Iwan Ginting dicopot dari jabatannya saat ini, yaitu sebagai Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut pencopotan terhadap Iwan dilakukan karena aksi penggelapan itu juga terjadi pada saat yang bersangkutan bersangkutan.

Iwan merupakan Kajari Jakbar sebelum Hendri Antoro yang saat ini juga sudah dicopot dari jabatannya buntut kasus penggelapan barang bukti tersebut.

“Iya, ada (pencopotan Iwan Ginting). Perkara itu berawal sebelum Pak Hendi juga berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10).

Anang menjelaskan pencopotan itu dikarenakan keduanya dinilai telah lalai sebagai pimpinan karena tidak menjalankan fungsi pengawasannya sebagai atasan Azam.

“Di situ ada kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Yang jelas, Jaksa Agung sudah mengambil tindakan langsung terhadap mereka yang terkait dengan adanya peristiwa yang terjadi seperti itu. Sudah dicopot jabatannya,” jelasnya.

“Karena bagaimanapun, pengawasan melekat terhadap Jaksa Azam itu kan, kenapa bisa terjadi, kan? Itu kan terkait dengan jabatannya. Ambil tindakan cepat, kita copot dulu. Karena kalau pengawasannya berjalan, tidak akan terjadi seperti itu,” imbuhnya.

Kasus yang menyeret nama Hendri ini berawal dari kasus penggelapan uang barang bukti robot trading Fahrenheit yang sebelumnya menjerat mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya.

Dalam dakwaan itu, Azam termasuk membagikan sebagian uang hasil kejahatan kepada sejumlah jaksa lain, termasuk Hendri Antoro sebesar Rp500 juta yang disalurkan melalui PLH Kasi Pidum/Kasi Barang Bukti Kejari Jakbar, Dody Gazali.

Azam pun telah divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 11 September lalu setelah terbukti mengambil sebagian aset hasil sitaan dalam kasus robot trading Fahrenheit.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat telah selesai menyusun dakwaan dalam kasus tindak pidana narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Perwira tinggi Polri itu akan menjalani persidangan perdana tanggal 2 Februari 2023.

Kepala Seksi Kejari Jakbar Lingga Nuarie menjelaskan bahwa jajarannya telah menyerahkan susunan dakwaan untuk Teddy Minahasa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Untuk berkas dakwaan, Teddy Minahasan sudah dilimpahkan pada Rabu (25/1) kemarin. Sekarang tinggal menunggu hari sidang,” kata Lingga, Kamis (26/1/2023).

Kini, perkara tindak pidana narkoba yang diduga kuat dilakukan oleh Teddy Minahasa pun telah teregistrasi di PN Jakbar dengan nomor 96/Pid.sus/2023/PN jkt.brt.

Dalam laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakbar, diinformasikan bahwa perkara Teddy Minahasa akan disidangkan mulai Kamis (2/2).

Adapun dakwaan terhadap Teddy Minahasa dalam perkara ini yang pertama adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil.

Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy.

Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa.

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma’arif, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para tersangka lainnya kemudian ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.