JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menarik perlindungan untuk terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Elizier (Bharada E). Kendati demikian, Bharada E masih mendapatkan perlindungan dari Polri. Hal tersebut dipastikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

“Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik,” kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (11/3/2023).

Pernyataan pencabutan perlindungan itu disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli LPSK Syahrial M Wiryawan. Syahrial mengungkapkan kalau keputusan tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 32 huruf C, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

“Memutuskan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE,” kata Syahrial, Jumat (10/3/2023).

Syahrial menerangkan kalau keputusan tersebut diambil melalui rapat internal. Meski akhirnya memutuskan untuk mencabut perlindungan Bharada E, ia mengungkapkan sempat ada dua pendapat berbeda yang muncul dalam rapat.

“Terdapat 2 dari 7 pimpinan LPSK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Menurut Fickar, hakim mampu menangkap rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Itulah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang ditangkap oleh majelis hakim. Hakim sudah secara jelas menyatakan bahwa tidak ada hal yang meringankan sama sekali, bahkan tak melihat penyesalan, karena itu hukumannya maksimal mati,” ujar Fickar kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Fickar mengatakan, hakim mampu bersikap independen dalam memutus perkara ini. Disebutkan, vonis lebih berat dari tuntutan jaksa penjara seumur hidup karena hakim sangat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Sambo.

“Selain pejabat kepolisian yang notabene penegak hukum, juga yang menjadi korbannya orang dekat yang menjaga keluarga dan dirinya. Karena itu majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal mati, karena tidak ada lagi yang meringankan,” tandas Fickar.

Meskipun demikian, Fickar menilai Sambo masih bisa mengajukan upaya hukum banding atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengakui, hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding bisa saja memutuskan lain, namun dia berharap mereka mampu menangkap rasa keadilan di masyarakat.

“Jadi sangat mungkin hakim pengadilan tinggi akan melihat dari perspektif yang lain Ferdy Sambo sudah cukup lama mengabdi pada negara dengan beberapa prestasi,” pungkas Fickar.

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Majelis hakim menyatakan Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan istrinya Putri Candrawathi, ajudannya Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR serta sopirnya Kuat Ma’ruf.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan terhadap Ferdy Sambo di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati,” kata Hakim Wahyu menambahkan.

Selain pembunuhan berencana, majelis hakim juga menyatakan Ferdy Sambo terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan anak buahnya, yakni Hendra Kurniawan, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto.

Sementara itu, Putri Candrawathi, divonis hukuman penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

’’Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun,” ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Hakim menyatakan bahwa Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, Kuat Ma’ruf akan divonis pada Selasa (14/1/2023). Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, usai mendengarkan duplik atau tanggapan tim penasihat hukum Kuat Ma’ruf terhadap replik (tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaan atau pleidoi).

“Telah didengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya untuk putusan kami akan tunda persidangan ini sampai tanggal 14 Februari, Selasa pembacaan putusan terdakwa Kuat Ma’ruf,” kata Hakim Wahyu dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2023).

Dalam kasus ini, Kuat Ma’ruf menjadi terdakwa bersama dengan Ferdy Sambo, Ricky Rizal atau Bripka RR, Putri Candrawathi dan Richard Eliezer atau Bharada E.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kelimanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal dan Putri Candrawathi dituntut pidana penjara delapan tahun.

Sementara itu, Richard Eliezer dituntut pidana penjara 12 tahun penjara oleh JPU. Dalam nota pembelaannya, kelima terdakwa itu meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan jaksa atas kasus pembunuhan tersebut.

Sementara itu, dalam repliknya, JPU meminta majelis hakim menolak dan mengesampingkan pleidoi yang telah disampaikan para terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Sebagaimana diketahui, pembunuhan itu dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (7/7/2022).

Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat eks polisi berpangkat inspektur jenderal (irjen) itu marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Bharada E di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

JAKARTA , Eranasional.com – Jaksa penuntut umum mengakui ada dilema yuridis dalam menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait dengan posisinya sebagai saksi pelaku sekaligus eksekutor pembunuham berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Hal ini diutarakan jaksa saat menyampaikan replik atas pleidoi Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/1/2023).

Jaksa mengatakan pihaknya telah melihat status Richard Eliezer sebagi justice collaborator Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pertimbangan tuntutannya.

“Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama, yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Brigadir Yosua dan juga membongkar skenario yang dibuat oleh pelaku utama, Ferdy Sambo. Namun di sisi lain, jaksa melihat peran Richard Eliezer korban Yosua yang juga perlu dipertimbangkan secara jernih dan objektif,” kata jaksa.

Jaksa menuturkan tim penuntut umum telah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK berdasarkan surat 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yg berkerja sama bagi terlindung LPSK.

Hal ini sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan tuntutan berdasarkan penjelasan Pasal 10a ayat 3 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni yang dimaksud menjatuhkan keringanan pidana, mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yg paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Jaksa menilai dalam penjelasan Pasal 10a UU RI Nomor 31 Tahun 2014 memang menyatakan frasa penjatuhan paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun pasal a quo belum mengakomodir saksi pelaku yang bekerja sama yang juga sebagai pelaku materiil, yakni Richard Eliezer, karena mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdy Sambo selaku pelaku utama.

“Sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan paling ringan terhadap Richard Eliezer di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian lebih mendalam,” kata jaksa.

Namun jaksa penuntut umum mengatakan tinggi rendahnya tuntutan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah dipertimbangkan sesuai standar operasional prosedur penanganan tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran Richard Eliezer.

