Puluhan warga RT 01/RW 04, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung sejak 2019.

Kasus yang sempat meredup itu kembali mencuat setelah Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diduga tergiur tawaran program sertifikasi massal yang dilakukan dalam dua gelombang.

Pada 2019, program tersebut disebut-sebut mengatasnamakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kemudian pada 2023, kembali muncul program lanjutan yang diklaim sebagai sertifikasi massal, namun tanpa kejelasan status.

“Ada dua gelombang penawaran. Masyarakat harus jeli membedakan mana program resmi pemerintah seperti PTSL dan mana yang sekadar jasa pengurusan biasa,” ujar Ade Supriyatna, Minggu (10/5/2026).

Ade mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan oknum pengurus lingkungan yang berperan sebagai perantara atau panitia dalam pengumpulan dana dari warga.

“Ini memprihatinkan. Dokumen asli milik warga memang sudah dikembalikan, tetapi uang yang telah disetorkan raib begitu saja. Panitia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap program resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu disertai pengumuman resmi dan transparan hingga tingkat kelurahan. Karena itu, apabila terdapat pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan, maka legalitasnya patut dipertanyakan.

Tak ingin persoalan ini menguap begitu saja, Ade Supriyatna menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari pemanggilan panitia, koordinasi lintas sektoral, hingga mendorong warga menempuh jalur hukum.

“Kita akan pertanyakan, atas dasar apa uang itu diminta. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban modus pengurusan tanah yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang, Ade juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti resmi pembayaran, mengecek tarif resmi program pertanahan, serta memantau pengumuman dari kelurahan maupun instansi terkait. [SF]

ERANASIONAL, Jakarta: Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya berjanji, akan mengusut tuntas kasus upaya peralihan sertifikat tak resmi tanah dari ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) periode tahun 2014, Dino Patti Djalal.

“Jadi laporan (LP) pertama masih berjalan, tersangkanya sudah diketahui sedang dilakukan pengejaran. LP kedua juga tersangkanya ada, tapi tidak ada kerugian di LP kedua, baru saja mau dilakukan perubahan pemalsuan KTP tetapi sudah diketahui duluan. Ini masih berjalan, kita kirim tahap satu P-19 dari JPU, beberapa hal yang harus dilengkapi penyidik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangan suara resminya yang diterima eranasional, Jakarta (11/2/2021).

“Yang ketiga LP-nya baru masuk beberapa hari yang lalu, tapi modusnya sama. Ini informasi dari penyidik sendiri yang menyampaikan kepada saudara Dino bahwa ada sebuah aset di Cilandak Baru juga sudah berubah kepemilikan, sehingga dilaporkan ke PMJ ini akan kita lakukan pendalaman,” tambahnya lagi.

Yusri menyebutlan, ketiga laporan peralihan sertifikat tanah secara tidak resmi yang menimpa ibunda Dino Patti Djalal itu merupakan tiga laporan yang berbeda-beda dari bidang tahan yang berbeda.

Ketiga laporan dengan bidang tanah yang berbeda itu terdapat di bilangan Pondok Indah, Kemang, dan Cilandak Baru.

“ini LP ada 3 yang masuk dengan objek yang berbeda. Satu bidang tanah di daerah Pondok Indah. Kemudian LP kedua ini di daerah Kemang, yang terakhir ini di Cilandak Baru,” ungkap Yusri.

Adapun modus yang dilakukan oknum mafia tanah itu yakni dengan melakukan penawaran jual-beli tanah, dan memalsukan dokumen pendukung untuk peralihan sertifikat tanah seperti identitas pemilik asli tanah milik orangtua mantan Wamenlu yang kini menjadi penasehat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dino Patti Djalal.

(Red).