“Iya nangis karena akhirnya selesai. Setelah kurang lebih delapan bulan ya,” ujar Nikita kepada wartawan di PN Jakarta Selatan.

Nikita mengaku menunggu-nunggu momen pembacaan vonis hakim yang akan segera digelar. Selama delapan bulan berada di balik jeruji, ia mengaku sangat merindukan anak-anaknya.

“Menunggu lama banget, karena ditahan itu nggak sebentar. Satu hari aja rasanya kayak seminggu,” ucapnya dengan suara bergetar.

Meski begitu, bintang film Comic 8 itu merasa lega karena proses hukumnya perlahan mendekati akhir. Ia juga mulai merasa haru, meyakini bahwa waktunya untuk kembali berkumpul dengan keluarga sudah dekat.

“Sekarang malah udah mulai mellow, kayaknya masalah ini mau selesai,” tutur Nikita dengan mata berkaca-kaca.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut dibacakan di ruang sidang Oemar Seno Adji, PN Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Dalam berkas dakwaan, Nikita dinilai telah menyebarkan informasi elektronik bermuatan pemerasan dan ancaman pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) huruf A juncto Pasal 27B ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus ini juga menyeret asisten pribadinya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, yang diduga ikut terlibat dalam aksi pemerasan terhadap pemilik perusahaan produk kecantikan PT Glafidsya RMA Group di Jakarta.

Kini, publik menanti putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nikita Mirzani dalam kasus tersebut.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/10), yang dipimpin majelis hakim di ruang sidang Oemar Seno Adji.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.

Menurut jaksa, selama proses persidangan terungkap bahwa Nikita terbukti menyebarkan informasi elektronik bermuatan pemerasan dan ancaman pencemaran nama baik.

Perbuatannya dinilai melanggar Pasal 45 ayat (10) huruf A juncto Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang ITE, serta Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan terhadap pemilik perusahaan skincare PT Glafidsya RMA Group, Reza Gladys. Bersama asistennya Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, Nikita disebut meminta uang tutup mulut agar tidak menyebarkan komentar negatif tentang produk kecantikan milik Reza ke media sosial.

Ancaman tersebut membuat pihak korban akhirnya menyerahkan uang hingga Rp4 miliar secara bertahap kepada Nikita dan asistennya.

Selain pasal pemerasan, jaksa juga menilai Nikita melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dana hasil pemerasan itu disebut digunakan Nikita untuk membayar cicilan rumah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, melalui perusahaan properti PT Bumi Parama Wisesa (BPW).

Sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan (pledoi) dari pihak Nikita Mirzani di sidang minggu depan.

Fahmi menerangkan perpanjangan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

“Kalau ditanya kenapa? Itu boleh saja karena itu amanah dalam KUHP apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas bisa diperpanjang penahanannya,” ungkap Fahmi Bachmid kepada wartawan di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, pada Kamis (1/5/2025) malam.

Lebih lanjut, Fahmi membeberkan institusi yang menangani penahanan kini berbeda. Dalam hal ini penahanan dilakukan oleh polisi, kejaksaan, hingga pengadilan.

“Kalau 20 hari adalah penyidik dalam hal ini polisi, 40 hari jaksa penuntut umum, 30 hari biasanya yang melakukan penahanan dari pihak pengadilan,” bebernya.

Meski demikian, Fahmi memastikan bahwa tempat penahanan Nikita tidak mengalami perubahan.

Namun, Fahmi mempertanyakan alasan perpanjangan penahanan kliennya. Ia merasa pelapor masih belum cukup memiliki bukti yang kuat.

“Tapi yang jadi permasalahan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh, kalau memang yakin dengan ada bukti ya silakan limpahkan aja atau p21. Kenapa masih bingung cari bukti? Jadi timbul pertanyaan ada apa, masih bingung cari bukti,” beber Fahmi.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti legalitas bukti yang digunakan dalam laporan terhadap Nikita.

“Yang menjadi dasar laporan ini sebuah rekaman percakapan antara seseorang dengan seseorang. Rekaman tersebut sudah saya laporkan ke polisi dan menjadi bukti yang ilegal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Firli diperiksa pada hari Jumat, 1 Desember 2023 lalu.

Firli Bahuri diperiksa sejak pukul 09.15 WIB hingga 20.10 WIB. Setelah diperiksa selama 11 jam, penyidik masih belum melakukan penahanan terhadap Firli.

Firli Bahuri keluar secara “kucing-kucingan” atau diam-diam melalui pintu Sekretariat Umum (Setum) atau pintu samping Gedung Bareskrim, Mabes Polri. Padahal, salah satu mobil Firli Bahuri terparkir di lobi belakang Gedung Bareskrim Mabes Polri.

