Massa yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai untuk mengawal sidang praperadilan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati, Desa Simbang Kulon, berinisial AH.

Sambil berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan keadilan bagi para korban santriwati, massa menuntut majelis hakim menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka.

Massa Sempat Kejar Kuasa Hukum Tersangka

Kericuhan kecil sempat mewarnai area pengadilan sesaat setelah persidangan selesai digelar. Massa yang emosional langsung mengejar tim kuasa hukum tersangka AH, yakni Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova.

Melihat situasi memanas, petugas kepolisian di lokasi bergerak cepat melakukan pengamanan ketat dan berhasil mengevakuasi tim advokat tersangka ke dalam gedung pengadilan.

Musaogah, salah satu warga Simbang Kulon, menegaskan bahwa aksi massa ini merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas dugaan kejahatan seksual di lingkungan keagamaan.

“Masyarakat berharap pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Jika dibiarkan, ini akan menjadi sejarah memalukan di lingkungan pesantren dan kami akan all-out untuk membela korban,” tegas mantan Muhibbin Padepokan Padang Ati tersebut.

Hakim Tolak Praperadilan, Penetapan Tersangka Sah

Ketegangan massa akhirnya mencair setelah Hakim Tunggal PN Pekalongan, Ardhianti Prihastuti, membacakan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Pkl. Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak AH.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ardhianti saat membacakan amar putusan di ruang sidang.

Dengan diketuknya putusan tersebut, penetapan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan terhadap AH oleh pihak kepolisian dinyatakan sah secara hukum.

Respons Kuasa Hukum Korban, Polres dan Kuasa Hukum Tersangka

Kuasa Hukum para korban, Ahmad Fauzi, mengapresiasi ketegasan majelis hakim yang menolak gugatan pemohon.

“Kami berharap, pada persidangan pokok perkara nanti akan memberikan keadilan kepada korban, dan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Termohon, Kompol Dr. Akhwan Nadzirin, bersyukur karena putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta hukum serta prosedur KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang diterapkan penyidik.

“Alhamdulillah bahwa saat ini sudah dilakukan putusan praperadilan, dan rekan-rekan tahu sendiri putusannya. Karena kami sesuai prosedur, maka praperadilan dari pemohon ditolak,” ujarnya.

Menanggapi kekalahannya di tingkat praperadilan, Kuasa Hukum AH, Arif N.S., menyatakan bahwa pihaknya menerima dan menghormati penuh putusan hakim tersebut.

“Kami sebagai Tim Advokat dari AH menghormati putusan pengadilan, artinya menghormati putusan praperadilan yang sudah dibacakan tadi,” kata Arif usai sidang.

Aksi Borong Jajanan dan Syukuran Warga

Sebagai bentuk rasa syukur atas penolakan praperadilan tersebut, warga Simbang Kulon merayakannya secara spontan di depan gedung PN Pekalongan.

Warga memborong seluruh dagangan para pedagang kaki lima di sekitar pengadilan, lalu membagikan makanan dan jajanan tersebut secara gratis kepada massa serta warga yang hadir.

Aksi syukuran ini menjadi penutup pengawalan persidangan yang berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri dengan kondusif. (em-aha)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon ini dipimpin oleh hakim tunggal PN Pekalongan.

Pemohon AH didampingi tim kuasa hukum Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova. Sementara pihak termohon, Kapolres Pekalongan Kota cq Kasat Reskrim, diwakili Wakapolres Kompol Dr. Akhwan Nadzirin.

Dalam permohonannya, kubu AH meminta hakim membatalkan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan karena dinilai tidak sah. Kuasa hukum menilai syarat materiil minimal dua alat bukti belum terpenuhi dalam proses penetapan tersangka kliennya.

Selain itu, kuasa hukum pemohon, Arif N.S., mengkritik proses hukum yang terkesan terburu-buru. Laporan polisi dibuat pada 26 Mei 2026, dan kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2026 atau dalam rentang 1×24 jam.

