BOGOR, Eranasional.com – Menteri PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan adalah manusiawi. Menurut Menteri Bintang, perbuatan para pelaku pemerkosaan sudah tidak manusiawi.

Demikian dikatakan Bintang kepada wartawan dalam acara media gathering Kementerian KPPPA di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/2/2023).

Mulanya, Menteri Bintang mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Roby Hitipeuw atas kasus pemerkosaan.

Robby Hitipeuw merupakan warga kecamatan Baguala, Ambon, Maluku yang tega memerkosa lima orang anak dan dua cucu kandungnya.

“Kami mengapresiasi, karena ketika diberi hukuman yang seimbang, kami ingat sekali kasus Ambon ketika kasus ini mencuat Juni 2022 kita sudah sampaikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku,” ujar Bintang.

Ia menuturkan perbuatan pelaku tidak manusiawi mengingat korbannya banyak. Apalagi, para korban merupakan anak dan cucu kandung pelaku sendiri.

Untuk itu Bintang menegaskan kembali bahwa hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan merupakan hukuman yang manusiawi.

“Bagaimana dalam satu rumah menyetubuhi lima anaknya. Kemudian juga mencabuli cucunya, kan tidak manusiawi. Kalau hukuman seumur hidup ini kalau ada yang mengatakan tidak manusiawi bagi saya itu sangat manusiawi. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan sama dengan hukuman mati yang kasus di Jawa barat,” ujarnya.

Menurut Bintang, hukuman berat terhadap pelaku kekerasan seksual diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Hal itu sama seperti hukuman mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan, seorang guru yang memerkosa 13 santriwati di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Sementara itu terkait pendampingan terhadap korban, Bintang menuturkan hingga saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Sosial setempat melakukan pendampingan psikososial terhadap korban. **

JAKARTA, Eranasional.com- Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari ihwal penghentian penyidikan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM, ND yang diperkosa oleh empat rekan kerjanya.

Dia menegaskan, pemerkosaan biadab dan sudah cukup bukti tindak pidananya ini tak bisa ditutup dengan alasan pencabutan laporan.

Mahfud mengemukakan, dalam hukum pidana yang bisa dicabut dan menghentikan proses hukum itu “pengaduan”, bukan “laporan”.

“Harus dipahami ya: ‘Laporan’ dan ‘Pengaduan’ itu beda. Harus diingat, penyelesaian dengan ‘restorative justice’ (RJ) tak bisa diberlakukan untuk kejahatan serius,” ucapnya dalam unggahannya, Selasa, (22/11/2022).

Menurutnya, restorative justice hanya untuk delik aduan dan perkara ringan lain. Kalau korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain itu tak bisa pakai RJ.

“Kalau semua kejahatan bs pakai RJ maka bisa kacau negara ini. Pahami,” tambahnya.

Berdasarkan,Rakor di Polhukam (21/11/22) kata Mantan Ketua MK ini, telah mengoreksi SP3 Polresta Bogor yang dihadiri oleh Kabareskrim POLRI, Pimpinan LPSK, Kem. UMKM, Kem. PPA, Kejaksaan Agung, dan Kompolnas.

“Semua sepakat, tak perlu Pra Peradilan, cukup dgn gelar perkara khusus: SP3 dicabut, perkara dilanjutkan,” tandasnya.

Diketahui, ada empat tersangka dalam kasus tersebut yakni ZPA (saat itu masih CPNS Kemenkop UKM), WH (PNS), ZF (honorer), dan NN (office boy).

Perlu Diketahui, penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya pernikahan korban atas nama NDNC dengan ZPA (tersangka) pada 13 Maret 2020 dengan kutipan akta nikah nomor 0238/066/III/2020 yang tercatat di KUA Cilandak Kota Jakarta Selatan, serta perjanjian kedua belah pihak.

Eranasional.com – Ketua DPR R Puan Maharani menyoroti sejumlah kasus kekerasan seksual yang belakangan terjadi. Terlebih Puan turut menyampaikan keprihatinan atas kasus pemerkosaan anak 14 tahun di Bandung, Jawa Barat.

Puan meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pemerkosaan dan penjualan anak dengan menangkap seluruh pelaku yang terlibat.

“Saya percaya jajaran Polri akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menangkap para pelaku yang memperkosa dan terlibat dalam praktik penjualan anak di bawah umur tersebut,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).

Diiketahui sejauh ini polisi sudah berhasil menangkap pelaku. Namun belum semua pelaku yang terlibat diamankan. Karena itu Puan mengingatkan kepolisian untuk gencar lakukan penindakan.

“Perbuatan mereka sangat tidak berperikemanusiaan dan harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Puan.