Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

“Tentunya semua terbuka kemungkinan, pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi tersang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangan,” kata Jubir KPK Budi.

Meski begitu, Budi tidak mau berandai-andai kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan penyidik yang akan mengambil keputusan terkait perlu tidaknya Djaka dipanggil.

Dia hanya menyatakan lembaganya tentu masih keterangan dari pihak lain di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengusut permainan terkait importasi barang atau kepabeanan.

“Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” tandas Budi

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidiknya bakal terus mendalami aliran duit suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC Kemenkeu, termasuk jika uang itu ikut dinikmati oleh pucuk tertinggi atau Dirjen Bea Cukai.

“Iya (akan didalami ada tidaknya aliran uang ke Dirjen Bea Cukai, red),” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026) lalu.

Menurut Purbaya, Kemenkeu akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat pajak tersebut. Namun, Purbaya menegaskan pihak Kemenkeu tak mengintervensi kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak tersebut.

“Kalau saya ditanya, kenapa kamu bilang kamu akan mendampingi secara hukum , itu kan masih pegawai Keuangan. Sebelum dia memutuskannya di pengadilan, dia masih pegawai Keuangan. Jadi kita akan redam terus,” katanya ditemui di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Purbaya mengatakan masih akan melihat proses hukum yang berjalan. Selama belum memutuskan, Purbaya akan mendampingi secara hukum pegawai DJP yang terlibat. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi, ia akan memulai DJP dengan melakukan rotasi.

“Nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatannya terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa,” kata Purbaya.

“Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu,” tandas dia.

Kemarin, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat DJP, Selasa (13/1). Hal tersebut dibenarkan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Benar. Penyudik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” katanya saat dikonfirmasi.

Penggeledahan ini diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

Istri Dadan Tri, Riris Riska Diana teriak histeris begitu mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan kepada suaminya tersebut.

JPU KPK menilai Dadan Tri terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp11,2 miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka.

Riris yang berteriak berulang kali berusaha ditenangkan oleh kerabatnya yang juga hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa, Dadan Tri terbukti menjembatani Tanaka untuk memberikan suap kepada eks Sekretaris MA, Hasbi Hasan guna mengkondisikan perkara KSP Intidana yang sedang bergulir di MA.

Selain pidana badan, Dadan Tri juga dituntut pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Tak hanya itu, Dadan Tri juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp7,9 miliar subsider tiga tahun penjara.

Dadan Tri disebut dikenalkan dengan Hasbi Hasan oleh istrinya, Riris Riska Diana pada tahun 2022. Usai berkenalan, Dadan dan Hasbi Hasan aktif melakukan komunikasi.

Singkat cerita, seseorang bernama Timothy Ivan Triyono menemui Dadan Tri yang diketahui mengenal banyak pejabat, salah satunya Hasbi Hasan.

Kepada Dadan Tri, Timothy menyampaikan keinginannya akan mempertemukan eks Komisaris Wika Beton tersebut dengan Heryanto Tanaka yang tengah mengalami permasalahan hukum di MA.

Setelah itu, Dadan Tri bersama istrinya dan Timothy menemui Heryanto Tanaka di Semarang pada Maret 2022.

Dalam pertemuan tersebut Dadan menyatakan akan membantu persoalan Tanaka melalui Hasbi Hasan.

Setelah itu, Dadan Tri bersama istrinya menemui Hasbi Hasan dalam rangka meminta bantuan mengurus perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman. Dan, Hasbi Hasan menyanggupinya sebagaimana keinginan Heryanto Tanaka dengan syarat diberikan uang senilai Rp3 miliar untuk mengkondisikan perkara kasasi KSP Intidana.

Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada September 2022. (*)

Saat dikonfirmasi, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan uang yang diduga diterima oleh pejabat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo hanya sebesar Rp12 miliar. Menurut Budi Arie, angka itu terbilang kecil atau tidak signifikan.

“Mohon maaf, nilainya tidak terlalu signifikan. Kalau bicara proyek, cuma Rp12 miliar, apalagi jika dibandingkan sebelumnya yang namanya BP3I, sebelum berganti nama menjadi BAKTI,” kata Budi Arie saat ditemui di kantor PBNU, Kramatjati, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2024.