“Kami tidak mempermasalahkan penegakan hukumnya, tetapi hukum acaranya tidak boleh dikesampingkan. Kami minta termohon menguraikan fakta dan bukti permulaan yang diperoleh dalam rentang 1×24 jam tersebut,” tegas Arif.

Menjawab tudingan itu, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengantongi tiga alat bukti sah untuk menjerat tersangka.

“Kami sudah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi korban, surat hasil pemeriksaan psikologi korban, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut,” terang Kompol Akhwan.

Di luar ruang sidang, suasana PN Pekalongan tampak memanas usai dipadati sekitar 150 warga dari beberapa desa di Kecamatan Buaran. Massa yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai mengawal jalannya persidangan.

Warga membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi tuntutan keadilan, penolakan praperadilan, dukungan terhadap para korban dugaan pelecehan seksual serta desakan agar pelaku dihukum berat.

Sebagai informasi, tersangka AH dijerat Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atas dugaan pelecehan terhadap enam santriwati.

Persidangan praperadilan perkara ini dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis (27/8/2026) dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. (em-aha)

Berdasarkan hasil uji DNA resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian, bayi tersebut dinyatakan bukan anak kandung dari tersangka AH.

Tersangka AH merupakan oknum pengasuh Padepokan Padang Ati yang sebelumnya telah ditahan oleh aparat kepolisian atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap santriwatinya.

Hasil medis ini mengejutkan banyak pihak yang selama ini mengikuti perkembangan kasus penodaan lembaga pendidikan agama tersebut.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setyanto, menjelaskan bahwa tim penyidik telah mengambil sampel DNA dari tiga pihak terkait secara komprehensif.

Pengambilan sampel biologis tersebut melibatkan tersangka AH, korban FZ, serta bayi yang baru saja dilahirkan oleh korban.

Guna menjaga independensi dan akurasi, seluruh sampel tersebut langsung dikirim dan diperiksa secara intensif di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

Hasil laboratorium menunjukkan garis keturunan sang bayi murni tidak memiliki kecocokan genetik sama sekali dengan tersangka utama.

“Ketiga sampel kami kirim ke Puslabfor Mabes Polri dan hasilnya menunjukkan anak itu bukan hubungan biologis AH dengan FZ,” ujar AKP Setyanto didampingi Kanit PPA Ipda Rachma ‘Aisya Putri, Senin (6/7/2026).

Meski hasil tes DNA menyatakan negatif terhadap tersangka, pihak kepolisian menegaskan hal ini tidak akan menghentikan atau menggugurkan proses hukum yang berjalan.

Polisi menyatakan bahwa fokus utama penyidikan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan AH, bukan asal-usul sang bayi.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan terbaru, korban FZ sendiri akhirnya mengakui di hadapan penyidik bahwa dirinya sempat menjalin kedekatan dengan pria lain.

Hubungan masa lalu dengan pria lain tersebut terjadi dalam kurun waktu sekitar bulan Maret hingga April pada tahun 2025 silam.

“Dari pemeriksaan, FZ mengakui bahwa perbuatan (dengan pria lain) itu dilakukan sekitar Maret hingga April 2025 setelah momen Lebaran tahun lalu,” jelas Kasat Reskrim menerangkan isi kesaksian.

Di sisi lain, korban FZ tetap teguh pada kesaksiannya bahwa dirinya telah menjadi korban pelampiasan nafsu bejat tersangka AH selama berada di padepokan.

Tindakan keji tersebut diduga dialami korban secara berulang-ulang sejak bulan April hingga ia memutuskan keluar pada September 2025.

Aksi bejat itu menyasar korban pada tengah malam saat seluruh santri lain tertidur dan dalam kondisi kamar yang gelap gulita tanpa penerangan.

Akibat situasi yang minim cahaya, korban mengaku hanya bisa mengenali identitas pelaku lewat isyarat suara tertentu yang sangat khas.

