Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Dadan Tri Yudianto menilai dakwaan jaksa KPK tidak jelas dan membingungkan.

“Kami tadi menyampaikan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum KPK tersebut karena kami menilai dakwaan itu obscuur libel (tidak jelas) dan membingungkan (confuise),” kata tim penasihat hukum Dadan Tri, Rizky Rismawan usai persidangan, Selasa (7/11/2023).

Rizky menjelaskan, salah satu alasan dakwaan dianggap tidak jelas atau ‘kabur’ adalah karena Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wiraswasta, tapi didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, dimana subjek hukum pasal tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara.

“Bagaimana tidak, obscuur libel dan confuise, Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wiraswasta, tapi didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, dimana subjek hukum pasal tersebut adalah ASN atau penyelenggara negara,” jelas Rizky Rismawan.

Sementara itu, tim penesahat hukum Dadan Tri Yudianto lainnya, Alexander Kilikily Umboh menilai, dakwaan jaksa KPK membingungkan karena tidak menjelaskan tentang uang senilai Rp3 miliar yang disebutkan mengalir kepada sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

“Sementara terkait uang senilai Rp3 miliar yang disebutkan Penuntut Umum KPK dalam dakwaannya mengalir kepada sekretaris MA Hasbi Hasan, itu merupakan pinjaman Rosario Marshal (Hercules),” ujar Alexander.

“Uang sebesar Rp3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Hasbi Hasan, itu dipinjam oleh Rosario Marshal,” jelasnya melanjutkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Alexander berharap majelis hakim dapat menerima seluruh eksepsi, menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dakwaan dan dibebaskannya Dadan Tri dari segala tuntutan.

Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Santosa, dengan anggota Toni Irfan dan Mardiantos akan memberikan putusan sela atas eksepsi tersebut pada sidang berikutnya, Rabu (14/11) mendatang. (fyan)

Dalam penjelasannya, Margito berpendapat untuk menetapkan seseorang jadi tersangka harus ada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan harus ada orang yang diduga (melakukan penyuapan).

“Sprindik juga harus mengenal batas jangkauan dan orang yang diduga.  Karena itu, sprindik yang tidak ada namanya, tidak mengikat pada orang yang kemudian dijadikan tersangka,” kata Margito Kamis di PN Jaksel, Rabu (21/6/2023).

Dia juga memperdebatkan keterangan satu orang yang dijadikan landasan untuk menetapkan seseorang saksi dijadikan tersangka.

“Hal itu tidaklah  mungkin. Keterangan satu orang tidak dapat menentukan status hukum seseorang. Karena itu dipastikan bahwa keterangan itu tidak bersih dan tidak kokoh. Dari sisi administrasi hukum, menurut saya hal itu tidak mungkin,” jelasnya.

Karena itu, dengan tegas Margito menilai penetapan Dadan sebagai tersangka sangat janggal dan tidak dapat dibenarkan. “Karena setiap tersangka, harus diperiksa dengan dasar perintah atau sprindik sendiri. Tidak bisa menggunakan sprindik orang lain,” ujar Margito.

Hal senada dikatakan pakar hukum pidana dari UI, Dr Eva Achjani  Sulfa SH, yang juga dihadirkan sebagai ahli. Kata dia, penetapan seorang menjadi tersangka dengan menggunakan sprindik tersangka lain, maka penetapan itu tidak sah.

Di tempat yang sama, tim kuasa hukum Dadan Tri Yudianto, Alexander Kily Kily Umboh berharap hakim tunggal yang menangani perkara praperadilan kliennya akan memutuskan dengan seadil-adilnya.

“Sebagaimana yang kita tahu, praperadilan memiliki fungsi sebagai salah satu perwujudan penegakan hak asasi manusia dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari tugas praperadilan untuk memeriksa kelengkapan administratif dari sebuah tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum agar dipastikan tidak melanggar hukum maupun hak asasi manusia,” kata Alexander.

“Jadi ini merupakan salah satu hak klien kami dalam rangka mencari keadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Kami menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya hasil akhirnya nanti kepada hakim tunggal dengan memegang keyakinan bahwa Keadilan masih ada di negara kita yang tercinta ini,” sambungnya.

Sidang praperadilan dengam pemohon Dadan Tri Yudianto dipimpin oleh hakim tunggal Ahmad Suhel. Dan, akan digelar kembali, Kamis (22/6/2023), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari KPK.