JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertemu dengan tersangka suap perkara di Mahkamah Agung (MA), Dadan Tri Yudianto.

Disebut, Dadan Tri bertemu dengan Johanis Tanak di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

“Yang dilaporkan Pak JT (Johanis Tanak),” kata anggota Dewas KPK Harjono di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Kata Harjono, saat Dewas KPK masih mempelajari laporan terkait dugaan pertemuan itu, dan belum mengetahui kapan Tanak akan diperiksa.

“Pengaduannya sudah ada. Sedang dipelajari,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan pertemuan pimpinan KPK dengan tahanan kasus suap MA. Namun, dia tidak mengetahui sosok pelapor dalam laporan tersebut.

“Saya tidak tahu siapa pelapornya,” kata Albertina.

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku sudah mendapat informasi soal dugaan adanya tahanan kasus korupsi dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih menemui pimpinan KPK. Dewas sedang mendalami informasi ini.

“Itu masih kita dalami,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).

Informasi yang didapat, kejadian ini pada 28 Juli 2023. Lantai 15 adalah ruangan pimpinan KPK. Tahanan itu disebut-sebut adalah tersangka kasus dugaan suap di Mahkamah Agung (MA).

Belum dapat dipastikan, siapa pimpinan KPK yang ditemui tahanan tersebut. Bila pun benar, ada aturan di KPK yang tidak memperbolehkan pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara.

Dikonfirmasi kabar tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum dijawab. Pesan WhatsApp (WA) yang disampaikan belum dibalas. Demikian juga jajaran pimpinan KPK.

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengomentari informasi itu.

“Pimpinan KPK lagi, lagi-lagi pimpinan KPK,” tulis Novel dalam akun X (Twitter) miliknya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua unit mobil mewah milik Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan dua mobil mewah milik Hasbi Hasan yang disita adalah Ferrari dan McLaren.

“Di antaranya satu unit Ferrari type California warna merah metalik dan satu unit mobil merek McLaren type MP4-12C 3.8 warna volcano yellow,” kata Ali Fikri, Kamis (13/7/2023).

Asal-usul mobil mewah milik Hasbi Hasan pernah diungkap KPK dan muncul di persidangan. Hasbi diduga pernah menerima mobil mewah dari mantan komisaris anak usaha BUMN bernama Dadan Tri Yudianto.

Akan Dimiskinkan KPK

Saat ini Hasbi Hasan telah ditahan KPK dengan tuduhan menerima aliran uang suap senilai Rp3 miliar dari Dadan Tri Yudianto.

Uang suap itu diberikan agar Hasbi menggunakan kewenangannya sebagai Sekretaris MA dalam menangani perkara kasasi di MA.

Selain dituduh menerima suap, KPK menjerat Hasbi dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Kami akan menyertakan TPPU di dalam penanganan tindak pidana korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/7) lalu.

Dijelaskan Firli, penerapan pasal TPPU bertujuan untuk mengembalikan, memulihkan keuangan negara.

Pasal itu juga memungkinkan seorang koruptor dimiskinkan dengan menyita aset pelaku yang diduga didapat dari hasil korupsi.

“Kita memberantas korupsi tujuan mengembalikan kerugian negara dan menjadi efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi,” ujar Firli.

JAKARTA, Eranasional.com – Masih berusia 36 tahun, Muhajir Habibie didakwa menjadi perantara suap sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA). Tugasnya menjadi tim penghubung antara pihak berperkara dengan Hakim Agung.

Disebut-sebut, uang dari pihak berperkara mengalir melalui Muhajir Habibie hingga sampai ke tangan Hakim Agung.

Dalam dakwaan KPK yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (SIPP PN) Bandung, Selasa (14/2), Muhajir sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di MA bagian Staf Kepaniteraan.

Pria kelahiran 4 Juni 1987 ini tinggal di Bina Indung Pondok Gede Bekasi dan Apartemen Rasuna Tower, Jakarta Selatan.

Muhajir menghabiskan masa kecilnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan mulai menapakan kaki di Jakarta ketika meneruskan sekolahnya ke tingkat SMP pada tahun 2002.

Muhajir tercatat sebagai alumni SMAN 79 Jakarta Selatan pada 2005. S1 nya di STMIK Dipanegara diselesaikan pada 2010. Setelah itu ia menjadi PNS MA dengan posisi bergant-ganti.

Pada 1 Januari 2011 hingga 21 Mei 2012 dia ditempatkan sebagai Staf Kepaniteraan. Lalu, pada 12 Juni 2020 dia ditugaskan di bagian Analis Data dan Informasi Kepaniteraan.

Jabatan terakhirnya adalah Pranata Peradilan Ahli Muda Kepaniteraan yang diembannya sejak tanggal 26 November 2021.

Muhajir Habibie disebut-sebut menjadi perantara suap di empat kasus yakni:

1. Kasus Pailit Rumah Sakit di Makassar

Diceritakan Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa memesan alat kesehatan kepada PT Mulya Husada Jaya pada 12 Juli 2019. Pembayaran dicicil dengan agunan 2 sertifikat tanah dan bangunan. Nilai kredit Rp2,3 miliar.

Singkat cerita, RS Sandi Karsa tidak bisa membayar utangnya dengan lancar. Akhirnya PT Mulya Husada Jaya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Neger (PN) Makassar pada awal 2022.

Sebagai kreditur kedua yaitu PT Internusa Dua Medika yang memiliki piutang Rp1 miliar. Pada 24 Maret 2022, PN Makassar mengabulkan permohonan PKPU PT Mulya Husada Jaya.

“Selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil,” demikian bunyi dakwaan itu.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra, diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Dito Mahendra telah hadir pada Senin (6/2) kemarin. Kedatangan kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut setelah tiga kali mangkir dari panggilan KPK. KPK menduga Dito menerima aliran dana dari Nurhadi.

Sebelumnya, Dito Mahendra disorot publik karena melaporkan Nikita Mirzani dan membuat artis tersebut sempat mendekam di penjara Lapas Serang, Banten.

Kronologi Kasus Dito Mahendra

Nurhadi adalah terpidana kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Usai perkara itu divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK mengendus Nurhadi menyamarkan harta kekayaan yang didapat dari hasil korupsi. Dito disebut-sebut ada kaitannya dengan kasus suap Nurhadi itu.

“Kami mendalami antara lain pengetahuan saksi ini (Dito Mahendra) mengenai dugaan adanya aliran dana berkaitan dengan tersangka Nurhadi dan kawan-kawan,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Dalam pemeriksaan Dito tersebut, penyidik mengonfirmasi aset yang diduga masih berkaitan dengan Nurhadi termasuk di antaranya adalah kepemilikan satu unit mobil. Kendaraan itu adalah sebagian aset yang bisa disampaikan KPK pada publik.

“Satu di antaranya adalah kepemilikan kendaraan mobil,” ungkapnya.

Saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. KPK menilai keterangan yang diberikan Dito termasuk penting terkait kasus Nurhadi.