“Perbuatan itu dilakukan tengah malam dalam kondisi kamar gelap, sehingga korban hanya mengenali ciri pelaku dari suara batuknya,” tutur AKP Setyanto menirukan pengakuan pilu korban.

Ironisnya, saat peristiwa dugaan pelecehan tersebut terjadi, terdapat beberapa santriwati lain yang sebenarnya berada di dalam ruangan yang sama dengan korban.

Namun, saat dimintai keterangan oleh penyidik, rekan-rekan korban tersebut mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aksi kejahatan itu.

Pihak Polres Pekalongan Kota memastikan berkas perkara tersangka AH akan tetap digulirkan ke kejaksaan demi tegaknya keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Penyidik tetap optimis karena mengantongi bukti-bukti kuat lain yang merujuk pada pemenuhan unsur pidana perkosaan.

“Kami tidak berorientasi pada hasil DNA, namun pada perbuatan pidana yang dilakukan tersangka menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS,” tegas Setyanto.

Mengenai pencarian siapa sosok ayah biologis yang sebenarnya dari bayi FZ, polisi menyatakan hal itu berada di luar ranah pidana yang kini ditangani.

Tugas utama kepolisian saat ini adalah menuntaskan kasus pelecehan seksual di Padepokan Padang Ati hingga berkekuatan hukum tetap. (em-aha)

Informasi yang beredar cepat melalui pesan berantai tersebut membuat orang tua murid merasa sangat terpukul dan bergegas menyelamatkan anak-anak mereka. Banyak wali santri yang langsung mendatangi lokasi padepokan di Kecamatan Buaran tersebut untuk melakukan penjemputan paksa.

Salah satu wali santriwati UH, mengaku sangat terkejut saat membaca informasi di grup WhatsApp. Dirinya langsung lemas dan tidak menyangka tempat yang selama ini dianggap aman justru menjadi lokasi tindakan kriminal.

“Nggak hanya syok saja, saya sampai nggak bisa tidur semalaman mikirin putri saya,” ungkap UH dengan nada bergetar pada Jumat (29/5/2026) sore di depan Padepokan.

Rasa tidak percaya dirasakan UH lantaran dirinya merupakan salah satu warga yang juga sering mengikuti kegiatan keagamaan di padepokan tersebut.

Namun, setelah kedok bejat sang pengasuh terbongkar ke publik, UH langsung bergegas menuju padepokan guna menjemput sang putri pada Rabu (27/5/2026) malam.

Saat tiba di lokasi, UH melihat situasi pondok sudah sepi karena hampir sebagian besar santriwati telah dijemput keluarga masing-masing.

“Bingung, karena putri saya tidak langsung bersedia diajak pulang. Anak saya meminta izin untuk menunggu terlebih dahulu sampai teman-teman satu kamarnya pulang dijemput oleh orang tua mereka,” terangnya.

Setelah situasi dipastikan aman dan teman-temannya mendapatkan jemputan, barulah siswi tersebut bersedia mengemas barang dan ikut pulang bersama ibunya.

“Anak saya sudah belajar dan tinggal di Padepokan Padang Ati sekitar tiga tahun,” tuturnya saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Untuk biaya hidup di dalam padepokan, ia rutin membayar iuran bulanan sebesar Rp250 ribu yang digunakan untuk keperluan makan. Sementara untuk biaya pendidikan formal di madrasah luar pondok serta kegiatan keagamaan hari Kamis, para wali santri membayar terpisah.

Meski terpukul, UH berkomitmen untuk tetap memprioritaskan masa depan pendidikan anak perempuannya yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar madrasah.

Putrinya direncanakan akan tetap melanjutkan sekolah di MTs terdekat yang lokasinya berada di luar area padepokan ilegal tersebut, karena lembaga pendidikan itu tidak dikelola langsung oleh tersangka.

Langkah relokasi sekolah formal baru akan diambil setahun ke depan mengingat prosedur pindah sekolah di tengah semester cukup rumit. (em-aha)

Pondok Pesantren atau Padepokan Padang Ati (PA) yang menjadi lokasi kejadian ternyata berstatus ilegal atau tidak memiliki izin operasional (IJOP).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pekalongan setelah menggelar rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah setempat.

