JAKARTA, Eranasional.com – Permohonan banding Irjen Teddy Minahasa terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ditolak Majelis Sidang Banding Etik Polri. Dengan begitu, Teddy tetap dipecat dari institusi Polri.

Sidang Banding Etik Polri dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri.

“Satu, menolak permohonan banding,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (4/8/2023).

Ramadhan menyebut, penolakan Majelis Sidang Banding Etik menguatkan putusan sidang Komisi  Kode Etik Polri (KKEP) yang diputuskan 30 Mei 2023 lalu.

“Dua, menguatkan putusan sidang KKEP Nomor: PUT/24/V/2022 tanggal 30 Mei 2022,” lanjut Ramadhan.

Dia jelaskan, majelis memutuskan perbuatan Teddy sebagai perbuatan tercela, dan yang bersangkutan diberikan sanksi dipecat.

“Sanksi administrasi berupa PTDH sebagai anggota Polri,” tuturnya.

Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa pada Selasa (31/5) dijatuhi sanksi PTDH setelah dinyatakan melanggar etik karena diduga terlibat peredaran narkoba. Tak terima, Teddy mengajukan banding putusan itu.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Teddy.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakatra Barat atas nama Terdakwa Teddy Minahasa yang dimintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Sirande Palayukan saat membacakan putusan banding di PT DKI Jakarta.

Atas putusan banding tersebut, Teddy kembali melawan dengan mengajukan permohonan kasasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolres Bukittinggi, Sumatera Barat, AKBP Dody Prawiranegara divonis 17 tahun penjara di kasus narkoba eks Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Dody mengajukan banding.

Vonis AKBP Dody Prawiranegara dibacakan oleh hakim ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Jon Sarman Saragih di Gedung PN Jakbar, Rabu (10/5/2023).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Dody Prawiranegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Jon.

Hakim Jon kemudian melanjutkan membaca vonis Dody Prawiranegara. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara,” sambungnya.

Selain itu, Dody Prawiranegara juga dikenakan denda sebesar Rp2 miliar subsider 6 bulan. Hakim Jon menyatakan Dody bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Merespon vonis tersebut, AKBP Dody Prawiranegara mengajukan banding. Sikap yang sama dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan banding.

“Yang bersangkutan (Dody Prawiranegara dan Jaksa, dua-duanya banding,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Iwan Ginting, Sabtu (3/6/2023).

Sementara itu, lanjut Iwan, lima terdakwa lainnya, yaitu Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Parluhutan Situmorang, Muhammad Nasir alias Daeng, dan Syamsul Maarif tak mengajukan banding atas vonis yang diterimanya.

Iwan menjelaskan, putusan vonis untuk lima terdakwa itu sudah inkrah lantaran tak mengajukan banding. Putusan itu dinyatakan inkrah sejak 7 hari setelah vonis. “Dinyatakan inkrah sejak 7 hari sejak putusan,” ucap Iwan.

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra berpendapat vonis hukuman seumur hidup terhadap Teddy Minahasa tidaklah tepat.

Kata dia, jika hakim melihat fakta-fakta secara cermat dan lebih hati-hati, Teddy Minahasa lebih tepat di jatuhkan hukuman mati.

Karena diketahui banyak hal dominan ditemukan fakta bahwa perbuatan pelaku dikategorikan sebagai kejahatan sistematis dan ditemukan banyak perbuatan sebagai faktor pemberat.

“Sayang sekali Hakim kurang cermat dalam memperhatikan aspek- aspek karakteristik dan kasuistik dalam perkara ini terkait putusannya, ini harus jadi point penting bagi hakim mengingat TM berpangkat Jenderal, pimpinan penegakan hukum tertinggi di wilayahnya sebagai Kapolda Sumatera Barat,”tegas Azmi.

Karena perbuatan Teddy mengorbankan orang lain termasuk anak buahnya, perintahnya dilakukan dengan sengaja.

“Ironisnya lagi kewenangannya sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas dijadikan modus termasuk disalahgunakan untuk bertransaksi narkoba,”tuturnya.