Meski begitu, Budi Arie mempersilakan penegak hukum untuk mengusut dugaan suap tersebut.

“Tapi, kalau memang ada masalah hukum silakan saja. Tapi, menurut saya skalanya kecil dan enggak terlalu urgent juga,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan, kasus dugaan suap ini terjadi sudah lama. Bahkan, menurutnya, Dirut BAKTI Kemenkominfo yang menjabat saat itu sudah meninggal dunia.

“Itu peristiwa tahun 2012-2015, 2015-2018, peristiwa itu sudah lama. Dan kebetulan dirutnya Pak Aji sudah almarhum. Ini kan sebetulnya sudah lama, sudahlah. Kalau saya mau bicara ini kan persaingan antar korporasi internasional,” ujar Budi Arie.

Budi Arie kembali menegaskan, dia tetap mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut.

Secara pribadi, kata Budi Arie, dirinya sudah memerintahkan bawahannya untuk menelusuri dugaan suap dari perusahaan asal Jerman tersebut.

“Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa hal-hal itu. Tapi masalahnya ini dirut yang saat itu sudah almarhum. Tapi, kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silakan saja,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan Jerman, SAP SE diduga menyuap pejabat Indonesia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BAKTI Kemenkominfo.

Kabar dugaan suap itu tertuang dalam rilis pers dari United State Departement of Justice U.S. DOJ atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 10 Januari 2024.

Perusahaan di bidang penyediaan software atau perangkat lunak itu dinilai melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FPCA).

SAP SE disebut menyuap dan memberikan hadiah dalam bentuk uang dan barang mewah selama 2015-2018 kepada pejabat Afrika Selatan dan Indonesia.

SAP SE menyuap pejabat Indonesia seperti KKP dan BAKTI Kemenkominfo yang dulu bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Atas tindakan itu, SAP SE didenda lebih dari US$220 juta atau sekitar Rp3.422.221.000.000 untuk menyelesaikan penyelidikan di Departemen Kehakiman AS dan Securities and Exchange Commision (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa. (*)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan dalam operasi senyap itu tim penyelidik dan penyidik KPK menangkap penyelenggara negara yang diduga menerima suap.

“KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap,” kata Nurul Ghufron, Kamis, 11 Januari 2024.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti, di antaranya sejumlah uang.

Dia menyatakan, KPK akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman dalam kasus ini. (*)

“Analisa dan keyakinan saya, Harun Masiku sudah meninggal dunia,” kata Bonyamin, Selasa, 21 Desember 2024.

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Bukan tanpa dasar Bonyamin berkeyakinan seperti itu. Katanya, politisi PDIP tersebut tidak punya cukup banyak uang untuk bersembunyi.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Harun Masiku juga bukan berasal dari keluarga yang cukup mapan, bukan dari keluarga kaya,” ungkapnya.

“Jadi lawyer tidak laris, pernah kerja hanya legal di bank, kemudian jadi tenaga ahli DPR. Itu enggak banyak uangnya,” sambung Bonyamin.

Dengan kondisi tersebut, Bonyamin berpandangan, Harun Masiku tidak mungkin masih bertahan dalam persembunyiannya.

Dia menilai, KPK dengan sumber daya yang ada seharusnya bisa dengan mudah menangkap Harun Masiku jika memang masih hidup.

Saksi yang disebut-sebut berusaha bunuh diri itu adalah ajudan Abdul Gani.

Saksi itu dikabarkan melukai tangannya saat berada di ruang pemeriksaan.

Menanggapi isu itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyangkal kabar tersebut.

Kata Alex, peristiwa yang sebenarnya adalah saksi tersebut terjatuh.

“Informasinya sakti itu terpeleset,” kata Alex Marwata, Kamis, 28 Desember 2023.

Saat ini, kata Alex, saksi tersebut telah menjalani perawatan di rumah sakit.

“Pimpinan KPK tidak mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana kondisi saksi. Mungkin sudah keluar rumah sakit,” ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin, 18 Desember 2023. Dia kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan KPK.