“Kalau Pondok Padang Ati ini terus terang tidak berizin operasional di Kemenag,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, Kamis (28/5/2026).

Pihak pengelola diketahui tidak pernah melaporkan keberadaan maupun mengajukan dokumen perizinan resmi sejak lembaga pendidikan keagamaan tersebut didirikan.

Akibat kelalaian pengelola tersebut, seluruh aktivitas di dalam padepokan luput dari pendataan serta pengawasan resmi pihak Kemenag.

Irkham menyebut kasus asusila ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem pengawasan dan pengelolaan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pekalongan ke depan.

Pihak Kemenag berkomitmen akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keagamaan lain yang terindikasi belum mengantongi izin resmi.

Langkah preventif ini diambil agar kasus serupa tidak terulang kembali dan perlindungan terhadap hak santri dapat dimaksimalkan.

Meski status lembaga tersebut ilegal, Kemenag menegaskan tetap melakukan mitigasi serta penanganan terbaik terhadap ratusan santri yang terdampak kasus ini.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah dan pondok pesantren terdekat untuk mengalihkan tempat belajar mengajar para santri tersebut.

Upaya ini dilakukan agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan keagamaan mereka dengan aman, nyaman, dan tenang.

“Insyaallah pondok pesantren sekitar siap menampung, terutama untuk santri-santri yang mengalami kesulitan transportasi ketika akan sekolah karena terlalu jauh,” tambah Irkham.

Mengenai kelanjutan operasional padepokan tanpa izin ini, Kemenag menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan eksekusi di lapangan kepada aparat penegak hukum. Fokus Kemenag saat ini hanyalah menjaga moral serta masa depan pendidikan para santri.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menyatakan pemerintah daerah fokus penuh melakukan pendampingan psikologis.

Pemkab Pekalongan langsung menerjunkan tim gabungan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, tim dokter, hingga psikolog ke lokasi padepokan.

Langkah cepat ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kondisi mental para santri, khususnya santriwati yang mengalami trauma.

Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan skema relokasi khusus bagi para santri ke empat pondok pesantren di wilayah Karangdadap.

Pemindahan tempat belajar ini dirancang sedemikian rupa dengan tetap memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis pasca kasus asusila tersebut mencuat.

“Ada beberapa skema yang kita siapkan. Sekali lagi kami fokusnya adalah memitigasi dan mendampingi para santri,” ungkap Yulian Akbar.

Berdasarkan data sementara yang diterima pemerintah, total terdapat 359 santri yang terdaftar di pondok pesantren Padepokan Padang Ati.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar santri saat ini sudah dijemput oleh pihak keluarga masing-masing untuk dibawa pulang ke rumah.

Sementara itu, sekitar 109 santri dilaporkan masih bertahan di lokasi padepokan guna mengikuti proses pendampingan dari tim trauma healing.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum terhadap pimpinan ponpes kini sepenuhnya ditangani oleh Polres Pekalongan Kota.

Kapolsek Buaran AKP Sunarto mengonfirmasi bahwa pemimpin pondok pesantren berinisial AKF kini telah resmi menyandang status sebagai tersangka.

Petugas kepolisian juga masih disiagakan di area padepokan guna menjaga kondusivitas menjelang pemasangan garis polisi untuk penyidikan. (em-aha)

Pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang pria paruh baya berinisial AH, pengasuh sekaligus pendiri padepokan atau pondok pesantren “PA” di Desa Simbang Kulon.

Tersangka ditangkap atas kasus dugaan pelecehan puluhan santriwati di Pekalongan yang ternyata sudah terjadi sejak belasan tahun silam.

“Ya, hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, yang informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, pondoknya berada di Kabupaten Pekalongan,” ujar Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi.

