Informasi penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan, Moh Andy Sofyan. Ia memastikan bahwa meskipun pimpinan Kejari Magetan diamankan, seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Enggeh (ditangkap), pelayanan masih berjalan normal,” ujar Andy, Senin (26/1/2026).

Andy menegaskan bahwa roda organisasi Kejaksaan Negeri Magetan tidak terganggu oleh peristiwa tersebut. Seluruh jajaran tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing, baik di bidang pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, maupun intelijen.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kajari, Kejaksaan menunjuk Farkhan Junaedi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Magetan. Farkhan diketahui saat ini menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penunjukan Plt Kajari tersebut dilakukan guna memastikan stabilitas organisasi serta kelangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Magetan.

Sementara itu, Plt Kajari Magetan Farkhan Junaedi mengaku belum dapat menyampaikan secara rinci terkait perkara yang menjerat Dezi Setiapermana. Ia menyatakan masih melakukan konsolidasi internal dengan seluruh jajaran Kejari Magetan.

“Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Kejari Magetan, saya masih dalam tahap konsolidasi internal. Saya belum bisa menyampaikan secara panjang lebar,” ujar Farkhan.

Ia menjelaskan bahwa perlu waktu untuk memahami secara menyeluruh aktivitas dan penanganan perkara di setiap bidang, termasuk pidana khusus, intelijen, serta bidang teknis lainnya.

“Perlu memahami apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman di pidana khusus, intelijen, dan bidang lainnya,” tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai alasan penangkapan maupun status hukum Dezi Setiapermana. Pihak Kejari Magetan juga belum menerima informasi detail terkait penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejagung.

Situasi ini membuat publik masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga penegak hukum pusat terkait duduk perkara sebenarnya.

Diketahui, Dezi Setiapermana belum lama mengemban jabatan sebagai Kajari Magetan. Ia menggantikan Yuana Nurshiyam, yang mendapat promosi dan pindah tugas sebagai Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Pergantian jabatan tersebut berlangsung pada Rabu (12/11) dalam rangka rotasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Kejaksaan.

Penangkapan pejabat kejaksaan yang masih relatif baru menjabat ini pun menjadi sorotan publik, mengingat posisi Kajari memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di daerah.

Pihak Kejari Magetan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari Kejaksaan Agung terkait perkembangan kasus tersebut. Kejaksaan memastikan prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proses penegakan hukum berlaku bagi siapa pun, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Apresiasi ini diberikan kepada 74 pihak yang terdiri dari jajaran Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan dari 21 provinsi di Indonesia.

“Kami terima kasih Bapak/Ibu yang ada di APH. Moga-moga kolaborasi ini bisa berlangsung dengan seksama. Kami meminta supaya kita terus kontinu berkolaborasi sekaligus kita harus sama-sama tegas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Penghargaan diberikan bukan hanya untuk jajaran yang tergabung dalam Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, namun juga kepada masyarakat yang berani melaporkan tindak pidana kejahatan. Adapun apresiasi diberikan dalam tiga kategori, yakni kategori Satgas dengan Capaian Melebihi Target Operasi 910 orang; kategori Masyarakat Berani Melapor 6 orang; dan Anugerah Dharma Bakti 2 orang.

Di depan para penerima penghargaan dan ratusan pihak yang menghadiri Rakor, Menteri Nusron menyatakan bahwa berbagai upaya penindakan yang dilakukan bersama ini telah membuahkan hasil nyata.

“Sepanjang tahun 2025, yang sudah dilakukan oleh Teman-teman ini, kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang. Kemudian, kita berhasil menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektare,” ujarnya.

Nilai aset yang berhasil diamankan mencapai angka yang sangat besar. “Kalau divaluasi, tanah tersebut berdasarkan pendekatan zona nilai tanah (ZNT) nilainya yang diamankan sebanyak Rp23,3 triliun,” ungkap Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; dan Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan menyaksikan penyematan pin dan pemberian penghargaan kepada 74 orang yang mendapatkan apresiasi.

Penyematan pin dan pemberian piagam penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Syahardiantono.

