Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (5/3/2026) menjatuhkan vonis lima tahun penjara.

Perbedaan signifikan antara tuntutan dan vonis tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di masyarakat. Potongan video persidangan serta berbagai informasi terkait perkara itu juga beredar di media sosial dan menjadi viral di berbagai platform digital.

Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum sekaligus praktisi litigasi Adhistya Christyanto menegaskan bahwa setiap perkara pidana harus dianalisis secara objektif berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

“Dalam perkara pidana, proses pembuktian di persidangan menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana suatu perkara dinilai oleh majelis hakim. Karena itu penting untuk melihat keseluruhan fakta yang terungkap sebelum menarik kesimpulan,” ujar Adhistya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa perkara yang melibatkan awak kapal kerap memiliki kompleksitas tersendiri karena dapat bersinggungan dengan berbagai aspek hukum.

Selain potensi pertanggungjawaban pidana, kasus yang melibatkan ABK juga dapat berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan, standar keselamatan kerja, hingga tanggung jawab operasional di dalam industri pelayaran.

“Kasus yang melibatkan awak kapal sering kali tidak sederhana. Selain menyangkut hubungan kerja, perkara tersebut juga bisa berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab operasional di dalam kapal dijalankan,” jelasnya.

Menurut Adhistya, perlindungan terhadap ABK sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun dalam standar internasional yang mengatur ketenagakerjaan maritim.

Regulasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, seperti kontrak kerja laut, jam kerja, keselamatan kerja, hingga perlakuan yang layak terhadap awak kapal selama menjalankan tugasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk dilakukan penelusuran hukum lebih lanjut.

“Jika terdapat indikasi bahwa hak-hak pekerja tidak dipenuhi atau terdapat perlakuan yang merugikan pekerja, maka hal itu dapat berpotensi menjadi persoalan hukum, baik melalui gugatan perdata maupun proses pidana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhistya menekankan bahwa dalam perkara pidana yang telah masuk ke proses pengadilan, fokus utama harus tetap pada pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurutnya, meskipun suatu perkara mendapat perhatian besar dari publik, proses penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai dengan prinsip due process of law.

“Penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta siapa yang bertanggung jawab harus ditentukan melalui proses pembuktian di pengadilan, bukan semata-mata berdasarkan opini publik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak menggambarkan kronologi peristiwa secara utuh, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.

Adhistya menilai meningkatnya perhatian publik terhadap kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja di sektor maritim.

Menurutnya, transparansi dalam proses hukum serta penanganan perkara secara profesional sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

“Harapannya, penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga mendorong perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di sektor maritim,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra angkat bicara soal pengakuan Linda Pujiastuti alias Anita Cepu bahwa dia adalah suami siri perempuan itu. Dia merasa heran atas pernyataan Anita yang diungkap di dalam persidangan hari ini.

“Kalau saudari Linda mengaku istri saya, ini pertanyaan bisa panjang. Simple-nya adalah kok suaminya diseret dalam kasus ini?” kata Teddy kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/3/2023).

Jenderal bintang dua itu kenal Linda sekitar tahun 2005 atau 2006 di Hotel Classic, Pecenongan, Jakarta. Dia mengenalnya dengan nama Anita, yang saat itu bekerja sebagai resepsionis di Classic Spa.

Teddy menuturkan waktu itu sering berkunjung ke hotel tersebut bersama teman-temannya. “Saat saya kuliah di UI (Universitas Indonesia), saya dan temen-temen saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di Hotel Classic, Pecenongan,” ujarnya.

Pada tahun 2007, Anita mengenalkan suaminya kepada Teddy untuk urusan benda-benda antik. Setelah itu dia tidak berkomunikasi lagi dengan Anita karena ada keperluan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri.

Lalu tahun 2019, Anita menghubungi Teddy soal ada informasi penyelundupan narkoba dari luar negeri. Mereka berdua pun berangkat bersama pasukan dan anak buah kapal dalam operasi resmi.

Tetapi operasi gagal, lalu setelah Oktober 2019 keduanya tidak berkomunikasi lagi. “Di 2022, yang bersangkutan masih ingin menawarkan projek penjualan pusaka ke raja Brunei Darussalam,” tutur Teddy.

Dia menyimpan kontak Anita dengan nama Anita Cepu. Menurut Teddy, istilah cepu adalah informan untuk polisi.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR Ri Ahmad Sahroni mendukung upaya Polri untuk terus mengungkap sindikat pengedar narkoba dari yang besar hingga sampai ke para artis karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan.

“Para pengedar ini harus dituntaskan semua, dari pengedar besarnya hingga yang sampai ke artis-artis. Selain itu, mereka juga harus dihukum berat, hingga membuat jera para pengedar lainnya,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (5/9/2021), melansir ANTARA.

Hal itu dikatakan Sahroni terkait kasus komika Coki Pardede yang tertangkap sebagai pengonsumsi sabu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam menyampaikan komitmen kepolisian dalam memerangi narkoba dan komitmennya yang akan terus memburu para pemasok.

Sahroni menilai Indonesia semakin darurat narkoba sehingga dibutuhkan kerja keras polisi untuk mengungkap para sindikat pengedar narkoba karena jangan biarkan generasi muda Indonesia rusak karena barang haram tersebut.

Dia mengatakan agar para artis yang telah ditangkap agar menjalani rehabilitasi sehingga diharapkan ketika sudah kembali bebas, yang bersangkutan tidak lagi terjerumus ke penggunaan narkoba.

“Para artis dan pengguna narkoba agar direhab hingga mereka tidak kembali menggunakan barang haram tersebut,” ujarnya.

Dia juga meminta Polri jangan hanya menangkap para pengguna namun juga para bandar narkoba wajib ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. (Ant)