Saat ditemui di Satreskrim Polres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi menjelaskan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak melakukan penanganan intensif setelah menerima laporan resmi dari para korban.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 6 korban dari berbagai wilayah di jalur Pantura, termasuk dari Semarang, yang berani mengadukan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang telah berlangsung lama ini.

Menurut Kapolres, kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini awalnya sangat sulit terungkap karena rentang waktu kejadian yang sangat panjang.

Ditambah lagi, para korban merasa ketakutan akibat adanya intimidasi terstruktur yang membuat mereka enggan melapor sejak tahun 2008 hingga akhirnya polisi turun tangan.

“Korban sebelumnya tidak berani melapor karena mungkin diancam oleh pelaku ataupun teman-teman santri yang lain. Akhirnya anggota kami melakukan pendekatan secara khusus, sehingga mereka sekarang berani speak up,” kata Kapolres, Rabu (27/5/2026).

Pihak kepolisian sejauh ini telah memeriksa sejumlah korban dan saksi untuk mendalami kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan sejak 2008 tersebut.

Beberapa mantan santri dari luar daerah seperti Pemalang, Batang, Pekalongan, hingga Semarang bahkan turut kooperatif datang ke mapolres untuk memberikan keterangan secara mendetail.

“Kurang lebih tadi saya hitung sudah ada enam saksi korban yang memberikan keterangan kepada tim penyidik,” ungkap AKBP Riki Yariandi.

Kapolres memaparkan, tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum pengasuh tersebut tidak hanya berupa hinaan verbal, melainkan juga mengarah pada kekerasan fisik di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku melancarkan dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini adalah dengan meminta korban memijat dirinya.

Aksi bejat tersebut kemudian dilakukan pelaku saat berada di dalam ruangan tertutup, memanfaatkan situasi sepi dan kepatuhan korban terhadap sosok guru yang sudah dihormati sejak dulu.

Polisi saat ini juga tengah mendalami informasi lain yang sempat viral di media sosial mengenai adanya salah satu korban yang diduga hamil hingga melahirkan.

Namun, hingga kini korban yang bersangkutan dilaporkan masih trauma berat dan belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini.

“Mengenai informasi santri yang hamil itu, kita masih dalami terus dan mencari bukti-bukti petunjuk. Sampai saat ini memang belum ada laporan resmi yang masuk dari pihak korban yang dikabarkan hamil dan melahirkan tersebut,” tuturnya kepada eranasional.com

Selain isu kehamilan, petugas kepolisian juga turut menelusuri kabar burung lain mengenai adanya santri yang dilaporkan meninggal dunia di lingkungan pondok tersebut.

Meski demikian, fokus utama tim penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota saat ini adalah menuntaskan perkara dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang masif terjadi.

Demi mendukung kelancaran proses hukum, Polres Pekalongan Kota telah resmi membuka posko pengaduan serta menyiapkan safe house khusus bagi para korban.

Pihak kepolisian juga bersinergi dengan psikolog, psikiater, Dinas Sosial, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memulihkan trauma mendalam para korban.

“Kami akan menjamin keamanan serta perlindungan penuh bagi seluruh korban dan saksi dalam kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini. Kami juga sudah menyiapkan fasilitas safe house apabila mereka merasa terancam,” tegasnya.

Di sisi lain, Gus Thuba Topo Broto Maneges selaku Pimpinan Organisasi Yakuza Maneges sempat mendatangi ponpes untuk melakukan klarifikasi sebelum pelaku dievakuasi polisi.

Ia mengaku menerima puluhan aduan dari keluarga korban terkait kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum.

“Kalau data riil yang kami terima sebenarnya ada sekitar 23 sampai 25 korban, tapi yang baru berani maju melapor baru enam orang,” ujarnya.

Menurut Gus Thuba, kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini memanfaatkan relasi kuasa bertahun-tahun dengan dalih kepatuhan total terhadap sosok kiai.

Hal senada disampaikan oleh Ahmad Fauzi selaku kuasa hukum para korban, yang menyebutkan bahwa enam kliennya telah memberikan keterangan menyeluruh kepada penyidik.

