhadap oknum yang melakukan tindak pidana tersebut diproses dan dilakukan penahanan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai aturan perundang undangan hukum yang berlaku.

“Seharusnya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian menyandang status tersangka, semestinya sudah dinonaktifkan dari jabatannya atau setidaknya ditahan pihak Berwenang, namun. kata Oping hingga kini masih tetap aktif menjalankan roda pemerintahan Desa dan menghirup udara segar diluar.” Sesalnya.

Pesan saya, kasus ini jadikan Perhatian untuk kades-kades yang lain akan lebih amanah dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” tegas Oping.

Perlu diketahui, Auditor Inspektorat Kabupaten Brebes melalui Adi Susanto mengatakan bahwa mengenai kasus yang melibatkan Kepala Desa Pamedaran masih terus berproses.

“Termasuk status Kades per sekarang juga sudah ada penetapan, monggo konfirmasi dengan  Polres untuk lebih jelasnya, ” terangnya. (Olam)

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi empat orang penyuap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Keempatnya adalah terpidana dalam perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jabar.

“Jaksa eksekutor KPK Eva Yustiana pada hari Senin (4/7/2022) telah selesai mengeksekusi terpidana Lai Bui Min dan kawan-kawan selaku penyuap Wali Kota Bekasi dengan cara memasukkan ke Lapas Sukamiskin Bandung,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Ia menyebutkan empat terpidana tersebut, yaitu Direktur PT ME Ali Amril, pihak swasta Lai Bui Min, Direktur PT KBR Suryadi Mulya, dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung dalam putusan pada hari Senin (6/6) telah memvonis masing-masing terhadap Ali Amril selama 1 tahun dan 4 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan, Lai Bui Min selama 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selanjutnya, Suryadi Mulya selama 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan dan Makhfud Saifudin selama 2 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus itu, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya sebagai penerima suap, yakni Rahmat Effendi, Camat Jatisampurna Wahyudin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M Bunyamin, Lurah Jati Sari Mulyadi alias Bayong, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Dalam dakwaan Rahmat Effendi, Lai Bui Min disebut memberikan suap sebesar Rp4,1 miliar terkait pengadaan lahan untuk pembangunan polder 2022 di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

Sementara itu, Makhfud Saifudin memberikan suap sejumlah Rp3 miliar terkait dengan pengurusan ganti rugi lahan SDN Rawalumbu I dan VIII.

Suryadi Mulya memberikan suap sebesar Rp3,35 miliar terkait pengadaan lahan pembangunan Polder Air Kranji, sedangkan Ali Amril memberikan suap senilai Rp30 juta karena Rahmat Effendi telah memberikan persetujuan sehingga Ali Amril mendapatkan perpanjangan kontrak pekerjaan pembangunan gedung teknis bersama Kota Bekasi pada tahun 2021 sekaligus mendapatkan pekerjaan lanjutan pada tahun 2022. (nn)