Bahkan, para petugas Pelayanan (Yanma) Mabes Polri telah mempersiapkan tempat bagi awak media untuk melakukan wawancara. Namun, Firli Bahuri ternyata keluar gedung melalui pintu samping dan memasuki mobil lainnya.

Sebagian awak media yang bersiaga untuk mewawancarai Firli di sana pun sempat dihalangi oleh pengawalnya.

Setelah terbebas dari kejaran wartawan, Firli memberikan rilis tertulis kepada awak media melalui pesan singkat WhatsApp (WA).

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

akibat penetapan tersangka itu, Firli diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Ketua KPK.

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Selasa, 5 Desember 2023, Firli terakhir melaporkak harta kekayaannya pada 20 Februari 2023. Laporan itu menjelaskan jumlah harta kekayaannya pada tahun 2022.

Dalam laporannya, Firli mengaku memiliki delapan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp10.443.500.000. Beberapa tanah dan bangunan dilaporkan merupakan hasil sendiri, dengan rincian 3 tanah dan bangunan di Bekasi, Jawa Barat, dan 4 tanah di Bandar Lampung. Selain itu, Firli juga memiliki sebidang tanah dan bangunan di Bekasi yang diklaim didapat hasil warisan.

Firli Bahuri juga mengaku memiliki alat transportasi kendaraan bermotor yaitu 3 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dengan total nilai Rp1.753.400.000. Kendaraan ini dilaporkan didapat dari hasil sendiri.

Beberapa kendaraan yang dilaporkan yaitu mobil Toyota Innova Venturer 2.0 AT tahun 2019, Toyota Camry 2.5 AT tahun 2021, dan Toyota LC 200 AT tahun 2012. Sedangkan sepeda motor yaitu Honda Vario tahun 2007 dan Yamaha N-Max tahun 2016.

Selain itu, Firli Bahuri juga memiliki kas dan setara kas Rp10.667.865.633. Dia tidak memiliki utang. Total harta Firli Rp22.864.765.633.

Dalam LHKPN Firli Bahuri tidak disebutkan soal kepemilikan apartemen tersebut.

Ditanya soal penggeledahan apartemen yang diduga milik Firli Bahuri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapinya.

“Tanyakan saja ke pihak yang menggeledah,” kata Ali Fikri saat ditemui di Gedung KPK, Selasa, 5 Desember 2023.

Sementara itu, Firli Bahuri sendiri hanya tersenyum ketika ditanya perihal penggeledahan apartemen tersebut. (*)

Berdasarkan pantau Eranasional.com, terlihat dua unit mobil polisi terparkir di area hotel. Satu mobil bertulisan ‘Ditreskrimsus Polda Metro Jaya’ dan satu lagi berpelat dinas Polri.

Ketika wartawan hendak masuk ke apartemen, sempat dilarang oleh sekuriti dan dilarang melakukan peliputan.

Pintu masuk ke kawasan apartemen juga dijaga ketat oleh sekuriti. Setiap kendaraan yang hendak masuk diperiksa terlebih dahulu.

Seperti diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli diduga telah melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Meski sudah memeriksa Firli, polisi belum melakukan penahanan.

Polisi juga telah menerbitkan permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap Firli Bahuri ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan sementara Firli dari jabatan Ketua KPK. (*)

Kata Kapolri Sigit, penyidik memiliki alasan terkait hal itu.

“Ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi,” kata Kapolri Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut dia, penyidik saat ini sedang fokus untuk menuntaskan kasus tersebut. Sigit memastikan kasus Firli Bahuri akan terus diproses.

“Semuanya tetap berproses dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap SYL.

SYL sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Karena kasusnya ini Firli Bahuri diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Ketua KPK.

Pada Jumat, 1 Desember kemarin, Firli diperiksa oleh polisi di Bareskrim Polri. Sejumlah orang di antaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga aktivis antikorupsi mendesak agar polisi langsung menahan Firli Bahuri.

“Firli Bahuri harus segera ditahan karena bahaya sekali kalau dia di luar. Dia bisa mempengaruhi proses praperadilan, bisa menghambat, dan bisa menghilangkan barang bukti. Makanya dia harus segera ditahan,” kata Abraham Samad, Kamis, 30 November 2023. (*)

Penunjukan Nawawi sebagai Ketua KPK sementara ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 tanggal 24 November 2023.

Banyak masyarkat yang tidak mengenal dan ingin tahu sosok Nawawi.

Berikut gambaran singkat sosok Nawawi Pomolango.

Sebelum ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango merupakan salah satu Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Dia merupakan komisioner KPK yang berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor). Selama berkiprah sebagai hakim, Nawawi kerap menangani berbagai kasus korupsi.