Pelaku juga kata Azmi, memperoleh keuntungan bahkan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit serta menyangkal saat memberikan keterangan di persidangan bahkan perbuatan terdakwa nyata mencoreng nama baik instiusi kepolisian.

Sehingga dengan melihat segala aspek tersebut bahwa perbuatan pelaku adalah bentuk nyata kejahatan yang sistemik, maka dalam hukum pidana penangulangan kejahatan yang bersifat sistematik harus dikenakan hukuman mati.

“Kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur),” tegasnya lagi.

Kata Azmi, putusan ini jadi preseden yang kurang baik (tidak edukatif) dan dirasakan kurang adil karena kurang bermanfaat dan tidak dapat dijadikan barometer di kemudian hari jika seorang pimpinan pejabat tinggi hukum terlibat transaksi narkoba yang sistematis.

Hukumannnya juga masih bisa diterapkan tidak maksimal oleh hakim.

“Jadi dapat dikatakan putusan ini kurang dapat mencegah bagi pejabat petinggi hukum agar tidak melakukan perbuatan transaksi narkoba tersebut kembali di masa akan datang,”pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa segera menjalani sidang vonis kasus peredaran narkotika. Majelis hakim menetapkan sidang vonis Teddy digelar pada Rabu (9/5/2023) mendatang.

“Sidang berikutnya digelar tanggal 9 Mei 2023 pukul 09.00 WIB. Agendanya pembacaan keputusan untuk perkara ini,” kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih saat sidang di PN Jakarta Barat, Jumat (28/4).

“Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan,” sambungnya.

Seperti diketahui, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” lanjut Jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus penjualan narkoba sabu Irjen Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti alias Anita mengaku sebagai istri siri dari mantan Kapolda Sumatra Barat tersebut. Bahkan Linda mengklaim kerap tidur bersama Teddy di kapal saat misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan.

“Saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa biar pun beliau tidak mengakuinya,” kata Linda dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/3).

Linda menyatakan bahwa dirinya kerap tidur bersama dengan Teddy di sebuah kapal saat keduanya terlibat dalam misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Namun, Linda mengatakan misi itu gagal. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Teddy. Menurutnya, saat itu tak ada pertengkaran antara mereka.

“Kami tiap hari di kapal tidur bersama dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya ‘tidak apa-apa, lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan, cari yang gampang saja’,” ujar Linda.

Irjen Teddy Minahasa membantah memiliki hubungan spesial dengan Linda. Ia menyebut isu tersebut merupakan konspirasi. Salah satu penasihat hukum Linda menanyakan terkait hubungan spesial yang dijalin antara kliennya dengan Teddy. Namun, Teddy mengaku tak ada hubungan spesial yang dijalin bersama Linda.

“Saudara saksi ada hubungan khusus, hubungan pribadi, hubungan spesial dengan saudara Anita atau Linda?” tanya salah satu anggota tim penasihat hukum Linda.

“Tidak ada,” tegas Teddy.

“Kalau martabak ada spesial,” sambungnya.

Mendengar jawaban itu, hakim pun mengulang pernyataan Teddy. Hakim kemudian meminta agar penasihat hukum mengarahkan pertanyaan sesuai dengan surat dakwaan.

“Baik jawabannya tidak ada. Arahkan ke surat dakwaan,” kata hakim.

“Ini konspirasi,” timpal Teddy.

“Baik jangan dijawab kalau belum ada pertanyaan,” tegur hakim.

Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi sebanyak 5 kilogram (kg). Tindak pidana itu turut melibatkan AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif.

Kasus ini bermula ketika pada 14 Mei 2022, Polres Bukittinggi mengungkap peredaran narkoba dan menyita barang bukti jenis sabu seberat 41,387 kg. Kala itu, Dody menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi melaporkan kasus tersebut kepada Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatra Barat.