Para korban yang rata-rata merupakan mantan santri tersebut mengaku mengalami trauma akibat kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan, baik secara fisik maupun verbal.

Ahmad Fauzi membeberkan, dari enam korban yang melapor, usia termuda saat ini adalah 17 tahun dan korban tertua sudah berusia di atas 30 tahun.

Namun, sebagian besar rentetan kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan tersebut diduga kuat terjadi ketika para korban masih berstatus anak di bawah umur.

“Rata-rata peristiwa yang dilaporkan terjadi saat korban belum berumur 18 tahun. Berdasarkan pengakuan para korban, aksi bejat dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini dilakukan dalam rentang waktu panjang, yaitu mulai tahun 2008 hingga 2025,” ujarnya.

Terkait alasan para korban yang bungkam dari tahun 2008, Ahmad Fauzi menilai faktor tekanan psikologis yang sangat berat menjadi penghambat utama selama ini.

Korban menganggap kasus dugaan pelecehan santriwati di Pekalongan ini sebagai aib keluarga, terlebih pelakunya adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat. (em-aha)

Depok, ERANASIONAL.COM — Universitas Indonesia (UI) tengah memproses dugaan kekerasan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI.

Penegasan kasus ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI degan pendekatan berperspektif korban.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menegaskan pihaknya melakukan monitoring adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum (FH) kampus tersebut.

“Fakultas Hukum sudah merespons, nanti rektorat melakukan monitoring bagaimana penanganan di fakultas,” kata Rektor UI Heri Hermansyah di Kampus UI Depok, Senin (13/4/2026).

Dalam pernyataan di akun instagram FHUI @fakultashukumui, Rektor menjelaskan pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa.

Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual.

Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Fakultas menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika merupakan prioritas utama. Saluran pelaporan yang aman serta dukungan yang diperlukan tersedia bagi pihak yang membutuhkan.

Dalam aksinya tersebut mereka (Para siswa) menuntut para pelaku oknum guru yang terlibat segera diusut tuntas hingga proses hukum lebih lanjut.

Gariel Pravasta Mahardhika selaku rekan kelas korban pelecehan seksual oleh oknum guru berinisial N, meminta agar aparat hukum berwenang segera bertindak dan memproses hukum terhadap perbuatan bejat yang diketahui dilakukan tenaga pendidik bernama inisial DA dan AFM yang merupakan guru PKN dan Bahasa Inggris di SMA Budhi Warman 2 Jakarta.

“Memang kasus ini pelecehan seksual verbal terhadap rekan sekelas saya. Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib tapi ini merasa tidak adil dengan penanganan kasus dugaan perbuatan pelecehan verbal oleh pihak pendidik di sekolah,” ujar Gariel Pravasta Mahardhika kepada awak media disela aksi unjuk rasa, di halaman SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Mengenai oknum pendidik yang melakukan pelecehan verbal terhadap rekannya, Gariel mengungkapkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke tingkat Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk bukti dari screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah.

“Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah,” ungkap Gariel.

Sementara itu, Ikhsan salah satu alumni angkatan 32 SMA Budhi Warman II yang ikut hadir mendatangi sekolah mengatakan, dirinya merasa terkejut saat mengetahui informasi tersebut dari beberapa temannya. Meski begitu, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk pro ke sekolah maupun pihak yang dirugikan.

“Kami hanya ingin meminta kejelasan saja dari pihak sekolah, terkait status pendidik tersebut, karena belum ada tindakan secara fisik hanya verbal saja. Kalau kita sih, tidak memihak kemana-mana, kita hanya ingin tahu inti permasalahannya saja. Bagaimana penjelasan dari pihak kepala sekolah kalau sudah mengeluarkan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat, itu ada berapa orang,“ katanya.

“Kami hanya ingin kejelasan dari pihak sekolah tentang penanganan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat,” tambahnya.