Harta Kekayaan Nawawi Pomolango

Lantas, berapa harta kekayaan Nawawi Pomolango?

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menduga setiap kali bertemu Firli, SYL menyerahkan uang.

“Itu materi penyidikan ya, tetapi pada prinsipnya masih dugaan tindak pidana korupsi. Setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta, terjadi beberapa kali pertemuan dan diduga terjadi penyerahan uang,” ujar Ade di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 24 November 2023.

Kapan saja pertemuan antara SYL dan Firli Bahuri dilakukan, Ade tidak menjelaskan secara detail.

Kata Ade, untuk melanjutkan penyidikan demi mengungkap kasus ini, penyidik akan memeriksa empat pimpinan lainnya di KPK sebagai saksi, setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemeras SYL.

“Kami agendakan minggu depan memeriksa para pimpinan KPK lainnya dimulai hari Senin, 27 November hingga sepekan ke depan,” ungkap Ade.

Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Firli Bahuri sebagai tersangka. Namun, Ade tak menyebutkan kapan Firli akan diperiksa.

“Nanti akan kami update berikutnya informasi rencanaan pemeriksaan tersangka FB (Firli Bahuri),” tuturnya.

“Tetapi yang jelas, mulai tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tindak lanjut penyidikan terkait permintaan keterangan-keterangan, baik terhadap para saksi maupun ahli, sudah mulai dilakukan,” sambung Ade.

Polisi menetapkan Firli Bahuri sebagak tersangka pada Rabu, 22 November 2023 malam.

“Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” ucap Ade. (*)

Firli keluar dari Kompleks Mabes Polri sekitar pukul 14.30 WIB. Dia keluar dari pintu Gedung Rupatama Mabes Polri. Gedung ini memiliki akses untuk menuju ke Gedung Bareskrim.

Begitu di luar gedung, Firli yang mengenakan baju batik warna cokelat dan masker di wajahnya langsung naik ke mobil Hyundai hitam bernopol B 1917 TJQ.

Setelah di dalam mobil, Firli seolah-olah sengaja bersembunyi dari kejaran media. Dia bersandar menyembunyikan badannya agar tidak terlihat dari luar.

Tak hanya itu, Firli juga menutup wajahnya dengan tas berwarna hitam serta tangan.

Beberapa wartawan berusaha mengikuti mobil yang ditumpangi Firli itu. Namun mobil tersebut tetap berjalan menuju pintu keluar Mabes Polri. Bahkan kaki salah seorang wartawan terlindas ketika ingin mengambil foto Firli yang bersembunyo di dalam mobil.

Terpisah, kuasa hukum Firli, Ian Iskandar tidak memberitahu materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik.

“Yang bisa kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang sifatnya normatif. Hari ini juga Pak Firli menyerahkan LHKPN yang sempat diminta oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kita sudah serahkan dokumen itu,” kata Ian.

Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Firli. Sebelumnya dia telah diperiksa di Bareskrim oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim pada Selasa (24/10) lalu.

Firli Bahuri diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini sudah naik statusnya menjadi penyidikan.

Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dan Yasin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis di Jakarta. Foto momen pertemuan itu beredar luas di dunia maya. (*)

TANGERANG, Eranasional.com – Sedikitnya 10 orang yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kota Tangerang diamankan polisi. Mereka melakukan pemerasan terhadap tamu hotel yang menginap dengan wanita yang diduga bukan istrinya.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol Rio Tobing mengatakan awalnya pihaknya menerima aduan melalui hotline center 110. Pengadu melaporkan adanya pemerasan oleh sekelompok orang.

“Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat melalui hotline 110 ada tamu hotel berinisial KT yang dikelilingi oleh 10 orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap korban ini,” kata Kompol Rio saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Selain pengaduan hotline, Polres Metro Tangerang Kota juga menerima laporan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada tanggal 4 Agustus.

“Nomor laporan PHRI LP/B/966/VIII/2023/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tanggal 4 Agustus 2023,” terangnya.

Dalam laporannya tersebut, PHRI melaporkan ada sejumlah orang yang mengaku-ngaku berprofesi sebagai wartawan melakukan pemerasan. Tindakan mereka dianggap telah merugikan para pengusaha hotel,” jelas Rio.

Kronologis Kejadian

Kompol Rio Tobing menceritakan peristiwa tindak pidana pemerasan ini terjadi di sebuah perumahan di Karawaci, Kota Tangerang, Jumat (4/8). Awalnya, korban didatangi oleh tersangka yang mengancam akan memberitakan korban di media karena menurunkan wanita di hotel.