Dengan menghadirkan 192 Rumah Restorative Justice (RJ) di desa dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, bersama dengan Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, pada Rabu, 13 Agustus 2025, meninjau langsung calon Rumah RJ di Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam merealisasikan program yang sangat dinantikan masyarakat.

“Hari ini, saya bersama Ibu Kajari melihat langsung potensi Rumah Restorative Justice ini. Tentu saja, perbaikan segera akan dilakukan agar rumah ini bisa segera berfungsi melayani masyarakat,” kata Om Zein, sapaan akrabnya.

Dukungan penuh dari Bupati terhadap program Kejari Purwakarta ini menandakan sinergi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif. Dalam waktu dekat, Pemkab Purwakarta dan Kejari Purwakarta akan secara resmi mencanangkan program Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan.

“Rumah RJ ini akan menjadi tempat pertama bagi warga untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Musyawarah menjadi kunci utama, dan jika tidak menemukan titik temu, barulah jalur pengadilan menjadi pilihan terakhir,” jelas Om Zein.

Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, menambahkan bahwa bangunan di Desa Karangmukti ini merupakan aset sitaan Kejari Purwakarta yang akan diubah menjadi ruang mediasi yang nyaman dan berkeadilan.

“Kami sangat berterima kasih atas respons cepat Bapak Bupati. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam mewujudkan Rumah RJ di setiap desa dan kelurahan. Ini adalah wujud nyata keadilan restoratif yang mengedepankan kearifan lokal,” tutur Martha.

Kajari Martha juga menekankan pentingnya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. “Jangan sampai setiap masalah kecil langsung dibawa ke pengadilan. Rumah RJ hadir sebagai solusi alternatif yang lebih humanis dan efektif,” tegasnya.

Lebih dari sekadar tempat mediasi, Rumah RJ di Desa Karangmukti juga akan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kantor Koperasi Merah Putih akan beroperasi di sana, dan lahan kosong akan dimanfaatkan oleh kelompok lansia untuk menanam melon. “Ini adalah konsep Rumah RJ yang ideal, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberdayakan masyarakat,” kata Martha.

Sementara, Kasi Pidum Kejari Purwakarta, Andi Irawan Haqiqi, menambahkan bahwa Rumah RJ adalah wujud nyata kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat. Melalui pendekatan Restorative Justice yang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntutan dapat dihentikan demi terciptanya keadilan yang hakiki.

“Kami berharap, Rumah RJ dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan semangat gotong royong di masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan kedamaian,” ujar Andi.

Tujuan mulia dari Rumah RJ adalah menjadi solusi atas setiap permasalahan di masyarakat, menggali kearifan lokal, serta menciptakan ruang musyawarah yang damai dan harmonis.

Dengan semangat kebersamaan, Purwakarta siap menjadi pelopor keadilan restoratif di Indonesia. Mari kita dukung dan sukseskan program Rumah Restorative Justice untuk Purwakarta yang lebih baik.

“Iya benar ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Kejaksaan hingga ke daerah,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis, Minggu (11/5/2025).

Surat telegram TNI terkait pengamanan menyeluruh ini sudah terbit. Namun, langkah pastinya sedang dalam proses.

Menurut Harli, pengamanan ini memperkuat kerja sama antara TNI dan Kejagung yang sudah terjalin lama. Dua instansi itu dipastikan makin mesra.

“Itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya,” pungkas Harli.

“Kerugian negara terkait dugaan kasus korupsi kurang lebih Rp500 miliar,” kata kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dia mengungkapkan, untuk kasus dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan barang/jasa dan pengelolaan PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekarang Komdigi Tahun 2020 sampai 2024.

Kasus tersebut diawali pada 2020 sampai 2024 saat Komdigi melakukan pengadaan barang/jasa PDNS dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar.

Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo/Komdigi bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar.

“Kemudian pada 2021 perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp102 miliar lebih,” ujarnya.

Asintel Kejati Jateng Freddy Simanjuntak mengatakan A diamankan dalam kegiatan Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) oleh Kejati Jateng bersama Badan Narkotika Nasional.

“Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah khususnya di bidang intelijen telah melaksanakan PAM SDO terhadap seseorang pegawai kejaksaan yang telah melakukan perbuatan tercela,” kata Freddy kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Freddy sendiri belum mengungkap detail perkara yang menjerat A. Namun, yang pasti berdasarkan hasil tes urine, A positif narkoba, tapi tak disebut jenisnya.

“Positif narkoba,” jelas dia.

Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya melengkapi berkas perkara Dito Mahendra dan terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan hingga tersangka diproses di persidangan.

“Terkait perkembangan penanganan masalah kepemilikan senpi DM (Dito Mahendra), berkas perkaranya sudah kami kirim ke Kejaksaan, dari berkas dikirim ada P19 yang harus dipenuhi oleh penyidik. Di mana P19 ada tambahan beberapa permintaan pemeriksaan terkait beberapa orang saksi, terkait asal-usul senjata,” jelas Djuhandani.

Djuhandani memastikan penegakan hukum terhadap Dito Mahendra tidak hilang begitu saja usai dilakukan penangkapan. Tersangka terus mendekam di sel tahanan sambil menunggu kelengkapan berkas perkara.

“Kami juga melaksanakan penyidikan terkait siapa yang membantu melarikan diri saudara DM sejak ditetapkan sebagai tersangka dan dia kita tetapkan sebagai DPO,” katanya.

Mengenai adanya keterlibatan orang lain dalam pelarian Dito, Djuhandhani menyebut penyidik mencurigai tiga orang. Namun, dia tidak menyebutkan identitasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas (17) diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023). Saat hendak dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan, Dandy menyatakan penyesalannya.

Selain menyatakan menyesal, Mario Dandy juga mengaku akan melakukan pembelaan di persidangan.

“Iya ada (pembelaan) nanti disampaikan di persidangan. Saya sangat menyesal dan saya mohon maaf,” kata Mario Dandy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/5/2023)

Sebelum diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan, Mario Dandy dan Shane Lukas terlebih dahulu diperiksa kesehatannya.

Kedua pelaku penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina itu dinyatakan sehat dan bisa diserahkan ke Kejari.

“Sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Sokkes saya, keduanya dalam keadaan sehat dan tidak ada hal yang menjadi halangan untuk pelaksanaan selanjutnya,” kata Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Pol Hery Wijatmoko.

Mario Dandy dan Shane Lukas sebelumnya digiring penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Gedung Biddokes.

Keduanya nampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan kondisi tangan terikat kabel tis.

Berbeda dengan Shane Lukas yang terus menunduk, Mario Dandy tampak santai berjalan dengan tegak dan tersenyum ke arah awak media.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diketahui telah menyatakan berkas perkara tersangka Mario dan Shane terkait kasus penganiayaan David lengkap atau P21.

JAKARTA, Eranasional.com- Pengacara LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan dari Bareskrim Polri. Alvin kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat untuk ditahan.

Alvin keluar dari Gedung Bareskrim Polri pada pukul 19.00 WIB. Bersama seorang berpakaian jaksa dan 2 orang berpakaian biasa, ia kemudian masuk ke ruang wartawan. Alvin pun berkilah penahanannya ini semestinya menunggu adanya kasasi.

“Baru putusan pengadilan. Seharusnya menunggu kasasi dulu baru eksekusi tetapi ini kan ini pasti ada pesannya nih,” kata Alvin di Bareskrim Polri, Selasa 18 Oktober 2022. Setelah itu Alvin pun langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gedung Bareskrim Polri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan mengonfirmasi adanya penjemputan paksa tersebut. “Betul (dijemput paksa). Dasarnya putusan banding PT DKI yang turun hari ini. Putusan no 28/PID/2020/PTDKI,” kata Ade saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Ditanya mengenai kasus Alvin Lim, Ade mengungkapkan adalah soal perkara lama soal pemalsuan dokumen. Ia tidak menyampaikan detil kasus tersebut.

“Iya (pemalsuan dokumen). Perkara lama 2018. Kebetulan kami terima putusan dari PT DKI. Untuk hukumannya kan PT DKI menguatkan terhadap amar itu yang dalam hal ini perintah dilakukan penahanan  terhadap Alvin Lim,” kata Ade. “Makanya itu yang menjadi dasar kami untuk menahan Alvin Lim,” tambahnya.