Pertanyaan Ikhsan tentang tindakan yang sudah diambil oleh pihak sekolah sangat relevan, namun bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah.

Terpisah menanggapi hal itu, Kepala SMA Budhi Warman II, Supardi mengatakan bahwa pihak sekolah sudah mengambil tindakan terhadap oknum guru yang terlibat, yaitu dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Terkait masih adanya salah satu oknum guru lagi yang belum ditindak atau belum terdeteksi. Pihak sekolah enggak berkomentar lebih banyak, namun dirinya menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan akan segera mengambil tindakan jika memang itu terbukti terhadap oknum guru tersebut.

“Enggak bisa berbicara dulu ya, kalau yang masalah soal itu. Kan nanti itu sudah ada proses hukum berjalan, kalau memang itu terbukti sudah menjadi hal yang lain lagi pasti, Apakah pihak sekolah perlu memberikan catatan, itu pasti, karena kami juga memiliki buktinya nanti,” pungkas Supardi.

Sementara itu, Penasehat Hukum korban dugaan pelecehan seksual berinisial (N), Wanda Alfatih Akbar menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah serta didampingi aparat berwenang. Hal itu dilakukan guna memverifikasi laporan yang telah dibuat di Polresta Metro Jakarta Timur terkait dugaan kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa kliennya.

“Kami dengan pihak korban dan keluarga ingin memastikan, bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan oknum guru yang terlibat dihukum sesuai dengan peraturan. Mereka (keluarga) juga ingin memastikan bahwa korban agar mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup,” ujar Wanda Alfatih Akbar usai melakukan pertemuan dengan pihak sekolah di SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Lebih lanjut Wanda menyatakan bahwa pihak sekolah sudah memberhentikan dua oknum guru yang terlibat. Namun masih ada kemungkinan akan bertambahnya pelaku lain lagi, karena diketahui sejauh ini masih ada yang menjadi korban tapi memilih diam dan belum berani melapor.

“Kami, pihak korban dan keluarga ingin memastikan. Bahwa semua korban harus mendapatkan keadilan dan dukungan yang akan mereka butuhkan,” tegasnya.

Menurut keterangan pihak korban (N), Wanda menceritakan bahwa kasus ini bermula dari orang tuanya yang baru mengetahui atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut setelah mendapatkan laporan dari kakak korban (N).

“Kejadiannya itu berawal dari masalah chat ujaran jorok dan tak senonoh di salah satu Group Komunitas WhatsApp bernama ZOORPSRDIE yang anggotanya terdiri dari 9 orang, ada siswa ada juga dari guru atas nama DA guru PKN dan AFM atau Mister Al, guru bahasa Inggris saat itu di bulan Maret 2025 dan pada Juli 2025 korban (N) berpindah sekolah,” ungkap Wanda.

Maka dengan itu, korban (N) melalui Penasehat Hukumnya, Wanda Wanda Alfatih Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan ujaran dengan tulisan tak senonoh di group pesan ini tak hanya sebatas pemecatan tidak hormat saja. Akan tetapi membawanya ke ranah hukum Kepolisian bahkan hingga ke meja hijau.

Sebagaimana diketahui pihaknya telah melaporkan pelaku oknum guru kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan laporan Polisi dengan Register Nomor : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, terhitung sejak Senin 2 Februari 2026 atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak.

“Jadi pasal yang kita laporkan di Polres itu ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan laporan Pasal 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak. Ada dua pasal, yaitu pasal 76 C dan 80 dua-duanya untuk perlindungan anak,” tegasnya.

“Yang mana untuk merincinya itu adalah terkait perlindungan anak ibaratnya, tindakan-tindakan yang mengarah ke verbal, yang dapat mengakibatkan Trauma Psikis terhadap anak, akan dapat diancam hukum pidana sesuai dengan jeratan pasal yang berlaku tersebut. Kalau untuk estimasi hukuman, nanti biar penyidik yang menentukan, karena proses hukum ini sudah kita serahkan semuanya ke aparat hukum,” pungkas Wanda. (**)