Pelaku kejahatan siber disebut semakin adaptif dalam membaca pola perilaku konsumen, terutama saat periode liburan dan musim promo belanja online. Momentum ini dinilai sebagai waktu paling ideal untuk melancarkan serangan, mengingat tingginya volume transaksi serta kecenderungan pengguna untuk bertindak cepat demi mengejar potongan harga.

Hingga pertengahan 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat sekitar 5,8 juta percobaan anomali ransomware serta 9,3 juta percobaan aktivitas Advanced Persistent Threat (APT). Angka tersebut mencerminkan meningkatnya intensitas dan kompleksitas serangan siber yang menyasar ekosistem digital nasional, termasuk sektor e-commerce dan layanan keuangan.

Temuan BSSN tersebut sejalan dengan 2025 Holiday Season Cyber Threat Landscape Report yang dirilis oleh Fortinet. Laporan itu menegaskan bahwa lonjakan belanja akhir tahun telah memperluas permukaan serangan siber, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha digital dan penyedia layanan pembayaran.

Dalam laporannya, FortiGuard Labs mengamati peningkatan signifikan berbagai aktivitas berbahaya, mulai dari munculnya domain palsu bertema liburan dan e-commerce, peredaran masif kredensial akun dan data kartu kredit hasil curian, hingga penggunaan phishing berbasis kecerdasan buatan (AI) yang semakin sulit dibedakan dari komunikasi resmi.

Tak hanya itu, teknik kloning situs e-commerce populer serta praktik credential stuffing yakni mencoba kombinasi username dan kata sandi hasil kebocoran data juga semakin marak. Teknik ini memungkinkan pelaku mengambil alih akun pengguna tanpa disadari, terutama jika korban menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform.

]]> https://eranasional.com/96864/lonjakan-belanja-online-picu-modus-kejahatan-siber-baru-yang-incar-saldo-rekening/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/89934/qris-makin-canggih-bank-indonesia-tak-henti-berinovasi https://daerah.eranasional.com/89934/qris-makin-canggih-bank-indonesia-tak-henti-berinovasi#respond Tue, 22 Jul 2025 03:07:42 +0000 https://daerah.eranasional.com/89934/qris-makin-canggih-bank-indonesia-tak-henti-berinovasi Yogyakarta, ERANASIONAL.COM – Lewat berbagai inovasi, Bank Indonesia (BI) terus melakukan penguatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) melalui peningkatan literasi masyarakat, perluasan kerja sama antar negara, pengembangan fitur dan keamanan transaksi digital.

“BI terus menekankan pentingnya literasi QRIS bagi masyarakat agar terhindar dari modus penipuan,” kata A. Sangga, perwakilan Unit Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan (UKSPPUR) Bank Indonesia Tegal saat sosialisasi kebijakan sistem pembayaran digital, Senin (21/7).

Menurut Sangga saat sosialisasi di hadapan para wartawan di Ballroom Queen of The South Resort Yogyakarta, dengan maraknya kejahatan siber, BI terus memberikan edukasi kepada masyarakat terutama untuk pelaku UMKM tentang risiko transaksi digital dan cara bertransaksi yang aman menggunakan QRIS.

“Hingga akhir 2024, jumlah merchant QRIS mencapai 35,5 juta, mayoritas merupakan pelaku UMKM yang kini bisa menerima pembayaran hanya dengan satu kode. Namun, pesatnya digitalisasi pembayaran ternyata turut dibarengi dengan maraknya kejahatan siber,” katanya.

Modus seperti phishing, spoofing, rekayasa sosial (social engineering), hingga penyalahgunaan QRIS di ruang publik menjadi ancaman nyata yang perlu ditanggulangi.

“Untuk itu, BI menginisiasi kampanye PeKA (Peduli, Kenali, Adukan). Sebuah gerakan edukatif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk mengenali potensi risiko digital dan tidak ragu untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan,” jelasnya.

Dengan roadmap digitalisasi yang semakin ambisius, Bank Indonesia menempatkan penguatan keamanan siber sebagai fondasi utama.

Upaya ini juga selaras dengan arah kebijakan transformasi sistem pembayaran Indonesia 2025, yang menekankan interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam satu ekosistem terintegrasi.

Dirinya berharap, transformasi ini dapat menciptakan sistem pembayaran nasional yang tidak hanya modern dan cepat, tapi juga resilien terhadap ancaman digital, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

“Kami percaya, masa depan sistem pembayaran Indonesia adalah digital. Tapi digitalisasi itu harus inklusif, aman, dan berkelanjutan,” kata Sangga.