Mengenai ungkapan Alvin soal kasasi, Ade berujar bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah. “Kalau kami kan prinsipnya menjalankan perintah. Jadi perintah bunyi putusan seperti itu ya harus dilaksanakan,” ucapnya. “Nanti ketika ada kasasi nanti ada pendapat lain itu kan nanti,” sambungnya.

Mengenai dijemput di Bareskrim Mabes Polri, Ade menjelaskan adalah karena Alvin saat itu berada di sana. Setelah mendapat kabar dari seorang di Bareskrim, Alvin pun langsung dijemput paksa. “Yang bersangkutan ada pemeriksaan di Bareskrim. Perkaranya, teman-teman Bareskrim yang tahu. Kami dengar dari teman-teman Bareskrim, kami melakukan penjemputan di Bareskrim,” katanya.

Ade pun menyampaikan bahwa Alvin saat ini ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. “Kami jemput dan dibawa ke Rutan Salemba untuk dilakukan penahanan,” ujarnya. (tmp)

Eranasional.com – Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi d PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Sahroni mengatakan langkah tersebut sangat penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance” di perusahaan BUMN.

“BUMN seharusnya menjadi perusahaan kebanggaan negara, namun adanya dugaan kasus korupsi di BUMN sangat mengecewakan. Karena itu saya sangat mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Ia menuturkan, perlu dipahami apa yang menjadi akar masalah utama dari tindak korupsi yang sering terjadi di perusahaan pelat merah tersebut sehingga merugikan negara triliunan rupiah.

Dengan adanya ketegasan dari Kejaksaan Agung kata Sahroni, ke depannya akan terwujud BUMN Indonesia yang lebih sehat.

“Dengan adanya program bersih-bersih BUMN dari Pak Erick yang kemudian ditindaklanjuti dengan sangat baik oleh Kejaksaan, saya berharap ini menjadi titik terang untuk masa depan BUMN kita,” ujarnya.

Dia berharap tidak ada lagi berita-berita korupsi di BUMN karena semua pihak ingin terwujudnya perusahaan negara sehat seperti yang diharapkan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Jakarta – Bareskrim Polri telah menghentikan penyidikan kasus korupsi dana desa dengan tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Nurhayati. Dari hasil perkara, Nurhayati tidak terbukti melakukan tindak pidana.

“Sepakat (menghentikan),” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Agus menjelaskan, pihaknya sudah bertemu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil terkait P-21 Nurhayati. Agus menyebut pihak Kejagung sepakat dengan hasil perkara Polri.

“Oleh karena itu pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, Kejagung akan meminta berkas perkara ke Bareskrim untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Hal tersebut guna penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP).

“Nanti kami pertimbangkan bila memang jelas dihentikan penuntutannya untuk tahap 2 Nurhayati dengan pendampingan sampai diterbitkan SKPP-nya,” kata Agus.

Sebagai informasi, kasus bermula saat Nurhayati melaporkan dugaan korupsi dana desa sebesar Rp800 juta yang dilakukan Kepala Desa Citemu berinisial S ke Polres Cirebon. Namun, Nurhayati justru terseret menjadi tersangka atas petunjuk jaksa peneliti Kejari Cirebon dalam berkas P-19 tersangka S.

Kini, status tersangka Nurhayati akan dicabut lantaran tidak cukup bukti. Sementara itu, S dipastikan tetap menjadi tersangka korupsi.

Eranasional.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin turun tangan menangani kasus Nurhayati. Burhanuddin meminta penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II, guna melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana. Nurhayati merupakan mantan Kaur Desa Citemu, Cirebon yang menjadi tersangka usai melaporkan dugaan korupsi di desa tersebut.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Indonesiaparlemen.com, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, segera memberikan petunjuk dan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

“Jaksa Agung memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan penyidik Polres Cirebon guna menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mengingat kepala Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan P21,” kata Leonard, Senin (28/2/2022).

