Sebagai gantinya, KDM berjanji akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp500 ribu kepada para sopir angkot.

Menurut Dedi Mulyadi, mobil angkot yang ada di Kota Bandung jika diliburkan selama dua hari dapat mengurangi kemacetan. Upaya ini sebagai langkah jangka pendek karena para wisatawan akan memadati jalanan Kota Bandung.

“Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan, sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung, angkotnya istirahat dua hari. ” ujar Dedi dalam Prime Time News, Metro TV, pada Rabu, 24 Desember 2025.

Sementara itu, Polres Bandung mengerahkan 1.500 personel gabungan untuk bisa mengamankan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Total ada 149 gereja di Bandung yang akan dijaga.

Selain pengamanan gereja, polisi juga sudah menetapkan 21 pos pengamanan di sejumlah titik yang tersebar di pusat kota, maupun wilayah wisata. Para petugas dipastikan akan melakukan pengamanan ketat untuk memastikan ibadah hingga liburan masyarakat berjalan dengan aman dan nyaman.

Terbaru, Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik di Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Hotel Pullman, Bandung, pada Jumat (14/11).

Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa tanah negara di wilayah Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah” kata Hakiki dalam keterangannya.

Hakiki menambahkan, MoU ini mempertegas komitmen lembaga dalam menyediakan tanah bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Tidak hanya itu, Badan Bank Tanah juga menjamin kepastian hukum atas tanah dalam rangka kepentingan investasi di Jawa Barat.

“Kerja sama ini adalah bentuk nyata bagaimana negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jawa Barat memiliki dinamika pembangunan yang tinggi, dan melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap aset tanah negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, angka tersebut merupakan data lama dari Bank Indonesia (BI) per 30 September 2025 dan tidak mencerminkan kondisi terkini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 4,17 triliun milik pemerintah daerah masih parkir di bank.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2025.

Menanggapi hal itu, Dedi menjelaskan hasil konfirmasinya langsung ke BI. Dari total Rp 4,17 triliun yang disebutkan, simpanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mencapai sekitar Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya, merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

“Uang Rp 3,8 triliun itu tidak mengendap. Semuanya digunakan untuk kebutuhan operasional, pembayaran proyek, gaji pegawai, perjalanan dinas, listrik, air, hingga belanja pegawai outsourcing,” ujar Dedi, usai mendatangi kantor pusat BI, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, per 21 Oktober 2025, saldo kas Pemprov Jabar hanya tersisa Rp 2,3 triliun. Dana tersebut pun terus bergerak karena setiap hari ada transaksi keluar dan masuk untuk keperluan daerah.

“Keuangan pemerintah daerah itu dinamis, tidak mungkin ada uang yang diam di bank dalam jumlah besar. Setiap hari ada pencairan untuk bayar tagihan proyek dan belanja operasional,” tegasnya.

Dedi juga membantah adanya praktik menempatkan dana APBD di deposito untuk mengambil bunga. Menurutnya, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kunjungan Dedi ke kantor BI pusat di Jakarta pada Rabu (22/10) menjadi bagian dari klarifikasi resmi kepada publik. Dalam unggahan Instagram-nya, Dedi bahkan terlihat menumpang sepeda motor agar bisa tiba tepat waktu di kantor BI.

“Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk memastikan publik mendapat informasi yang benar. Tidak ada dana yang sengaja diendapkan, baik sebelum maupun sesudah pernyataan dari Kemenkeu,” ujar Dedi menutup keterangannya.