Penyelidikan sementara mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengadaan lahan, termasuk dugaan adanya aset milik negara yang justru dijual kembali kepada negara sendiri.

“Yang kita dalami dalam penyelidikan itu ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025).

Menurut Asep oknum-oknum itu menjual lahan yang memang milik negara dengan harga tidak wajar. Oleh karenanya, KPK tengah mempelajari adanya kerugian negara terkait hal ini.

“Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara,” kata Asep.

Kendati demikian, KPK tidak menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Yang jelas, kata Asep, KPK akan memperkarakan kasus ini apabila biaya pembayaran pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat itu tidak wajar.

Ya mereka tetap saja, misalkan kalau itu milik pribadi, dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan,” kata Asep.

” Tapi bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi buka tanahnya, ini tanag negara dengan berbagai macam cara. Karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana-sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang. Bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kita harus mengembalikan uang itu ke negara,” tandas dia.

“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persistnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” kata Purbaya.

Purbaya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subiantoyang akan menggunakan uang sitaan dari koruptor untuk membayar kereta cepat.

Purbaya mengatakan pemerintah masih membahas rencana penggunaan uang sitaan dari koruptor tersebut.

“Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap membayar proyek utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Prabowo meminta seluruh pihak untuk tidak hanya melihat persoalan itu dari besaran anggarannya, tapi juga manfaatnya bagi publik.

“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin $p1,2 triliun per tahun, tau manfaatnya mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” kata Prabowo.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi.

“Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah bermasalah, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

“Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir, rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di titik tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap Prabowo menambahkan.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

“Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari baseball tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja,” ucap dia.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh tidak dihitung apakah merugi atau untung.

Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

“Semua angkutan umum di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaatnya enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya kewajiban pelayanan publik,” ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen diantaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham,yakni gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

JAKARTA, Eranasional.com – PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) akan menambah utangnya kepada China Development Bank (CBD) untuk menambal sebagian pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan rencana penambahan utang tersebut.

Kata Jokowi, pemerintah akan mendukung transportasi massal, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta cepat dan beberapa transportasi massal lainnya, menurut Jokowi, merupakan keharusan untuk dibuat di kota-kota besar.

“Kita ini harus pro pada transportasi massal, jangan pro kendaraan pribadi. Mumpung ini di IIMS. Pro transportasi massal namanya LRT, MRT, kereta api dan kereta api cepat itu menjadi keharusan bagi kota-kota besar,” kata Jokowi di sela-sela acara IIMS 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).

Kata dia lagi, harus ada integrasi transportasi antar kota maupun dalam kota. Hal ini dilakukan agar masyarakat cenderung tak memilih penggunaan kendaraan pribadi.

“Ini agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota sehingga orang tidak cenderung dengan namanya mobil pribadi,” ujarnya.

Demi Tambal Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat

Nilai cost overrun kereta cepat sendiri sudah disepakati sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliunan. Jumlah itu, lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).