Pasca tahap II dilaksanakan, selanjutnya jaksa penuntut umum (JPU) akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, dengan langkah hukum tepat dan terukur, guna melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana.
“Setelah tahap II, selanjutnya JPU yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana,” jelas dia.

JAKARTA – Kejaksaan Agung memutuskan tak mengajukan kasasi atas vonis ringan Pinangki Sirna Malasari. Keputusan itu membuktikan bahwa korps Adhyaksa diduga kembali melindungi eks jaksa tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, keputusan Kejaksaan Agung khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut jelas mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi. Bahkan dirinya menilai kejaksaan sudah tak punya rasa malu.

“Menurut saya tindakan tidak kasasi itu memang tidak mengherankan karena Kejaksaan pasti berdalih bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun tanpa disadari, keputusan kejaksaan itu sudah mengagalkan komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi. Karena memang sejak awal institusi Kejaksaan Agung terlihat nyata sangat melindungi Pinangki dan menurut saya mereka sangat tidak tahu malu,” ujar Haris kepada wartawan di Jakarta, Kamis 8 Juli 2021.

JAKARTA – Aksi lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung kembali dikritisi sejumlah pengamat. Salah satunya dari peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat yang mengungkap sebuah temuan baru atas aksi dugaan sita serampangan yang dilakukan kejaksaan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan. Akibatnya, banyak keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidakhati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik.

“Keberatan tersebut tidak saja berasal dari para tersangka, tetapi juga pihak ketiga lain (yang beritikad baik) yang terkena dampak penyitaan, seperti yang dialami pemilik rekening efek dan ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha,” kata Nurkholis di Jakarta, Selasa 15 Juni 2021.

Menurutnya, kegagalan kejaksaan dalam melakukan verifikasi atas asset yang disita atau dirampas akan memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi. “Di sisi lain, praktik penyitaan dan perampasan asset dalam kasus Jiwasraya yang dipenuhi oleh gugatan dari pihak ketiga juga telah membuka fakta adanya celah hukum berkaitan dengan dampak dan konsistensi putusan, serta hukum acara, yang keseluruhannya memberi jalan pada semakin pentingnya penyelesaian RUU Perampasan Aset,” ujarnya.

Fakta persidangan yang selama ini terungkap pun justru berkebalikan dengan dakwaan JPU, bahkan berdasarkan keterangan saksi utama yang dihadirkan oleh JPU dalam kasus ini yaitu Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, mereka memberikan kesaksian bahwa tidak mengenal, tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu dengan antar terdakwa, apalagi membuat kesepakatan untuk tidak memberi sanksi pada produk MI.

Nurkholis pun memberikan yurisprudensi kasus pasar modal serupa, yakni pada putusan kasasi Karen Agustiawan. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa kerugian karena penurunan nilai saham (impairment) bukanlah kerugian nyata. “MA memandang bahwa sifat dari kerugian ini bersifat temporer, yang dipengaruhi oleh fluktuatifnya nilai saham. Karena itu, kerugian ini dianggap sebagai kerugian yang tidak riil atau (unrealized loss). Jika setiap penurunan saham-saham perusahaan yang dibeli oleh perusahaan BUMN berkonsekuensi pada lahirnya perbuatan pidana, tentu para manager investasi akan berpikir seribu kali untuk bersedia mengelola investasi perusahaan BUMN di pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Senada Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai jaksa untuk taat pada UU dalam melakukan penyitaan dan mengembalikan seluruh aset Terdakwa yang melanggar Pasal 39 KUHAP. “Jaksa tidak punya pilihan lain selain tunduk sepenuhnya pada UU tersebut,” ujarnya.

“Konsekuensinya jika lelang tetap dilakukan dan bila putusan ini inkrah, maka jaksa tidak punya pilihan lain selain harus kembalikan seluruh barang dan uang yang disita,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika penegakan hukumnya serampangan, maka akan menimbulkan maljustice pada para terpidana. “Jangan sampai para penegak Hukum yang telah melakukan abuse of power dalam kasus Jiwasraya dan Asabri ini,” ujarnya lagi.