Tak hanya di dalam negeri, langkah inovatif BI kini juga merambah lintas batas. Melalui QRIS Antarnegara, konsumen asal Indonesia kini bisa melakukan transaksi digital di Malaysia, Thailand, dan Singapura hanya dengan menggunakan aplikasi pembayaran lokal.

Sistem ini pun bersifat dua arah, sehingga wisatawan dari negara-negara tersebut dapat membayar dengan aplikasi mereka di Indonesia.

“Inilah yang kami sebut sebagai digitalisasi yang berdampak langsung pada ekspor UMKM. Produk kita bisa dinikmati oleh konsumen luar negeri dengan cara yang cepat dan praktis,” terang Sangga.

Selain itu, BI juga memperkenalkan teknologi QRIS Tap berbasis NFC, yang diperkenalkan dalam Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024.

Teknologi ini menyasar kebutuhan transaksi cepat dan massal, seperti di sektor transportasi, parkir, maupun ritel modern. Dengan sentuhan ringan pada perangkat NFC, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik.

“Ini merupakan lompatan penting untuk efisiensi sistem pembayaran di sektor-sektor publik,” pungkas Sangga. (em-aha)

Lemahnya pelindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber.

Seperti hacking (peretasan) maupun cracking (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan, penipuan online hingga eksploitasi online.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kominfo (Dinkominfo) Kota Pekalongan menggelar kegiatan sosialisasi Lindungi Generasi Digital Mencegah Eksploitasi Online dan Melindungi Data Pribadi “Menuju Masyarakat Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab”.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan perangkat kelurahan se-Kota Pekalongan di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengungkapkan bahwa, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan pemanfaatan perkembangan teknologi yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Misalnya, adanya kasus grooming online, pencurian data pribadi, dan beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berkembang pesat ini.

“Masyarakat harus mulai lebih aware terhadap anak-anaknya. Mengingat, jejak digital yang suatu saat bisa dengan mudah dibuka orang lain pada saat anak-anak ini tumbuh dewasa dan harus mulai diawasi serta diperiksa,” kata Salahudin.

Lanjut dia, jangan sampai 10 hingga 20 tahun kemudian, pada saat anak-anak ini membutuhkan image yang baik, data-data mereka sudah diakses dan dipegang akunnya oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, jika data pribadi diketahui oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat jahat, tentunya hal ini dapat merugikan diri sendiri, seperti penyalahgunaan data diri hingga dicatut untuk peminjaman online.

“Yang berisiko, bila data diri dibagikan dan dimasukkan dalam akses internet. Dengan akses internet yang bisa dijangkau oleh semua orang secara bebas, terkadang pihak lain dengan sangat mudah bisa mendapatkan data diri tanpa kita sadari,” kata Plt Wali Kota Pekalongan.

Oleh sebab itu, data diri menjadi hak bagi setiap orang sebagai hal privasi yang perlu dijaga dan dirahasiakan dari pihak yang mencurigakan atau tidak dikenal.

“Terutama mereka yang suka selfie atau memfoto diri sendiri atau data diri dan diunggah ke internet. Hati-hati saat ini marak dengan mengambil data diri tersebut. Ketika smartphone miliknya rusak, sebelum diservis sebaiknya data yang ada harus diamankan dulu,” tuturnya.

Ia berharap, Kominfo juga turut mengamankan data masyarakat yang terekam di berbagai OPD, sehingga mereka tidak menjadi sasaran bullying, penipuan online, pinjaman online, dan sebagainya.

“Kita semua harus saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi online dan melindungi data pribadi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi menjelaskan, pihaknya tak henti-hentinya menyosialisasikan pentingnya keamanan data pribadi maupun pencegahan eksploitasi online kepada masyarakat.

Kendati demikian, hal paling penting adalah adanya peran kesadaran masyarakat itu sendiri untuk bijak mencegah kejahatan siber di ranah daring.

“Kalau pengaduan kejahatan siber pernah ada yang masuk dan kami tindaklanjuti bersama dinas terkait. Misalnya terkait aduan kekerasan seksual kami libatkan LPPAR, penipuan online, kami kolaborasi dengan pihak kepolisian setempat sesuai dengan tupoksi masing-masing,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga selalu memberikan informasi dan himbauan melalui media sosial yang dimiliki Dinas Kominfo. Apabila ada nomer yang tidak dikenal dan mencatut salah satu nama pejabat untuk kepentingan tertentu, disertai harus mentransfer sejumlah uang agar bisa diabaikan.

