JAKARTA, Eranasional.com – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut mengomentari kasus Rocky Gerung yang kini sedang ramai.

Sesuai kapasitasnya sebagai pengacara, Hotman berbicara soal pengaduan atau laporan sejumlah pihak kepada kepolisian atas ucapan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi.

Dikutip dari akun media sosial Xwitter pada Jumat, 4 Agustus 2023, menurut Hotman, terkait kasus Rocky Gerung, satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE).

 “Apa upaya hukumnya, apa sanksi hukumnya, satu satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung, hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik,” terangnya.

Masalahnya kata dia, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi.

“Apabila bapak presiden merasa dirugikan, harus bapak presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktik undang-undang ITE sekarang ini,” terangnya.

Hotman memberikan contoh kasus seperti yang dialaminya, dituduh melakukan kejahatan seks dan memiliki kelainan seksual yang kemudian diunggah di Instagram. 

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu tanggapi soal relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait hinaannya ‘bajingan tolol’.

Dia menanggapinya santai dan mengaku hanya fokus bekerja saja.

“Itu hal-hal kecil. Saya kerja saja,” ujar Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8).

Dia pun tak menanggapi lebih jauh terkait dugaan hinaan itu.

Diberitakan sebelumnya sekelompok relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas perkataanya ‘bajingan tolol’

Hanya saja laporan itu ditolak Bareskrim Polri karena hanya delik aduan.

Adapula kelompok relawan lain yang melaporkan Rocky Gerung serta Refly Harun terkait hal sama ke Polda Metro Jaya pada hari yang sama.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi belum ada rencana menempuh jalur hukum atas pernyataan Rocky Gerung.

Hal itu disampaikan Mahfud MD menjawab banyak pertanyaan dari akademisi dan aktivis soal sikap pemerintah atas ucapan Rocky Gerung.

Mahfud pun menegaskan pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan.

“Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu, banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diam saja kepala negara dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/8).

Terkait penghinaan, Mahfud memberi contoh pada pengalaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melaporkan Zaenal Ma’arif pada 2007.

Eks Wakil Ketua DPR itu dilaporkan karena pernyataan yang menyebut SBY pernah menikah sebelum masuk Akademi Militer (Akmil).

“Dulu Pak SBY mengadu dan yang diadukan dihukum, dulu Zaenal Ma’arif itu Wakil Ketua DPR, Eggi Sudjana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu dan diproses, ini Pak Jokowi tidak mau mengadu,” ucapnya.