Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pemerintah berupaya memastikan warga Rempang tidak hanya berpindah ke lokasi baru, tetapi juga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Prinsipnya, masyarakat tidak hanya sekadar pindah ke tempat baru, tetapi juga harus memiliki pekerjaan yang terus menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan mereka,” ujar Menteri Iftitah kepada media usai menghadiri acara Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Batam, Senin (16/2/2026).

Dalam mendukung pengembangan kawasan Rempang, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta melaporkan perkembangan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Mentrans, kondisi Rempang dalam satu tahun terakhir semakin kondusif. Situasi yang lebih damai dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan kawasan sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Alhamdulillah, selama satu tahun terakhir situasinya semakin damai dan kondusif. Ini penting untuk menghadirkan iklim investasi yang nyaman bagi semua pihak. Hal ini yang akan terus kami bangun,” kata Menteri Iftitah.

Sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, Kementerian Transmigrasi juga telah menyerahkan 16 unit kapal nelayan kepada warga. Bantuan tersebut ditujukan agar masyarakat pesisir tetap memiliki mata pencaharian setelah proses penataan kawasan dilakukan.

“Sebanyak 16 kapal nelayan sudah kami berikan kepada masyarakat. Harapannya, ini menjadi sarana bagi mereka untuk tetap bekerja dan meningkatkan pendapatan,” jelas Mentrans.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, tetapi juga menjadi contoh penataan kawasan transmigrasi yang mengedepankan dialog, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

Berikan Bantuan 16 Unit Kapal Perikanan 

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah memberikan bantuan 16 unit kapal perikanan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) kepada warga transmigran yang berprofesi sebagai nelayan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banon, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Setiap kelompok nelayan menerima satu kapal lengkap dengan perangkat pendukung penangkapan ikan.

“Para nelayan ini sangat senang karena ada bantuan. Kita berharap dengan adanya bantuan kapal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka karena nanti InsyaAllah hasil tangkapannya akan bisa bertambah banyak sehingga dapat menghidupi keluarga,” imbuh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di saat menyerahkan bantuan kapal, Desember 2025 silam.

Selain memberikan tambahan kapal, Kementrans bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BP Batam juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para nelayan kawasan transmigrasi Tanjung Banon. Pelatihan itu mencakup teknik memaksimalkan penangkapan hingga pengolahan ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Wamentrans Viva Yoga menyambut dengan terbuka kehadiran AKSI. Lanjut Wamentrans Viva Yoga mengajak organisasi AKSI turut membangun kawasan transmigrasi.

“Saya melihat organisasi ini sudah menerapkan manajerial organisasi yang modernn sudah menggunakan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur yang rapi”, ujar Wamentrans Viva Yoga saat menerima audiensi AKSI di Kementrans, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Wamentrans Viva Yoga mengatakan modernisasi disebut keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lanjut dia mengatakan bermitra dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan unsur lainnya dikatakan sangat penting. Kementrans terbuka atas keinginan AKSI untuk bersinergi.

“Saya membenarkan banyak desa yang berada di kawasan transmigrasi. Disebut di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ada 1.231 desa. Sedang di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian ada 3.513 desa. Bila desa yang berada di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan”, ujarnya.

Menurut Viva Yoga program kerja Kementrans adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masuarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Lanjut Wamentrans Viva mengatakan pembangunan desa bagi Kementrans adalah buah dari program transmigrasi. Sejak dari jaman Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

“Desa yang lahir dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah. Lahirnya desa menunjukan ada pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi”, tutur mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Bila AKSI ingin membangun desanya dari program di luar Kementrans, Wamentrans Viva akan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait. Wamentrans Viva Yoga mengakui pembangunan berawal dari desa sehingga program-program kerja kementerian ada di sana.

Namun, dikatakan Wamentrans Viva, ltidak semua pembangunan di desa berasal dari APBN. Untuk itu apa yang dilakukan AKSI dengan beraudensi bersama Kementrans yang sebelumnya juga dengan Kemendes dan PDT disebut sebaga langkah yang strategis.

“AKSI merupakan lembaga perjuangan dari kepala desa untuk memajukan wilayahnya. Organisasi ini juga didorong berkoordinasi dengan bupati dan gubernur setempat,” tandas dia.

Organisasi AKI Menghimpun Kepala Desa

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI, Irawadi mengatakan bahwa organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Menurut dia, inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya.

“Organisasi yang sudah memiliki pengurus di berbagai provinsi dan kabupaten itu ingin sambung rasa terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi,” ujar Sekjen AKSI, Eko Mulyadi.

Kehadiran organisasi yang berdiri pada tahun 2022 di Kementrans untuk menyampaikan berbagai hal. Dikatakan banyak kepala desa yang wilayah adminitrasinya di kawasan transmigrasi. Posisi inilah yang membuat mereka ingin bersinergi dan membutuhkan dukungan dari Kementrans.

Diketahui Wamentrans Viva Yoga menjadi narasumber diskusi di Rapat Kerja Nasional IV Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND). Rapat kerja dengan tema ‘Sinergi, Inovasi, Digitalisasi, dan Kewirausahaan Dalam Perdagangan Global Untuk Indonesia Tangguh’, itu digelar di Kota Yogyakarta, 25/10/2025.

“Bila di Kementerian Kehutanan ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maka di Kementerian Transmigrasi namanya IPT,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi. Disebut seperti peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sudah memberikan IPT kepada beberapa perusahan untuk memanfaatkan kawasan transmigrasi sesuai perjanjian yang dilakukan.

“Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ada perusahaan bernama Sumba Manis yang memproduksi gula. Pastinya di sana ada perkebunan tebu”, ujar Viva Yoga.

Kawasan transmigrasi itu dulunya, lanjut kata Viva Yoga, merupakan lahan tandus yang akhirnya bisa diubah menjadi lahan subur bagi tanaman tebu.

“Tidak jauh dari Melolo, ada Kawasan Transmigrasi Lewah. Beda degan Melolo yang panas, Lewah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut memiliki iklim yang dingin, seperti Bogor. Potensi ini akan dikembangkan menjadi peternakan sapi daging dan perah,” ujar Wamentrans Viva.

Viva Yoga mengklaim sudah ada investor dari Brasil yang berkeinginan membuka peternakan di sana.

“Tidak hanya di NTT, di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ada kawasan transmigrasi yang menarik investor untuk menanamkan investasi industrialisasi kakao. Potensi petani kakao di dua provinsi itu sangat luar biasa,” tuturnya.

Dalam mengundang pengusaha atau investor, ditegaskan oleh Viva Yoga bahwa Kementrans menggunakan prinsip keterbukaan.

“Siapa yang serius dan cepat, mereka yang akan segera mendapat izin”, tegasnya.

Adanya industrialisasi di kawasan transmigrasi dikatakan akan menguntungkan semua pihak. Diungkap banyak kepala daerah yang ingin kawasan transmigrasi berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di antara jalan untuk menuju ke sana salah satunya adalah industrialisasi.

“Ketika ada industrialisasi maka akan menciptakan lapangan kerja bagi transmigran dan masyarakat lainnya. Ada multiplier effect,” ujarnya.

Mengundang pengusaha untuk menanamkan investasi menurut Viva Yoga merupakan cara inovatif dan kreatif untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Bila hanya mengandalkan APBN dan APBD kemampuannya terbatas”, tuturnya.