Abdul Gani diduga menerima suap Rp2,2 miliar. Uang itu diduga digunakan Abdul Gani untuk membayar penginapan di hotel hingga perawatan gigi.

Abdul Gani juga diduga mendapat setoran dari ASN Maluku Utara untuk rekomendasi jabatan.

Selain Abdul Gani Kasuba, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala BPPJ Malut Ridwan Arsan dan ajudan Abdul Gani bernama Ramadhan Ibrahim, serta dua orang dari pihak swasta yakni Stevi Thomas dan Kristian Wuisan sebagai tersangka. (*)

Peristiwa itu, Selasa (21/11) saat Komisi III menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempersilakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memaparkan data.

Namun, ketika Yasonna hendak berbicara, Benny lebih dulu menginterupsi.

“Sebentar pak, interupsi pak,” ucap Benny K Harman.

Mendengar itu, Habiburokhman mempersilakan Benny dan meminta Menteri Yasonna untuk menunggu. “Silakan pak Benny,” kata Habiburokhman.

Ketika diperbolehkan bicara Benny langsung menyinggung status Eddy Hiariej sebagai tersangka di KPK.

“BPK sangat menyesalkan sangat menyesalkan dan pada kesempatan ini kami meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK,” kata Inspektur Utama BPK Nyoman Wara dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023).

Nyoman menegaskan, BPK mendukung proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dia katakan, BPK juga akan memberikan sanksi Kepad pegawainya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etik.

“Terkait OTT yang dilakukan KPK kepada oknum BPK, kami menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus dimaksud. Secara internal BPK tidak mentolerir dan pasti akan menindak tegas oknum BPK yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai,” ucapnya.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso sebagai tersangka. KPK menyebut suap yang diterima tiga oknum pegawai BPK berupa uang tunai Rp960 juta dan satu jam tangan merek Rolex.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan suap itu diduga diberikan oleh Yan Piet agar temuan tim pemeriksa dari BPK Papua Barat menjadi tidak ada. Dan, uang tersebut diberikan secara bertahap di lokasi yang berbeda-beda.

“Adapun rangkaian komunikasi tersebut di antaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari Tim Pemeriksa BPK menjadi tidak ada,” ungkap Firli.

Namun, Firli tidak menyebutkan kapan dan di mana Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso memberikan uang suap tersebut.

Kata Firli, Yan Piet memberikan uang suap kepada tiga oknum pegawai BPK, melalui orang kepercayaannya.

“Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan YPM (Yan Piet Mosso) melalui ES dan MS pada PLS, AH dan DP sekitar Rp940 juta dan satu buah jam tangan merek Rolex,” jelas Firli.

Dalam kasus dugaan suap ini, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang terdiri dari pemberi dan penerima suap.

Tersangka pemberian suap:

1. Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso

2. Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat

3. Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle

Tersangka penerima:

1. Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing

2. Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa

3. Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung. (*)

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan totalnya ada lima orang yang diamankan pada OTT tersebut.

“KPK telah melakukan penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi, yakni Pj Bupati Sorong, kepala dinas, dua orang BPK dan pejabat lainnya,” kata Ali di Jayapura, Senin (13/11/2023).

Ali menjelaskan, OTT ini terkait dengan dugaan pengondisian hasil temuan pemeriksaan hasil audit oleh BPK di Pemprov Papua Barat Daya tahun 2023, satu di antaranya menyasar Kabupaten Sorong.

Kata Ali Fikri, sebenarnya KPK sudah mendalami kasus tersebut selama beberapa bulan terakhir hingga akhirnya dilakukan OTT.

“Yang pasti lebih dari dua bulan atau bahkan tiga bulan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk ke KPK dan kemudian diverifikasi, ditelaah dan kemudian kami bergerak ke lapangan,” ungkapnya.

Dalam OTT ini, turut diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti. Namun, dia tidak menyebutkan jumlah nominalnya dari lima orang tersebut.

