JAKARTA, Eranasional.com – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/7). Sebelumnya Hasbi lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penahanan terhadap Hasbi Hasan untuk kepentingan penyidikan.

“Ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan,” kata Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Firli menyebutkan Hasbi ditahan di Rutan KPK yang berada di Gedung Merah Putih hingga tanggal 31 Juli 2023.

Pada kesempatan itu, Hasbi turut dihadirkan dengan mengenakan rompi berwarna oranye ciri khas tahanan KPK.

Selain itu, KPK juga mencegah alias mencekal Hasbi dan tersangka lainnya Dadan Tri Yudianto bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Hasbi Hasan dicekal per tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 9 November 2023. Sementara itu, Dadan Tri lebih dulu dicekal per tanggal 12 Januari sampai 12 Juli 2023.

Hasbi sempat tidak terima dirinya dijadikan tersangka. Dia mengajukan permohonan praperadilan pada 26 Mei 2023. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Sujono menolak gugatan praperadilan tersebut.

Alimin menilai penyidikan yang dilakukan oleh KPK hingga menetapkan Hasbi sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengajuan praperadilan yang diajukan tersangka kasus suap terhadap hakim agung, Dadan Tri Yudianto, ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim menyatakan menolak permintaan Dadan Tri agar KPK menghentikan penyidikan kasusnya.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan praperadilan tersangka (Dadan Tri Yudianto) untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (26/6/2023).

Hakim menolak praperadilan yang diajukan Dadan Tri karena bukti yang disodorkan tidak relevan dengan penyidikan KPK.

“Praperadilan pemohon tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya. Ada alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan,” jelas hakim.

Sebagai informasi, dalam permohoannya, Dadan Tri meminta KPK menghentikan penyidikannya. Dia juga menilai status tersangka yang dikenakan pada dirinya tidak sah.

“Memerintahkan kepada termohon (KPK) untuk menghentikan tindakan penyidikan terhadap pemohon,” demikian bunyi petitum tersebut.

Peran Dadan Tri Yudianto

KPK sudah menahan mantan Komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto (DTY) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia diduga sebagai penghubung ke Sekretaris MA Hasbi Hasan dan menerima sejumlah aliran dana.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan peran Dadan Tri berawal saat debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP ID), Heryanto Tanaka (HT), membahas soal pengurusan perkara yang dilakukan Theodorus Yosep Parea (YP) selaku pengacara Heryanto Tanaka.

“HT meminta bantuan tersangka DTY untuk mengurus perkara kasasi di MA terkait dakwaan Budiman Gandi Suparman agar dihukum bersalah dan juga untuk mengecek apakah pengacara YP dimaksud benar sedang bekerja mengurus dan mengawal perkara peninjauan kembali (PK) yang sedang berproses di MA mengenai kasus perselisihan KSP ID,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

JAKARTA, Eranasional.com – Akhir pekan lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) baru saja melantik tiga hakim agung yaitu Lucas Prakoso, Imron Rosyadi dan Lulik Tri Cahyaningrum. Namun, ketiganya tidak mengadili kasus-kasus pidana. Dengan begitu, hakim agung pidana kini tersisa 10 orang atau tiga majelis saja.

Diketahui, Lucas Prakoso dilantik menjadi hakim agung perdata. Sedangkan Imron Rosyadi menjadi hakim agung agama dan Lulik Tri Cahyaningrum hakim agung Tata Usaha Negara (TUN).

Juru Bicara MA, Suharto membenarkan pelantikan tiga hakim agung baru tersebut. Ketiganya dilantik bukan untuk menangani perkara pidana.

“Hakim agung kamar pidana hanya 10 orang, tambah 1 ketua kamar (Suhadi) dan 1 lagi Ketua MA,” kata Suharto, Senin (12/6/2023).

Adapun 10 hakim agung kamar pidana yang ada saat ini yaitu Salman Luthan, Surya Jaya, Desnayeti, Eddy Army, Soesilo, Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Suharto, Prim Haryadi, dan Yohanes Priyana.

Dengan jumlah tersebut, kata Suharto, kini majelis pidana tersisa tiga majelis dengan komposisi masing-masing tiga orang. “Sebab, Ketua MA tidak bersidang,” terangnya.

Jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban perkara yang ditangani MA. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang ditangani MA mencapai 28.284 perkara, dan 30 persen di antaranya adalah perkara pidana.

Oleh sebab itu, MA kini meminta Komisi Yudisial (KY) fokus mencari 8 calon hakim agung baru. Menanggapi permintaan MA itu, Komisioner KY mengundang seluruh elemen masyarakat, juga MA dan pemerintah, untuk mengusulkan para calon terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi hakim agung kamar pidana.

Sebagai informasi, pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Jika ada yang mendaftar langsung ke kantor KY, maka dipastikan akan ditolak. Dan, detail persyaratannya dapat diakses pada laman tersebut.

Berkas-berkas terkait persyaratan, lanjut Nurdjanah, kemudian dipindai dan disimpan dalam format PDF lalu diunggah di laman tersebut. Nantinya, para calon akan menjalani serangkaian tahapan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

“Bagi calon yang telah mengikuti seleksi dua kali berturut-turut, maka tidak dapat mengikuti seleksi periode ini. Kami juga meminta kepada para calon agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi,” pungkas Nurdjanah.