“Sebab, informasi tersebut sudah dipastikan HOAKS,” pungkasnya. (em-aha)

“Polisi di Provinsi Jeddah telah menangkap seorang warga negara Indonesia karena mendokumentasikan dan menyebarkan konten yang dianggap mengganggu privasi pribadi dan melanggar UU Kejahatan Siber,” tulis pengumuman Departemen Keamanan yang bernaung di bawah Kemendagri Arab Saudi.

Departemen Keamanan menerbitkan foto WNI tersebut pada Minggu (11/8/2024). Pria tersebut difoto dari belakang. Dia mengenakan kaus loreng motif oranye-hitam. Tangannya diborgol.

“Tersangka telah ditahan dan tindakan hukum telah diambil terhadapnya. Kasus ini telah dirujuk ke penuntutan umum,” jelas Departemen Keamanan.

Tidak dijelaskan lebih lanjut identitas lengkap pria tersebut, termasuk kejahatan siber yang dilakukannya sehingga diamankan aparat.

WNA yang ditangkap terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki, termasuk 14 warga negara Taiwan.

“Hari ini, operasi pengawasan Bali Becik yang melibatkan kantor imigrasi di Bali berhasil menangkap 103 WNA. Dari jumlah tersebut, 14 orang merupakan warga negara Taiwan, sementara identitas yang lainnya masih dalam proses verifikasi oleh petugas,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam keterangan pers pada Kamis (27/6/2024).

Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sejumlah WNA di vila tersebut. Petugas Imigrasi kemudian menggerebek lokasi dan menemukan ratusan WNA.

Imigrasi menduga WNA tersebut terlibat dalam kejahatan siber karena ditemukan sejumlah barang bukti berupa ponsel dan komputer. Seluruh barang bukti telah diamankan ke Kantor Imigrasi.

“Saat ini, kami sedang mendalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan ponsel yang ditemukan di lokasi kejadian,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para WNA ini juga tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

“Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan telah menyalahgunakan izin keimigrasian,” imbuh dia.

Dia menegaskan bahwa Imigrasi memperketat pengawasan terhadap orang asing dan mendukung satgas pemberantasan judi online.

“Imigrasi rutin menggelar operasi pengawasan, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing merupakan salah satu tindak kriminal yang sering kami temukan di lapangan. Dengan operasi pengawasan WNA seperti ini, Imigrasi juga mendukung Satgas Pemberantasan Perjudian Daring,” katanya.

Direktur Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban sebuah perusahaan real estate yang berkedudukan di Singapura.

“Kami menindaklanjuti laporan dari Kepolisian Singapura melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus terkait manipulasi data atau business email compromise dengan menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data komunikasi antara perusahaan internasional,” kata Himawan.

Dari penyidikan dilakukan ditangkap lima orang pelaku, dua di antaranya merupakan warga negara Nigeria berinisial CO atau O, dan EJA. Keduanya mempunyai peran sama-sama mengupah warga negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan dan melakukan penipuan BEC.

Sementara itu, tiga pelaku berstatus warga negara Indonesia, masing-masing berinisial DM alias L (38), YC (37), dan I (49). Salah satu tersangka berinisial DM merupakan residivis yang sudah dua kali melakukan kejahatan hampir serupa di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Kegiatan penipuan ini, kata dia, dilakukan oleh para tersangka dengan cara email compromise scam yang melibatkan perusahaan Kingsford Huray Development Ltd yang telah mentransferkan dana kepada Huttons Asia tetapi dikirim ke Huttons Asia Internasional.

“Diinformasikan bahwa email tersebut bukan milik PT Huttons Asia,” katanya.

Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada 20 Juni 2023 di kantor Kingsford Huray Development Ltd, dan baru April 2024 Polri berhasil menangkap para pelaku yang merupakan sindikat.

“Para pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat berada di Indonesia melalui salah satu Bank BUMN. Sehingga korban mengalami kerugian Rp23 miliar,” kata Himawan.

Yang menarik dari pengungkapan ini, pelaku warga negara Nigeria menjaring warga negara Indonesia untuk membuat perusahaan dan rekening penampung uang hasil kejahatan penipuan BEC, di mana salah satu pelaku seorang wanita yang dipacari atau dinikahi oleh pelaku.