KPK mencurigai uang tersebut merupakan bagian dari suap yang diberikan pejabat pemerintah daerah kepada pegawai BPK untuk mengkondisikan laporan hasil pemeriksaan keuangan di daerah setempat. (*)

Kata Alex, surat penetapan Eddy Hiariej sudah ditandatangani sekitar dua pekan yang lalu. Ada tiga tersangka lainnya selain Eddy.

“Penetapan tersangka kepada Wamenkumham benar, dan sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Alexander Marwata, Kamis (9/11/2023).

Lanjut Alex, dari empat tersangka tersebut rinciannya adalah tiga penerima dan satu lagi pemberi gratifikasi.

Kasus ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana operasional Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe sebesar Rp 1 triliun per tahun, yang di dalamnya untuk biaya makan Lukas Enembe Rp1 miliar per hari.

“Penyelidikan sudah masuk tahap akhir,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Senjmin (14/8/2023).

Namun, Asep tidak menyebutkan perbuatan Lukas yang diduga masuk unsur pidana korupsi terkait dana operasional tersebut.

Sebagai informasi, dana operasional Lukas Enembe selama menjabat sebagai Gubernur Papua termasuk untuk makan dan minumnya setiap hari sebesar Rp1 miliar.

Menanggapi biaya makan dan minum Lukas Enembe sebesar Rp1 miliar, Asep membenarkan.

“Iya betul. Nanti kita umumkan, karena yang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengungkapkan penyelewengan dana operasional Lukas Enembe mencapai Rp1 triliun, yang di dalamnya terdapat anggaran makan per hari sebesar Rp1 miliar.

Kata Alex, setiap tahunnya dana operasional Lukas sebesar Rp1 triliun lebih, tapi pertanggungjawaban keuangannya fiktif.

“Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD,” kata Alex, Senin (26/6/2023).

Terungkap, dana operasional itu mayoritas digunakan untuk keperluan makan dan minum Lukas Enembe. KPK pun menelusuri dengan mengecek ke sejumlah tempat yang tertera dalam kuitansi penggunaan dana operasional.

“Sebagian besar sudah kita telisik itu dibelanjakan untuk biaya makan dan minum,” tuturnya.

“Bayangkan kalau Rp1 triliun itu sepertiga digunakan makan dan minum, berarti setiap hari menghabiskan Rp1 miliar untuk belanja makan dan minum,” sambungnya.

KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyelewengan dari laporan pertanggungjawaban dana operasional yang dipakai Lukas Enembe. Kata dia, banyak laporan pengeluaran yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas.

Lukas Enembe telah dijerat dengan tiga kasus korupsi mulai dari gratifikasi, suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus suap dan gratifikasinya saat ini pada tahap persidangan.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  mengabulkan permohonan pembataran penahanan yang diajukan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe untuk dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Lukas Enembe meminta mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto menanganinya.

Tak hanya itu, Lukas mengatakan dirinya akan membayar sendiri biaya perawatannya.

“Silakan, kemarin saudara (Lukas Enembe) bermohon kepada majelis untuk diperiksa dokter Terawan, sehingga dalam penetapan ini kami memerintahkan penuntut umum untuk dibantarkan di RSPAD Gatot Soeboroto bertepatan dokter ytang ditunjuk oleh terdakwa dan keluarga adalah dokter Terawan yang berdinas di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Hakim Ketua Rianto Ada Pontoh dalam persidangagn di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/6/2023).

Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan akan membawa terlebih dahulu Lukas Enembe ke RSPAD untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah perlu dirawat atau tidak.

“Akan kami laksanakan dengan membawa ke rumah sakit kepada dokter yang dimaksud tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila kemudian dokter memutuskan untuk dirawat maka kami akan membantarkan sesuai rekomendasi dokter,” ucap Jaksa KPK.

Pengacara Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengatakan Lukas akan menanggung biaya perawatannya dengan uang pribadi.

“Pak Lukas menyatakan, akan membiayai sendiri untuk kesehatannya,” ucap Petrus kepada majelis hakim.

Untuk diketahui, Lukas Enembe mendapat izin untuk menjalani perawatan pada 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023.

Lukas Enembe mengajukan permohonan dibantarkan ke RSPAD akan beranggapan membutuhkan perawatan medis.

