Bantuan tersebut diprioritaskan bagi daerah yang memerlukan upaya pemadaman secara intensif.

Salah satu dukungan datang dari Satuan Brimob Polda Lampung yang mengirimkan enam personel dan dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) ke Sumatera Selatan, Sabtu (17/10/2026).

Mereka ditugaskan membantu Polda Sumatera Selatan melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO).

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, mengatakan penambahan kekuatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polri untuk mendukung penanganan karhutla sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurut Johnny, pengerahan personel lintas wilayah disertai dukungan peralatan operasional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemadaman dan kesiapsiagaan petugas.

“Polri mengerahkan personel dan sarana pendukung dari berbagai satuan kewilayahan untuk membantu penanganan karhutla sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Johnny.

Sebelum bantuan dari Lampung diberangkatkan, Polri telah mengirimkan 200 personel tambahan dari Pasukan Brimob I Korbrimob Polri ke Sumatera Selatan pada Kamis (15/10/2026).

Sebagai organ yang bersentuhan langsung dengan udara luar, mata menjadi sangat rentan mengalami gangguan saat kualitas udara memburuk.

Dokter Spesialis Mata dari RS Umum Sriwijaya Palembang, dr. Ryan Aquario, mengungkapkan bahwa partikel halus dan zat kimia berbahaya dalam asap karhutla tak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga memicu reaksi peradangan pada jaringan mata.

Gejala Gangguan Mata yang Sering Muncul

Beberapa keluhan yang kerap dialami masyarakat di daerah terdampak paparan asap antara lain:

• Sensasi perih dan panas seperti terbakar.

• Mata memerah disertai rasa gatal yang mengganggu.

• Sensasi mengganjal, seolah-olah terdapat benda asing atau pasir di dalam mata.

Seiring memburuknya polusi asap, jumlah pasien yang berobat akibat iritasi mata mengalami lonjakan signifikan setiap harinya—menunjukkan tren peningkatan yang hampir mirip dengan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

]]> https://eranasional.com/107199/dampak-buruk-asap-karhutla-bagi-kesehatan-mata-dan-tanda-harus-segera-berobat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/107181/prabowo-minta-penanganan-karhutla-dipercepat-enam-provinsi-jadi-fokus https://eranasional.com/107181/prabowo-minta-penanganan-karhutla-dipercepat-enam-provinsi-jadi-fokus#respond Tue, 13 Oct 2026 01:41:33 +0000 https://eranasional.com/107181/prabowo-minta-penanganan-karhutla-dipercepat-enam-provinsi-jadi-fokus Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Prabowo memberikan perhatian khusus agar kebakaran dapat segera dipadamkan dan dampaknya tidak meluas.

“Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai rapat penanganan karhutla bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dudung menjelaskan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto telah melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden.

Ada enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, di antaranya Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Di Kalimantan Tengah, salah satu wilayah prioritas adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayah ini menjadi perhatian karena merupakan habitat satwa yang harus dilindungi.

Pemadaman Darat Dioptimalkan

Dudung mengatakan, BNPB telah mengerahkan helikopter untuk mendukung operasi pemadaman. Namun, upaya melalui jalur darat kini lebih dioptimalkan karena asap tebal menyulitkan operasi dari udara.

“Operasional heli ini sudah dilaksanakan dan lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit dijangkau dari udara akibat asap yang terlalu tebal,” ujar Dudung.

Ia menjelaskan, pemadaman darat dilakukan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses melalui udara maupun kendaraan biasa.

Tito menegaskan, pembukaan lahan menggunakan api tidak boleh dilakukan selama status darurat masih berlangsung.

Pemerintah daerah diminta memastikan aturan tersebut diterapkan secara tegas, termasuk jika terdapat kebijakan lokal yang selama ini menjadi dasar praktik pembakaran lahan.

Instruksi itu disampaikan Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

“Oleh karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini. Ini harus tegas kita lakukan,” ujar Tito.

Ia juga meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat untuk mencegah munculnya titik api baru.

Menurut Tito, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama hingga ke tingkat desa.

Jajaran pemerintah daerah diminta turun langsung untuk menyosialisasikan larangan tersebut sekaligus memastikan masyarakat mematuhinya.

“Ini rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda. Para tentara, polisi, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru, apa pun juga alasannya di masa darurat ini. Nanti setelah darurat selesai, lain cerita kita bicarakan,” katanya.

Laporan yang dihimpun sejak Jumat (11/9) hingga Sabtu (12/9) pukul 07.00 WIB didominasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salah satu kejadian terjadi di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Titik api terpantau di Desa Silondou, Kecamatan Basidondo, pada Kamis (10/9). Kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas sekitar 3,6 hektare.

BPBD setempat bersama tim gabungan langsung melakukan penanganan dengan mengerahkan petugas pemadam kebakaran.

Hingga Jumat (11/9), api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan aman.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, pada Kamis (10/9).

Titik api terpantau sekitar pukul 18.50 WITA di Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas sekitar satu hektare. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api pada Jumat (11/9).

Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

Di Sulawesi Selatan, karhutla dilaporkan terjadi di kawasan Perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada Jumat (11/9).

Menurut Agustiar, masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan dugaan pelaku karena pemerintah menjamin kerahasiaan identitas pemberi informasi.

Namun, ia mengingatkan agar laporan yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta. Informasi palsu maupun tuduhan tanpa dasar justru dapat menimbulkan persoalan baru.

“Kalau ada yang mendapat informasi seperti itu nanti kami bantu Rp5 juta dan jangan khawatir karena identitasnya akan kami rahasiakan. Tapi harus benar-benar, jangan mengarang dan jangan memfitnah,” ujar Agustiar dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Sabtu (29/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar saat melakukan kunjungan kerja ke Kotim bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kalteng, Jumat (28/8).