Teddy memerintahkan Doddy untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg. Selain itu, Teddy juga meminta agar Dody menukar sabu barang bukti itu sebanyak 10 kg. ***

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara peredaran narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang diambilnya dari barang hasil sitaan. Teddy Minahasa langsung mengajukan keberatan dan eksepsi.

Mulanya, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jon Sarman Saragih bertanya apakah Teddy mengerti isi dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Teddy menyatakan mengerti.

“Apakah Terdakwa mengerti isi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum?” tanya Jon di persidangan yang digelar di PN Jakbar, Kamis (2/2/2023).

“Mengerti Yang Mulia,” jawab Teddy.

Hakim kemudian bertanya apakah Teddy akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU. Teddy menjawab akan mengajukan eksepsi.

“Selanjutnya apakah Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi? Silakan berdiskusi dengan penasihat hukum,” ujar Hakim.

“Kami mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan yang disampaikan penuntut umum,” jawab Teddy lagi.

Kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, menyebut pihaknya sudah siap membacakan eksepsi atau nota keberatan hari ini.

“Mohon izin, kami sudah siap membacakan eksepsi hari ini,” kata Hotman.

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa pernah memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk mengambil barang bukti sabu 10.000 gram atau 10 Kg lalu ditukar dengan tawas. JPU mengatakan AKBP Dody kemudian menukar 5.000 gram sabu atau 5 Kg.

“Terdakwa meminta saksi Syamsul Ma’arif untuk mencarikan tawas seberat 5.000 gram, meskipun yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra kepada Terdakwa adalah untuk mengambil barang bukti seberat 10.000 gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi Syamsul Ma’arif menyanggupi permintaan dari terdakwa dan akan mencari tawas seberat 5.000 gram,” kata JPU saat membacakan surat dakwaan Doddy Prawiranegara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023).

Pada 12 Juni 2022, lanjut JPU, Dody memberitahu Teddy melalui pesan singkat yang isinya mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi. Pada 14 Juni 2022, rekan Dody bernama Syamsul Ma’arif datang ke ruang kerja Dody dengan membawa 5 Kg tawas. Syamsul kemudian menukar sabu dengan tawas yang dibawanya itu.

“Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Syamsul Ma’arif datang ke ruang kerja Terdakwa dengan membawa tas hitam yang telah berisikan tawas seberat 5.000 gram, yang saksi Syamsul Ma’arif beli melalui platform toko online Tokopedia, serta saksi Syamsul Ma’arif juga membawa linggis kecil,” kata JPU.

“Selanjutnya, Terdakwa keluar dari ruangan kerjanya, lalu menuju ke aula Polres Bukit Tinggi, dan setelah Terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi Syamsul Ma’arif dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkotika jenis sabu sudah terlihat rapi seperti semula,” sambungnya.

Dody Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram.

Perbuatan itu dilakukan Dody bersama tiga orang lainnya, salah satunya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,” ungkap JPU.

Tiga orang yang dimaksud adalah Irjen Teddy Minahasa, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody didakwa Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat telah selesai menyusun dakwaan dalam kasus tindak pidana narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Perwira tinggi Polri itu akan menjalani persidangan perdana tanggal 2 Februari 2023.

Kepala Seksi Kejari Jakbar Lingga Nuarie menjelaskan bahwa jajarannya telah menyerahkan susunan dakwaan untuk Teddy Minahasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Untuk berkas dakwaan, Teddy Minahasan sudah dilimpahkan pada Rabu (25/1) kemarin. Sekarang tinggal menunggu hari sidang,” kata Lingga, Kamis (26/1/2023).

Kini, perkara tindak pidana narkoba yang diduga kuat dilakukan oleh Teddy Minahasa pun telah teregistrasi di PN Jakbar dengan nomor 96/Pid.sus/2023/PN jkt.brt.

Dalam laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakbar, diinformasikan bahwa perkara Teddy Minahasa akan disidangkan mulai Kamis (2/2).

Adapun dakwaan terhadap Teddy Minahasa dalam perkara ini yang pertama adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil.

Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy.

Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa.

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma’arif, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para tersangka lainnya kemudian ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.