Meski mengabulkan permohonan pembantaran, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Lukas Enembe. Dengan begitu, sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi ini berlanjut ke tahap pembuktian.

“Mengadili, menyatakan nota keberatan atau eksepsi tim penaihat hukum terdakwa Lukas Enembe tidak dapat diterima,” tegas hakim.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga finalis ajang pencarian bakat “Indonesian Idol”, Windy Yunita Ghemary atau Windy Idol, mengelola aset rumah serta menerima aliran dana dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan yang sekarang sudah menjadi tersangka.

“Sejauh ini ada dugaan rumah yang terletak di Jakarta Selatan (dikelolah Windy),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Selasa (6/6/2023).

Meski demikian, Ali tak membeberkan lebih rinci mengenai nilai rumah yang dikelola oleh Windy tersebut. KPK, Kata Ali, saat ini masih terus melakukan pendalaman

“Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki,” tegas Ali.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu juga menyampaikan hal senada. Dia hanya berjanji bakal mempublikasikan nilai aset-aset terkait Windy dan Hasbi dalam beberapa waktu ke depan.

“Karena jumlahnya harus tepat. Nanti akan saya sampaikan,” ujar Asep.

Diketahui sebelumnya, Windy Idol sudah pernah diperiksa oleh KPK terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Hasbi Hasan.

Penyidik menanyakan Windy Idol soal aset Hasbi Hasan yang dikelolanya.

“Didalami terkait penjelasan dan pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak yang terkait perkara ini,” jelas Ali pada saat itu.

“Saksi ini (Windy) juga dikonfirmasi terkait dugaan adanya aset-aset yang dikelola saksi,” kata Ali.

Di tengah kabar tersebut, Windy Idol juga sempat diisukan sebagai istri dari Hasbi Hasan. Namun, semua itu dibantah oleh Windy Idol usai diperiksa oleh KPK.

“Tidak betul. Kalau Mas Hasbi saya pernah kenal, karena saya dulu pernah ada nanya-nanya pendidikan-pendidikan Atena Jaya (rumah produksi musik), sempat kenal,” ucap Windy Idol.

Meski begitu, hingga kini penyidik lembaga antirasuah masih melakukan penelusuran terkait peran Windy Idol dalam pusaran kasus ini.

Mereka terus melakukan perhitungan terkait aset Hasbi Hasan yang diduga dikelola oleh Windy Idol.

JAKARTA, Eranasional.com – Hercules Rosario de Marshal memastikan dirinya yang menggunakan uang sebesar Rp3 miliar dari pengusaha Dadan Tri Yudianto yang dicurigai untuk menyuap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasan Hasbi.

“Saya meminjam uang sebanyak itu dari Dadan Tri untuk bangun kantor saya. Jadi enggak benar kalau ada yang bilang untuk suap Hasbi Hasan. Fitnah itu,” kata Hercules kepada wartawan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023) malam.

“Saya pinjam dari Dadan dengan menawarkan dia pegang mobil BMW dua pintu anak saya yang harganya Rp2,5 miliar. Tapi dia tidak mau pegang mobil itu, ya karena kedekatan kami. Jadi bukan mau suap Hasbi Hasan,” tegasnya kembali.

Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menegaskan dirinya menganggap Dadan Tri seperti adik kandung. “Saya kalau lagi butuh uang, telepon Dadan langsung dikasih. Enggak nunggu besok-besok,” ujar Hercules.

Kata Hercules, dirinya langsung yang mengambil uang di kantor Dadan daerah Kuningan, Jakarta Selatan. “Saya lupa tanggal berapa ngambilnya, semuanya sudah saya jelaskan ke penyidik KPK,” terangnya.

Hercules menyatakan dirinya akan pasang badan untuk Dadan Tri Yudianto terkait uang Rp3 miliar. Dia menegaskan, uang itu adalah milik swasta, bukan uang negara.

Namun, kata Hercules, dirinya akan “angkat tangan” untum urusan di luar Rp3 miliar. “Kalau di luar Rp3 miliar saya angkat tangan. Enggak tahu menahu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Sekretaris MA Hasan Hasbi dan Dadan Tri Yudianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Namun keduanya tidak ditahan.