Jaksa mengatakan tuntutan terhadap Richard sudah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas tanpa tendensi apapun yang melatarbelakangi hal tersebut.

“Kami berpendapat tinggi rendahnya yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan,” kata jaksa.

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa Kuat Ma’ruf mengaku tidak mengerti atas dakwaan jaksa penuntut umum kenapa ia dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Hal ini diungkapkan Kuat Ma’ruf saat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

“Jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak mengerti atas dakwaan dari JPU kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan kepada Yoshua. Namun saya tegaskan saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Yoshua pada 8 Juli 2022,” kata Kuat.

“Padahal dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung oleh keterangan para saksi dan video rekaman yang ditampilkan,” ujarnya.

Ia menyatakan dianggap telah bersekongkol dengan Ferdy Sambo. Namun dalam hasil persidangan tidak ada saksi atau rekaman apapun yang membuktikan dia bertemu Ferdy Sambo di rumah pribadi di Jalan Saguling 3.

“Tuduhan berikutnya saya dianggap melakukan perencanaan pembunuhan kepada almarhum Yoshua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalahkan waktu yang di mana itu tugas saya kepada asisten rumah tangga,” kata Kuat.

“Jadi kapan saya merencanakan pembunuhan kepada Yosua? Yang Mulia, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya maka membuktikan saya ikut merencanakan kepada almarhum Yoshua? Apakah saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur,” ujar Kuat.

“Saya sudah ditahan selama lima bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduhi ikut merencanakan pembunuhan Yoshua. Bahkan di medsos saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kuat Ma’ruf dengan hukuman penjara 8 tahun dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J pada Senin (16/1/2023), PN Jaksel.

Jaksa menyimpulkan tindakan Kuat Ma’ruf memenuhi unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP karena turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yoshua.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan Kuat Ma’ruf terbukti bersalah turut serta merampas nyawa orang lain dengan perencanaan sebelumnya dengan ancaman penjara 8 tahun,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di ruang sidang utama.

Terkait hal yang memberatkan, jaksa mengatakan Kuat Ma’ruf berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan. Adapun faktor meringankan Kuat Ma’ruf tidak pernah dipidana dan hanya menuruti perintah atasan.

JAKARTA, Eranasional.com – Sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo Cs akan memasuki sidang pembacaan pembelaan atau pleidoi pekan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasalnya pada pekan lalu, seluruh terdakwa dalam perkara tersebut sudah menjalani sidang agenda tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam sidang tuntutan oleh jaksa penuntut umum pekan lalu, Ketua Hakim Majelis Imam Wahyu Santoso memberikan waktu satu pekan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk membacakan pembelaan.

Seperti diketahui, Kuat Ma’ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan yakni pada Senin, 16 Januari 2023, Kuat dituntut pidana penjara 8 tahun.

Setelah Kuat, giliran Ricky Rizal atau Bripka RR yang menjalani sidang tuntutan. Sama dengan Kuat, mantan ajudan Ferdy Sambo itu dituntut pidana penjara 8 tahun.

Selang sehari atau Selasa, 17 Januari 2023, sidang tuntutan dengan terdakwa Ferdy Sambo digelar. Eks Kadiv Propam Polri itu dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup.

Berikutnya, Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, menjalani sidang tuntutan pada Rabu, 18 Januari 2023. Oleh jaksa, Putri dituntut pidana penjara 8 tahun.

Terakhir, Richard Eliezer menjalani sidang tuntutan pada Rabu, 18 Januari 2023 siang. Anggota Brimbob berpangkat Bhayangkara Dua (Bharada) itu dituntut pidana penjara 12 tahun.

Saat sidang tuntutan, Ketua Hakim Majelis Imam Wahyu Santoso mengatakan bahwa sidang pembelaan akan diundur satu hari karena terbentur dengan cuti bersama Hari Raya Imlek pada 23 Januari 2023.

Berdasarkan keterangan Ketua Hakim Majelis Imam Wahyu Santoso saat sidang tuntutan jaksa minggu lalu, berikut jadwal sidang pembacaan pembelaan pekan ini:

– Selasa, 24 Januari 2023: Terdakwa Kuat Ma’ruf dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo.

– Rabu, 25 Januari 2023: Terdakwa Ferdy Sambo.

– Kamis 26 Januari 2023: Terdakwa Putri Candrawathi dan Richard Eliezer.

JAKARTA, Eranasional.com – Jadwal sidang Sambo dkk pekan ini, 9-13 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

PN Jaksel kembali menggelar sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan pada 9-13 Januari 2023 terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriasyah Yosua Hutabarat dan kasus obstruction of justice.

Sidang Sambo dkk tersebut memasuki pekan ke-13, sejak dimulai pada 17 Oktober 2022 lalu.

Berikutnya, sidang akan digelar pada Senin (9/1/2023). Agendanya, adalah pemeriksaan terdakwa Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal.

Kemudian, Selasa (10/1/2023), sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo.

Selanjutnya, Rabu (11/1/2023), sidang dengan pemeriksaan terdakwa Putri Candrawathi.

Pada Rabu itu pula, digelar sidang tuntutan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Berikutnya, Kamis (12/1/2023), sidang digelar untuk kasus obstruction of justice, dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman.

Pada hari yang sama, jaksa penuntut umum juga menghadirkan ahli untuk sidang terdakwa Baiquni Wibowo dan Chuck Putranto.

Terakhir, Jumat (13/1/2023), sidang menghadirkan saksi yang diajukan terdakwa Irfan Widyanto. **