Dalam kunjungan itu, turut hadir Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin serta Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan.

Agustiar menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau yang dinilai cukup berat tahun ini.

Ia menekankan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, hingga masyarakat harus bergerak bersama untuk mencegah kebakaran meluas.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, seluruh tersangka merupakan individu yang diduga sengaja menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai perkebunan.

“Dari sepuluh tersangka yang ditangani Polres-Polres tersebut, luas lahan yang mereka bakar totalnya 17,25 hektare dan semuanya membuka lahan untuk perkebunan pribadi,” ujar Taufik di Jambi, Sabtu (29/8), dikutip dari Antara.

Dari sejumlah kasus tersebut, Polres Muaro Jambi menangani satu perkara dengan tersangka berinisial S. Warga Rukam, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi itu diduga membakar lahan seluas sekitar lima hektare.

Kasus terbanyak ditangani Polres Tanjung Jabung Barat dengan lima perkara dan lima tersangka.

Mereka terdiri atas JS dan PS, warga Muara Danau, yang diduga membakar masing-masing dua hektare lahan. Selain itu, terdapat F dan SS yang masing-masing diduga melakukan pembakaran lahan seluas sekitar satu hektare.

Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, polisi menetapkan S, warga Geragai, sebagai tersangka. Ia diduga membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar di wilayah Teluk Dawan.

Dua perkara lainnya ditangani Polres Tebo dengan tersangka H dan Y. Keduanya merupakan warga Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dan diduga membakar lahan seluas lebih dari satu hektare untuk kepentingan perkebunan.

Adapun Polres Sarolangun menetapkan B, warga Limun, sebagai tersangka dalam satu perkara.

Sedangkan Polres Merangin menangani satu kasus dengan tersangka AA, warga Bangko Barat.

B dan AA masing-masing diduga membuka lahan dengan metode pembakaran dengan luas sekitar satu hektare.

Para tersangka dikenakan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.200 ASN akan ditempatkan di tiga provinsi di wilayah Kalimantan.

Khusus Kalimantan Barat (Kalbar), Kemenhut menyiapkan 700 ASN yang berasal dari wilayah dengan kondisi karhutla relatif rendah.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pengerahan personel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di daerah yang terdampak.

“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Senin (24/8).

Menurutnya, penambahan personel diperlukan mengingat kondisi titik panas atau hotspot dapat berubah dengan cepat.

Selain mengerahkan ASN, Kemenhut juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkantor langsung di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan.

Keenam daerah tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Raja Juli menyebut penanganan karhutla juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, hingga Manggala Agni Kemenhut. Kolaborasi tersebut, kata dia, telah membantu menekan jumlah hotspot di sejumlah wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, bencana karhutla kembali terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu, (30/7).

“Peristiwa ini melibatkan dua kabupaten/kota yakni Kota Banjar Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang,” ujar Abdul Muhari, Kamis (31/7).

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, Abdul menyebut bahwa kebakaran ini sempat memicu kekhawatiran warga akibat meluasnya area terdampak.

Abdul menjelaskan, total lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar dengan titik-titik kejadian tersebar di beberapa lokasi.

Di Kota Banjar Baru, kebakaran terjadi di dua lokasi Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dengan luas lahan terbakar sekitar 0,001 hektar, serta di Kelurahan Sei Tiung, Kecamatan Cempaka yang merupakan titik terparah dengan luas lahan terdampak mencapai 5 hektar.

Sementara itu, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kebakaran terjadi di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, dengan luas terbakar sekitar 0,01 hektar.

Upaya pemadaman dilakukan secara langsung di lapangan, dengan dukungan satu unit water supply berkapasitas 4.000 liter yang digunakan untuk membantu proses pemadaman api di area terdampak.

“Kondisi cuaca panas dan lahan yang kering akibat musim kemarau menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran ini,” imbuhnya.

Abdul menambahkan, seluruh titik api berhasil dipadamkan pada hari yang sama.

PALEMBANG, Eranasional.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera Selatan kini sudah mulai terkendali.

Hal itu diketahui setelah kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja memonitor penanganan, Selasa 12 September 2023.

Suharyanto meninjau langsung lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan menggunakan helikopter patroli.

Kebakaran hutan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

OKI tercatat sebagai kabupaten dengan lonjakan titik panas paling signifikan di Sumatera Selatan di bulan Agustus.

Setelah melakukan patroli udara, Suharyanto langsung memimpin rapat penanganan Karhutla di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Rapat dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Wali kota, TNI/Polri dan Forkopimda wilayah Sumatera Selatan.

MAMUJU, Sulawesi Barat – Dua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) masuk titik panas yang mengakibatkan rawannya terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Amir Maricar, saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Senin, 4 September 2023.

Amir Maricar mengungkapkan, titik panas di Sulbar, bahkan seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat pada aplikasi Sipongi.

“Di Sulbar itu ada dua titik, posisinya itu ada di Mamuju Tengah dan Mamuju,” kata Amir Maricar.

Dia juga mengungkapkan, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh sudah menerbitkan SK siaga darurat hidrometeorologi.

“Ini yang harus kita tindaklanjuti untuk tingkat provinsi. Insyaallah, paling lambat hari rabu kita rapat pembentukan satgas,” ujarnya.

Lanjut Amir Maricar menjelaskan, pihaknya bakal melibatkan semua unsur yang terkait dengan penanganan bencana hidrometeorologi tersebut.

“Seperti TNI, Polri, Basarnas, serta OPD tingkat provinsi kita libatkan beberapa. Insyaallah kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, kita akan full power,” ungkap Amir Maricar.